Dipenghujung tahun 2015 ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kondisi perburuhan di Indonesia sekaligus juga menjadi ukuran sejauh mana keseriusan dan keberpihakan pemerintah Jokowi- JK terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan rakyat.
1. Masalah Pengupahan
Disyahkannya Peraturan Presiden (PP) tentang Pengupahan no 78 tahun 2015 pada akhir oktober 2015 menjadi pelengkap dan memperjelas keberpihakan Rezim Jokowi-JK pada kelompok pengusaha.
PP 78 yang lahir bersamaan dengan paket kebijakan ekonomi Jokowi ke IV lahir bukan untuk kepentingan pekerja, melainkan pesanan dan kepentingan pengusaha untuk mendegradasi serta membatasi kenaikan upah minimum tahun 2016 dan juga tahun tahun selanjutnya. Efeknya Upah minimum di Indonesia yang saat ini hanya di kisaran 3 juta- 3,2 juta masih tertinggal jauh dari upah negara negara sekitar yang upah minimumnya di kisaran 4 juta, apalagi di jawa tengah upahnya rata rata masih dinkisaran 1.3 juta saja.
Walaupun bertentangan dengan ketentuan yg lebih tinggi yakni pasal 88 san 89 UU 13/2003, pemerintah tetap ngotot mengimplementasikan PP 78 tersebut.
Keberpihakan Jokowi-JK pada pemilik modal diperjelas dengan lahirnya paket kebijakan ekononi ke VI tentang kawasan ekonomi khusus yang hanya membolehkan 1 forum serikat pekerja dan diberlakukannya LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan khusus.
2. Masalah Jaminan Pensiun
Keberpihakan Jokowi-JK pada pemilik modal dipertegas atas dikeluarkannya PP Jaminan Pensiun pada 1 Juli 2015 yang iurannya hanya 3% ( Singapura 33%,Malaysia 23%, Vietnam hampir 25%). Serta manfaat uang didapatkan sangat kecil sekali hanya 15-40% dari gaji yang diterima, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan pensiun yakni agar pekerja dan keluarganya memiliki penghasilan yang layak ketika sudah tidak bekerja lagi.
Dengan iuran Jaminan Pensiun dan JHT yang kecil maka selain manfaat yg kecil pula, BPJS tidak akan bisa menjadi satu instrumen ekonomi yang kuat karena asetnya kini hanya 203 Triliun saja jauh dibanding Malaysia lebih dari 2000 Triliun atau Jepang Belasan Ribu Triliun
3. Masalah Jaminan Kesehatan
Setahun jokowi memerintah juga tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang kemudian nama programnya di ubah namanya menjadi kartu Indonesia Sehat ( KIS) oleh Jokowi. Selain masih banyak orang miskin yang tidak masuk dalam kategori iurannnya dibayarkan oleh pemerintah melalui program ( penerima Bantuan Iuran), Program BPJS juga masih bermasalah bagi buruh dan masyarakat dalam hal kualitas pelayanan kesehatan dan hak lainnya.
Saat ini baru 155 juta peserta yg terdaftar sebagai peserta BPJS, masih ada 100 juta lagi rakyat yang belum tercover jaminan kesehatan. Padahal jika seluruh rakyat di gratiskan hanya butuh 60 Triliun saja.
4. Masalah Outsourcing, Guru Honor, PRT & Buruh Migran
Ketidak seriusan Jokowi-JK juga bisa dilihat dari kebijakannya terhadap para pekerja outsourcing BUMN yang juga masih terkatung-katung.
Jokowi -JK juga hanya memberikan angin surga kepada ratusan ribu guru/tenaga honor yang menuntut pengangkatan sebagai PNS/ASN, bahkan perayaan puncak hari guru pada 13 November lalu sempat di hambat oleh menteri- menteri Jokowi.
Masalah buruh migrant dan PRT juga tidak mendapat perhatian serius pemerintahan Jokowi. Revisi UU buruh migrant dan RUU PRT masih juga belum disyahkan dan menjadi prioritas sehingga permasalahan dan penganiayaan terhadap buruh migran dan PRT masih terus terjadi
5. Refreshifnya Aparat Keamanan, Union Busting & Lemahnya Proteksi Buruh Perempuan
Kebijakan Jokowi-JK dalam penguapahan, Jaminan Pensiun, Outsourcing yang tidak pro buruh membuat demo dan unjuk rasa serta mogok nasional marak di seluruh wilayah Indonesia menuntut perbaikan, namun bukan perbaikan yang didapat, buruh malah mendapat perlakuan refreshif dari aparat keamanan.
Buruh yang berunjuk rasa juga di PHK oleh perusahaan perusahaan di bekasi, marunda dan daerah lainnya. Kondisi buruh perempuan terutama di sektor tekstil & garment masih mendapat perlakuan diskrikinatif akibat tidak bekerjanya pengawas ketenagakerjaan berupa gaji dibawah UMP dan dipersulit apabila sedang Haid dan Hamil.
6. Keberpihakan pada Investor & TPP
Jelas sudah Paket kebijakan Jokowi lebih diarahkan pada agenda percepatan kegiatan investasi dan mendorong industrialisasi. Namun, paket itu hanya menjadi legalisasi bagi Pemerintah untuk mengabaikan hak2 rakyat.
Dalam rangka menarik investasi asing sebesar-besarnya, Jokowi juga dengan mudahnya tunduk pada rezim perjanjian perdagangan bebas internasional (Free Trade Agreement/FTA). Penandatanganan dan pengikatan komitmen Indonesia terhadap FTA semakin massif.
Belum lagi Jokowi menjawab dampak buruk dr MEA, Jokowi kembali berkomitmen untuk mendorong Indonesia bergabung ke dalam Perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) baru2 ini paska kepulangannya dr AS.
FTA baik dalam MEA, RCEP, maupun TPP memiliki aturan tegas yg mengharuskan Negara untuk memberikan jaminan perlindungan maksimal terhadap investasi serta membuka akses investasi asing diseluruh sektor hingga 100%.
Jaminan perlindungan maksimal ini berdampak terhadap larangan terhadap Pemerintah untuk membuat peraturan perundang2an nasional yg bertentangan dengan kepentingan investor. Termasuk peraturan perundang2an terkait perlindungan upah buruh. Jika ada peraturan yg dianggap merugikan investor maka dampaknya Negara akan digugat oleh investor dan dituntut untuk memberikan ganti rugi yg jumlahnya milyaran dollar. Mekanisme gugatan investor ini disebut dengan Investor-State Dispute Settlemet (ISDS).
Dengan adanya mekanisme ini maka kedaulatan negara untuk membuat peraturan yg melindungi kepentingan rakyat telah hilang dan berada dibawah kendali kapitalisme.
Dengan beberapa pemaparan di atas, maka sudah jelas bagi kami kaum buruh, bahwa rezim pemerintah Jokowi-JK telah mengingkari janji-janji kampanyenya pada saat pilpres tahun lalu, bagai mana mungkin prinsip TRISAKTI yang berbasiskan pada kemandirian ekonomi bisa teralisasikan jika masih bergantung kepada kekuatan modal internasional, bagaimana mungkin piagam MARSINAH yang salah satunya mengusung issue upah layak jika kebijakan upah layaknya melalui PP 78/2015 justru malah memiskinkan jutaan kaum buruh di indonesia.
Oleh karena itu, kami Gerakan Buruh Indonesia akan terus melanjutkan perjuangan dan mendesak DPR dan Pemerintah untuk :
1. Bentuk Pansus Upah untuk mencabut PP 78 yg telah membatasi upah dan menghilangkan hak berunding buruh dalam penetapan upah minimum
2. Menuntut di gratiskannya Program Jaminan Kesehatan oleh BPJS untuk seluruh rakyat Indonesia
3. Naikan iuran jaminan pensiun dan naikkan manfaat program jaminan pensiun sama seperti yg diterima oleh PNS yakni 70% dari gaji ketika memasuki usia pensiun
4. Hapuskan sistem kerja outsourcing & angkat seluruh pekerja outsourcing terutama para pekerja Outsourcing BUMN yg sudah di rekomendasi oleh panja DPR sejak 2014 lalu
5. Angkat para guru dan tenaga honor menjadi PNS sesuai kesepakatan DPR dan Kemenpan RI
6. Revisi UU perlindungan TKI/buruh Migran dan Syahkan RUU PRT
7. Stop Refreshifitas aparat kemanan dalam setiap aksi aksi yg dilakukan oleh buruh. Dan pidanakan para pimpinan Perusahaan yang telah melakukan upaya pemeberangusan serikat pekerja.
8. Lindungi para pekerja JICT atas kesewenang-weangan RJ LINO
9. Pendidikan Gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bila Pemerintah dan DPR tidak serius dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh, guru dan rakyat, terlebih DPR yang meripakan wakil dari rakyat, Maka sudah saatnya kaum buruh, petani dan Nelayan menggalang persatuan dan Blok Politik sebagai penyeimbang dari eksekutif dan Legislatif.
Serta membangun alat politik alternatif guna melaksanakan amanah rakyat yang terkandung dalam UUD 1945. Baik dalam hal kesejahteraan,kemandirian ekonomi serta Industri nasional yang kuat.
Jakarta, 23 Desember 2015
Gerakan Buruh Indonesia
Presedium GBI
Said Iqbal, Andi Gani, Mudhofir, Ilhamsyah, Herry Hermawan, Thomas Aquino, Benjamin, Rudy HB Daman
