FSPMI Sumut Minta Dewan Pengupahan se Sumut Tolak PP 78 Sebagai Tolak Ukur Kenaikan Upah

Medan, FSPMI – Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Sumatera Utara, meminta Anggota Dewan Pengupahan se-Sumatera Utara dari unsur serikat pekerja/buruh agar tetap komitmen berpihak kepada kaum buruh dan tegas menolak penggunaan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dalam menentukan kenaikan upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/K) se-Sumut tahun 2017.

“Dewan Pengupahan jangan tunduk dan patuh atas kehendak penguasa maupun pengusaha. Suarakan kenaikan upah minimum Tahun 2017 minimal sebesar Rp650 ribu sesuai rumus survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebanyak 60 item berdasarkan aturan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003,” kata Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo di dampingi Tony Ricson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut, Apen Manurung Ketua FSPMI Medan, Rian Sinaga Ketua FSPMI Deli Serdang dan Lui Nasution Ketua FSPMI Serdang Bedagai dalam keterangan pers di Medan, Jumat (28/10/2016).

Permintaan itu, kata Willy sebagai bentuk sikap atas Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur se-Indonesia yang meminta agar penetapan kenaikan upah tahun 2017 menggunakan PP 78/2015.

“Dalam hitungan hari kedepan, Gubernur Sumatera Utara akan menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2017. Tetapi sudah dapat diprediksi, melihat angka inflasi sekitar 3,4% dan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8%, berarti kenaikan upah hanya sekitar 8,2%. Kalau UMP Sumut 2016 sebesar Rp1,8 jutaan, naik 8,2% berarti kenaikan UMP Sumut tahun 2017 hanya sekitar Rp170 ribu,” ungkap Willy.

Willy mengatakan, PP 78/2015 telah memaksa pekerja/buruh untuk menerima kebijakan upah murah. Padahal sebelum adanya PP 78/2015, lanjut Willy, pada tahun 2013 lalu, UMP Sumut pernah mengalami kenaikan dikisaran 40 persen.

Willy menjelaskan, penolakan terhadap aturan PP 78/2015 dikarenakan bertentangan dengan aturan Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. PP tersebut mengatur kenaikan upah minimum berdasarkan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 mengatur kenaikan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi buruh, penetapan upah minimum dilakukan Kepala Daerah sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah berdasarkan hasil survey terhadap nilai 60 item KHL.

“PP nomor 78 tahun 2015 juga tidak mengatur soal penentuan upah sektoral (UMSK). Padahal, upah sektoral itu sangat penting sesuai dengan tingkat resiko kerja yang dihadapi buruh,” imbuhnya.

Selain itu, tambahnya, PP 78/2015 juga menghilangkan peran serikat buruh untuk ikut serta merumuskan besarnya kenaikan upah minimum dengan tidak lagi melakukan survey untuk menentukan nilai KHL. Artinya, kata Willy, upah minimum yang sebelumnya merupakan kesepakatan tripartit, kini hanya ditentukan sepihak berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja/buruh “dipaksa hanya menjadi stempel” bagi penguasa dan pengusaha untuk menerapkan kebijakan upah murah. Maka dari itu, kami mengimbau agar anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja/buruh se-Sumatera Utara tetap mengikuti setiap rapat-rapat Dewan Pengupahan dari awal sampai akhir dan menuangkan sikap penolakan terhadap PP 78/2015 pada Berita Acara setiap rapat-rapat Dewan Pengupahan,” katanya.

Lebih jauh Willy mengatakan, kalangan buruh di Sumut akan kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan PP 78. Aksi itu dijadwalkan pekan depan bersama sejumlah elemen buruh lainnya.

“Aliansi Buruh Bergerak Sumatera Utara (ABB SU) akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di kantor gubsu, Jika Gubsu tidak menerima kami langsung maka kami akan bertahan sampai malam. Gubsu harus berani menetapkan upah di atas PP 78 , Gubernur Aceh saja tanpa di demo oleh buruhnya berjanji akan manaikan UMP aceh sekitar 20%, semoga gubsu kita juga berani,” ucap Willy.

Willy Agus Utomo

Catatan Akhir Tahun Perburuhan

 

Foto Ilham Syah.

Dipenghujung tahun 2015 ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kondisi perburuhan di Indonesia sekaligus juga menjadi ukuran sejauh mana keseriusan dan keberpihakan pemerintah Jokowi- JK terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan rakyat.

1. Masalah Pengupahan

Disyahkannya Peraturan Presiden (PP) tentang Pengupahan no 78 tahun 2015 pada akhir oktober 2015 menjadi pelengkap dan memperjelas keberpihakan Rezim Jokowi-JK pada kelompok pengusaha.

PP 78 yang lahir bersamaan dengan paket kebijakan ekonomi Jokowi ke IV lahir bukan untuk kepentingan pekerja, melainkan pesanan dan kepentingan pengusaha untuk mendegradasi serta membatasi kenaikan upah minimum tahun 2016 dan juga tahun tahun selanjutnya. Efeknya Upah minimum di Indonesia yang saat ini hanya di kisaran 3 juta- 3,2 juta masih tertinggal jauh dari upah negara negara sekitar yang upah minimumnya di kisaran 4 juta, apalagi di jawa tengah upahnya rata rata masih dinkisaran 1.3 juta saja.

Walaupun bertentangan dengan ketentuan yg lebih tinggi yakni pasal 88 san 89 UU 13/2003, pemerintah tetap ngotot mengimplementasikan PP 78 tersebut.

Keberpihakan Jokowi-JK pada pemilik modal diperjelas dengan lahirnya paket kebijakan ekononi ke VI tentang kawasan ekonomi khusus yang hanya membolehkan 1 forum serikat pekerja dan diberlakukannya LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan khusus.

2. Masalah Jaminan Pensiun

Keberpihakan Jokowi-JK pada pemilik modal dipertegas atas dikeluarkannya PP Jaminan Pensiun pada 1 Juli 2015 yang iurannya hanya 3% ( Singapura 33%,Malaysia 23%, Vietnam hampir 25%). Serta manfaat uang didapatkan sangat kecil sekali hanya 15-40% dari gaji yang diterima, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan pensiun yakni agar pekerja dan keluarganya memiliki penghasilan yang layak ketika sudah tidak bekerja lagi.

Dengan iuran Jaminan Pensiun dan JHT yang kecil maka selain manfaat yg kecil pula, BPJS tidak akan bisa menjadi satu instrumen ekonomi yang kuat karena asetnya kini hanya 203 Triliun saja jauh dibanding Malaysia lebih dari 2000 Triliun atau Jepang Belasan Ribu Triliun

3. Masalah Jaminan Kesehatan

Setahun jokowi memerintah juga tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang kemudian nama programnya di ubah namanya menjadi kartu Indonesia Sehat ( KIS) oleh Jokowi. Selain masih banyak orang miskin yang tidak masuk dalam kategori iurannnya dibayarkan oleh pemerintah melalui program ( penerima Bantuan Iuran), Program BPJS juga masih bermasalah bagi buruh dan masyarakat dalam hal kualitas pelayanan kesehatan dan hak lainnya.

Saat ini baru 155 juta peserta yg terdaftar sebagai peserta BPJS, masih ada 100 juta lagi rakyat yang belum tercover jaminan kesehatan. Padahal jika seluruh rakyat di gratiskan hanya butuh 60 Triliun saja.

4. Masalah Outsourcing, Guru Honor, PRT & Buruh Migran

Ketidak seriusan Jokowi-JK juga bisa dilihat dari kebijakannya terhadap para pekerja outsourcing BUMN yang juga masih terkatung-katung.

Jokowi -JK juga hanya memberikan angin surga kepada ratusan ribu guru/tenaga honor yang menuntut pengangkatan sebagai PNS/ASN, bahkan perayaan puncak hari guru pada 13 November lalu sempat di hambat oleh menteri- menteri Jokowi.

Masalah buruh migrant dan PRT juga tidak mendapat perhatian serius pemerintahan Jokowi. Revisi UU buruh migrant dan RUU PRT masih juga belum disyahkan dan menjadi prioritas sehingga permasalahan dan penganiayaan terhadap buruh migran dan PRT masih terus terjadi

5. Refreshifnya Aparat Keamanan, Union Busting & Lemahnya Proteksi Buruh Perempuan

Kebijakan Jokowi-JK dalam penguapahan, Jaminan Pensiun, Outsourcing yang tidak pro buruh membuat demo dan unjuk rasa serta mogok nasional marak di seluruh wilayah Indonesia menuntut perbaikan, namun bukan perbaikan yang didapat, buruh malah mendapat perlakuan refreshif dari aparat keamanan.

Buruh yang berunjuk rasa juga di PHK oleh perusahaan perusahaan di bekasi, marunda dan daerah lainnya. Kondisi buruh perempuan terutama di sektor tekstil & garment masih mendapat perlakuan diskrikinatif akibat tidak bekerjanya pengawas ketenagakerjaan berupa gaji dibawah UMP dan dipersulit apabila sedang Haid dan Hamil.

6. Keberpihakan pada Investor & TPP

Jelas sudah Paket kebijakan Jokowi lebih diarahkan pada agenda percepatan kegiatan investasi dan mendorong industrialisasi. Namun, paket itu hanya menjadi legalisasi bagi Pemerintah untuk mengabaikan hak2 rakyat.

Dalam rangka menarik investasi asing sebesar-besarnya, Jokowi juga dengan mudahnya tunduk pada rezim perjanjian perdagangan bebas internasional (Free Trade Agreement/FTA). Penandatanganan dan pengikatan komitmen Indonesia terhadap FTA semakin massif.

Belum lagi Jokowi menjawab dampak buruk dr MEA, Jokowi kembali berkomitmen untuk mendorong Indonesia bergabung ke dalam Perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) baru2 ini paska kepulangannya dr AS.

FTA baik dalam MEA, RCEP, maupun TPP memiliki aturan tegas yg mengharuskan Negara untuk memberikan jaminan perlindungan maksimal terhadap investasi serta membuka akses investasi asing diseluruh sektor hingga 100%.

Jaminan perlindungan maksimal ini berdampak terhadap larangan terhadap Pemerintah untuk membuat peraturan perundang2an nasional yg bertentangan dengan kepentingan investor. Termasuk peraturan perundang2an terkait perlindungan upah buruh. Jika ada peraturan yg dianggap merugikan investor maka dampaknya Negara akan digugat oleh investor dan dituntut untuk memberikan ganti rugi yg jumlahnya milyaran dollar. Mekanisme gugatan investor ini disebut dengan Investor-State Dispute Settlemet (ISDS).

Dengan adanya mekanisme ini maka kedaulatan negara untuk membuat peraturan yg melindungi kepentingan rakyat telah hilang dan berada dibawah kendali kapitalisme.

Dengan beberapa pemaparan di atas, maka sudah jelas bagi kami kaum buruh, bahwa rezim pemerintah Jokowi-JK telah mengingkari janji-janji kampanyenya pada saat pilpres tahun lalu, bagai mana mungkin prinsip TRISAKTI yang berbasiskan pada kemandirian ekonomi bisa teralisasikan jika masih bergantung kepada kekuatan modal internasional, bagaimana mungkin piagam MARSINAH yang salah satunya mengusung issue upah layak jika kebijakan upah layaknya melalui PP 78/2015 justru malah memiskinkan jutaan kaum buruh di indonesia.

Oleh karena itu, kami Gerakan Buruh Indonesia akan terus melanjutkan perjuangan dan mendesak DPR dan Pemerintah untuk :

1. Bentuk Pansus Upah untuk mencabut PP 78 yg telah membatasi upah dan menghilangkan hak berunding buruh dalam penetapan upah minimum

2. Menuntut di gratiskannya Program Jaminan Kesehatan oleh BPJS untuk seluruh rakyat Indonesia

3. Naikan iuran jaminan pensiun dan naikkan manfaat program jaminan pensiun sama seperti yg diterima oleh PNS yakni 70% dari gaji ketika memasuki usia pensiun

4. Hapuskan sistem kerja outsourcing & angkat seluruh pekerja outsourcing terutama para pekerja Outsourcing BUMN yg sudah di rekomendasi oleh panja DPR sejak 2014 lalu

5. Angkat para guru dan tenaga honor menjadi PNS sesuai kesepakatan DPR dan Kemenpan RI

6. Revisi UU perlindungan TKI/buruh Migran dan Syahkan RUU PRT

7. Stop Refreshifitas aparat kemanan dalam setiap aksi aksi yg dilakukan oleh buruh. Dan pidanakan para pimpinan Perusahaan yang telah melakukan upaya pemeberangusan serikat pekerja.

8. Lindungi para pekerja JICT atas kesewenang-weangan RJ LINO

9. Pendidikan Gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bila Pemerintah dan DPR tidak serius dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh, guru dan rakyat, terlebih DPR yang meripakan wakil dari rakyat, Maka sudah saatnya kaum buruh, petani dan Nelayan menggalang persatuan dan Blok Politik sebagai penyeimbang dari eksekutif dan Legislatif.

Serta membangun alat politik alternatif guna melaksanakan amanah rakyat yang terkandung dalam UUD 1945. Baik dalam hal kesejahteraan,kemandirian ekonomi serta Industri nasional yang kuat.

Jakarta, 23 Desember 2015
Gerakan Buruh Indonesia

Presedium GBI

Said Iqbal, Andi Gani, Mudhofir, Ilhamsyah, Herry Hermawan, Thomas Aquino, Benjamin, Rudy HB Daman

Rapor Merah Pemerintahan Jokowi – JK

IMG_1019Oleh: Said Iqbal (Presiden FSPMI dan KSPI)

Di akhir tahun 2015 ini, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menilai kinerja pemerintahan Jokowi – JK semakin buruk. Jika dalam peringatan 1 tahun pemerintahannya buruh memberikan nilai 5 (lima), kali ini rapor pemerintahan Jokowi – JK turun, menjadi 4 (empat).

Tentu saja, nilai empat bukan berarti tidak hal baik yang dilakukan pemerintah. Ada. Hanya saja, kebaikannya hanya dalam skala 4 dari 10. Ini rapor merah. Tidak naik kelas. Pemerintahan Jokowi – JK gagal dalam mensejahterakan pekerja. Nawacita dan Piagam Marsinah hanyalah janji manis di bibir saja.

Berikut adalah beberapa faktor penilaian, yang menjadi indikator kegagalan Jokowi – JK dalam mensenjahterakan kaum buruh.

Daya Beli Buruh Semakin Terpukul

Turunnya daya beli adalah imbas dari terbitnya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Keberadaan PP No. 78/2015 sangat merugikan buruh, secara konstitusional, nominal, dan hak untuk berunding.

UUD 1945 mengamanatkan, hidup layak adalah hak setiap warga Negara. Instrumen hidup layak, kemudian dijabarkan dalam UU No. 13/2003 menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Melalui PP No. 78/2015, kenaikan upah minimum tidak lagi didasarkan pada KHL. Tetapi ditetapkan secara flat dengan berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Ini artinya, secara konstitusi, buruh dirugikan.

Secara nominal, buruh juga dirugikan. Untuk menyebut satu contoh, adalah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Jika menggunakan PP 78/2015, kenaikan upah minimum di DKI Jakarta hanya 11,5%. Tetapi karena DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/2015, maka kenaikannya menjadi lebih tinggi, lebih dari 14%. Dari sisi ini saja, sudah sangat jelas jika PP No. 78/2015 sangat merugikan kaum buruh, karena kenaikan upahnya rendah.

Disamping itu, hak berunding serikat buruh juga dirugikan. Dalam Undang-undang disebutkan, upah minimum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota. PP No. 78/2015 telah merampas hak berunding serikat buruh melalui mekanisme Dewan Pengupahan.

Hal ini diperparah dengan angka gini rasio yang semakin besar. Berdasarkan data yang dilansir Bank Dunia, angka gini ratio Indonesia pada tahun 2015 menigkat, sehingga kini besarnya menjadi 0,42. Bandingkan dengan Tahun 2014 (sebesar 0,41) dan Tahun 2013 (sebesar 0,39). Besarnya gini ratio menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kalangan menengah atas. Sedangkan kalangan menengah bawah, termasuk didalamnya kaum buruh dan orang miskin, nasibnya semakin terpuruk.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan. Berdasarkan catatan sejarah, angka empiris menunjukan revolusi Perancis, Rusia, Amerika Latin, dan Arab (Arab Spring) yang berakhirnya dengan jatuhnya pemerintahan berawal dari angka gini ratio yang meningkat, mencapai 0,5. Jika Indonesia gini rationya semakin naik, apalagi posisi saat ini sudah di angka 0,42, itu artinya sudah sudah lampu merah.

Munculnya Neo Orde Baru

Jika kita cermati, kebijakan pemerintahan yang sekarang, sama persis dengan kebijakan Presiden Soeharto dengan trilogi pembangunannya. Ada tiga hal mendasar yang dilakukan Soeharto ketika itu. Pertama, dia mengedepankan stabilitas keamanan dengan menggunakan tentara dan polisi untuk “menghantam” gerakan buruh, aktivis, dan masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, semata-mata mengejar pertubumhan ekonomi. Dan ketiga, janji adanya pemerataan pendapatan, tetapi faktanya tidak pernah tercapai.

Keluarnya paket Kebijakan Ekonomi jilid 1 hingga 6, semakin menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Jk hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Semua paket yang diberikan adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha dengan menekan kesejahteraan buruh. Hal ini sangat terlihat dalam paket kebijakan jilid 4, berupa kebijakan yang berorientasi terhadap upah murah.

Persis seperti yang dilakukan rezim Soeharto dalam menjaga stabilitas keamanan, tindakan represif aparat kepolisian melalui gaya yang hampir sama dengan mantan Presiden Soeharto dipraktekkan melalui penangkapan terhadap buruh. Hal ini tergambar dalam aksi menolak PP Pengupahan di Istana Negara, tanggal 30 Oktober 2015. Diperkuat dengan keluarkannya Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 (tentang Unjuk rasa) dan Surat Edaran Kapolri (SE Kapolri) tentang Hate Speech (ujaran kebencian).

Pemerintah memberikan janji adanya pemerataan pendapatan. Tetapi faktaya, daya beli buruh turun hingga 30%, ketika harga BBM pada bulan November 2014. Belum lagi adanya kenaikan harga barang, ongkos transportasi, gas 3 Kg. Bahkan, buruh tidak bisa lagi membeli rumah karena semuanya serba mahal.

Isu Buruh, Ekonomi, dan Target Regulasi Tidak Terpenuhi

Seperti yang saya katakan di atas, Nawacita dan Piagam Marsinah baru sebatas janji. Ibaratnya, jauh panggang dari api.

Mari kita lihat.

Terkait isu perburuhan, seperti jaminan kesehatan, masih terdapat banyak permasalahan. Belum lagi ketika kita berbicara tentang jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan perumahan untuk buruh, masih jauh dari apa yang diharapkan. Pendidikan di Indonesia masih mahal. Transportasi makin kacau. Outsourcing yang mulai berkurang, di zaman Jokowi ini, justru semakin meningkat.

Dalam hal regulasi, juga setengah hati. Tidak dilakukannya fit and proper terhadap calon anggota Dewan Pengawas BPJS sebelum 31 Desember 2015, bukti diabaikannya Pasal 30 ayat (3) UU No. 24/2011. Padahal Dewan Pengawas BPJS yang sekarang, akan habis masa berlakunya pada akhir tahun ini. Belum lagi jika kita berbicara tentang revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Belum lagi pembahasan mengenai RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang selalu terganjal. Parahnya lagi, Jokowi -JK hanya memberikan angin surga kepada ratusan ribu guru/tenaga honor yang menuntut pengangkatan sebagai PNS/ASN, tetapi dalam prakteknya tidak ada anggaran yang disediakan.

Hal-hal tersebut di atas, cukup menjadi alasan bagi buruh, untuk memberikan nilai 4 (empat) terhadap pemerintahan Jokowi – JK. (*)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/saidiqbal/rapor-merah-pemerintahan-jokowi-jk_567b15ea369773780dddd28d

Said Iqbal Resmi Dilantik Sebagai Governing Body ILO

Said Iqbal : Presiden KSPI/FSPMI

Said Iqbal : Presiden KSPI dan Presiden FSPMI

Senin, 2 Nopember 2015 menjadi hari yang bersejarah bagi buruh Indonesia di kancah dunia Internasional. Hari itu, tepat pada pukul 10 waktu Geneva, Switzerland, seorang tokoh gerakan serikat buruh asal Indonesia resmi dilantik sebagai salah satu Pengurus Pusat International Labour Organization (Governing Body ILO) dalam sidang Governing Body ILO ke-325.

Dia, tokoh gerakan serikat buruh asal Indonesia itu adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal.

Sebagaimana kita tahu, ILO adalah Badan Perburuhan Internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Govening Body ILO terdiri dari tripartit, yaitu grup pemerintah mewakili seluruh pemerintahan se-dunia, grup organisasi pengusaha yang mewakili pengusaha se-dunia, dan grup serikat pekerja/serikat buruh yang mewakili lebih dari 500 juta buruh anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dan miliaran buruh lainnya di dunia.

Sebagai Governing Body ILO yang berkantor di Genewa, Swiss, Said Iqbal bertekad untuk memanfaatkan posisi ini dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Salah satunya adalah jaminan sosial dasar, seperti jaminan kesehatan, dana pensiun, pendidikan, rumah buruh, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan asuransi penganguran. Selain itu, Iqbal juga akan memperjuangkan pekerjaan layak, upah layak, penghapusan outsourcing, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, perlindungan pekerja wanita, domestic worker (pekerja rumah tangga), migran worker (tenaga kerja Indonesia), pekerja rumahan (home made), “better work and better life”, hingga kelangsungan pekerjaan (job security).

Bagi Iqbal, ini adalah kali kedua sebagai pemimpin buruh dia mendapatkan pengakuan dunia. Ia berharap, ini akan memberi pengaruh kuat dalam penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia dalam globalisasi yang berkeadilan.

Sebelumnya, Iqbal pernah menerima penghargaan The Febe Elisabeth Velasquez Award dari Presiden FNV (serikat pekerja terbesar di Belanda) Mr. Ton Heerts pada tanggal 15 Mei 2013. Penghargaan ini diberikan bagi para pemimpin buruh dan HAM yang dianggap memiliki pengaruh didalam negaranya dan dunia.

Kendati demikian, Said Iqbal sadar bahwa semua ini bukan hasil perjuangan secara pribadinya. Apa yang dia dapatkan merupakan cermin dari keberhasilan seluruh pemimpin serikat pekerja dan solidaritas buruh di Indonesia.

“Saya akan mendedikasikan semua ini demi Indonesia kita. Indonesia yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” kata Iqbal. Itu adalah janjinya untuk tanah airnya, Indonesia. (*)

Sumber: Kompasiana

Penolakan PP Pengupahan Terus Meluas

Buruh Purwakarta melakukan aksi mogok daerah. Rabu, 28 Oktober 2015 | Foto: Dimas Nur Utami

Buruh Purwakarta melakukan aksi mogok daerah. Rabu, 28 Oktober 2015 | Foto: Dimas Nur Utami

 

Penting bagi kita untuk memberikan ucapan terima kasih kepada buruh Purwakarta yang telah berhasil melakukan mogok daerah. Mereka berhasil mematahkan anggapan banyak orang, bahwa buruh sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan hal sedahsyat itu: tutup kawasan dan melumpukan perekonomian.

Kita tahu, tidak terlalu sulit menutup kawasan industri. Dengan beberapa orang pun jadi. Yang sulit adalah mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, juga segala resiko yang terus menghantui sepanjang aksi berlangsung.

Tetapi buruh Purwakarta berhasil melakukannya. Dan kalau Purwakarta saja bisa, maka kita percaya, daerah-daerah yang lain pun mampu melakukannya.

Seperti biasa, keberanian akan berlipat ganda. Menulari yang lainnya. Beberapa daerah bahkan terang-terangan mengaku terinspirasi dan tertantang untuk melakukan hal serupa. Lebih dahsyat. Lebih hebat.

Bogor, misalnya. Hari ini, Kamis 29 Oktober 2015 mereka juga melakukan aksi yang sama. Mereka keluar dari pabrik-pabrik dengan satu tuntutan pasti: “Batalkan PP No 78 Tahun 2015!”

Perlawanan terhadap PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan terus terjadi dan semakin membesar. Tak peduli siang, tak peduli malam, perlawanan itu terus dilakukan. Sesuatu yang membuat kita semakin bersemangat dalam berjuang. Tak peduli, meski Pemerintah menyatakan tidak akan pernah mencabut PP Pengupahan.

Besok, 30 Oktober 2015 menjadi semacam pembuktian. Hampir seluruh serikat pekerja telah sepakat untuk melakukan aksi besar di depan Istana Negara. Aksi yang lain dari biasanya. Karena, kali ini, kita tidak akan pulang sebelum menang.

Mungkin kita akan dipukul mundur. Bahkan, bisa jadi akan ada korban yang jatuh. Tidak apa-apa. Karena kita percaya, keberanian akan berlipat ganda. Setelah ini, buruh di seluruh Indonesia akan bergerak, serentak, untuk melakukan pelawanan terhadap kebijakan yang kita anggap salah kaprah.

Dan berikut ini adalah rangkaian selanjutnya, apabila aksi kepung Istana pada 30 Oktober 2015 tidak didengar.

Tanggal 2 – 10 November 2015, buruh Indonesia akan melakukan aksi dan mogok daerah. Selain itu, kita juga akan melakukan kampanye perlawanan melalui parade/konvoi lintas daerah: NTB – Bali – Jawa. Serta long march jalan kaki Bandung – Jakarta.

Jika ini masih belum didengar, buruh Indonesia akan melakukan mogok nasional dengan melumpuhkan kawasan-kawasan industri, pelabuhan, jalan tol dan bandara pada 18 – 20 November 2015. (*)