100 Perempuan dan 1 Laki-laki

Presiden FSPMI Said Iqbal dikerumuni peserta Seminar yang seluruhnya adalah para pekerja perempuan anggota FSPMI | Foto: Kahar S. Cahyono

Presiden FSPMI Said Iqbal dikerumuni peserta Seminar yang seluruhnya adalah para pekerja perempuan anggota FSPMI | Foto: Kahar S. Cahyono

Ruang seminar yang semula tenang mendadak gaduh ketika dia datang. Separuh lebih peserta yang hadir didalam seminar itu segera berdiri. Jumlahnya tak kurang dari seratus orang. Semuanya perempuan. Tanpa diperintah mereka serentak mengeluarkan handphone dan kamera digital, siap memotret dirinya. Dengan senyumnya yang khas, laki-laki itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil potret dirinya. Siang itu, laki-laki itu terlihat berkharisma. Berwibawa.

Meski kalangan pengusaha banyak yang membenci dirinya, namun dia sangat dicintai kaum buruh. Kehadirannya selalu dinantikan. Dimanapun dia hadir, selalu banyak orang yang menyambutnya dengan antusias. Mereka dengan tekun mendengarkan setiap kalimat yang terucap dari bibirnya. “Membuat saya semakin bersemangat,” kata seorang kawan perihal orasinya yang berapi-api. Meski sudah mendengar berkali-kali, rasanya tak pernah bosan.

Dia adalah Presiden FSPMI. Said Iqbal. Siang itu, mengenakan kemeja pendek motif kotak-kotak, Iqbal menghadiri Seminar yang diselenggarakan Direkoktorat Perempuan FSPMI di Padepokan Pencak Silat TMII, tanggal 7 Maret 2014. “Buruh perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam gerakan serikat buruh di Indonesia,” ujarnya dengan intonasi lambat. Kalimat pertama ini segera disambut dengan tepuk tangan meriah. Tak butuh waktu lama bagi semua yang hadir untuk larut dalam kebersamaan. Tak ada jarak. Sangat dekat. Sehangat sahabat.

Dia mengaku salut dengan semangat para pekerja perempuan. Dalam setiap aksi, tak jarang buruh perempuan hadir dalam jumlah besar. Ditambah lagi posisi buruh perempuan yang seringkali memiliki peran ganda: di keluarga dan tempat kerja. Selain menjalankan pekerjaan di perusahaan, mereka masih harus mengurus pekerjaan di rumah yang seperti tak ada habisnya. Dan ketika kemudian buruh perempuan itu aktif didalam serikat, terlibat dalam aksi, tentu saja hal itu menjadikannya sebagai sosok yang hebat.

“Perubahan tidak akan pernah kita capai kalau kita diam. Karena kita bergerak kemudian ada perubahan,” demikian Iqbal menegaskan.

Said Iqbal menekankan hal ini berulang-ulang.  Baginya, perubahan hanya akan datang jika kita berjuang. Apa yang disampaikannya bukanlah omong kosong. Apalagi, ini sejalan dengan ajaran Islam, “Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak ada merubahnya.” Dan tidak hanya berorasi. Iqbal melakukannya dengan tauladan. Dirinya pun bergerak. Berada ditengah-tengah massa aksi. Ia bukan tipe pemimpin yang senang berada dibelakang meja.

Kepada para perempuan anggota FSPMI yang hadir dari berbagai daerah itu, Iqbal mengingatkan, betapa dulu kaum buruh tidak memiliki keberanian seperti sekarang. Dulu, kaum buruh terbiasa datang ke pabrik hanya karena merasa itu sebuah kewajiban. Berangkat pagi-pagi, bahkan sebelum anak-anak kita terbangun dari tidur. Tak jarang pulang sudah larut malam. Buruh berbaik hati dengan perusahaan. Patuh. Berharap majikan akan mengerti dengan sendiri untuk kemudian mencukupi kebutuhan hidupnya, karena memang separuh hidupnya sudah ia habiskan untuk perusahaan. Tetapi meskipun bertahun-tahun menjadi buruh yang baik dan patuh, kenaikan upah yang tinggi hanya sebatas mimpi. Paling banter Sebatas diskusi.

Padahal, menurut Iqbal, buruh datang ke pabrik bukan tidak ada yang diberikan. Buruh datang untuk bekerja. Menggerakkan mesin-mesin produksi dengan sepenuh tenaga. “Kita datang memberikan sumbang sih kepada perusahaan. Ada kerja kita dalam keuntungan yang mereka dapatkan,” kata Iqbal.

Saya melihat beberapa orang matanya berkaca-kaca ketika mendengarnya. Ada air mata yang mengalir. Teringat betapa berharganya peran buruh dalam sebuah perusahaan. Namun tak jarang semua pengorbanan itu tersia-siakan.

“Kita tidak mau kehidupan kita terus-menerus seperti itu. Lawan! Bergerak! Maju!” Tepuk tangan bergemuruh ketika Iqbal meneriakkan tiga kata itu. Teriakan hidup buruh membahana dari seratusan buruh perempuan. Tiga kata yang diucapkan dengan sepenuh hati itu mampu membangkitkan semangat: Lawan. Bergerak. Maju.

Kata-kata itu telah menjelma sebagai mantra.

Iqbal bercerita, di Universitas Indonesia dan ITB, banyak mahasiswa yang datang ke kampus dengan mengendarai mobil pribadi. Itu artinya, perguruan tinggi terbaik di Indonesia, mayoritas mahasiswanya adalah anak orang kaya. Memang ada orang miskin yang kuliah disana. Akan tetapi jumlahnya sangat minim.

Hal itulah yan kemudian mengusik rasa keadilannya.  “Apakah karena dia buruh, kemudian dia tidak punya kesempatan untuk menyekolahkan anaknya di universitas terbaik di negeri ini? Apakah hanya karena dia terlahir dari rahim seorang buruh, kemudian kelak kembali menjadi buruh seperti yang dialami oleh ibu bapaknya?”

Itu tidak boleh lagi terjadi. Buruh harus memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Berhak untuk hidup sejahtera. Karena itu, jangan menunggu orang lain yang akan memberikan kesejahteraan itu kepada kita. Sekarang kita lah yang harus menentukan nasib kita sendiri.

“Dan karena itu juga, tahun 2015 nanti kita meminta agar upah naik sebesar 30%,” lanjut Iqbal. Laki-laki yang juga menjadi Presiden KSPI ini sadar, tahun 2015 masih lama. Namun perjuangan terhadap upah harus kita lakukan dari sekarang . Menurut Iqbal, ada beberapa alasan yang bisa disampaikan, mengapa upah tahun depan harus naik 30%. Pertama, pertumbuhan ekonomi masih terjadi. Itu artinya, masih ada penyerapan lapangan kerja. Kedua, saat ini Indonesia menjadi salah satu Negara terkaya. Bahkan kekayaan kita menempati urutan ke-15 tetapi upah buruhnya berada di urutan ke-69 dari 169 negara. Maka menjadi hal yang wajar jika kemudian daya beli harus dinaikkan. Apalagi, menurut Iqbal,  “Upah buruh di Indonesia hanya sepertiga dari upah buruh Thailand.”

Selain upah, sepanjang tahun 2014 ini FSPMI juga akan memperjuangkan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Termasuk didalamnya memastikan jaminan pensiun untuk seluruh buruh formal bisa berjalan sesuai dengan amanat UU BPJS.

FSPMI juga menegaskan dukungannya terhadap perjuangan PRT, Pekerja Rumah Tangga. Ketika terjadi sebuah diskriminasi di negeri ini dan kita tidak berjuang untuk membebaskan mereka, maka tinggal menunggu waktu diskriminasi itu akan terjadi kepada kita. Karena itulah, kata Iqbal, kita harus peduli.

“Kita ingin agar harkat dan martabat manusia Indonesia diangkat,” tegas Iqbal.

Pekerja rumah tangga, yang oleh banyak orang disebut pembantu rumah tangga itu, mengalami banyak sekali diskriminasi. Mereka bekerja dengan upah yang rendah dan jam kerja yang panjang. Seolah mereka menjadi manusia kelas dua. Karena itu, FSPMI merasa terpanggil untuk turun tangan. Mendesak agar RUU Perlindungan PRT dan Buruh Migran segera disahkan menjadi Undang-undang. Disamping itu, FSPMI juga mendesak agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO No 189 (Tentang kerja layak bagi PRT).

Ketika PRT mendapatkan upah yang layak, tentu hal itu akan mendorong mereka yang bekerja disektor formal untuk mendapatkan upah yang layak juga. Lantas Iqbal menyebut, ukuran upah layak itu sederhana. Buruh bisa menabung. Tidak seperti sekarang, yang ketika habis gajian sudah habis untuk membayar hutang. (Kascey)

Upah, Jaminan Sosial dan Caleg Kader Buruh

Presiden FSPMI Said Iqbal, sedang memimpin Rapat Konsolidasi untuk persiapan perayaan HUT FSPMI Ke-15 dan rencana aksi tanggal 12 Februari 2014

Presiden FSPMI Said Iqbal, sedang memimpin Rapat Konsolidasi untuk persiapan perayaan HUT FSPMI Ke-15, rencana aksi tanggal 12 Februari 2014 dan strategi pemenangan Caleg kader buruh

Rapat Konsolidasi untuk mempersiapkan Perayaan HUT FSPMI Ke-15, Senin, 3 Februari 2014, dihadiri banyak peserta. Mereka yang hadir tidak hanya berasal dari Jabodetabek. Rapat ini juga dihadiri oleh fungsionaris FSPMI dari Batam, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banyaknya peserta yang hadir, menunjukkan jika rapat kali ini sangatlah penting.

Sekretaris Jenderal FSPMI Suparno B yang membuka rapat menegaskan, ada 2 agenda yang akan dibahas dalam rapat kali ini. Pertama adalah mengenai rangkaian HUT FSPMI yang dilanjutkan denan Rapat Pimpinan, dan yang kedua adalah pemenangan calon legislatif dari kader buruh yang direkomendasikan oleh organisasi FSPMI.

Setelah menyampaikan agenda rapat, Suparno mengingatkan kembali tentang instruksi yang telah disampaikan oleh DPP FSPMI beberapa waktu yang lalu. Bahwa untuk memperingati hari ulang tahun FSPMI yang ke-15 pada tanggal 6 Februari 2014, setiap PUK dan PC wajib memasang bendera dan spanduk yang berisikan ucapan: Selamat HUT FSPMI Ke-15. 

“Bendera dan spanduk ini harus sudah dipasang sejak tanggal 5 s/d 19 Februari 2014,” kata Suparno.

Puncak peringatan HUT FSPMI akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2014 di Sekretarit FSPMI Bekasi. Disana kita akan melakukan syukuran 15 tahun FSPMI (1999 – 2014) dan peresmian Sekretariat FSPMI Kab/Kota Bekasi. Dalam kaitan dengan itu, DPP FSPMI juga mengundang Pengurus DPP FSPMI, Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP SPA FSPMI, Ketua dan Sekretaris DPW FSPMI, Departemen Perempuan FSPMI, Garda Metal FSPMI, Team Media FSPMI dan KC/PC SPA FSPMI se-Jabodeta, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, Subang dan Bandung Raya untuk bisa hadir ke Bekasi.

Masih dalam rangkaian perayaan HUT FSPMI, pada tanggal 12 Februari 2014 kita juga akan melakukan aksi di Istana Negara. Rencananya, aksi ini akan dihadiri 42.500 anggota FSPMI. Rapat telah memutuskan, peserta aksi berasal dari: Bekasi (25.000 Orang), Bogor (4.000 Orang), DKI Jakarta (2.000 Orang), Depok (1.000 Orang), Tangerang (5.000 Orang), Karawang (3.500 Orang), Purwakarta (1.000 Orang), Bandung Raya (500 Orang), dan Serang – Cilegon (500 Orang).

“Titik kumpul di Bundaran HI, pukul 09.30 wib. Dari sana kita bergerak ke Istana,” ujarnya Suparno. Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa aksi pada tanggal 12 Februari 2014 ini akan mengusung dua tuntutan, yaitu berkaitan dengan upah layak dan jaminan sosial.

Tidak hanya di Jabodetabek. Diluar wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, PC dan DPW FSPMI juga diistruksikan untuk melakukan aksi di wilayah masing-masing.

Peserta rapat, menyimak paparan Presiden FSPMI Said Iqbal

Peserta rapat, menyimak paparan Presiden FSPMI Said Iqbal

Presiden FSPMI Said Iqbal yang juga hadir dalam rapat ini menambahkan, setelah pukul 13.00 wib, nantinya massa aksi akan dibagi ke dua titik. Sekitar 3.000 orang mengikuti pembukaan Rapat Pimpinan FSPMI (tempat masih tentative) dan sisanya bergerak ke Kementerian Kesehatan. Tuntutan kita masih sama, mendesak agar tidak ada lagi orang miskin yang ditolak jika berobat ke rumah sakit.

Jika pembukaan Rapim FSPMI diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2014, pelaksanaan Rapat Pimpinan dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 16 – 17 Februari 2014 di Park Hotel, Jakarta.

Menurut Said Iqbal, aksi pada tanggal 12 Februari 2014 ini menjadi penting. Barangklai ini akan menjadi aksi pertama secara nasional di tahun 2014.

Lebih kanjut Said Iqbal menjelaskan, “Konsep sudah kita berikan. Loby sudah kita lakukan. Tanpa aksi, kita akan menemui kendala-kendala…”

Kendala yang dimaksud oleh Iqbal adalah karakter birokrasi. Menurutnya, karakter birokrat itu kalau sudah memberikan sesuatu, dianggap sudah cukup. Terkait dengan apakah sesuatu yang diberikan itu sudah layal atau belum, ada kendala atau tidak, dia tidak mau tahu. Ambil contoh, yang terjadi sekarang. Mereka merasa sudah cukup dengan memberikan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Tak peduli, meskipun jaminan kesehatan yang mereka berikan masih jauh dari harapan.

Meskipun demikian, kata Iqbal, buruh harus terus berjuang untuk memastikan agar pelaksanaan jaminan sosial itu menjadi sempurna. Saat ini sulit untuk mengharapkan birokrasi di negeri ini akan peduli pada rakyat kecil, jika kita tidak memaksakan kepedulian itu. Perjuangan untuk melakukan perubahan tidak boleh kita titipkan. Apalagi mengharapkan orang lain untuk melakukan perubahan. “Oleh karena itu, aksi di bulan Februari ini tidak boleh gagal.” tegas Iqbal.

Kita sadar, saat ini pelaksanaan jaminan kesehatan masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi dengan adanya kekurangan itu tidak lantas membuat kita menjadi apatis. Hanya bisa mengeluh. Saling menyalahkan dan menghujat. Dalam situasi seperti ini, buruh harus mengambil peran.

Karena kita percaya, perbaikan itu bisa dilakukan, maka kita bergerak melakukan memperjuangkan perubahan. Kuncinya ada pada diri kita. Kalau kita tidak bergerak, maka jaminan kesehatan itu hanya akan berjalan apa adanya. Tetapi jika kita bergerak, perubahan hanyalah soal waktu.

Kita ambil contoh. Dalam Undang-undang BPJS disebutkan, untuk pekerja/buruh yang di-PHK masih tetap memperoleh jaminan kesehatan selama 6 bulan tanpa membayar. Permasalahannya sekarang, setelah enam bulan buruh tidak mendapatkan pekerjaan, maka ia tidak secara otomatis mendapatkan jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) karena tidak ada aturan turunan yang menentukan hal itu.

Kita sudah bertanya, siapa yang bertanggungjawab membuat aturan tentang hal ini? Katanya itu adalah tanggungjawab Menakertrans. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan perjuangan agar Menakertrans mengeluarkan peraturan yang menyatakan buruh yang di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan, secara otomatis mendapatkan PBI.

Regulasi ini harus kita pastikan untuk berjalan. Jika ada rumah sakit menolak kerja sama dengan BPJS Kesehatan, kita harus mendesar agar presiden mengeluarkan peraturan yang menyatakan seluruh rumah sakit wajib melakukan kerjasama. “Ini kan soal kemauan dari pemerintah,” ujar Iqbal.

Kedepan, banyak hal yang harus diperjuangkan oleh gerakan buruh. Buruh harus memperjuangkan transportasi publik yang murah, dan jika perlu, digratiskan. Saat ini jaminan pensiun bersifat sukarela, kita bisa mendesak agar jaminan pensiun bersifat wajib. Kita tidak menginginkan semua itu sekedar ada, tetapi juga, diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa ikut ambil bagian untuk memperatas korupsi dan mendorong penegakan hukum dan HAM.

“Kita akan keliling Indonesia untuk menyampaikan gagasan ini. Kita akan datangi para pemimpin nasional untuk menyampaikan konsep dan melakukan lobi. Tetapi disaat itu sudah kita lakukan dan tuntutan kita diabaikan, pilihan selanjutnya adalah dengan turun ke jalan,” kata Iqbal.

Setelah aksi mogok nasional pada akhir Oktober 2013 yang lalu, kita harus menjaga agar ritme perjuangan tidak turun. Itulah sebabnya, dalam momentum ulang tahun FSPMI ke-15 ini menjadi akselerasi bagi seluruh perangkat FSPMI untuk kembali mengkonsolidasikan gerakan. Pendek kata, 12 Februari 2014 akan menjadi titik awal menguatnya kembali gerakan serikat buruh.

Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga menegaskan bahwa buruh akan memperjuangkan kenaikan upah tahun 2015, minimal sebesar 30 persen. Banyaknya pengusaha yang mengajukan penangguhan upah, bukan alasan untuk menghentikan perjuangan upah layak. Apalagi, faktanya, pengusaha yang mengajukan penangguhan adalah pengusaha yang itu-itu juga.

“Mereka bukannya tidak mampu membayar upah minimum. Mereka memang tidak mau,” tegasnya. Bukan hanya tidak mau membayar upah minimum yang sangat murah itu. Mereka bahkan tidak punya empati. Buktinya, meskipun kenaikan upah tahun 2014 ini rendah, mereka masih tega menyetujui adanya penangguhan.

Kita akan mengkampanyekan, bahwa standard upah di Indonesia adalah negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Jangan sampai upah buruh kita ketinggalan jauh dari mereka.

* * *

Menurut Iqbal, kita sedang menorehkan sejarah di Republik ini. Ini tentang sumbang sih kaum buruh untuk Negara. Untuk Indonesia. Atau dalam bahasa Iqbal, Indonesia yang kita idam-idamkan adalah Indonesia yang sejahtera.

Said Iqbal

Said Iqbal

Keadilan tidak bisa ditahan. Kebenaran tidak bisa dihadang.  Maka sudah sepatutnya jika kaum buruh, bersama-sama dengan element yang lain bahu membahu memperjuangkan cita-cita itu.

Hampir seluruh tatanan di negeri ini, tidak datang secara tiba-tiba. Dia datang dari kebijakan. Dan disinilah tugas kita sekarang: mempengaruhi kebijakan agar ia berpihak kepada rakyat yang banyak.

Satu ketika, pernah Iqbal mengatakan, bangsa ini berdasarkan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat.’ Bukan keadilan untuk segelintir elit.

Pilihan yang bisa kita upayakan untuk saat ini adalah dengan memenangkan caleg kader buruh yang direkomendasikan oleh organisasi FSPMI. Kita harus maksimal. Karena dari sanalah kita bisa mengukur, seberapa kuat sesungguhnya organisasi ini secara politik. Jika kita berhasil dalam tahap ini, kedepan, akan ada banyak capaian yang bisa kita upayakan.

Anggota FSPMI tidak boleh apolitis. Termasuk dalam pemilihan Presiden, nanti. Kaum buruh tidak boleh memberikan cek kosong. Kita akan mendukung calon presiden yang bersedia melakukan 5 (lima) hal berikut: mewujudkan kesejahteraan, anti korupsi, anti kekerasan, melakukan penegakan hukum dan HAM, dan keberpihakan anggaran kepada rakyat.

Jika ada yang bersedia melakukan 5 (lima) hal tadi, kita akan dukung. Sebab mereka dipilih. Tentu kita harus mempunyai alasan untuk memilih mereka. Dan alasan itu, kitalah yang menentukan. (Kascey)

 

CatatanTulisan ini dirangkum dari hasil Rapat Konsolidasi di Sekretariat DPP FSPMI yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2014. Sengaja disebarluaskan, agar semakin banyak orang yang memahami gagasan dan pandangan FSPMI dalam memperjuangkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

“Mogok Nasional Bukan Lagi Alat Perjuangan, Tapi Sudah Menjadi Keharusan”

Massa aksi KSPI sehabis melakukan aksi di DPR RI bergerak menuju Istora Senayan untuk mengikuti Dialog Kebangsaan (Senin, 21 Oktober 2013). Foto: Kahar S. Cahyono

Massa aksi KSPI sehabis melakukan aksi di DPR RI bergerak menuju Istora Senayan untuk mengikuti Dialog Kebangsaan (Senin, 21 Oktober 2013). Sumber Foto: Kahar S. Cahyono

 

 

Tadi siang, Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) mengadakan konferensi pers dengan agenda pemaparan pelaksanaan aksi mogok nasional yang akan dilakukan 3 juta buruh di lebih dari 20 Provinsi. Kaum buruh menyambut gembira saat mendengar pemimpin mereka memastikan mogok nasional jadi dilakukan. Jika dulu sering kita mendengar, mogok adalah alat perjuangan. Kali ini ungkapan itu sudah berganti: bahwa mogok adalah keharusan.

Tak perlu lagi diperdebatkan. Semua argumentasi sudah kita sampaikan. Ruang untuk berdiskusi sudah kita sediakan. Namun nyatanya Pemerintah hingga hari ini tak bergeming dan tetap membuat kebijakan upah murah. Maka baiklah, mari kita buktikan jika mogok nasional itu adalah sebuah kepastian. Dia bukan lagi opsi, tapi benar-benar akan terjadi.

Ini sebuah tantangan. Dan tahukah kalian, tak ada yang lebih indah dari pejuang, selain turun kemedan laga dengan langkah tegap berburu kemenangan.

Buruh Indonesia optimis bisa menghentikan produksi secara serentak. Lihatlah, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ini saja, sudah puluhan aksi digelar dengan melibatkan ratusan ribu buruh. Setiap rapat akbar diadakan, ribuan orang berbondong-bondong hadir dan mendengarkan dengan takzim setiap arahan yang disampaikan. Daerah-daerah yang tadinya tak pernah terdengar melakukan aksi, beberapa kali turun kejalan. Mereka adalah kawan kita. Kita bisa melakukannya! Bahkan akan lebih dahsyat dari apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya.

“Buruh sudah dipolitisi. Perjuangannya tak lagi murni,” kata kalian.

Kasihan sekali mereka ini. Setelah tak mempan dengan propaganda murahan dengan mengatakan  pabrik akan hengkang dan mengganti buruh dengan mesin, kini mereka membuat isu yang sesungguhnya tak bakal laku. Rasanya tak ada yang percaya buruh digerakkan oleh politisi, apalagi dalam setiap aksi mereka mendanai sendiri.

Said Iqbal, presiden kami pun telah menegaskan, tidak ada muatan politis dalam mogok nasional ini dan tidak ada buruh yang ditunggangi oleh siapapun. Justru tuduhan kalian itu keliru. Ketua umum Apindo dan menteri perindustrianlah yang sebagai politisi. Sehingga mempolitisasi buruh yang menyebabkan mereka terbenam dalam kebijakan upah murah, perbudakan modern, dan jaminan sosial yang terbatas.

Serikat buruh murni berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Melalui kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50% secara rata-rata nasional dan Rp. 3,7 juta untuk DKI Jakarta; Jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014; Hapus outsourcing termasuk di BUMN; Segera sahkan RUU PRT; dan Cabut Inpres no 9 tahun 2013.

Apakah perjuangan seperti ini yang akan kalian tolak? Kemudian kalian menjadikan kami, kaum buruh, sebagai musuh buatmu? Sementara kebocoran keuangan negara yang menurut Ketua KPK Abraham Samad bisa untuk menggaji setiap warga negara sebesar 30 juta kalian diamkan saja. Kemana otakmu?

Apakah kami yang berjuang untuk kesejahteraan anak bangsa ini kalian siapkan water canon, barakuda, dan gas air mata. Pertemuan kami kalian bubarkan secara paksa. Rapat-rapat kami kalian awasi dan disetiap aksi kalian jaga dengan senjata terkokang seperti hendak perang.

Owh, jangan kira kami akan ciut nyali. Seperti halnya Wiji Thukul, kami pun menolak patuh. Dengar, dengarkan beribu kami yang saat ini bersuara:

Walau penguasa menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam, kegembiraanku tak akan berubah. Seperti kupu-kupu, sayapnya tetap akan indah, meski air kali keruh.

Pertarungan para jenderal tak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaanku. Seperti cuaca yang kacau, hujan angin kencang serta terik panas tidak akan mempersempit atau memeperluas langit.

Lapar tetap lapar. Tentara di jalan-jalan raya, pidato kenegaraan atau siaran pemerintah tentang kenaikan pendapatan rakyat tidak akan mengubah lapar dan terbitnya kata-kata dalam diriku. Tak bisa di cegah. Bagaimana kau akan membungkamku?

Penjara sekalipun, tak bakal mampu mendidikku menjadi patuh. (Kascey)

:: Bagian akhir tulisan ini adalah puisi yang berjudul  menolak patuh, karya Wiji Thukul.

Said Iqbal: “Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat, Bukan Sebagian Rakyat”

Presiden KSPI/FSPMI Said Iqbal

Presiden KSPI/FSPMI Said Iqbal

Salah besar jika ada yang mengatakan, buruh suka bikin onar. Itu tidak benar. Faktanya, yang bikin onar itu adalah pengusaha hitam yang membayar upah murah. Yang bikin onar itu adalah mereka yang merampas tanah para petani. Yang bikin onar itu adalah mereka yang membayar honor guru dengan harga murah sekali. Dan yang paling membikin onar di negeri ini adalah para koruptor yang telah merampok kekayaan negara.

Karena itulah, hari ini kita sengaja membuat dialog kebangsaan. Kita siap berdiskusi dan berembug, untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan bangsa ini. Dialog kita hari ini dihadiri kurang lebih 20 ribu peserta yang berasal dari 20 Provinsi.

Kenapa kita memulai dialog?

Karena kita ingin mengatakan, bahwa negeri ini bukan milik sekelompok elit tertentu. Negeri ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Dulu nenek moyang kita sama-sama berjuang agar Indonesia merdeka. Darah mereka tumpah untuk membela negara ini. Apa bedanya darah yang tumpah dari nenek moyang para penguasa dan pengusaha hitam itu dengan darah nenek moyangnya buruh, tani, dan nelayan?

Tidak ada bedanya, bukan?

Maka dari itu, kita semua pun memiliki hak yang sama atas Republik ini. Menjadi bagian yang penting dari negeri ini.

Saudaraku, siapkan diri kalian untuk turut membangun. Jangan pernah takut. Jangan mundur. Teruslah bergerak. Teruslah melawan. Berjuang untuk keadilan. Tentu saja, yang hendak kita perjuangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan sebagian rakyat.

Tahukah Anda, Indonesia pertumbuhan ekonominya nomor 2 didunia. Negeri ini menjadi tujuan utama investasi. Mengalahkan Jepang, Korea, bahkan negara-negara maju lainnya. Tetapi apakah pertumbuhan ekonomi kita itu dinikmati oleh seluruh rakyat?

Jawabnya, tidak.

Korupsi merajalela dimana-mana. Seolah-olah negeri ini hanya milik kelompok mereka, yang bisa mereka keruk begitu saja kekayaannya untuk kepentingan dan kemakmuran kroni-kroninya. Tidak boleh lagi itu terjadi. Dan ini hari kita nyatakan, buruh pun berperang melawan korupsi.

Siapa yang bilang akan terjadi PHK besar-besaran jika upah naik besar? Siapa yang setiap saat menggembar-gemborkan Perusahaan akan hengkang jika buruh selalu memperjuangkan tuntutannya.

Saya minta, hentikan kebohongan itu.

Hentikan kebohongan itu.

Upah buruh di Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja dan Vietnam. Sedangkan dua negara ini baru saja merdeka. Tetapi bandingkan dengan Thailand dan Filipina, upah kita masih lebih kecil dari mereka.

Mohon maaf, bahkan upah minimum buruh kita upahnya masih lebih murah ketimbang para pembantu rumah tangga di Singapura.

Hilang harkat dan martabat bangsa kita karena upah yang murah itu. Andaikan disini upahnya layak, tentu mereka tak akan mau menjadi pembantu. Meninggalkan tanah air yang dicintainya ini.

Periksa petani kita nun jauh disana. Di pelosok-pelosok. Mereka kehilangan tanah. Terampas oleh perkebunan-perkebunan besar. Maka mari kita berjuang untuk tanah bagi kaum tani.

Bergeraklah kaum tani, untuk Indonesia yang lebih baik esok hari.

Sedih saya mendengar kaum guru honorer yang hanya digaji 200 ribu. Tapi mereka tak surut semangatnya untuk mengabdi. Mendidik putra putri bangsa ini agar cerdas dan berfikiran maju.

Lihat para koruptor. Berapa milliar uang yang sudah mereka rampok. Mereka tertawa-tawa dengan gelimang harta. Lalu ketika tertangkap, hukumannya hanya setahun dua tahun penjara. Miris kita semua mendengarnya.

***

 

Selamat pagi Indonesia baru!

Tulisan diatas adalah intisari dari apa yang disampaikan oleh Presiden KSPI/FSPMI dalam Dialog Kebangsaan di Istora Senayan, pada tanggal 21 Oktober 2013. Dialog Kebangsaan ini berjalan sukses dengan dihadiri kurang lebih 20 ribu peserta. Semoga spirit dari dialog ini menyebar. Untuk Indonesia yang lebih baik. Indoensia baru, yang sejahtera dan bermartabat..

Alasan KSPI menolak Inpres

Siaran Pers KSPI
8 Oktober 2013
Tentang alasan KSPI menolak Inpres

kspiPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, ada tiga alasan mengapa Inpres no 9 tahun 2013 tentang pengaturan upah minimum ditolak oleh buruh. Sehingga buruh memutuskan untuk “Mogok Nasional” pada 28-30 oktober 2013 di 20 profinsi seluruh indonesia, diantaranya yaitu;

1. Dalam Inpres tersebut dikatakan bagi daerah yang upah minimumnya sudah diatas KHL, maka dilakukan perundingan Bipatrit antara pengusaha dan serikat pekerja untuk membahas kenaikan upah. Hal ini jelas menunjukan pemerintah tidak mengerti konstisusi karena dalam UU no 13 tahun 2003, jelas disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman (safetynett) agar buruh tidak obsolut miskin. Sedangkan penetapan upah oleh Bipatrit dilakukan ditingkat perusahaan untuk buruh yang bermasa kerja diatas satu tahun yang disebut dengan kenaikan upah berkala bukan kenaikan upah minimum. Karena, upah minimum diberikan untuk buruh yang bermasa kerja dibawah 1 tahun.

2. Penetapan Inpres tersebut sangat mubazir dan terkesan pemerintah ditekan oleh pengusaha, karena semua isi Inpres tersebut sudah diatur semuanya di dalam UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, permenakertrans no 13 tahun 2012, permenakertrans 01 tahun 1999 yang menyatakan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada survei biaya hidup yang dikenal dengan istelah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi, dalam Inpres tersebut menjadi “blunder” karena penetapan upah minimum dibawah KHL didasarkan kepada jenis industri padat karya dan non padat karya, jelas hal ini bertentangan dengan UU. Seharusnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan Inpres tetapi lebih baik berdiskusi dengan buruh dan pengusaha untuk menentukan berapa jumlah item KHL yang wajar agar tidak terjadi perselisihan antara pengusaha dan buruh (dimana usulan buruh item KHL berjumlah 84 item, sedangkan sikap pemerintah dan pengusaha item KHL berjumlah 60 item).

3. Inpres tersebut melanggar konvensi ILO no 87 dan no 98 serta bertentangan dengan UU no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Serta berpotensi terjadi pelanggaran Ham dilapangan karena dalam Inpres tersebut memerintahkan kepolisian RI   turut campur dan terlibat dalam proses penetapan upah minimum. Ini berarti, pemerintah menarik kepolisian kembali ikut campur dalam persoalan hubungan industrial. Oleh karenanya tidak ada urusan kepolisian dengan penertapan upah minimum, kalau memang hawatir dengan aksi-aksi buruh maka pendekatannya adalah melalui UU no 9 tahun 98, UU no 21 tahun 2000, dan UU no 13 tahun 2003, bukan melalui Inpres. Maka KSPI akan mengajukan gugatan ke ILO terhdap Inpres ini dan bila mana perlu melakukan gugatan ke komisi tinggi HAM PBB.

Trimakasih
Said Iqbal Presiden KSPI