Keberhasilan Kami
Kenaikan Upah Minimum & UMSK
FSPMI aktif mendorong kenaikan UMK dan penetapan UMSK di berbagai sektor industri strategis melalui aksi massa dan lobi kebijakan. Upaya ini berhasil meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal
Penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
FSPMI menjadi garda terdepan dalam menolak kebijakan yang dianggap merugikan pekerja. Meskipun UU tetap berlaku, perjuangan ini berhasil meningkatkan kesadaran publik & pekerja secara luas
Peningkatan K3 di Tempat Kerja
Melalui advokasi berkesinambungan, FSPMI berhasil memaksa banyak perusahaan besar meningkatkan standar K3, demi keselamatan dan kesehatan pekerja
Pendampingan Kasus Ketenagakerjaan
FSPMI menangani ribuan kasus PHK sepihak, kontrak tidak jelas, dan sengketa ketenagakerjaan. Ribuan pekerja terbantu mendapatkan hak seperti pesangon, tunjangan, atau kepastian status kerja
Reformasi Jaminan Sosial (BPJS)
Melalui perannya dalam KAJS, FSPMI aktif memperjuangkan implementasi UU BPJS (No. 24/2011) dan memastikan kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran BPJS. FSPMI menyokong kampanye utama sebagai basis finansial dan mobilisasi demonstrasi KAJS
Penghapusan Outsourcing
FSPMI berhasil menghapus sistem outsourcing di pekerjaan inti di banyak perusahaan, memaksa konversi pekerja kontrak menjadi pegawai tetap dengan hak penuh
Platform Advokasi dan Pendidikan Anggota
FSPMI mengadakan pelatihan hukum, organisasi, dan negosiasi untuk memperkuat peran aktif buruh dalam memperjuangkan haknya. Mereka juga merangkul buruh perempuan melalui kebijakan jam kerja fleksibel di beberapa perusahaan
Penghargaan Internasional: The Febe Elisabeth Velasquez Award
Ketua FSPMI Said Iqbal meraih prestasi dunia sebagai pemimpin serikat pekerja terbaik pada 2013—dari FNV Netherland—dinyatakan sebagai penghargaan serius terhadap perjuangan jaminan sosial, upah layak, dan anti-outsourcing
Keanggotaan di IndustriALL Global Union dan ILO Governing Body
Sejak 2001, FSPMI terlibat aktif di jaringan IndustriALL dan organisasi global lain. Said Iqbal juga dipercaya menjadi anggota Governing Body ILO periode 2021–2024, mewakili buruh Indonesia di forum dunia ketenagakerjaan internasional
Pendiri Partai Buruh dan Strategi Politik
FSPMI turut mendirikan Partai Buruh pada 2021 sebagai jalur politik untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh secara struktural. Model “KLA” (Konsep‑Lobi‑Aksi) digunakan sebagai strategi advokasi politik dan sosial yang sistematis
Penguatan Struktur Daerah & Anggota Aktif
FSPMI menaungi 272.000 anggota dari lebih dari 1.140 perusahaan di 14 provinsi, membuktikan kekuatan jaringan nasional dan basis kepengurusan yang kokoh
Sistem Iuran Terstruktur & Audit Publik
FSPMI mengumpulkan iuran anggota hingga Rp 2–2,5 miliar per bulan dari basis anggota, yang digunakan untuk mendanai kampanye, advokasi, dan operasional dengan audit terbuka oleh akuntan publik
Summary
| Kategori | Pencapaian Utama |
|---|---|
| Upah & UMSK | Advokasi Upah Minimum Sektoral |
| Kebijakan & Hukum | Penolakan UU Cipta Kerja |
| K3 Workplace | Desakan perbaikan keselamatan kerja |
| Pendampingan Kasus | Ribuan pekerja terbantu via advokasi hukum |
| BPJS & Sosial | Dorong kepatuhan iuran sosial perusahaan |
| Penghapusan Outsourcing | Konversi pekerja kontrak ke status tetap |
| Pelatihan & Organisasi | Peningkatan kapasitas anggota |
| Hak Perempuan | 40% representasi dalam kepengurusan |
| Internasional | IndustriALL & posisi di ILO |
| Penghargaan Global | Febe Elisabeth Award (World) |
| Partai Buruh | Koalisi politik untuk buruh |
| Struktur & Anggota | Jaringan kuat di 24 provinsi |
| Keuangan Transparan | Iuran besar, diaudit |
| Refleksi & Strategi 2030 | Konsolidasi & advokasi efektif |