Kunjungan Kerja Ke DPW FSPMI Jawa Barat, Presiden FSPMI Disambut Antusias Anggota

Bandung,FSPMI- Presiden FSPMI Said Iqbal melakukan kunjungan kerja hari ini , Selasa 30 Oktober 2018, ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat tepatnya di jalan Babakan Jeruk 1 Sukagalih Pasteur Bandung.

Kunjungan ini disambut antusias oleh jajaran pengurus DPW FSPMI, Konsulat Cabang dan pimpinan cabang SPA FSPMI serta puluhan anggota yang memadati kantor DPW FSPMI Jawa Barat

Acara ini merupakan agenda kunjungan yang sempat tertunda karena padatnya jadwal Presiden FSPMI.

Meskipun di pagi hari sebelum acara dimulai cuaca kurang mendukung dengan turunya guyuran hujan yang cukup lama,namun tidak mengurangi antusias peserta dari masing masing PUK FSPMI se Bandung Raya untuk bisa menyempatkan untuk hadir pada hari ini.

Acara di buka langsung oleh ketua DPW FSPMI Jawa Barat Sabilar Rosyad dengan menyampaikan beberapa hal penting terkait daripada hasil perkembangan aksi penolakan Pergub Jawa Barat,Penolakan PP. No.78 tahun 2015 dan aksi perjuangan kenaikan UMK tahun 2019 serta persiapan perjuangan UMSK di Jawa Barat.

Sementara Jujun Juansah selaku ketua KC FSPMI Bandung Raya dalam sambutannya menyoroti akan penting dan seringnya konsolidasi para perangkat dan para anggota FSPMI di Bandung Raya.

“Dengan rutin melakukan pertemuan dan konsolidasi maka InsyaAllah kita akan semakin solid dan semakin berani.” tandasnya

Puncak acara hari ini adalah orasi penuh semangat dari Presiden FSPMI Said Iqbal yang menyoroti beberapa poin penting terkait isu perjuangan upah layak dan pentingnya buruh berpolitik.

Dipenghujung acara Presiden FSPMI memimpin yel yel #SiapaKita yang disambut anggota PrabowoSandi, 2019 ? GantiPresiden !!
CalegKita? Menangkan!!

FSPMI : Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan

Jakarta, FSPMI –  Apa itu Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan?

Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan

Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan

Berkelanjutan didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa mengompromikan dengan kemampuan
generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menyiratkan sebuah lingkungan yang sehat,ekonomi yang sehat, dan masyarakat yang sehat, membangun di atas fondasi yang kuat dan dipertahankan melalui tata kelola global yang baik. Sebuah kebijakan industrial adalah rencana untuk mendorong pola-pola yang diinginkan dari pengembangan dan pertumbuhan industrial. Ini harus secara strategis menargetkan industri-industri dan sektorsektor spesifik, serta mempertimbangkan kebutuhan yang lebih luas seperti transportasi dan infrastruktur komunikasi, pendidikan dan pelatihan keterampilan, penelitian, dan energi.

Sebuah kebijakan industrial yang berkelanjutan harus menciptakan ekonomi yang sehat dan pekerjaan berkualitas (layak, pekerjaan tetap yang memberikan upah layak) pada saat yang sama meminimalkan dampakdampak lingkungan yang negatif dan memajukan kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Kebijakan industrial yang berkelanjutan bukan tentang menciptakan perusahaan-perusahaan yang makmur di
atas penderitaan pekerja, masyarakat dan lingkungan. Ini adalah tentang menciptakan kondisi-kondisi di mana
perusahaan dapat beroperasi untuk membuat sebuah kontribusi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Mengapa kita memerlukannya?

Krisis tripel

Arah jalan kita tidak berkelanjutan. Kita sedang menghadapi krisis di tiga sisi: lingkungan, ekonomi dan
sosial. Perubahan iklim adalah sebuah ancaman yang riil dan serius. Panel Antarpemerintah pada Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan bahwa untuk mempertahankan rata-rata pemanasan di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri (tingkat pemanasan yang akan tetap memiliki akibat yang serius) aksi-aksi yang sangat signifikan harus diambil antara 2015-2018. Jika dunia terlambat hingga 2020, mempertahankan batas 2°C akan memerlukan teknologi-teknologi yang sekarang belum dikembangan, atau belum terbukti. Semakin lama aksi tertunda, semakin besar kemungkinan standar sosial dan hak asasi manusia akan dikorbankan dalam saat-saat kepanikan terakhir untuk menyelamatkan planet ini.

Degradasi dari sistim alami planet kita terus terjadi dengan kecepatan yang tak terkendali. Perusahaan-perusahaan memiliki sedikit solusi yang ditawarkan. Seringnya, kepentingan-kepentingan swasta bahkan mencoba untuk mencegah penemuan dan pengimplementasian solusi. Fokus mereka adalah untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek, dengan kesadaran penuh bahwa ini tidak berkelanjutan.

Dalam upaya untuk menghasilkan keuntungankeuntungan jangka pendek yang begitu besar, mereka dapat mengeruk keuntungan lebih dengan upaya memanipulasi instrumen-instrumen keuangan dibandingkan harus membuat apapun. Pembelian saham oleh swasta menjanjikan pengembalian fenomenal bagi para investor dengan memaksimalkan ekstraksi jangka pendek kas perusahaan dan membebani mereka dengan hutang yang harus dibayar oleh investasi produktif jangka panjang, keamanan kerja dan kondisi kerja.

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan yang menyulut spekulasi keuangan tanpa batas serta
keuntungan-keuntungan jangka pendek yang harus dibayar dengan investasi produktif di ekonomi riil. Di
negara-negara yang paling terkena pengaruh krisis, para pekerja harus membayar hal ini dengan hilangnya
pekerjaan yang masif dan peningkatan pengangguran. Warga negara harus membayar sebuah harga ketika
uang pembayar pajak digunakan untuk membailout (menalangi) bank-bank yang kegiatannya justru
mempercepat krisis, dan harus terus dipakai untuk membayari defisit yang diakibatkan oleh bail out (dana
talangan) untuk membenarkan langkah pengetatan. Krisis kembar yakni kiris lingkungan dan ekonomi
telah menciptakan krisis yang ketiga: krisis sosial. Meningkatkan ketimpangan dalam kekayaan dan
pendapatan, mengurangi akses terhadap pendidikan, mendegradasi kesehatan populasi (termasuk kesehatan
kerja) dan serangan terhadap perawatan kesehatan, ledakan pekerjaan prekarius, dan menghilangnya
kesempatan, khususnya bagi orang muda dan secara tradisional kelompok-kelompok yang kurang beruntung,
adalah semua akibat dari kegagalan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan.

Berikut kami sampaikan makalah “Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan” dari IndustriALL Global Union untuk bahan diskusi dan pembelajaran kepada anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Untuk lengkapnya silahkan download Link berikut :

Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan

 

 

Dihadapan Presiden Jokowi, Presiden KSPI Said Iqbal Tetap Kritisi Pemerintahan

Jakarta, KSPI (30/04/2015) – Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Sekjen KSPI), Muhammad Rusdi mengungkapkan, walau hanya diberi waktu 1 menit oleh Presiden Jokowi  untuk  menyampaikan sambutan dalam acara launching ground breaking perumahan buruh di Semarang,Jawa Tengah, Rabu (29/04/2015), dihadapan Jokowi, Presiden KSPI Said Iqbal tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi.

“Secara tegas tanpa basa basi, beliau (Said Iqbal) mengkritisi pelaksanaan BPJS yang masih perlu dibenahi secara serius oleh Presiden Jokowi, karena masih banyak orang miskin yg belum terdaftar BPJS dan masih banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS.” Ungkap Rusdi yang memberikan keterangan terkait keberangkatan Presiden KSPI bersama Presiden Jokowi ke Semarang, kemarin.

Presiden FSPMI ( Said Iqbal )

Presiden FSPMI ( Said Iqbal )

Ditambahkan Rusdi, dalam sambutannya Said Iqbal juga menyampaikan pesan kepada jokowi bahwa jelang May Day masih saja ada upaya dari pihak Kepolisian di beberapa daerah untuk menghambat pergerakan buruh,”sehingga hal tersebut  perlu menjadi perhatian serius untuk pak Jokowi.”Terangnya.

Sebelumnya, lanjut Rusdi, pada hari Selasa 27 april 2015 ketika beberapa pimpinan buruh diundang makan siang oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Said  Iqbal juga menyampaikan tuntutan buruh terkait implementasi  jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta menuntut kenaikan  upah sebesar 32%, dengan dirubahnya KHL dari 60 item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah berbasis perundingan 5 tahun.

“Pasca dua kali ketemu Jokowi, Said Iqbal mengatakan akan terus kritis, menunggu komitmen Presiden Jokowi untuk kesejahteraan kaum buruh, jika tidak segera dilaksanakan maka KSPI dan  kaum buruh akan melakukan perlawanan dan aksi besar besaran.” Tandas Rusdi.

May Day,Buruh Indonesia Sampaikan 10 Tuntutan Kepada Pemerintahan Jokowi – JK

Jakarta, KSPI – May Day ,kini bukanlah hanya sekedar peringatan bagi kebebasan untuk kaum buruh semata. Baik di Internasional ataupun dalam negeri. Peringatan May Day kini menjadi dasar perhitungan tersendiri atas eksistensi kaum buruh oleh pemerintah dalam semua sektor kenegaraan.

Di Indonesia sendiri, pada peringatan May Day 2015 nanti hampir 1 juta buruh akan kembali bergerak untuk turun kejalan dengan mengambil tema besar yakni ” Akhiri Keserakahan Korporasi dan Wujudkan Negara Kesejahteraan,” dan akan menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintahan Jokowi – JK.
IMG_20150429_110209

Nantinya, aksi akan dilakukan dengan Long March dari HI menuju Istana Negara dan khusus massa KSPI, dengan jumlah hampir 100 ribu buruh nantinya pada jam 13.00 setelah dari Istana Negara akan bergerak menuju ke stadion GBK, Senayan, untuk merayakan May Day Fiesta 2015 dari Pukul 13.30 WIB – 17.00 WIB. Kegiatan di Stadion GBK nantinya untuk menyuarakan tuntutan para Buruh. Antara lain :

1.Tolak politik upah murah dengan menuntut kenaikan UMP/K sebesar 32 persen ( juga menolak kenaikan upah 5 tahun sekali dan mendesak pemerintah untuk merubah KHL menjadi 84 item dari 60 Item KHL).

2.Mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun buruh wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60% hingga 75 % dari gaji terakhir (seperti PNS). Serta menolak pembangunan Rusun untuk Buruh yang menggunakan dana dari BPJS Ketenagakerjaan, karena tidak adanya aturan hukum khusus didalam UU BPJS yang mengatur pengunaan Dana untuk pembangunan Rumah dan penggunaan dana BPJS pun harus Transparan.

3. Mendesak pemerintah untuk menambah anggaran Jamkes Rp 30 T dari APBN.

4.Mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja Outsourcing khususnya di BUMN.

5.Menolak kenaikan harga BBM,Elpiji,TDL sesuai harga pasar.

6.Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok.

7.End Coorporate Greed. (Akhiri Keserakahan Korporasi dan Wujudkan Negara Kesejahteraan )

8. Mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tentang Objek Vital dan Stop tindakan Union Busting dan kekerasan terhadap aktivis buruh

9. Angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa test lagi.

10. Syahkan RUU PRT,Revisi UU perlindungan TKI dan revisi total UU PPHI.

Dasar tuntutan ini jelas, yakni selama ini KSPI melihat selama perusahaan perusahaan besar atau korporasi besar tidak mau sharing profit secara fair dalam bentuk upah layak, jaminan sosial dan pajak untuk wujudkan kesejahteraan buruh dan serta menanggulangi kemiskinan rakyat Indonesia, maka selamanya buruh dan rakyat tidak akan hidup sejahtera akibat rakusnya para pengusaha tersebut.

Nantinya, selain di Ibukota, aksi May Day juga akan dilakukan serentak di berbagai kota dengan mulai dari di Aceh, Sumut, Kepri, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Papua dan daerah lainnya. Massa aksi nantinya akan menuju pusat pemerintahan seperti kantor Gubernur,Walikota dan Bupati masing – masing daerah.(Tim Media KSPI/ MAY DAY 2015 )

May Day 2015 , 1 Juta Buruh Siap Turun Kembali Suarakan Tuntutannya

Jakarta, FSPMI – Hampir 1 juta buruh nantinya akan turun ke jalan untuk merayakan May Day 2015 pada 1 Mei 2015 di 30 propinsi dan 250 kab/kota. Khusus aksi di Ibukota Jakarta, 1 Mei nanti sebanyak 150 ribu buruh Se-Jabodetabek yang merupakan massa gabungan dari KSPI,KSPSI,KSBSI, KP KPBI dll mulai Pukul 10.00 – 13.00 WIB.

Nantinya, aksi May Day 2015 akan dilakukan dengan Long March dari HI menuju Istana Negara dan khusus massa KSPI, dengan jumlah hampir 100 ribu buruh nantinya pada jam 13.00 setelah dari Istana Negara akan bergerak menuju ke stadion GBK, Senayan, untuk merayakan May Day Fiesta 2015 dari Pukul 13.30 WIB – 17.00 WIB.

Kegiatan di Stadion GBK nantinya untuk menyuarakan tuntutan para Buruh pada peringatan May Day 2015 . Antara lain :

Pimpinan Buruh saat koordinasi May Day 2015 ( foto : M Rusdi )

Pimpinan Buruh saat koordinasi May Day 2015 ( foto : M Rusdi )

1.Tolak politik upah murah dengan menuntut kenaikan UMP/K sebesar 32 persen ( juga menolak kenaikan upah 5 tahun sekali dan mendesak pemerintah untuk merubah KHL menjadi 84 item dari 60 Item KHL).

2. Mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun buruh wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60% hingga 75 % dari gaji terakhir (seperti PNS).

3. Mendesak pemerintah untuk menambah anggaran Jamkes Rp 30 T dari APBN.

4.Mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja Outsourcing khususnya di BUMN.

5. Menolak kenaikan harga BBM,Elpiji,TDL sesuai harga pasar.

6.Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok.

7.End Coorporate Greed.

8. Mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tentang Objek Vital dan Stop tindakan Union Busting dan kekerasan terhadap aktivis buruh

9. Angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa test lagi.

10. Syahkan RUU PRT dan Revisi UU perlindungan TKI.

Nantinya pula, acara di stadion GBK juga akan dihadiri oleh para pimpinan serikat pekerja se dunia dan Pimpinan buruh Asia Pacific.

Selain di Ibukota, aksi May Day juga akan dilakukan serentak di berbagai kota dengan mulai dari di Aceh, Sumut, Kepri, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Papua dan daerah lainnya. Massa aksi nantinya akan menuju pusat pemerintahan seperti kantor Gubernur,Walikota dan Bupati masing – masing daerah.( Tim Media FSPMI / May Day 2015 )