KAJS ( Komite Aksi Jaminan Sosial )

KAJS ( Komite Aksi Jaminan Sosial )

Jakarta, Kompas – Kementerian Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan asosiasi profesi medis akan merevisi tarif untuk beberapa komponen dalam paket pembayaran layanan kesehatan Indonesian Case Based Groups (IAN-CBG). Hal itu dilakukan berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta masukan asosiasi profesi medis dan rumah sakit.

Ketua Tim Nasional Casemix Center (NCC) Kemenkes Bambang Wibowo dalam diskusi media ”Penarifan INA-CBG”, Kamis (6/3), di Jakarta, mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi data pengajuan klaim rumah sakit yang telah diverifikasi. ”Dari hasil evaluasi, tarif beberapa jenis penyakit dalam proses persiapan untuk direvisi,” kata Bambang.

Revisi melibatkan BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Salah satu kelompok penyakit yang tarifnya direvisi adalah ortopedi.

Bambang mengatakan, tarif bersifat dinamis dan terbuka untuk direvisi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional menyatakan, perbaikan tarif akan dilakukan secara reguler maksimum dua tahun. ”Beberapa waktu lalu, Menkes mengatakan, tarif akan dikoreksi dalam waktu enam bulan,” kata Bambang.

NCC mengimbau rumah sakit meningkatkan efisiensi pelayanan. Efisiensi dapat dimulai dari komponen farmasi yang umumnya 30-35 persen biaya rumah sakit serta komponen pemeriksaan penunjang. Dengan meningkatkan efisiensi, rumah sakit dapat menghindari kerugian dan meningkatkan kesejahteraan.

Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memberikan contoh, dari sembilan rumah sakit yang dijadikan sampel, delapan mengalami surplus dari pembayaran klaim berbasis INA-CBG. Adapun satu rumah sakit mengalami defisit akibat inefisiensi pelayanan.

”Rumah sakit sering kurang efisien, misalnya memilih obat yang harganya mahal. Padahal, ada obat bermutu sama dengan harga lebih murah,” kata Bambang. Rumah sakit juga cenderung melakukan pemeriksaan penunjang berlebihan, seperti menggunakan ultrasonografi (USG) 4 dimensi, padahal USG 2 dimensi sudah cukup.

Belum paham

Fachmi mengakui, menjelang bulan ketiga penerapan Jaminan Kesehatan Nasional, banyak rumah sakit belum paham sistem klaim INA-CBG. Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi.

Menurut Bambang, sosialisasi sistem INA-CBG menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, Kemenkes, serta asosiasi profesi.

Sejauh ini, ada 1.750 rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pada November-Desember 2013, kata Bambang, dilakukan pelatihan untuk 400 rumah sakit peserta baru BPJS Kesehatan. ”Kami mendatangi rumah sakit dan memberikan pelatihan. Setiap minggu, BPJS Kesehatan rutin melakukan sosialisasi ke beberapa divisi regional,” kata Bambang

http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/tarif-pembayaran-layanan-direvisi_7805

 

Categories: Headline

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *