Jakarta, FSPMI — Puluhan ribu buruh dari Konsfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (8/12).

Kali ini PUK SPAI FSPMI PT. Pou Yuen Indonesia Kabupaten Cianjur mengirimkan anggotanya ke Jakarta untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Tuntutan pertama, buruh meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang –
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tuntutan berikutnya adalah mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Keputusan Upah Minimum Kabupaten atau Kota Tahun 2022.

“Tentunya hari ini kita datang jauh –
jauh dari Cianjur ke Jakarta hanya untuk menuntut hak kita sebagai buruh, Kita meminta semua tuntutan buruh dipenuhi”, Tegas Doni Ismail salah satu Anggota Garda Metal Kabupaten Cianjur.
(Fauzi Septianto/Galih)

FSPMI DKI Sisir Pabrik Kawasan Industri Pulogadung, Persiapkan Aksi Unjuk Rasa Nasional

Jakarta, FSPMI – Selama 2 hari ini, 6 – 7 Desember 2021 mcassa aksi buruh FSPMI DKI Jakarta terus menerus melakukan konvoi keliling di dalam kawasan industri Pulogadung. Hal ini sebagai bagian rangkaian aksi unjuk rasa nasional yang akan dilaksanakan esok hari, 8 – 9 Desember 2021 di istana dan balaikota. Menuntut penetapan UMP DKI 2022 khususnya dan UMK 2022 berbagai daerah untuk naik sebesar 10%.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 November 2021 ini terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Inkonsitusional) secara bersyarat.

Oleh karena itu, FSPMI DKI menyampaikan dalam persiapan aksi hari ini, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang difokuskan istana negara, balaikota dan di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur guna mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 8 – 9 Desember 2021.

Dalam hal ini, FSPMI DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan sebelum adanya putusan MK.

Ditegaskan dalam sosialisasi hari ini, ketika Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan! Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK.

PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, telah berdampak langsung pada hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial, yang sebelum adanya UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena mayoritas pekerja formal adalah pekerja penerima upah minimum. (Jim).

Tanggapi Pernyataan Gubernur Banten, Buruh Banten : Gubernur Telah Provokasi Buruh

 

Tangerang, FSPMI – Beredar pernyataan dari berbagai sumber media elektronika terkait ucapan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mengatakan bahwa dia tidak akan merevisi besaran UMK 2022, meskipun buruh melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa.

“Gubernur tidak akan mengubah keputusan yang sudah ditetapkan walaupun terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari Pak Presiden”, Ujar Wahidin di Gedung Pendopo Lama, Kota Serang. Senin (06/12/2021)

“Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp. 2,5 juta, Rp. 4 juta juga masih banyak”, Lanjutnya

Dengan adanya pernyataan Gubernur Halim, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menjadi marah bahkan menilai sikap pernyataan Gubernur Banten itu seperti lupa akan janjinya kepada buruh.

“Aksi ini, akibat ulah pernyataan Gubernur, yang memprovokasi kami. Ia sudah lupa dengan buruh, dengan janjinya dulu”. Ungkap salah satu orator saat menyampaikan diatas mobil komando. Selasa (07/12/2021).

Sekitar ratusan massa buruh menyambangi perusahaan yang berada disekitaran Batu Ceper, Jurumudi dan Daan Mogot Kota Tangerang.

Buruh pun akan terus melakukan aksi mogok kerja sampai dengan 10 Desember 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Buruh itu Manusia dan juga Aset penting, Bukan Sapi Perah

Serang, FSPMI – Sejak SK Gubernur Banten No: 561/kep.282-Huk/2021 di terbitkan, tepatnya satu minggu yang lalu (30/11). Dimana pada saat itu buruh Banten melakukan aksi unjuk rasa bahkan sampai larut malam massa aksi menunggu SK Gubernur Banten terkait besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Buruh se-Provinsi Banten ditandatangani dan di umumkan.

Buruh Banten yang hari itu melakukan aksi di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) tepat nya di Jalan Syeh Nawawi Albantani Curug Kota Serang merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Wahidin Halim selaku Gubernur Banten.

Buruh Banten merasa kecewa karena lagi dan lagi Gubernur Banten mengingkari janji nya untuk mensejahterakan rakyatnya dari segi upah, bahkan untuk tahun ini lebih parah karena tiga wilayah tidak mengalami kenaikan UMK Tahun 2022, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

Padahal banyak buruh yang berharap kenaikan upah 2022 tidak berdasarkan formula PP36/2021.

Salah satu nya Nasrul, salah satu anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Serang. mengatakan,
“Perjuangan aksi hari ini (30/11) luar biasa, harapannya semoga Gubernur menetapkan upah yang layak untuk buruh Banten, semoga rasa lelah ini bisa terbayarkan dengan hasil yang sesuai harapan”. ungkapnya pada tim Media Perdjoeangan FSPMI Serang.

Tetapi semua harapan Buruh Banten dipatahkan begitu saja saat SK Gubernur Banten terkait Upah 2022 sudah ditandatangani dan diterbitkan sekitar pukul 21.00 WIB dua hari yang lalu (30/11).

Muhaimin yang juga merupakan salah satu anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Serang mengungkapkan rasa kecewa nya, pasalnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Serang tidak mengalami kenaikan (0%).

“Saya sebagai buruh Banten sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Banten yang tidak adil, tidak mementingkan kesejahteraan kami sebagai warganya. Seorang pemimpin itu harusnya mengambil keputusan berdasarkan keadilan bukan berdasarkan perintah”. Ucap Muhimin yang biasa di panggil jabrik.

“Buruh itu salah satu aset penting untuk perusahaan mau pun untuk bangsa ini, harus nya lebih di perhatikan lagi kesejahteraan nya. Ingat, buruh juga manusia bukan sapi perah. Para wakil rakyat yang di pilih rakyatnya, tolong buatlah aturan yang manusiawi”. Pungkasnya.

Penulis : (Muhimin/Ayu)
Photo : Kontributor Serang