Eksploitasi Buruh Outsourcing di BUMN

JAKARTA,KPOnline – Yudi Winarno, salah seorang aktifis buruh di Jakarta mengatakan praktek kerja outsourcing lebih dominan mengarah pada pelanggaran atas aturan-aturan ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat pekerja sebagai bagian dari warga Negara tidak mendapatkan perlindungan dari Negara.

Kepada KP Yudi mengungkapkan, pelanggaran dari penerapan system kerja outsourcing (OS) dapat dengan mudah ditemui, misalnya pada kasus PT. PLN dimana pekerja outsourcing dipekerjakan untuk mengerjakan pekerjaan inti, mulai dari layanan pekerjaan administratif, teknis – operasional, hingga bertugas menerima keluhan pelanggan.

Hapus Outsorsing ( Sumber Foto: hukumonline.com)

Hapus Outsorsing ( Sumber Foto: hukumonline.com)

Dari data yang diterima KP terkait OS ternyata banyak ditemukan praktek OS di lingkup BUMN, seperti di PT. Telkom, PT. Jamsostek, PT. PGN bahkan di PT. Pertamina. Meski kategori “sifat” pekerjaan dianggap masih dipertentangkan oleh para pengguna (BUMN) jasa pekerja OS, tapi nyatanya justru pekerja OS menjadi “garda terdepan” untuk mengerjakan berbagai pekerjaan pokok dari BUMN tersebut. Mengacu pada relasi relasi kerja dalam kegiatan produksi andil pekerja OS berperan utama dalam “menghidup-matikan” aktifitas tersebut.

Lebih lanjut Yudi juga menjelaskan, pada sisi praktis lainnya, pekerja OS seringkali “dipanjangkan” waktu perjanjian kerjanya dengan akal-akalan jeda waktu diakhir masa kerja. Cara pengalihan ini guna menghindari kewajiban untuk menetapkan pekerjanya menjadi pekerja PKWTT (pekerja Tetap).

“Pelanggaran berikutnya pengabaian upah buruh dengan membayar buruh dengan murah dan dibawah UMP serta dalam banyak kasus ada pemotongan dari upah yang dijanjikan sebelumnya. Demikian halnya dengan persoalan jaminan sosial maupun keselamatan kerja, buruh OS tidak mendapatkan perlindungan itu,” ungkap Yudi lagi.

Berdasarkan informasi yang diterima KP, telah terjadi peristiwa tragis terbaru yang dialami oleh buruh OS PLN di area kerja Gunung Sahari yang meninggal dunia saat bertugas dan diduga terkait erat dengan minimnya perlindungan atas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Parahnya lagi terbitnya Permenaker No 19 yang mengultimatum perusahaan pengguna OS malah membuat sebagian besar buruh OS terancam di PHK dengan sewenang-wenang bahkan ada yang sudah di PHK. Terindikasi Pekerja OS PLN di Jawa Tengah, Bali, sebagian Jakarta dan Sumatera Utara hingga Aceh ditekan untuk bisa di PHK secara sepihak.

Seperti yang diungkapkan oleh Bayu, salah buruh OS PLN di Aceh. Kepada KP ia menjelaskan berbagai strategi manajemen PLN di Aceh untuk menghidar dari tanggung jawab, misalnya memindahkan buruh OS PLN di Aceh kebagian Sekuriti bagi yang laki-laki, dan bagi yang wanita dipindahkan kebagian administrasi, sehingga mengkondisikan buruh OS PLN Aceh sudah ditempatkan dibidang yang sesuai dengan Permenker No. 19.

“Masalahnya, sebelum dipindahkan menjadi sekuriti kami sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun ditempatkan di bagian inti dari bisnis PLN. Begitu masalah OS PLN di bahas di Panja DPR mengapa kami tiba-tiba dipindahkan kebagian sekuriti, tanpa mengindahkan masa kerja kami yang sudah mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Ini jelas akal-akalan dari PLN Aceh,” gugat Bayu.

Anehnya lagi, lanju Bayu, bagi pekerja OS PLN yang tidak mau ditempatkan di bagian sekuriti langsung di PHK secara sepihak dengan alasan selain bidang sekuriti tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Tapi faktanya, ada beberapa orang buruh OS PLN Aceh yang sudah ditempatkan dibagian sekuriti, ternyata masih bekerja di bidang inti dari bisnis PLN Aceh.

Melihat kondisi ini, Bayu berharap pemerintah pusat bersikap tegas menyikapi kondisi ini, karena pekerja OS PLN di seluruh Indonesia, khususnya Aceh sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi kepada PLN, bahkan dengan kondisi Aceh yang sangat rawan para buruh OS PLN Aceh tetap berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan PLN kepada mereka, walaupun beresiko kehilangan nyawa.

Kepada Pemerintah Daerah Aceh, Bayu berharap bisa memaksimalkan kekuasaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Aceh. Karena dengan Undang-Undang Otonomi Aceh, seharusnya Pemerintah Daerah Aceh bisa lebih mudah menyelesaikan masalah ini dengan berpayung kepada Undang-Undang yang mengatur kekhususan daerah Aceh. “Anjuran dari Disnaker Aceh sudah diabaikan oleh manajemen PLN Aceh, saya berharap Pemda Aceh lebih tegas menyikapi masalaha ini”, pungkas Bayu.
outsorsing bumn
Pada kesempatan tersebut, Bayu juga menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan Pemerintah Daerah Aceh, bahkan dari hasil pertemuan tersebut Dinas Tenaga Kerja Aceh sudah mengeluarkan anjuran kepada manajemen PT. PLN Aceh agar buruh OS PLN Aceh harus tetap dipekerjakan pada posisi semula sambil menunggu hasil dari proses yang sedang berjalan. Namun faktanya anjuran tersebut diabaikan oleh manajemen PLN Aceh.

Apa yang disampaikan oleh Bayu, bisa dipahami sebagai keresahan buruh OS di BUMN dan ini mewakili keresahan dari buruh-buruh OS yang bertebaran seantero BUMN diseluruh Indonesia, bahkan mungkin sudah menjalar di BUMD-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) namun luput dari pantauan.

Seperti yang dialami oleh pekerja OS PT. Jamsostek karena tersiar kabar mereka akan diputus hubungan kerjanya pada medio akhir tahun ini. Kondisi ini semakin menegaskan kepada kita bahwa pekerja OS cenderung dieksploitasi secara berlebihan (hiper eksploitatif) dan mirip dengan perbudakan gaya baru.

Salah seorang aktifis buruh OS yang enggan disebutkan namanya menyesalkan maraknya pelanggaran, ironisnya terjadi di perusahaan BUMN. Dampaknya sangat masif bagi buruh dan tata kelola ketenagakerjaan secara nasional karena menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta.

“Seharusnya perusahaan Negara (BUMN) menjadi contoh baik bagi perusahaan swasta bukan seperti saat ini menjadi contoh buruk bahkan sekaligus menjadi “lokomotif” bagi pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah yang notabene pemilik perusahaan BUMN,” keluhnya.

Jika kondisi ini dibiarkan terus terjadi maka pihak buruh yang akan menjadi korbannya karena akan dirugikan dalam segala hal, misalnya upah menjadi rendah bahkan tidak jelas, jaminan perlidungan sosial terabaikan dan tidak memiliki kepastian kerja. Intinya, kesejahteraan dan kualitas buruh OS menjadi semakin menurun.

Menurut informasi terakhir yang diterima KP, hasil rapat tim satgas BUMN dengan Direksi BUMN dan Perwakilan pekerja OS (Geber BUMN) pada 29 September 2014 adalah semua Direksi BUMN harus menunggu pendapat hokum secara tertulis (legal opinion) dari Jamdatun, tapi faktanya tidak satupun pekerja OS yang diangkat menjadi pekerja tetap BUMN dan tidak satupun yang sudah di PHK dipekerjakan kembali.

“Artinya hasil rekomendasi Panja OS BUMN hanyalah impian belaka karena tidak ada pengawalan serius dari Komisi IX dan Ketua DPR RI serta tidak ada niat sedikitpun dari BUMN dan Presiden RI untuk mengangkat pekerja tetap BUMN tanpa syarat,” ujar Yudi.

Sebagai langkah lanjutan, Yudi mengatakan pihaknya menuntut kepada Presiden RI, DPR RI, Kemeneg BUMN, Kemenakertrans agar segera menyelesaikan masalah OS di BUMN secepatnya memanggil Presiden RI untuk diperintahkan melaksanakan Rekomendasi Panja OS BUMN tersebut atau kalau tidak bisa maka DPR RI harus menggunakan hak interpelasinya terhadap Presiden RI. *Msk*

Globalisasi Versus Solidaritas

Rony Febrianto  ( FSPMI ) pada saat mengikuti pendidikan bersama serikat negara lain.

Rony Febrianto ( FSPMI ) pada saat mengikuti pendidikan bersama serikat negara lain.

Awal lahirnya kapitalisme .

Sejak awal lahirnya ilmu ekonomi, telah ada suatu moral-science. Adam Smith sebelum menerbitkan bukunya Wealth of Nationsyang sangat terkenal itu (1776), ia menerbitkan lebih dahulu bukunya The Theory of Moral Sentiments (1759). Sebagai suatu moral science ilmu ekonomi secara epistemologis disusun dan dikembangkan untuk peduli tidak saja dengan masalah pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus dengan masalah pemerataan ekonomi, lapangan kerja dan keadilan, khususnya keadilan-sosial. Sebagai homo-economicus (economic animal) banyak yang menentangnya. Manusia juga harus dilihat sebagai homo-socious, bahkan juga sebagai homo-religious (homo-imago-Dei).

Ilmu ekonomi terpecah-pecah menjadi berbagai ideologi dan doktrin ekonomi. Yang paling menonjol adalah dua ideologi yang tidak mudah dirukunkan, yaitu yang berorientasi pada pengutamaan kepentingan individu, yang kita kenal sebagai “individualisme”, dan yang lain berorientasi kepada kepentingan bersama, yang kita kenal dengan “kolektivisme”. Secara garis besarnya, individualisme dengan berbagai variasinya berkembang menjadi sukma kapitalisme (the right). Sedangkan kolektivisme berkembang menjadi sukma aneka ragam sosialisme (the left).

Globalisasi

Banyak yang menganggap bahwa dalam globalisasi ekonomi saat ini mempertentangkan kapitalisme dan sosialisme telah dianggap kuno, meskipun pembela-pembela dari masing-masing kubu masih terus gigih mempertahankan keyakinan mereka masing-masing secara filsafati globalisasi ekonomi dalam mencapai wujud finalnya. diharapkan dapat menjanjikan suatu kemakmuran dan keadilan global.

Komunisme sebagai bentuk sosialisme ekstrim memang telah gagal total, tetapi ide-ide sosialisme moderat tetap bertahan dengan kukuh dan berkembang di dalam negara-negara kapitalis. Di pihak lain kapitalisme pun boleh dikatakan telah menang pula dalam pertarungan besar ini, berkat kemampuannya melakukan self-koreksi dari dalam, cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan, serta mampu menjadi sosialistik dan menghormati kepentingan publik. Namun, bagaimanapun juga hendaknya kita tidak lengah terhadap naluri dasar (basic instinct) kapitalisme yang selalu cenderung mengabaikah permasalahan dalam masyarakat.Tentu tidak salah apabila banyak yang tetap terkesan bahwa kapitalismelah yang sebenarnya keluar sebagai pemenang, mengingat globalisasi ekonomi saat ini digerakkan oleh pasar-bebas, yang dikenal sebagai pasarnya kaum kapitalis global Globalisasi dan Pasar-Bebas kedua-duanya adalah kekuatan lama yang telah berubah (rejuvenating themselves and growing anew), dari latent seabad yang lalu, menjadi riil dan penuh vitalitas saat ini. Pasar-bebas dengan segala ketidaksempurnaannya mampu menggulung dan menggusur apa saja yang merintanginya.Tentu pasar-bebas, tidak diragukan, tetap menjadi tempat persembunyian bagi basic-instinct kapitalisme kuno.

Pasar-bebas telah digunakan oleh kaum kapitalis global sebagai pembenaran untuk dapat tercapainya efisiensi ekonomi dunia demi kesejahteraan ekonomi dunia. Memang rasionalitas pasar-bebas, ceteris paribus, akan menghasilkan efisiensi yang optimal dalam perekonomian dunia. Tetapi yang sangat penting untuk dipertanyakan adalah mengapa untuk memperoleh efisiensi dunia itunegara-negara berkembang harus membiayainya lebih banyak, artinya harus berkorbanter lalu banyak ?

Pasar-bebas yang diberlakukan di negara-negra berkembang tidak sedikit yang menghasilkan pelumpuhan (disempowerment) bahkan pemiskinan impoverishment)terhadap rakyat kecil.Mekanisme pasar tak lain adalah suatu mekanisme lelangan atau auction-mechanism. Dengan demikian itu pemilik dana besarlah yang akan menang dalam auction. Sementara yang miskin akan hanya menjadi penonton transaksi ekonomi,menerima nasib sebagai price-taker, atau bahkan akan bisa tergusur peran ekonominya.

Di sini yang berlaku hanya persaingan dan daya saing. Yang besar dan kuat secara ekonomi akan keluar sebagai pemenang. Para ekonom-ekonom yang mencemaskan globalisasi ekonomi sebagai penyebar ketidak-adilan global (global inequality).

Secara prinsip globalisasi adalah bergeraknya modal secara massif tanpa halangan dan kontrol dari negara ,demi terus berakumulasinya keutungan bahwa seluruh dunia ini akan makmur kalau semua negara di dunia ini mau saling membuka perbatasannya. Barang- barang dapat keluar dan masuk dengan bebas, begitu juga investasi. Bukan hanya itu. Perdagangan dan investasi internasional juga akan membawa perdamaian dunia. Negara-negara memilih untuk tidak berperang karena ekonomi mereka terkait satu sama lain. Logikanya memang memikat: free trade plus free market menghasilkan kemakmuran plus perdamaian.

Perdagangan antara negara kaya (Utara) dan negara miskin (Selatan) adalah hubungan tukar- menukar yang tidak setara karena pasar internasional yang ada di bawah kontrol negara-negara maju saat ini menyebabkan merosotnya harga bahan mentah yang dihasilkan oleh negara-negara Selatan dan meningkatnya harga produk industri yang dihasilkan oleh negara-negara Utara. Yang disebut terms of trade ini memang merugikan negara Selatan. Lebih parahnya, perdagangan internasional justru mendorong negara-negara Selatan untuk memusatkan diri pada bentuk produksi yang terbelakang yang sulit akan mendorong terjadinya pembangunan. Investasi asing semakin menimbulkan hambatan dan distorsi bagi negara- negara Selatan. Mereka memegang kontrol atas industri lokal yang paling dinamis dan mengeruk surplus ekonomi dari sektor ini dengan cara repatriasi keuntungan, royalty fees, maupun lisensi-lisensi , terjadi aliran modal ke luar dari Selatan ke Utara menggusur modal lokal dan pengusaha lokal. Akibat yang tidak kalah menakutkan adalah terjadinya produksi yang berorientasi untuk ekspor saja dan karena itu dihasilkan pola konsumsi yang tidak aneh.

Elite lokal yang demi kepentingan diri mereka sendiri ingin melanggengkan kekuasaan mereka dengan senang hati bekerja sama dengan elite kapitalis internasional. Kerja sama seperti ini yang melanggengkan sistem kapitalis internasional. Untuk menjamin bahwa Kongres Amerika Serikat akan meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), para pengusaha swasta di Amerika membangun yang disebut Alliance for GATT NOW. Aliansi ini bekerja keras mendekati redaksi-redaksi surat kabar di seluruh Amerika dan juga mendekati anggota Kongres agar mendukung Uruguay Round. Aliansi ini berhasil menggalang tidak kurang dari 200.000 pengusaha besar maupun kecil.

Penentangan atas Globalisasi

Namun ketika para pendukung WTO merasa aman, pecah The Battle of Seattle yang tak dinyana- nyana itu. Ketika itu, Desember 1999, di Seattle (sebuah kota di ujung barat laut Amerika) tengah diadakan konferensi WTO. Panitia penyelenggara tidak menduga bahwa ribuan orang dari berbagai golongan dan kelompok orang berkumpul di kota yang terkenal paling indah di Amerika Serikat dan memblokir jalan-jalan menuju ke tempat penyelenggaraan konferensi. Mereka menuduh WTO sebagai biang dari semua kekacauan dan kejahatan dunia: membuat orang miskin makin miskin, membuat pendidikan mahal, membuat lingkungan rusak, membuat buruh kehilangan pekerjaan, membuat kaum perempuan kian tertindas, membuat anak-anak dipaksa bekerja, dan sebagainya.

Kota Seattle berhenti, pusat bisnis berhenti. Konferensi yang dibayangkan akan menjadi pesta yang menyenangkan berubah menjadi ajang pertempuran. Di luar para demonstran menggebu menuju tempat konferensi dan dicegat oleh polisi. Mula-mula tidak ada kekerasan, tetapi lambat laun kekerasan tidak terhindarkan. Tidak ada lagi suasana damai di Seattle, digantikan “suasana perang”.

Konferensi WTO di Seattle gagal total, tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Para menteri perdagangan pulang dengan tangan hampa.Inilah bentuk perlawanan oleh masyarakat sipil paling besar dan paling berhasil. Mereka berhasil menggagalkan konferensi elite tingkat tinggi yang tidak lain adalah koalisi antara pemerintah dan pelaku bisnis.

Pertarungan antara pendukung teori ekonomi liberal dan yang bukan tidak berhenti di sini. Demonstrasi besar senantiasa mengiringi setiap konferensi atau pertemuan puncak yang diadakan oleh tiga lembaga internasional besar, WTO, Bank Dunia, dan IMF. Kecuali itu, demonstrasi besar juga membayangi setiap pertemuan para pemimpin negara-negara kaya seperti G 8. Setelah Seattle, setiap kota yang dipakai untuk konferensi itu pasti dibanjiri oleh demonstran, bukan hanya demonstran lokal, tetapi juga dari seluruh dunia. Maka, sejak tahun 1999 itu kita lihat di layar televisi clash antara demonstran dan polisi di Washington (2000), Hawaii (2001), Genoa (2001), Chiangmai, Thailand (2001),Hongkong ( 2004 ) ,Singapore ( 2006 ).

Para penganut ekonomi liberal/neoliberal saat ini memang “di atas angin” persis karena merekalah yang mendominasi panggung utama dunia. Mereka tampil di acara-acara gemerlap di sidang-sidang yang diadakan di hotel dan disorot oleh kamera televisi. Foto mereka muncul di koran dan majalah. Sementara para penentangnya ada di luar panggung yang tersedia itu. Mereka tampil sebagai demonstran yang tidak terorganisasi, bahkan memberi kesan kacau. Maka tidak mengherankan bahwa dalam pemberitaan di media massa para demonstran selalu diberi nama “kaum anarkis” atau demonstrasi “antiglobalisasi.”

Solidaritas dan Pengorganisiran kaum buruh .

Dengan adanya globalisasi sepintas memang sepertinya akan mendatangkan perbaikan taraf hidup bagi kaum buruh karena perusahaan multinasional relatif memberikan upah dan kesejahteraan lebih tinggi dari perusahaan lokal ,tapi bila dicermati bila dibanding dengan labor cost yang dikeluarkan dinegara asalnya mungkin hanya sepersepuluhnya karenanya wajar bila mereka cenderung menanamkan modalnya dinegara yang upahnya lebih rendah agar keuntungan terus bisa dioptimalkan Disisi lain para buruh yang ada dinegara asal akan mengalami masaiah PHK dengan adanya relokasi kenegara lain .Karenanya banyak serikat buruh negara maju yang terus berupaya membangun jaringan solidaritas dengan serikat buruh di negara berkembang termasuk Indonesia untuk memberikan penyadaran bahaya globalisasi bagi kaum buruh Mereka sadar tidak mungkin menggembalikan pabrik yang sudah dipindahkan tapi dengan solidaritas diharapkan tingkat kesejahteraan kaum buruh dinegara berkembang bisa lebih meningkat dan ekspoitasi sebagai naluri dari modal bisa dilawan secara bersama sama.

Upaya menggalangan solidaritas buruh ditingkatan konfederasi internasional sudah dirintis sejak kongres ICFTU tahun 2004 di Miyazaki Jepang ,dimana dua serikat buruh besar dunia ICFTU dan WCL bersepakat untuk melebur diri dan melawan kekuatan modal internasional yang diwakili oleh perusahaan multinasioanal yang terus menguasai ekonomi dunia .

Akhirnya 1 November 2006 dalam Kongres di Viena lahirlah ITUC sebagai gabungan dari Konfederasi Serikat buruh internasional yang beranggotakan 166 juta pekerja dari 156 negara serta beranggotakan 309 organisasi affiliasi. Tentu saja kekuatan 166 juta adalah kekuatan yang cukup potensial jika bisa dijalankan secara efektif dan progressif dalam mengimbangi kapitalis internasional. Gerakan solidaritas internasional juga harus turun sampai kelevel nasional bahkan ke basis di pabrik pabrik .

Kalau pengorganisasian berhenti sampai pada tahap awal saja, lantas apa bedanya dengan serikat buruh ‘kuning’, pentingnya membangun ‘organised workers’. Selama ini banyak buruh yang diklaim serikat sebagai anggotanya, sebetulnya baru merupakan ‘floating mass’, yang memiliki karakter; enggan terlibat aktif dalam kegiatan organisasi, mungkin mereka mau membayar iuran, tapi selalu menagih konsesi pelayanan dan perlindungan yang lebih besar ketimbang jumlah iuran yang diberikan. Mereka bersikap seperti ini karena beranggapan bahwa serikat adalah milik atau identik dengan pengurusnya saja. Tidak heran bila sekali buruh terpilih menjadi pengurus, maka selamanya akan menjadi pengurus, baik di tingkat pabrik, cabang, wilayah atau nasional.

Tugas pengorganisasian pada tahap ini adalah meluruskan anggapan serikat sebagai organisasi pelayanan, sampai mereka mengerti bahwa serikat adalah diri mereka sendiri, ekspresi politik mereka, wujud kolektif mereka.

Upaya meletakkan pondasi demokrasi bagi serikat.

Semakin tinggi partisipasi anggota dalam setiap kebijakan yang diputuskan serikat, maka semakin demokratis sebuah serikat. Tapi sebalikya, serikat buruh tidak demokratis ketika anggota masih bersikap apatis terhadap apa yang terjadi di tingkat pengurus.pengorganisasian bukan pekerjaan yang berdiri sendiri, tapi selalu menjadi bagian dari ‘grand strategy’ membangun basis gerakan buruh yang berorientasi pada perubahan.

Visi pengorganisaian tentang perubahan merupakan pandangan filosofis tentang bagaimana dan mengapa perubahan terjadi, yakni gambaran dari skenario sebab-akibat bagaimana perubahan diyakini terjadi. Salah satu tolak ukur keberhasilan pengorganisasian adalah munculnya kader-kader yang memiliki daya tahan yang kuat, memiliki dedikasi dan komitmen. Mereka dituntut kerja dengan jam kerja panjang, uncontrol schedule, dan keterlibatan yang sepenuh hati. Mereka harus punya kemampuan menjaga relasi individual dari perselisihan, ketegangan, dan affair. Kader juga perlu memiliki skill interaksional; membangun komunikasi dua arah, memberi respon dengan empaty dan pandai terlibat dalam pergaulan individual dan kelompok.

Karena fungsinya yang strategis dalam mempersiapkan gerakan buruh, pengorganisasian yang dilakukan harus dilakukan dengan tepat dan terarah. Tepat artinya pilihan basis pengorganisasian tidak lagi dilakukan semata-mata atas kepentingan rekrutmen, asal mendapat anggota baru, tetapi juga perlu dipertimbangkan posisi basis dalam perkembangan industri ke depan buruh masih cukup strategis menjadi ‘agen’ gerakan di masa depan mengingat trend industri di Indonesia di masa depan.masih akan memberikan harapan adanya pembukaan industri baru.

Langkah untuk membangun organisasi serikat pekerja yang progresif dan terus menggalang solidaritas dengan semua kaum buruh di Indonesia dan Internasional adalah alternatif untuk mengimbangi kuatnya dampak negatif dari globalisasi yang terbukti sampai saat ini terus menyengsarakan kaum buruh dan masyarakat dengan kemiskinan absolute dan banyak rusaknya kehidupan sosial di masyarakat buruh . ( r/f )

Ir. Rony Febrianto Ketua PP SPE FSPMI

Jaminan Kesehatan, Menapak Jalan Kesejahteraan

”Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realisation, through national effort and international co-operation and in accordance with the organisation and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.”

(Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948)

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

JAMINAN sosial, termasuk jaminan kesehatan, merupakan keniscayaan di negara berkonsep kesejahteraan (welfare state), untuk mempertahankan martabat kemanusiaan sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Setelah menunggu 10 tahun, pada 1 Januari 2014, Indonesia akan mulai menapak jalan kesejahteraan seperti yang dilalui negara-negara maju di Eropa puluhan tahun lalu.

Hidup sering kali memberi kejutan, tetapi tidak selalu menyenangkan. Kita tidak pernah tahu kapan sakit atau mengalami kecelakaan. Sakit, terutama yang berat dan perlu perawatan panjang, tidak saja menyebabkan hilangnya kesempatan bekerja dan mendapat penghasilan, tetapi juga menggerogoti keuangan, bahkan bisa membuat jatuh miskin. Jaminan kesehatan ialah upaya ”sedia payung sebelum hujan”.

Kalau Jerman, negara yang memiliki jaminan sosial kuat, memulai 130 tahun lalu saat Kanselir Otto von Bismarck memperkenalkan asuransi kesehatan, Indonesia baru memiliki landasan pada Oktober 2004 lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jerman mengembangkan jaminan sosial secara bertahap. Setelah asuransi kesehatan tahun 1883, asuransi kecelakaan dikembangkan pada 1884, asuransi hari tua pada 1889, lalu asuransi pengangguran pada 1927. Tahun 1994, ada asuransi perawatan jangka panjang.

Indonesia juga melaksanakan secara bertahap lima jaminan sosial yang diamanatkan UU SJSN. Setelah jaminan kesehatan pada awal 2014, pada 1 Juli 2015 akan diselenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Prinsip jaminan sosial antara lain kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas (jaminan berkelanjutan meski peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal di seluruh Indonesia), dan kepesertaan bersifat wajib. Di Indonesia, jaminan kesehatan dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, badan
nirlaba transformasi dari PT Askes. Pengelolaan empat jaminan lain dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, transformasi dari PT Jamsostek.

Kepesertaan dalam program jaminan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), wajib tetapi dilakukan bertahap. Pada tahap awal, JKN menyatukan peserta asuransi PT Askes, PT Jamsostek, TNI/Polri, dan Jamkesmas, jumlahnya sekitar 121,6 juta. Tahun 2019 ditargetkan seluruh penduduk Indonesia, diperkirakan 257,5 juta, tercakup jaminan kesehatan.

Masalah premi

Kalau Jerman menetapkan premi asuransi sosial wajib 15,5 persen gaji, dengan besaran 7,3 persen ditanggung pemberi kerja dan 8,2 persen oleh pekerja, di Indonesia premi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri 5 persen gaji per keluarga per bulan. Untuk pekerja formal swasta, 4,5 persen dari 2 kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang tahun 2013 ditetapkan Rp 2.025.000 per bulan. Jadi, premi 4,5 persen dari Rp 4,05 juta per keluarga per bulan. Mulai 1 Juli 2015, premi naik menjadi 5 persen, 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja. Premi berlaku untuk keluarga beranggota 5 orang. Jika ada tambahan anggota, iuran harus ditambah.

Premi untuk sektor nonformal Rp 59.500 per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, Rp 42.500 di kelas 2, dan Rp 25.500 di kelas 3. Iuran penduduk miskin ditanggung pemerintah, yaitu Rp 19.225 per orang per bulan.

Premi itu, menurut Guru Besar Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, terlalu kecil untuk mendukung upaya subsidi silang dan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi. Hal itu tidak sesuai dengan UU SJSN yang mengamanatkan kegotongroyongan.

Keterbatasan dana menyebabkan tarif kapitasi bagi pelayanan kesehatan dasar untuk puskesmas ditetapkan Rp 3.000-Rp 6.000 per orang per bulan, dokter/klinik dan rumah sakit pratama Rp 8.000-Rp 10.000 per orang per bulan, serta dokter gigi Rp 2.000 per orang per bulan.

”Tarif kapitasi ini di bawah harga keekonomian. Demikian juga untuk perawatan rujukan di rumah sakit, perhitungan tarif per kelompok penyakit (Ina CBG) terlalu rendah dan disamakan untuk RS swasta dengan RS pemerintah. Ini tidak fair karena RS swasta harus menyediakan modal sendiri,” kata Hasbullah.

Hal ini akan menyebabkan JKN dipersepsikan sebagai program inferior. Pegawai swasta menengah ke atas, klinik, dan RS swasta akan enggan menjadi peserta. Bisa jadi nasib program JKN akan seperti asuransi Askes, banyak peserta mengeluh karena mendapat pelayanan kurang responsif dan ramah.

Ancaman lain BPJS bisa kekurangan dana untuk klaim peserta. Penyebabnya, terjadi adverse selection, mereka yang sakit segera menjadi peserta dan memanfaatkan dana JKN.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyebaran tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Hal ini untuk pemerataan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama PT Askes/BPJS Fachmi Idris menuturkan, BPJS antara lain telah menetapkan prosedur, menyatukan data peserta Jamkesmas, Askes, Jamsostek, TNI/Polri, serta melakukan perluasan peserta. Saat ini semua BUMN menyatakan bersedia bergabung dalam JKN.

Fachmi optimistis dana BPJS cukup mengingat iuran pemerintah untuk penduduk miskin Rp 19.225, meningkat dari Rp 6.500 pada Jamkesmas. Selain itu, ada dana cadangan dari PT Askes Rp 3 triliun. Jika belum cukup, pemerintah mempunyai dana darurat berupa dana cadangan teknis.

Hasbullah memperkirakan, awal pelaksanaan JKN tahun 2014 tak mulus, akan ada banyak guncangan dan protes dari pemberi pelayanan kesehatan atau pasien. Akan banyak saling tuding di antara pemangku kepentingan. ”Segi baiknya, akan ada alasan merevisi bagian-bagian yang belum sesuai,” katanya.

Hasbullah menyarankan, besaran tarif direvisi agar realistis. Selain itu, perlu sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi sosial untuk menghadapi masa sulit dan kesadaran untuk solidaritas sosial.

Tahun depan akan riuh rendah dengan isu politik akibat pemilu. Perhelatan itu diharapkan tidak menyurutkan pelaksanaan JKN. JKN dan jaminan sosial lain perlu dijaga bersama. Pemerintah terpilih diharapkan berkomitmen menjamin kesejahteraan penduduk, bukan sekadar janji politik.

http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/jaminan-kesehatan-menapak-jalan-kesejahteraan_7340

Anti Kekerasan, Oke. Menghalang-halangi Buruh Menjadi Militan, Jangan!

4Oleh: Kahar S. CahyonoWakil Sekretaris Pimpinan Pusat SPAI FSPMI

Akhirnya Gerakan Buruh Anti Kekerasan (GEBRAK) mendapat sambutan hangat dari dunia usaha. Adalah Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi yang memberikan penilaian positif gerakan ini. Menurut Sofjan, dimana-mana buruh bernegoisasi dan berunjuk rasa baik-baik tanpa melanggar hukum (Kompas, 13 November 2013).

Kompas juga mengutip, bahwa musyawarah sepatutnya menjadi landasan bagi buruh dan pengusaha dalam menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif.

Tentu saja, kita sepakat dengan itu semua. Bahwa kekerasan dan pemaksaan kehendak haruslah menjadi musuh bersama. Bahwa dialog dan musyawarah adalah cara elegant dalam menyelesaikan setiap persoalan. Hanya saja, yang perlu diberi garis bawah dengan tinta merah adalah, musyawarah seperti apa yang dimaksudkan? Jika musyawarah dilakukan hanya untuk melegitimasi kepentingan satu pihak atas pihak yang lainnya – dalam sebuah relasi yang timpang dan pihak yang lain selalu diminta untuk mengerti dan mengalah – tentu saja kita harus mempertanyakan apa motif yang sebenarnya dibalik semua itu.

Pujian dari kalangan Pengusaha atas gerakan ini, saya kira sudah bisa diprediksi sejak ia dideklarasikan. Apalagi justru, yang kita rasakan sekarang, GEBRAK dilahirkan untuk menjadi pembeda dan sekaligus pemisah antara serikat buruh yang mendukung mogok nasional dan serikat buruh yang menolak mogok nasional. GEBRAK tidak “melabrak” preman, ormas tertentu, dan atau aparat keamanan yang melakuan pembiaran. Mereka justru seperti sedang menyerang sesama serikat pekerja, yang sesungguhnya adalah ‘kawan’ seperjuangan,

Kesan ini sangat jelas kentara, jika kita mencermati kalimat seorang Presiden Konfederasi Serikat Buruh, sebagaimana yang dikutip oleh suarapembaharuan.com pada tanggal 11 November 2013: “Kami tidak terlibat dalam aksi mgok nasional, karena kami punya agenda sendiri. Sebelumnya, kami sudah sampaikan menghormati perjuangan kawan-kawan kemarin, tapi apa yang dilakukan saat mogok nasional, satu anggota jadi korban dari mogok nasional, dan ternyata yang melakukan adalah serikat buruh bukan ormas,” tuturnya.

Kita semua menentang kekerasan. Tetapi jelas bukan dengan cara mendegradasi gerakan yang militant. Kita semua percaya bahwa dialog dan bipartite adalah jalan terbaik. Tetapi bukan dialog yang dipenuhi dengan kecurangan dan kebohongan.

Terus terang, pada titik ini saya mulai khawatir jika kemudian kita semua menganggap bahwa demonstrasi atau unjuk rasa itu tidak baik. Bahwa mogok kerja itu melanggar norma dan etika. Sedangkan negosiasi dan musyawarah mufakat adalah segala-galanya. Dan jika ini diamini oleh semua, maka hancurlah kekuatan serikat buruh. Bukankah diseluruh dunia, hak mogok kerja diyakini sebagai senjata untuk memperkuat posisi tawar mereka?

Mari kita lihat fakta-fakta berikut.

Kurang apa serikat pekerja diera Orde Baru? Dimasa itu, serikat bahkan menjadi sebuah organisasi yang sangat penurut. Dengan sebuah dogma, hubungan industrial pancasila, nyaris tak pernah kita dengar ada aksi unjuk rasa buruh yang melibatkan ribuan orang. Hampir semua permasalahan (dipaksa) diselesaikan diatas meja perundingan: baik dan buruknya. Pahit dan manisnya.

Pertanyaan kita sekarang, apakah kesejahteraan kaum buruh saat itu layak untuk dibanggakan?

Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, saya akan menjawab: tidak!

Dimasa itu, bukan kekayaan alamnya yang menjadi unggulan negeri berjuluk zamrud dikhatulistiwa ini. Yang dipromosikan oleh penguasa justru upah murah tenaga kerja Indonesia. Buruh nyaris berubah menjadi robot bernyawa, yang hanya tahu kerja – kerja – dan kerja. Tak berlebihan jika ditanggal 14 Mei 1992, Wiji Thukul menulis sebuah puisi yang cukup fenomenal: Bukan Dimulut Poilitikus, Bukan Dimeja SPSI.

Sejak Orde Baru tumbang, ditahun 1998, kebebasan berserikat mulai mendapatkan tempat. Tapi itu pun baru sebatas formalitas semata. Lebih sebagai euphoria, ketimbang benar-benar diniatkan untuk membangun klas buruh.

Baru ditahun 2011 kekuatan buruh mulai terlihat, dengan momentum perjuangan jaminan sosial yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sasial atas desakan kaum pekerja. Berturut-turut ditahun 2012 dan 2013, kemudian upah naik secara signifikan. Dalam dua tahun itu, upah buruh naik dikisaran 50%.

Apakah itu didapat melalui meja perundingan?

Saya rasa tidak. Bahwa ada perundingan, kita tidak menafikkan itu. Tetapi yang menjadi faktor utama kemenangan adalah, gerakan buruh yang semakin menguat. Aksi militant yang terus menerus dilakukan, tutup kawasan, dan pemogokan secara nasional.

Oke, saya bisa paham. Membandingkan era Orde Baru dan Reformasi memang tidak adil. Sebab tentara dan penguasa dimasa Soeharto sangat kuat mengontrol serikat pekerja.

Mari kita lihat di era Reformasi, antara tahun 2000 s.d 2010. Ditahun-tahun itu kontrol terhadap serikat buruh mulai longgar. Dan lagipula, ditahun-tahun itu, dialog dan negosiasi masih menjadi arus utama bagi serikat buruh dalam memperjuangkan tuntutannya. Adakah kemenangan yang sigifikan?

Nyaris tak kita dengar.

Saya tidak hendak mengatakan dialog dan negosiasi saat itu gagal total. Hanya saja, yang perlu diingat, ternyata cara-cara konvensional itu hanya memperpanjang derita kaum pekerja. Tak ada perubahan kebijakan. Yang ada justru, kontrak dan outsourcing merajalela, upah murah dipertahankan hingga bertahun-tahun lamanya.

Bandingkan dengan Negara tetangga. Upah kita sudah jauh tertinggal. Tahukah Anda, apa arti dari ini semua? Artinya adalah, bertahun-tahun duduk manis dan menjadi penurut, buruh hanya dimiskinkan secara struktural. Secara nominal, upah kita cenderung turun. Jika tahun 90-an kita bisa membeli 400 kg beras dari upah yang kita terima, kini hanya 200 kg saja.

Seperti saya sebutkan diawal, baru di dua tahun terakhir ini kenaikan upah menjadi sedikit lebih baik. Bukan semata-mata didapat dari meja perundingan, tetapi juga, aksi.

Satu hal lagi, sebuah fakta yang terus menghantui kita semua. Bukan tentang upah, tetapi tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Secara umum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tingkatan penyelesaian melalui mekanisme: bipartite – mediasi – Pengadilan Hubungan Industrial.

Di banyak kasus, buruh menang dalam proses ini. Anjuran hasil mediasi, buruh yang di PHK harus bekerja kembali, upah proses harus dibayar. Putusan PHI juga memutuskan hal serupa. Hal ini diperkuat oleh putusan MA. Namun pengusaha tak juga bersedia menjalankan putusan ini. Nasib buruh pun terbengkalai?

Jika Anda sudah berusaha baik-baik menempuh jalur hukum, dengan proses yang lama dan memakan banyak biaya, namun berakhir  sia-sia karena tak ada itikad baik dari mereka untuk menjalankannya, masihkah anda menyalahkan jika mogok kerja menjadi pilihan?

Jangan hanya menyalahkan pemogokan kaum buruh. Karena sesungguhnya yang saat ini terjadi adalah saluran negoisasi tersumbat dan demonstrasi menjadi cara yang mujarab untuk mengalirkan kembali aspirasi yang terhenti! (Kascey)

Kekerasan Terhadap Buruh (3): Kejahatan yang Direncanakan

Salah satu spanduk yang cukup provokatif. Siapa dalang dibalik semua ini?

:: Dan ketika melakukan sosialisasi dengan damai pun, kami diserang.

Disebuah negara demokrasi, dimana hak untuk berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan diberikan tempat, tentu patut dipertanyakan ketika ada sekelompok orang yang mencoba menghalang-halangi. Apalagi jika itu dilakukan dengan kekerasan. Itulah sebabnya, kekerasan, apapun bentuknya, harus menjadi musuh bersama.

Lebih jauh lagi, rasanya sulit untuk dimengerti, jika tindakan mereka itu tanpa motif apa-apa.

“Kami hadir untuk menyelamatkan investasi,” kata mereka. Tentu saja, pernyataan seperti ini sulit untuk diterima. Jangan-jangan, justru cara-cara seperti inilah yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Masalah investasi terletak pada pungli dan infrastruktur yang hancur. Itu yang seharusnya dibenahi.

“Gerakan kami mengatasnamakan warga Bekasi.”

Ini pun alasan yang dicari-cari dan sekaligus menjadi dalih yang cukup keji. Bagaimana tak dibilang keji? Dengan isu ini, sama saja mereka sedang mengadu domba putra-putri bangsa sendiri.

Tak sedikit warga Bekasi yang selama ini menjadi garda depan dalam perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan kesejahteraan. Pun rasanya warga Bekasi tak butuh investasi jika dengan investasi itu kesejahteraan tak meningkat dan masyarakat (buruh) tetap melarat. Warga Bekasi membutuhkan investasi yang mensejahterakan. Dan mogok nasional, adalah jawaban agar kue keuntungan perusahaan bisa didistribusikan secara seimbang.

Namun anehnya, semakin mendekati hari ‘H’ mogok nasional, mereka semakin terang-terangan dalam melakukan intimidasi.

Kali ini saya akan bercerita satu peristiwa yang terjadi ditanggal 28 Oktober 2013. Hari dimana para buruh sedang melakukan sosialisasi mogok nasional ke kawasan-kawasan industri. Dalam melakukan sosialisasi, buruh melakukannya dengan cara konvoi kendaraan bermotor dan mobil komando. Ini adalah aksi damai. Hanya berkeliling untuk membagikan leaflet di Kawasan Industri.

Namun mereka menghalang-halangi konvoi buruh yang bergerak dari MM 2100 dan akan melewati Jalan Kalimalang ataupun jalan-jalan lain yang menuju kawasan industri Jababeka. Mereka sengaja memblokade semua jalan yang hendak dilalui kaun buruh. Tak hanya sekedar memblokade dan menghalang-halangi, bahkan mereka juga melakukan penyerangan.

Meski banyak buruh yang terkena pukulan, tapi buruh masih bersabar. Untuk menghindari konflik, buruh sama sekali tidak melakukan perlawanan. Kami bahkan terpaksa masuk ke jalan Tol Cibitung untuk menghindar dari mereka.Tak ada pilihan lain. Sebab hampir semua jalur sudah di blokade oleh mereka, dan tak ada pengawalan dari pihak keamanan.

Ini memang ganjil. Preman dimana-mana. Sementara kami bergerak dalam kelompok besar yang mencapai seribu orang, tapi dibiarkan tanpa pengawalan. Kemana para Polisi itu? Apakah mereka memang memberi kesempatan kepada para preman untuk melakukan penyerangan? Pertanyaan-pertanyaan ini memang membutuhkan jawaban. (Kascey)