Skip to content

Sekjen DPW FSPMI Nurudin, S.T Orasi di Depan PN Surabaya : PKPU PT Pakerin Dinilai Fiktif dan Ancam PHK Massal

Surabaya, 23 Juli 2025 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nurudin, S.T, melakukan orasi tegas dari atas mobil komando (mokom) dalam aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap proses hukum PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang diajukan atas PT Pakerin, yang oleh buruh dinilai fiktif dan sarat rekayasa.

Dalam orasinya yang membakar semangat ratusan buruh yang hadir, Nurudin menyampaikan bahwa PKPU ini bukan semata persoalan hukum niaga, tetapi merupakan ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup para pekerja.

“Ini bukan sekadar perkara utang-piutang. Ini adalah skenario sistematis yang membahayakan hak-hak buruh! PKPU ini fiktif, direkayasa, dan berpotensi besar membuka pintu bagi PHK massal yang melanggar prinsip keadilan sosial!” tegas Nurudin.

Orasi dilakukan dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara dan atribut organisasi. Spanduk FSPMI membentang jelas, menandakan solidaritas dan kekuatan kolektif para buruh yang hadir dari berbagai elemen dan daerah.

Nurudin juga menegaskan bahwa FSPMI akan terus mengawal proses hukum ini dan tidak akan tinggal diam jika keadilan bagi buruh kembali dikhianati oleh sistem.

“Pengadilan harus jadi tempat mencari keadilan, bukan alat untuk meloloskan kepentingan pemodal! Kami minta PN Surabaya menolak PKPU No. 26 yang penuh rekayasa ini!”.

PKPU terhadap PT Pakerin teregister dalam perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya, yang saat ini sedang bergulir di meja hijau. Buruh menilai bahwa permohonan PKPU tersebut digunakan sebagai alat untuk melemahkan posisi buruh dan menghindari tanggung jawab perusahaan terhadap hak normatif pekerja.

Aksi ini berjalan tertib dengan penjagaan aparat kepolisian, sementara para buruh berjanji akan tetap bertahan dan terus melakukan pengawalan hingga majelis hakim memutuskan perkara dengan adil dan transparan.

Junaidi -Koordinator MP Gresik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *