FSPMI Usulkan UMK Batam 2027 Rp5,97 Juta, Lebih Tinggi dari Hasil Simulasi Formula
Batam – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 sebesar Rp5.977.587. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil simulasi menggunakan formula pengupahan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa.
Usulan tersebut didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dinilai lebih mampu menggambarkan kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.
Jika dibandingkan dengan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.357.982, usulan FSPMI itu berarti kenaikan Rp619.605 atau sekitar 11,56 persen.
Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon, menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan upah minimum 2027, yakni melalui formula pengupahan atau berdasarkan nilai KHL.
“Ada dua metode yang bisa digunakan, yakni melalui formula perhitungan upah minimum atau berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak,” ujar Yafet Kamis (19/11).
Jika menggunakan formula, terdapat tiga komponen yang menjadi dasar perhitungan, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau koefisien alfa. Dalam hal ini, FSPMI mendorong agar pemerintah menggunakan nilai alfa tertinggi, yakni 1.
“Kalau menggunakan formula, ada tiga komponen yang dihitung, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Kami merekomendasikan alfa 1,” katanya.
Namun, hasil simulasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan angka yang berbeda.
Berdasarkan perhitungan FSPMI, penggunaan formula menghasilkan UMK Batam 2027 sebesar Rp5.907.175. Sementara itu, jika mengacu pada KHL, angkanya mencapai Rp5.977.587.
“Untuk Batam, hasil perhitungan dengan formula itu sebesar Rp5.907.175. Sedangkan kalau mengacu pada KHL, angkanya Rp5.977.587. Karena itu, kami mendorong agar angka KHL ini yang menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Yafet mengatakan, angka Rp5.977.587 merupakan nilai KHL 2026 yang menjadi salah satu acuan dalam pembahasan upah minimum tahun depan.
Menurutnya, penentuan UMK tidak seharusnya hanya berpatokan pada persentase kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari itu, pemerintah perlu melihat apakah upah yang ditetapkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja.
“Jadi, kami mengusulkan agar penetapan UMK Batam 2027 tidak hanya melihat kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” tuturnya.
FSPMI Siapkan Usulan ke Dewan Pengupahan
Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa FSPMI ke dalam pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota Batam.
Yafet mengungkapkan, pihaknya telah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11) di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam.
Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga dijadwalkan hadir untuk menyampaikan data yang berkaitan dengan perhitungan KHL.
“Kami sudah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan pada Kamis, 19 November. BPS juga diundang dalam pembahasan itu di kantor Disnaker Kota Batam sebab dari angka yang disampaikan BPS bisa kita lihat itu KHL-nya,” ungkapnya.
Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, membenarkan bahwa pembahasan UMK 2027 bersama Dewan Pengupahan telah dijadwalkan.
“Pembahasan terkait UMK Batam 2027 dengan Dewan Pengupahan sudah dijadwalkan,” kata Yudi saat dikonfirmasi.
Batas Waktu Penetapan UMK 2027
Di tingkat nasional, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pemerintah daerah agar menyelesaikan penetapan upah minimum 2027 sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Untuk tingkat provinsi, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Sementara Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat 26 November 2026.
Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan UMK paling lambat 25 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menyiapkan estimasi KHL dengan mengacu pada data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Data tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam membahas besaran upah minimum.
Penetapan UMK 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, penghitungan upah minimum dapat dilakukan melalui formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1, atau menggunakan pendekatan KHL.
Penentuan upah minimum nantinya didasarkan pada nilai tertinggi dari kedua metode tersebut yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
Yassierli juga meminta seluruh pihak mengedepankan dialog sosial agar kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat dipertimbangkan dalam proses penetapan upah minimum.
Akademisi Menilai Kenaikan Rp5,9 Juta Belum Realistis
Di sisi lain, Dosen Ekonomi Universitas Internasional Batam (UIB), Dr. Suyono Saputra, sebelumnya menilai kenaikan UMK Batam hingga Rp5,9 juta atau Rp6 juta belum realistis jika dihitung menggunakan formula pengupahan.
Dalam simulasi yang disampaikannya, Suyono memproyeksikan UMK Batam 2027 berada pada kisaran Rp5,67 juta hingga Rp5,80 juta. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi inflasi 2,9 persen dan pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 6 persen, dengan tiga skenario koefisien alfa.
Dengan alfa 0,5, UMK diperkirakan mencapai Rp5.674.103. Jika menggunakan alfa 0,7, angkanya menjadi Rp5.738.399. Sementara dengan alfa 0,9, UMK diproyeksikan mencapai Rp5.802.694.
Menurut Suyono, skenario kenaikan sekitar 7,1 persen atau UMK sebesar Rp5,73 juta merupakan titik tengah yang relatif realistis. Angka tersebut dinilai dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan daya saing industri di Batam.
Perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan kalangan akademisi ini diperkirakan akan menjadi salah satu dinamika dalam pembahasan UMK Batam 2027.
Di satu sisi, FSPMI mendorong agar kebutuhan hidup layak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan upah. Di sisi lain, simulasi akademisi menekankan pentingnya memperhitungkan kondisi ekonomi dan kemampuan industri.
Kini, keputusan berada dalam proses pembahasan Dewan Pengupahan Kota Batam. Yang menjadi perhatian bukan sekadar berapa persen upah akan naik, melainkan seberapa jauh upah minimum yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan hidup pekerja di tengah perkembangan ekonomi Batam.