Bidang Organisasi DPP FSPMI Gelar Pendidikan di Serang

Serang,FSPMI– Apa itu Serikat Pekerja? Bagaimana cara berorganisasi? Mungkin pertanyaan itu menjadi rasa keingintahuan pekerja yang memang awam sekali dengan organisasi serikat pekerja.

Tepat hari Minggu, tanggal 20 November 202, DPP FSPMI Bidang Organisasi mengadakan Training Organizer bersama Tim Organizer Serang dan Cilegon bertempat di RM Grogol, Cilegon.

Dengan tema “Bimbingan Teknis Perencanaan Pengorganisasian”, ini dihadiri oleh perwakilan beberapa PUK SPA Serang dan Cilegon, PIC Organizer daerah juga hadir dari DPP FSPMI yakni Nani Kusmaeni, Yasin, Mimin Ida Nurjanah dan Iza perwakilan dari Solidarity center

Dalam pembukaannya Nani Kusmaeni menyampaikan pentingnya bersolidaritas dengan cara berserikat dan pentingnya membangun juga memperluas jaringan agar organisasi menjadi kuat.

“Konsep berserikat itu memberdayakan bukan memanfaatkan.” Kata Yasin dalam sambutannya.

Dengan diadakannya training ini, tujuannya jelas membangun organisasi dimulai dari tujuan organisasi itu sendiri, bagaimana membuat kuat organisasi, serta meningkatkan pengetahuan tentang berserikat.

Pentingnya peran serta dari tingkatan Unit Kerja dan Cabang dalam memberikan pemahaman perekrutan anggota baru, sekaligus memberikan penyegaran kepada anggota yang telah lama bergabung dan harus mempunyai target.

“Harapannya adalah FSPMI Serang pun bisa menciptakan kader muda dalam mengorganiser dan memberikan warna baru dengan kreatifitasnya dalam mengembangkan Pimpinan Unit Kerjanya dimulai dari lingkungan tempat bekerjanya” Kata Isbandi Anggono selaku Perwakilan KC FSPMI Serang.(Muhimin/ Kontributor Serang)

Ikuti Pelatihan Kepemimpinan, FSPMI Pelalawan : Saatnya Generasi Muda Speak Up

Pelalawan,FSPMI- Suatu agenda yang menginspirasi serta bermanfaat bagi banyak orang dapat memotivasi dan meningkatkan mindset diberbagai bidang kehidupan. Agenda Leadership yang diikuti oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah JamkesWatch Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPD JW FSPMI) dan Sekretaris Daerah Media Perdjoeangan (Sekda MP) Kabupaten Pelalawan merupakan agenda yang tak terlupakan dan sangat berkesan.

Pelatihan Leadership ini yang bertema Create A Strong Mentality In Making Decisions diikuti oleh:

1. JPRMI Kecamatan Pelalawan, Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Kerumutan
2. Mahasiswa/i dari Institut Agama Islam Pelalawan (IAIP)
3. Mahasiswa/i Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I)
4. Akademi Kebidanan Payung Pelalawan (Akbid)
5. Rohani Islam SMAN 1 (Rohis)
6. Rohis SMAN 2
7. Forum Anak Pelalawan
8. Remaja Masjid Ikatan Pemuda Remaja Mesjid Darul Ikhsan (IPEREMDI)
9. serta yang gak kalah seru Emak-Emak Militan yang dikomandoi oleh Heriyanty (istri Wakil DPRD Komisi I H. Abdullah, S Pd).

Juga dihadiri oleh Coach Mirado, SST selaku Ketua Yayasan Generasi Harapan Pelalawan (Gen HP), Wakil DPRD Komisi I H. Abdullah, S.Pd, Agus Gufron Tamami, MA Ketua Ikatan Da’i Pelalawan (Ikadi), M. Al Qodri Ketua Jaringan Pemuda Remaja Mesjid Indonesia Kabupaten Pelalawan (JPRMI) sekaligus panitia penyelenggara, dan Rina Priyatini, SST selaku Ketua Persaudaraan Muslimah Pelalawan (Salimah).

Bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, pada Ahad (14/11/2021) sekira 08.30 WIB.

Dengan awal pembukaan oleh Coach Mirado, “Kami dari Yayasan Gen HP mempunyai harapan yang cukup besar terutama untuk para pemuda-pemudi calon pemimpin bangsa, saya sangat berkesan karena kami menargetkan jumlah peserta 50 orang, dan dengan antusias masyarakat serta pemuda kita peserta kurang lebih 100 orang yang menunjukkan mereka cinta terhadap bangsa ini maka mereka akan mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin kedepannya mempunyai sifat jujur dan amanah”, jelasnya.

Wakil DPRD Komisi I Kabupaten Pelalawan berkesempatan hadir dan memberi sambutan sekaligus membuka Pelatihan Leadership ini, “Saya mengucapkan terimakasih buat Yayasan Gen HP dan JPRMI bekerjasama dengan Coach Sirajuddin melaksanakan agenda seperti ini mesti diperbanyak karena kita butuh pemuda-pemudi yang mempunyai wawasan yang luas untuk membangun kemandirian maupun leadership mereka”, ungkap Abdullah.

“Pentingnya Leadership dalam penyelesaian suatu masalah didalam sebuah organisasi bukan saja untuk diri sendiri juga berguna untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain, Saya berharap dengan mengikuti pelatihan ini bisa menjadi problem solving disetiap persoalan yang dihadapi”, ujar Meishara Ketua DPD JamkesWatch.

“Pelatihan Leadership yang saya ikuti pada hari ini sangat luar biasa dan memberi kesan yang membekas, sebelumnya saya juga pernah berpartisipasi dalam leadership seperti ini, Saya berharap dengan pelatihan ini dapat memotivasi lebih berani public speaking serta percaya diri untuk tampil”, terang Sekda MP Sari Yulianvi.

Selaku narasumber Pelatihan Leadership, coach menyampaikan kata-kata motivasinya, “Sejatinya yang bisa melakukan perubahan itu dari diri sendiri dan jangan berharap dengan yang lain, Selalu tingkatkan potensi kita menjadi berkualitas, Apa pun pekerjaan kita, kepribadian, maupun umur kita semua bisa sukses, yang terpenting adalah mau berubah”, tutup Coach Sirajuddin S. Pd., CF. NLP., C. ET.

Presiden FSPMI Riden Hatam Azis Hadiri Grand Opening Warung Pekerja Indonesia di Bekasi

Bekasi,FSPMI- Presiden FSPMI Riden Hatam Azis menghadiri pembukaan atau grand opening Warung Pekerja Indonesia di Bekasi (04/04/2021l. Warung Pekerja Indonesia sendiri merupakan salah satu bentuk penguatan dan perjuangan buruh dibidang ekonomi.

Berawal dari sebuah mimpi para pekerja untuk menjadi pemilik sekaligus konsumen atas usaha yang dibangun bersama. Badan usaha ini berbasis Ekonomi mandiri dengan konsep menyatukan kekuatan yang dimiliki pekerja, untuk dapat besar bersama demi kesejahteraan yang dibangun oleh pekerja itu sendiri.

Dengan optimisme dan konsep yang matang akhirnya pada Minggu (04/04/2021) diadakanlah Grand Opening Warung Pekerja Indonesia, yang bertempat masih di wilayah dekat Lippo Cikarang yaitu sebuah rumah usaha milik pekerja yang diprakarsai oleh Is Nugroho yang juga seorang pekerja di PT. Enkei Indonesia dan bersama beberapa rekan yang lainnya. Model gagasan Warung Pekerja Indonesia ini akan menjadi mitra dengan Inkopbumi yang rencananya akan diterapkan diseluruh FSPMI seluruh Indonesia.

Selain dihadiri oleh Riden Hatam Azis selaku Presiden FSPMI, Grand Opening ini juga dihadiri oleh H. Abdul Ba’is ketua PC SPEE FSPMI Bekasi, H. Furqon ketua PP AMK, Ketua Umum PP SPAI Bambang Santoso dan perangkat FSPMI Bekasi juga perwakilan dari beberapa PUK.

Grand Opening Warung Pekerja Indonesia ini dihadiri oleh Riden Hatam Azis selaku Presiden FSPMI, H. Abdul Ba’is ketua PC SPEE FSPMI Bekasi, H. Furqon ketua PP AMK, Ketua Umum PP SPAI Bambang Santoso dan perangkat FSPMI Bekasi juga perwakilan dari beberapa PUK.

Dalam sambutannya Riden begitu antusias dan menyebutkan ini adalah sebuah gagasan besar yang harus didukung, karena mengingat konsep yang dibangun adalah berbasis kekuatan ekonomi mandiri yang dimiliki pekerja. Apalagi mengingat jumlah anggota FSPMI secara nasional adalah 200.000 orang lebih.

Jika kekuatan anggota yang dimilikinya difokuskan untuk membangun ekonomi bersama dijamin menjadi kekuatan baru yang dimiliki FSPMI khususnya dalam bidang Ekonomi, hingga bisa menopang perjuangan yang dilakukan FSPMI.

Riden juga menyebutkan bahwa Inkopbumi yang menjadi salah satu Pilar di FSPMI akan mulai dibenahi agar menjadi induk pergerakan ekonomi di FSPMI setelah ditunjuknya Henut sebagai Direktur eksekutif.

“Kerjasama yang akan dilakukan antara Warung Pekerja Indonesia dengan Inkopbumi harus segera dimulai karena ini adalah sebuah gagasan besar untuk membangun kekuatan Ekonomi Mandiri,” ucap Riden.

Selain itu Furqon dalam sambutannya siap mendukung dan mendorong untuk menciptakan peluang – peluang untuk kesejahteraan yang akan dilakukan.

Begitu juga dengan Abdul Ba’is memberi sambutan dengan semangat dan siap mendukung sepenuhnya atas Gagasan besar ini, apalagi dengan amanat Riden selaku Presiden FSPMI agar hal ini segera dimulai.

“Sepatutnya kita berterima kasih kepada Sawerandah yang telah mempelopori dan sebagai inisiator pembuka gerakan ekonomi Pekerja dengan konsepnya yaitu Warung Pekerja Indonesia,” ucap Abdul Ba’is.

Dalam kesempatan tersebut akhirnya Grand Opening Warung Pekerja Indonesia dibuka secara resmi dengan diguntingnya pita bersama – sama sebagai bentuk simbol dan babak baru perjuangan dalam membangun ekonomi mandiri untuk para pekerja khususnya di FSPMI. (Ocha)

Jelang Akhir Tahun KSPI Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Jakarta,FSPMI- Ratusan buruh yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 29 Desember 2020.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, selain di Mahkamah Konstitusi, aksi juga akan dilakukan di 18 daerah lain yang meliputi Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung, Batam, Gorontalo, dan sebagainya.

“Setiap lokasi aksi hanya diikuti seratusan orang, dengan menerapkan fisychal distancing,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi kali ini pihaknya mengusung dua tuntutan. Pertama adalah batalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan yang kedua, naikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.

Terkait dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, KSPI telah menyerahkan gugatan uji formil dan meteriil. Untuk uji materiil, materi gugatan mencakup 12 isu, yang meliputi: Upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsoucing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.

“Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat cacat formil dan banyak kejanggalan,” kata Said Iqbal.

“Kami meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini dan memutus perkara dengan adil. Jika buruh merasa keadilan nya telah diciderai, maka buruh di seluruh indonesia akan melakukan aksi besar-besaran,” lanjutnya.

Selain menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksinya kaum buruh juga menuntut agar UMSK tahun 2021 tetap naik.

Menurut Said Iqbal, jika UMSK 2021 tidak naik, hal itu akan menurunkan daya beli dan turunnya upah min disektor tertentu yg diterima kaum buruh. Terlebih lagi UMSK berlaku untuk jenis industri tertentu yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar upah buruh lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan industry yang lain.

Tak Terima UMK 2021 Naik Hanya 1.5 Persen, Buruh Banten Bersatu Gelar Aksi Unjuk Rasa

Tangerang, KPonline – Ribuan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) sejak pagi mulai memadati jalan raya Serang. Selasa (01/12/2020)

Mereka menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah khususnya Gubernur Banten Wahidin Halim, yang menetapkan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan kenaikan rata-rata hanya 1,5%. Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten (Kepgub Banten) No.561/Kep.272-Huk/2020.

Hal itu, dampak akibat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) tentang penetapan upah minimum tahun 2021, memberikan dasar bagi pengusaha untuk mengeksploitasi pekerja. Bukannya melindungi pekerja, justru SE tersebut memberikan keleluasaan terhadap penguasa untuk memperbudak buruh dengan upah murah.

Buruh menilai, dasar hukum dalam program terkait pemulihan ekonomi nasional, sama sekali tidak mengatur tentang perlindungan buruh.

Nyatanya, Covid-19 diduga digunakan sebagai alasan pengusaha untuk memutihkan status pekerja menjadi pekerja kontrak dan harian lepas, serta memberangus serikat pekerja. Tak sedikit Perusahaan yang tidak membayar upah buruh yang dirumahkan, bahkan gelombang PHK massal dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Embah salah satu buruh perempuan yang mengikuti aksi mengatakan, bahwa dengan kenaikan UMK sebesar 1,5%, tidak cukup buat beli kebutuhan sehari-hari karena biasanya kenaikan upah akan dibarengi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Naik cuma 63 ribu, mana cukup buat beli susu dan Pampers anak, bapak Gubernur”. Katanya

Sementara itu, pemerintah memberikan banyak subsidi kepada pengusaha, melalui 14 kebijakan, seperti : Keringanan PPH pasal 21, pasal 22, pasal 25, pajak UMKM, keringanan pembayaran iuran JHT.

Sedangkan buruh hanya menerima Bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 600.000/bulan yang diberikan hanya 4 bulan, itupun dengan syarat harus menjadi peserta BPJS TK.

Maka dengan itu, seluruh elemen buruh Banten akan terus melakukan aksi unjuk rasa menolak SK UMK 2021, meminta Gubernur Banten untuk merevisi karena buruh Banten butuh upah layak.

Aksi unjuk rasa berjalan damai dan kondusif, meski mendapatkan penghadangan di beberapa titik oleh pihak kepolisian, tetapi tidak menimbulkan bentrokan. Hingga akhirnya buruh membubarkan diri dengan tertib.(Chuky & Mumun)