Jakarta – Bertempat di Kantor Berita ANTARA, kantor berita tertua di Indonesia yang juga menjadi saksi sejarah penyebarluasan Proklamasi Kemerdekaan RI, digelar Dialog Publik Nasional bertajuk “Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Indonesia Emas 2025”, pada Senin pagi (28/7).
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, di antaranya:
Prof. Dr. Ascobat Gani (Akademisi dari Universitas Indonesia),
Ahmad Anshori, S.H., M.Hum (Pakar Jaminan Sosial),
Said Iqbal, S.E., M.E. (Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh),
Indra Munazwar (Koordinator BPJS Watch),
dan beberapa narasumber lainnya.
Sebelum dialog dimulai, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Bung Said Iqbal, menggelar konferensi pers dan menyampaikan sikap tegas terhadap rencana pemerintah terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan pelaksanaan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar). Ia menolak keduanya secara terbuka, dengan alasan bahwa BPJS Kesehatan seharusnya memprioritaskan peningkatan pelayanan di rumah sakit, bukan justru membebani rakyat dengan kenaikan iuran. “Pelayanan di lapangan harus menjadi prioritas utama. Bukan memindahkan beban ke pundak rakyat,” tegas Said Iqbal.
Saat dialog dibuka, Ahmad Anshori menekankan pentingnya mengembalikan BPJS Kesehatan kepada amanat Proklamasi Kemerdekaan yakni mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ia menyatakan bahwa fakta masih adanya 7,83 juta warga penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) justru mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. “Ini bukan angka keberhasilan, tapi angka kegagalan sistemik,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Ascobat Gani menyampaikan bahwa jika reformasi kesehatan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2025, maka BPJS Kesehatan perlu memperluas perannya, tidak hanya fokus pada layanan kuratif, tetapi juga preventif, terutama untuk kalangan buruh. “Kalau ingin perubahan besar, pemerintah harus berani membuat terobosan. Ibaratnya, kita tak akan pernah bisa makan telur dadar jika kita tak berani memecahkan telurnya,” ujar Prof. Gani.
Senada dengan pembicara sebelumnya, Indra Munazwar dari BPJS Watch menyatakan bahwa kondisi BPJS Kesehatan saat ini telah jauh menyimpang dari semangat awal pembentukannya melalui Koalisi Advokasi Jaminan Sosial (KAJS). Ia menyoroti lemahnya pengawasan dan arah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dialog yang berlangsung hingga siang hari ini dipandu oleh Dr. Wahyudi Wibowo, seorang pengamat Jaminan Kesehatan Nasional, yang berhasil mengarahkan diskusi berjalan dinamis namun tetap substantif.
Acara ini menjadi pengingat bahwa jaminan kesehatan adalah hak dasar rakyat, dan reformasi yang sejati harus berpijak pada kepentingan publik, bukan pada logika komersialisasi.