Aliansi Buruh Cianjur Menggugat Meminta Revisi Penetapan UMK Cianjur

Bandung, KPonline- Dalam audiensi antara SP/SB se-Jawa Barat dengan Pemprov Jawa Barat dan Disnakerprov Jawa Barat pada Senin 30 November 2020, perwakilan Aliansi Buruh Cianjur Menggugat membeberkan kronologi keluarnya 5 (lima) surat rekomendasi UMK Cianjur untuk tahun pengupahan 2021.

“Penetapan nilai UMK Cianjur merupakan rekor yang tersendiri di Jawa Barat. Karena sampai ada 5 surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pjs Bupati Cianjur,” ungkap Muhammad Anjar Izzudin, Ketua Aliansi Buruh Cianjur Menggugat. Keluarnya surat rekomendasi UMK Cianjur sebanyak 5 kali tersebut, membuat buruh-buruh Cianjur meradang. Pasalnya, dalam surat rekomendasi yang ke-1 dan ke-2, sudah muncul angka sebesar 8%.

“Bahkan, ada puluhan buruh yang melaksanakan sholat Dhuha secara berjamaah, sebagai ungkapan rasa syukur dengan penetapan angka 8% tersebut,” lanjut Anjar.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena pasca dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan nilai UMK Jawa Barat, nilai penetapan UMK Kabupaten Cianjur sebesar 0%. “Di Depeprov sudah sepakat 8%, tapi tiba-tiba berubah menjadi 0% ketika SK Gubernur Jawa Barat keluar. Hal inilah yang menjadi tanda tanya bagi buruh-buruh Cianjur, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur,” jelas Anjar.

“Jika dibandingkan dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur, yaitu Sukabumi, Bogor, Bandung Barat dan Purwakarta, nominal UMK Kabupaten Cianjur yang paling rendah. Memang angka 8% sangat tinggi jika dibandingkan prosentase daerah lain. Tapi dengan nominal UMK yang sekarang, UMK Kabupaten Cianjur akan sulit mengejar ketertinggalan dengan nominal daerah lain. Padahal, harga-harga kebutuhan pokok di Cianjur dengan daerah lain sama harganya. Misalkan saja harga beras,” pungkasnya.

“Oleh karena itu, kami dari Aliansi Buruh Cianjur Menggugat, meminta agar penetapan UMK Kabupaten Cianjur segera direalisasikan. Karena rekan-rekan buruh di Cianjur sudah seringkali menanyakan, kapan kita akan ke Gedung Sate lagi. Karena kami pun memahami dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Media Perdjoeangan dilapangan, pihak Pemprov Jawa Barat dan Disnakerprov Jawa Barat, meminta waktu 7 hari terhitung sejak 30 November 2020, untuk merevisi nilai penetapan UMK beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. (Galih/RDW/Foto : Galih)

Tak Kenal Maka Tak Sayang,Tak Tahu Maka Tak Akan Pernah Berjuang

Bandung,FSPMI-Ada hikmah yang begitu besar, dulu sebelum bergabung dengan FSPMI, jangankan mengerti tentang masalah Ketenagakerjaan, tentang serikat pekerja/serikat buruh saja kami tidak pernah tahu.

Apa itu serikat pekerja? jawaban dalam benak pikiran kami pada waktu itu, serikat pekerja hanyalah tukang demo dan memacetkan jalan raya saja, bahkan saya pernah nyiyir akan hal itu, tak terpikirkan, kalau mereka itu sedang memperjuangakan hak-hak kami.

Sebagai pekerja/buruh, tidak terasa, setelah di hitung-hitung masa kerja saya sudah mencapai 9 tahun bekerja di salah satu perusahaan besar dan bonavit di salah satu Kawasan Industri Kabupaten Bandung Barat. Sejak pertama kali masuk ke perusahaan tersebut, status kerja saya waktu itu adalah Pekerja Harian Lepas (PHL), dengan mendapatkan upah jauh lebih kecil di bawah ketentuan Upah Minimun Kabupaten/Kota. padahal, saya di pekerjakan di bagian inti produksi atau jantungnya perusahaan, dengan total jam kerja sama dengan karyawan yang bukan PHL, namun pada waktu itu saya terima saja, sebab saya belum tahu tentang masalah ketenagakerjaan, tau nya hanya kerja dan di beri upah, “itu saja.

Singkat cerita, selama tiga tahun berturut-turut, pada awal bulan di tahun ke 4 saya bekerja di situ, saya di panggil oleh HRD, kemudian saya di sodorkan secarik kertas, dalam kertas tersebut nampak terlihat tulisan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), lalu HRD itu bilang “selamat kamu sekrang sudah di kontrak, silahkan tanda tangan dan besok harus bawa lamaran lagi” waktu itu saya tidak tahu apa-apa dan nurut saja, dalam pikiran saya, yang penting tidak di pecat dari perusahaan pada waktu itu, selama 2 tahun perpanjangan kontrak, saya begitu menikmati saat itu, bahkan hampir tidak kepikiran atau menyadari bahwa di duga perusahaan telah melakukan banyak pelanggaran pada waktu itu, tapi saya cuek saja yang penting kerja dan mendapat upah/gaji, ketika masa kontrak 2 tahun tersebut sudah habis dan hampir selama 6 bulan lewat, lantas di situ saya berfikir, apakah saya sudah menjadi karyawan tetap? karena banyak rekan kerja saya juga yang berucap seperti itu, pilihan saya pada waktu itu “ah bawa santai saja mungkin ia sudah jadi karyawan tetap”.

Bulan terus bergati, sampai pada akhirnya, tepat pada Bulan November Tahun 2015, alih-alih di prediksi akan di angkat menjadi karyawan tetap atau ada perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/karyawan tetap, eh malah lebih parah lagi, saya dan rekan-rekan kerja yang lain malah di alihkan ke status Outsourcing.

Saking bodohnya pada saat itu, kami memilih terima saja, karena waktu itu jika tidak menerima, maka di anggap mengundurkan diri dari perusahaan, sehingga akhirnya kita menerima saja tanpa ada perdebatan masalah hukum ketenagakerjaan, karna kami prediksi HRD adalah orang yang mengerti atau paham hukum, bahkan kami klaim waktu itu, kalau beliau lebih tahu dan paham tentang aturan hukum ketenagakerjaan.

Seiring waktu yang terus berjalan, memasuki akhir Tahun 2015, seperti biasa ritual tahunan perpanjangan kontrak bersama dengan status Outsorcing setahun ke depan kami tanda tangan kembali, hati dan pikiran semakin tidak karuan, sebab ada informasi di perusahaan kami akan ada pemutihan karyawan. Jelas, kami prediksi yang akan pertama kali di tendang (ter-PHK) pasti karyawan Outsorcing terlebih dahulu, karna katanya kalau karyawan Outsorcing jika di keluarkan dari perusahaan pasti tidak akan mendapatkan pesangon.

Hal itu terbukti pada akhir Tahun 2016 yang lalu, kurang lebih sebanyak 50 orang rekan kerja kami di tendang (ter-PHK) tanpa mendapatkan apapun, hanya menerima sisa upah/gaji saja, pikiran dan hati semakin kacau, seperti akan menjemput ajal di esok hari, bulan terus berganti dan rekan kerja pun satu persatu kembali di pecat (ter-PHK) oleh perusahaan, tanpa mendapatkan apa-apa, pada saat itu hati dan pikiran semakin gelisah, kemudian saya berfikir bagaimana caranya supaya tidak di pecat sama perusahaan, sebab jika saya di pecat (ter-PHK), maka anak istri mau di beri nafkah dari mana, karna terus terang pada waktu itu pikiran masih sempit, saking bingung nya mau kerja apa kalau misalkan tetbukti saya di pecat dari perusahaan tersebut, soalnya pada akhir Tahun 2016, saya sudah tidak menandatangi kontrak kerja bersama dengan perusahaan, meskipun dengan status Ousorcing yang ada di dalam perusahaan pada waktu itu, ya sudah pasrah saja tinggal menunggu waktu untuk di eksekusi oleh perusahaan.

Tepatnya pada bulan ke 6 Tahun 2017, ada kurang lebih 3 orang rekan kerja, yang satu karyawan tetap dan yang dua lagi sama seperti saya karyawan Outsorcing, mereka datang menghampiri, lalu mereka berkata dengan bernada ajakan, “lur mumpung masih ada waktu bagaimana kalo kita bentuk serikat aja, dia bilang begitu, ada saudara saya yang masuk ke serikat itu dia di perjuangkan habis-habisan, kalau ente bersedia yuk kita tanya kerumahnya” waktu itu saya masih awam tentang serikat pekerja, bahkan tidak tahu sama sekali, apa itu serikat pekerja.

Tanpa berpikir panjang, karna saya penasaran, saya pun mengiakannya, singkat cerita kami ber-empat mendatangi saudara kawan saya tersebut, di sana terjadi perbincangan hingga tanya jawab permasalahan yang sedang kami hadapi, dari situlah mulai sedikit timbul rasa semngat ingin tahu, kemudian beliau pun mengarahkan kami untuk bertemu dengan seseorang yang biasa menurut saya waktu itu, cenderung cuek dan tidak terlalu menanggapi kami, saya masih ingat kata-kata beliau waktu pertama kali ingin masuk FSPMI “ajak dulu kawan-kawan mu rekrut sebanyak banyaknya, baru panggil saya lagi” sedikit cuek kira-kira seperti itu. awal mula semngat itu muncul, walaupun sedikit ragu tapi kami ingin merubah nasib kami sendiri di perusahaan tempat kami bekerja, sejak itulah kami mulai bergeriliya, bergerak dari departemen ke departemen untuk mencoba menyadarkan mereka, tapi kebanyakan dari mereka pernah kapok karna waktu itu pernah ada serikat pekrja yang tidak jelas masuk perusahaan dan akhirnya di berhanguskan oleh perusahaan, tapi hal itu tak menyurutkan semngat kami untuk terus mengajak teman kami agar mau menjadi anggota serikat pekerja.

Al hasil ada kurang lebih 59 orang yang ingin berjuang bersama, kemudian kami terus lakukan konsolidasi secara masif, seperti tak kenal lelah, walaupun sering dapat marah sama yang di rumah,tapi semangat kami tak pernah goyah.

Disini awal mula terbentuk nya PUK SPL-FSPMI PT. Namasindo Plas, yang di dirikan tepat pada tanggal 17 November 2017 silam, kelahirannya alhamdulillah mampu menjadi motor pengerak perjuangan di intern perusahaan dan contoh bagi PUK-PUK lain yang ada di Bandung Barat.

Dari cerita ini kita dapat belajar bagaimana kita tahu isi rumah tersebut, kalau kita tidak ada di dalam nya, maka jangan pernah menilai apapun dari sisi pandang luarnya saja, Alloh SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum, tanpa kaum itu sendiri yang merubahnya, hal itu kami yakini dengan ikhtiar, cara dan upaya kami, yang memutuskan untuk berjuang bersama-sama dengan rasa ihklas, maka InsyaAlloh hasilnya pun akan memuaskan, hal itu terbukti sekrang anggota kami sudah mencapai angka 250 orang lebih dan itu sudah menjadi karyawan tetap (PKWTT) semua, ini adalah suatu kebanggaan tersendiri buat kami semua yang terpenting jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Bergeraklah jadilah contoh buat orang lain

Penulis Oding Maung
Editor : Drey

Inilah Hasil Program Kerja, Rakercab 1 SPAI Tangerang

Tamgerang, FSPMI- Jelang Kongres dan Musyawarah Nasional FSPMI yang akan segera diselenggarakan pada Tahun 2021 nanti dan menjalankan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) SPAI FSPMI.

Ketua Pimpinan Cabang SPAI Tangerang, Sunarya, menyampaikan laporan-laporan kinerja kepengurusan PC SPAI untuk selanjutnya di evaluasi oleh Perwakilan PUK SPAI se-Tangerang Raya

Dalam penyampaian laporan tersebut, banyak tanggapan atau komentar dari beberapa perwakilan yang hadir.

“Materi yang kami terima ini, banyak kekurangan dan tidak lengkap, belum terisi”. Ucap salah satu peserta Rakercab 1 SPAI Tangerang di Allisa Resort, Anyer. Sabtu (28/11/2020)

Menanggapi komentar dan kritikan tersebut, Narya mengapresiasi dan meminta kepada seluruh PUK SPAI Tangerang untuk lebih aktif dan bersinergi dengan Pimpinan Cabang.

“Terima kasih, atas kritikan juga masukkannya, kami pun Pimpinan Cabang meminta PUK untuk saling bersinergi, membantu dan mengevaluasi kinerja PC juga memberikan data yang valid. Dan kami siap menjadi lebih baik lagi”. Terangnya

Dari hasil rapat ini, menghasilkan beberapa rekomendasi dan program kerja yang disepakati, yaitu :
1. Memilih Presiden dan Sekretaris Jenderal FSPMI 2021-2026
2. Memilih Ketua Umum PP SPAI FSPMI 2021-2026.
3. Membentuk forum Pelatihan Advokasi secara rutin untuk menciptakan kaderisasi yang berkompeten, rencana dimulai per Januari 2021.
4. Minimal 2 orang dari masing-masing PUK dengan prioritas usia 35 Tahun sampai 45 Tahun.
5. Mengaktifkan kembali forum diskusi yang sudah tidak berjalan.

Diakhir acara, Ketua Umum PP SPAI, Obon Tabroni, diberikan kesempatan memberikan pembekalan sekaligus menutup acara.

Obon mengungkapkan bahwa perjuangan buruh kedepan yang semakin berat, harus memiliki perubahan dan keberanian.

“Kalo kita menggunakan cara-cara lama dalam menghadapi situasi sekarang, mustahil akan berjalan. Karena persoalan-persoalan baru akan bermunculan tanpa kita bayangkan sebelumnya”. Ungkapnya

Lanjutnya, Ia mengatakan perubahan harus terus dilakukan, jika tidak melakukan perubahan dan perlawanan atau pergerakan, sampai kapanpun ketakutan untuk melawan akan terus terbayang dalam pikiran.

“Dengan kondisi apapun, kita harus berani mengambil perubahan, berani melawan jangan sampai rasa ketakutan menghantui pikiran kita. Banyak kejadian-kejadian yang tidak mungkin, menjadi mungkin”. Kata Obon

Patah semangat dan ketakutan, akhirnya posisi buruh menjadi lemah, dalam kondisi tersebut tentunya perusahaan dan kebijakan pemerintah yang tidak kontra dengan buruh akan terus diuntungkan.

Sebelum menutup acara, Ia mengajak kepada seluruh peserta untuk bergerak dan bergerak terus, jangan patah semangat, banggalah kita terhadap negara dan selalu berikan kontribusi bagi negara untuk menjadi negara maju dan berkembang.(Chuky)

KSPI : Revisi Permenaker KHL , Kesejahteraan Buruh Malah Turun

Jakarta,FSPMI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebagaimana kita tahu, Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 mencabut Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, kecuali ketentuan di dalam Pasal 2 dan Lampiran I.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, Permenaker yang baru memang menambah jumlah komponen KHL dari 60 jenis menjadi 64 jenis, tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KHL yang mengalami penurunan. Dengan kata lain, meskipun item KHL bertambah tetapi buruh tetap “miskin”.

“Ini juga masih jauh dari harapan KSPI, yang meminta agar nilai KHL ditingkatkan menjadi 84 komponen,” kata Said Iqbal.

Dijelaskan, penambahan item mencakup dipisahkannya komponen kopi dan teh; penambahan air minum galon; penambahan paket pulsa dan internet dalam komponen transportasi dan komunikasi; dan tambahan pengeluaran jaminan sosial sebesar 2 persen. “Tetapi masalahnya, Permenaker Nomor 18 tahun 2020 mengurangi kualitas KHL dari Permenaker sebelumnya,” lanjutnya.

Beberapa kualitas komponen KHL yang turun adalah sebagai berikut:

Kualitas/kriteria komponen gula pasir yang sebelumnya 3 Kg turun menjadi 1,2 Kg. Hal ini jelas sekali akan menurunkan nilai dari item KHL. Di mana biasanya nilai KHL untuk item ini adalah Rp. 36.000 dengan harga rata-rata gula pasir adalah 12.000/Kg. Melalui Permenaker yang baru, nilainya justru turun menjadi Rp. 18.000.

Kualitas/kriteria komponen minyak goreng curah yang sebelumnya 2 Kg turun menjadi 1,2 Kg. Jika tadinya nilai komponen KHL ini adalah Rp.20.500 dengan harga rata-rata minyak goreng curah Rp. 10.200 per liter, maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 12.300. Dengan kata lain, nilai KHL item minyak goreng turun sebesar Rp.8.200.

Kualitas/kriteria komponen buah-buahan (setara pisang/pepaya) dari 7,5 Kg menjadi 4,5 Kg. Jika tadinya nilai KHL ini adalah Rp.68.000 dengan perhitungan harga buah di pasaran Rp.9000 per Kg, maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 42.000. Dengan kata lain, nilai KHL item buah turun sebesar Rp.26.000

Kualitas/kriteria komponen celana panjang/rok/pakaian muslim dari 6/12 menjadi 4,5/12. Jika tadinya nilai KHL ini adalah Rp.67.000, maka dengan Permenaker yang baru nilainya Turun menjadi Rp. 50.500. Dengan kata lain, komponen celana panjang /rok/pakaian muslim turun sebesar Rp. 16.500.

Kualitas/kriteria komponen ikat pinggang dari 1/12 menjadi 1/24. Hal ini jelas sekali akan menurunkan nilai dari item KHL, di mana pembelian ikat pinggang yang semula 1 tahun sekali menjadi 2 tahun sekali.

Kualitas/kriteria komponen kemeja lengan pendek/blus dari 6/12 menjadi 4,5/12. Jika tadinya nilai KHL ini adalah Rp. 57.000 maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 43.000. Dengan kata lain, nilai KHL komponen kemeja turun sebesar Rp.14.000

Kualitas/kriteria komponen kaos oblong/BH dari 6/12 menjadi 4,5/12. Untuk pembelian kaos oblong/BH, semula nilai KHL-nya adalah Rp. 10.000 maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 7.500. Dengan kata lain, komponen KHL kaos oblong/BH turun sebesar Rp.2500

Kualitas/kriteria komponen mukenah yang sebelumnya 1/12 diubah menjadi al-Quran/kitab suci lainnya dengan kualitas/kriteria 1/24. Komponen mukena digantikan dengan kitab suci, sangat jelas ada penurunan nilai. Jika dilihat dari nilai KHL mukena Rp. 8000, jika diganti dengan al-Quran nilai KHL-nya menjadi Rp. 1000. Sehingga nilai Item KHL untuk ini turun Rp. 7000

Said Iqbal juga menyoroti perubahan komponen tabloid sebanyak 4 eksemplar atau radio menjadi televisi dengan kriterai 1/60. Hal ini sebenarnya relevan dengan perkembangan jaman. Tetapi nilai KHL televisi seharusnya ditingkatkan jika dibandingkan dengan nilai 4 eksemplar. Jika nilai KHL 4 eksemplar tabloid adalah Rp. 60.000 maka nilai KHL TV 21” ini hanya Rp. 22.000 sehingga terjadi penurunan nilai KHL Rp. 38.000

“Sekali lagi, KSPI meminta jumlah komponen KHL ditingkatkan menjadi 84 item dengan kualitasnya tiap komponen dinaikkan, bukan justru diturunkan. Penambahan 84 item KHL ini sesuai dengan hasil survey kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI bersama Asian Wages Council sejak 5 tahun yang lalu,” kata Said Iqbal.

KSPI mendesak agar Permenaker Nomor 18 tahun 2020 segera dicabut dan diperbaiki. Secara bersamaan, KSPI juga menolak UU Cipta Kerja, khususnya yang menghilangkan upah minimum sektoral (UMSK dan UMSP) serta memberlakukan persyaratan untuk penetapan UMK.

TOLAK PHK BURUH PLTU CILACAP, RIBUAN BURUH KEPUNG KANTOR PUSAT PT D&C ENGINEERING COMPANY

Jakarta,FSPMI- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat PT. D&C Engineering Company yang juga merupakan kantor PT. Sumber Segaran Primadaya (SSP) selaku pemilik PLTU, di KYK Building, Cideng barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPEE FSPMI) Judy Winarno menyampaikan, aksi ini dilakukan untuk menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh Management PT. D&C Engineering Company terhadap 51 pekerja di PLTU Cilacap.

“Kami menilai PHK yang dilakukan pihak perusahaan tidak mempunyai dasar alasan yang jelas dan cenderung diskriminatif,” kata Judy Winarno.

“Sebelumnya, ke 51 pekerja tersebut adalah bagian operasional dan pemeliharaan PLTU yang dipilih masuk dalam datfar list untuk melakukan program penyelamatan pasokan listrik di PLTU Cilacap dalam situasi Covid-19 dengan cara di karantina tidak boleh pulang ke rumah,” lanjutnya.

Menurut Judy, mereka adalah pekerja yang dinyatakan sehat dan terpilih untuk tetap bertugas. Sedangkan pekerja yang lainnya yang sedang sakit dan yang rentan dilakukan Work From Home. Demikian juga pekerja yang di bagian kantor diliburkan, hanya masuk piket secara bergantian. Upah mereka yang diliburkan pun sama dengan yang di WFH.

“Namun justru 51 pekerja tersebut yang di-PHK oleh perusahaan dengan tuduhan pelanggaran karantina,” tegas Judy.

Perlu diketahui, PLTU Cilacap adalah perusahaan Independent Power Producer (IPP) yang tidak terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, karena mempunyai Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT. PLN, dengan salah satu isinya adalah sistem Take or Pay.

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, SPEE-FSPMI meminta agar perusahaan menghindari terjadinya PHK sesuai pesan Presiden RI.

“Aksi lanjutan akan dilakukan oleh FSPMI, jika perusahaan tidak mempekerjakan kembali 51 pekerja dan membayarkan hak-hak mereka,” pungkasnya.

Terima kasih

Kontak Person:

1. Judy Winarno (085715552091)

2. Slamet R ( 082136533337)
.