Bahaya Laten Kriminalisasi Aktifis Buruh

TOLAK PELIMPAHAN KASUS Dudik dan Benhard (Ex Ketua Serikat FSPMI PT.Kymco)

HENTIKAN PROSES HUKUM DUDIK & BENHARD
KARENA INI MERUPAKAN BENTUK KRIMINALISASI AKTIFIS BURUH

Surat panggilan ini berisi bahwa Penyidikan Dudik Murahman dan Benhard di Bareskrim Mabes Polri sudah dianggap selesai (P21), maka Dudik Murahman dan Benhard dipanggil pada tanggal Jumat 01 Februari 2013 jam 10.00 pagi guna DIHADAPKAN kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun proses tersebut sampai sekarang tak ada tindak lanjutnya kembali.
Anehnya lagi hari ini Selasa, 09 Juli 2013 kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan negeri Cikarang oleh Penyidik di Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI.

Aksi Buruh PT Kymco yg ditnggal kabur pengusahanya ( foto : Ocha )

Aksi Buruh PT Kymco yg di tinggal kabur pengusahanya ( foto : Ocha )

Sedikit saya ceritakan tentang Kronologis Laporan Polisi terhadap Dudik dan Benhard:
1. Dudik Murahman adalah Ketua PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor dan Benhard adalah Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor, atas nama PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor melakukan Gugatan Permohonan Pailit terhadap PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia pada tanggal 18 Maret tahun 2010;

2. Pihak yang mengajukan Gugatan Permohonan Pailit terhadap PT.Kymco LIPPO Motor tersebut diajukan oleh PT.Abdi Metal Perkasa, RS Amanda, dan PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia;

3. Dudik Murahman dan Benhard selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor dan Benhard selaku Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor menandatangani Permohonan Gugatan atas nama PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia, untuk dan atas nama seluruh anggota serikat pekerja;

4. Kapasitas Dudik dan Benhard jelas nyata dan terang benderang mengatasnamakan PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia, bukan atas nama pribadi mereka; Keabsahan Dudik dan Benhard untuk mewakili anggota-nya juga diakui dan diatur dalam UU 21 tahun 2000 khususnya di Pasal 25, juga diatur jelas dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi; sudah sangat jelas Kedudukan Hukum Dudik dan Benhard diakui oleh Hukum dan Undang-Undang; bahkan disamping dasar hukum tersebut, Dudik dan Benhard juga mendapatkan KUASA (yang ditandatangani) oleh seluruh pekerja anggota PUK SAPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia, yang artinya keabsahan Dudik Murahman dan Benhard tak perlu diragukan lagi;

5. Namun Tergugat (PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia) selalu mempermasalahkan tentang Keabsahan Dudik dan benhard mengatas namakan PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia, bantahan tersebut disampaikan oleh Pihak PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia dalam JAWABAN GUGATAN pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat;

6. Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat TANGGAL 12 Mei 2010 memutuskan Gugatan para Pemohon Pailit dikabulkan, dan PT.Kymco Lippo MOTOR Indonesia dinyatakan PAILIT dengan segala Aspek Hukumnya; yang artinya Keabsahan Dudik dan benhard (PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia) untuk mengajukan Gugatan Pailit adalah SYAH DEMI HUKUM;

7. Selain itu Putusan Mahkamah Agung bulan Juli tahun 2010 juga menguatkan Putusan PN Niaga Jakarta Pusat, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan PUTUSAN PAILIT terhadap PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia; yang artinya bahwa keabsahan PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia dalam mengajukan Gugatan permohonan Pailit juga sudah diuji dan di Putus oleh Mahkamah Agung RI;

8. Jelang lima bulan kemudian, pada tanggal 21 Desember 2010 Pihak Perusahaan PT.Kymco LIPPO Motor Indonesia melaporkan Dudik Murahman dan Benhard ke Bareskrim mabes Polri atas tuduhan Pemalsuan Surat dan penipuan (N0 LP:886/XII/2010/Bareskrim); Pemalsuan dan penipuan yang dimaksud dalam laporan tersebut adalah terkait tuduhan Bahwa Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA tidak berhak mewakili anggotanya untuk mengajukan Gugatan Pailit ke PN Niaga Jkt Pst;

Dudik Muharam & Nyumarno Saat di Kejari Cikarang ( Foto: Dyah Syah )

Dudik Muharam & Nyumarno Saat di Kejari Cikarang ( Foto: Dyah Syah )

9. Bagaimana mungkin keabsahan (hak PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco LIPPO Motor untuk mengajukan Gugatan sudah NYATA-NYATA Terang benderang sudah DI PUTUSKAN di DUA Tingkat Peradilan (PN NIAGA Jkt Pusat dan Mahkamah AGung RI), kembali diajukan ke Laporan Polisi di Mabes Polri……. Ada apa gerangan…?? Apakah Mahkamah Agung RI lebih rendah dari Kepolisisan. Siapakah sebenarnya yang berhak memtuskan benar dan salah….??? TENTU PENGADILAN KAN…??? maka jika substansi Laporan sudah pernah Diputus di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, kenapa Laporan Polisi tetap saja diterima…???

10. Yang tambah makin aneh lagi, terkait keabsahan Surat Kuasa tersebut Dudik dan Benhard saat ini juga di Gugat Perbuatan Melawan Hukum di PN Bekasi Kota, Dudik Murahman di Gugat 55 Milyar rupiah oleh PT.Metropolitan Tirta Perdana (Lippo Group). Bahkan perkara tersebut sampai saat ini sedang menunggu Putusan saja. Artinya ini menambah kejanggalan proses hokum yang ada, satu substansi tentang keabsahan surat kuasa bisa disidangkan sampai di 3 (tiga) pengadilan yang berbeda (PN Niaga Jkt Pst, Mahkamah Agung, dan PN Bekasi Kota). Jika perkara ini kembali diterima Kejaksaan Negeri Cikarang maka artinya proses yang ada akan menjadi proses peradilan ke-4 (empat) bagi Dudik dan Benhard dengan substansi perkara yang sama yaitu keabsahan surat kuasa.

11. IRONISNYA lagi perkara yang sudah dua tahun lebih ini awalnya sudah nggak ada progres (sempat diajukan ke Kejaksaan Agung RI namun DITOLAK dan DIKEMBALIKAN lagi ke Mabes POLRI;, namun akhir-akhir ini perkara kembali diangkat dan dihidupkan kembali; PUNCAKNYA 01 February 2013 Dudik dan Benhard di panggil untuk dihadapkan ke Kejaksaan Agung RI, dan hari ini selasa 09 Juli 2013 Kasusnya dilimpahkan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI ke Kejari Cikarang;

KESIMPULAN:

– Ini satu bukti lagi bahwa Kriminalisasi Aktifis buruh sudah ter-sistem antara oknum Pengusaha dan ada indikasi juga dengan oknum Kepolisian, serta oknum Kejaksaan;
– Jika seorang Ketua dan Sekretaris Serikat pekerja dalam membela dan mewakili anggotanya (yang sudah nyata-nyata di atur dan dilindungi Undang-Undang) bisa dikalahkan atau DIPIDANAKAN, maka dimana LETAK KEMERDEKAAN BERSERIKAT itu…??? Bagaimana dengan nasib kawan-kawan Pimpinan Serikat Buruh yang lain….???? Jika ini dibiarkan dan dimenangkan, maka Seluruh Pimpinan Serikat Buruh juga bisa mengalami hal serupa, tak hanya yang ditingkat PUK/Basis, kejadian seperti ini tentu juga bisa terjadi pada Pimpinan cabang atau-pun Pimpinan Pusat kawan-kawan di Serikat Buruh.
– Secara hukum jika ini bisa dimenangkan, maka kasus ini akan dijadikan YURISPRUDENSI ataupun Pertimbangan Hukum untuk kembali Mem-Pidanakan ataupun Meng-Kriminalisasi para Pimpinan Serikat Buruh;

Pimpinan Serikat Buruh saja bisa sampai di Pidana lewat Mabes POLRI, bahkan bisa sampai ke KEJAKSAAN AGUNG RI…… Sedangkan para Rampok uang rakyat dan para Koruptor bisa hidup bebas di jalan-jalan Ibukota….!!

Awassss…. Bahaya Laten Kriminalisasi Aktifis Buruh
dengan menggunakan alat Penegak Hukum….!

Terimakasih…

Bekasi, 09 Februari 2013

Salam Juang,

NYUMARNO (081286881844)
PP SPAI FSPMI

Siaran Pers 21 Juni 2013 : Tolak kenaikan BBM

Buruh Blokir Kawasan Industri EJIP

Buruh Blokir Kawasan Industri EJIP Jumat 21 juni 2013

Jum’at, (21/6), puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kembali turun aksi menolak kenaikan BBM di daerah-daerah.
Di Jakarta ( Kawasan Industri Pulogadung, Kantor Gubernur DKI /Balaikota dan Istana Presiden ) Aksi daerah ini dilakukan sebagai persiapan Aksi Mogok Nasional yang akan di pusatkan di Bekasi dan Bogor, serta serempak akan dilakukan di Depok, Tangerang, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Probolinggo, Medan, Deli Serdang, Aceh, Batam, Bintan, Karimun, Gorontalo, Makassar, Manado, Samarinda, mendatangi para buruh mendatangi kantor DPRD dan kantor Gubernur/Bupati/Walikota.

Menurut Said Iqbal, Presiden KSPI menyatakan bahwa “ Aksi ini dilakukan sebagai respon atas rencana pemerintah akan menaikan harga BBM yang berdampak pada tergerusnya upah buruh”. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga sembako, transportasi, sewa rumah, yang berdampak pada menurunnya daya beli puluhan juta buruh di Indonesia, apalagi kenaikan akan dilakukan dua pekan menjelang puasa Ramadhan, Hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru sekolah.

Kenaikan BBM jenis Premium sebesar Rp 2.000,- dan Solar sebesar Rp 1.000,- bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi jebolnya APBN 2013 karena defisit anggaran sebesar Rp 240 triliun, termasuk didalamnya dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara), yang didapat dari hutang baru pemerintah. Artinya, rakyat akan diberikan tambahan hutang yang jumlahnya sudah diatas RP 2.000 triliun.

Lebih lanjut, Said Iqbal dengan tegas menolak kenaikan harga BBM dan mendesak :

1. Pemerintah membatalkan kenaikan BBM dan pemberian BLSM yang akan memiskinkan rakyat secara sistemik

2. KSPI dan MPBI akan terus mengorganisir para buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk terus melakukan penolakan harga BBM dan memastikan MOGOK NASIONAL yang melibatkan 10 Juta Buruh selambatnya pada 16 Agustus 2013 saat Presiden SBY menyampaikan nota keuangan di depan DPR RI.

Kontak Person :
Muhamad Rusdi : (0816 1717 8821) ;
Baris Silitonga ( 0813 1026 9174 );
Roni Febrianto ( 0818 965 660 )
Willa ( 0811 9910 120 )

Penanganan kasus PT FREEPORT

Kepada Yth

Rekan-rekan Media
Di Tempat

Industri ALL Global Union ( Federasi Serikat Pekerja Industri Energi Pertambangan,Metal,Tekstil Sepatu se dunia yg beranggotakan 50 juta orang di 207 negara,termasuk I ndonesia) Indonesia Council mengundang kawan2 wartawan dalam dan luar negeri untuk menghadiri konfrensi pers pada :

Hari                          : Senin 20 mei jam 11.30
Tempat                        : Hotel Mega Proklamasi Cikini (dekat Tugu Proklamasi)
Agenda                        : Penanganan kasus PT FREEPORT

Kami juga meminta sekarang juga presiden SBY meratifikasi konvensi ILO no 183 ttg keselamatan pekerja tambang krn dari th 1980 menteri esdm dan menakertrans selalu menolak ratifikasi ILO ini (diduga akibat lobby pengusaha besar pertambangan tsb yg tidak mau menjalankan prosedur internasional keselamatan pekerja tambang dan pemerintah indonesia yg enggan melindungi pekerjanya di perusahaan multi nasional,shg kasus kematian pekerja freeport ini adalah yg ke duakalinya akibat tidak memenuhi standar keselamatan internasional),mendesak copot menteri esdm,Pidanakan direksi FREEPORT.

Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Infokom FSPMI
Roni Febrianto