Aksi mengawal penetapan upah minimum di Kantor DPRD Gresik | Foto: Nduk Shofie

Besok, kita sudah memasuki tahun 2016. Itu artinya, tahun 2015 akan segera berlalu.

Sepanjang tahun ini, banyak hal kita lewati bersama. Saat-saat indah, saat-saat susah, kita jalani dengan sepenuh hati. Kita percaya, di dalam organisasi FSPMI, semua kita adalah saudara.

Barangkali ini adalah tahun yang sulit. Diterbitkannya PP Pengupahan oleh Presiden Jokowi, menyebabkan pemiskinan terhadap buruh  secara struktural. PP Pengupahan tidak saja menyebabkan kenaikan upah yang minim, tetapi secara bersamaan, juga menghilangkan peran serikat buruh dalam menentukan besarnya kenaikan upah minimum.

Kita sudah melawan PP Pengupahan itu dengan sekuat yang kita bisa. Puncaknya, pada tanggal 24 – 27 Nopember 2015 yang lalu, kita melakukan mogok nasional. Tetapi pemerintah tidak bergeming. Hingga saat ini, PP Pengupahan belum dicabut.

Mogok nasional bukanlah akhir dari perjuangan. Berakhirnya mogok nasional, justru mengawali babak baru perjuangan upah. Saat ini, kita sedang mengajukan judicial review di Mahkamah Agung. Sementara, secara politik, kita juga mendesak agar DPR RI membentuk Pansus Upah. Perjuangan masih akan berlanjut.

FSPMI tidak menutup mata terhadap anggota yang ter-PHK pasca mogok nasional itu. Saat ini perangkat organisasi dan segenap Tim Advokasi tengah berupaya agar seluruh pekerja yang di PHK bisa dipekerjakan kembali. Lebih dari itu, secara khusus, Presiden FSPMI Said Iqbal menyampaikan salam hormat kepada kawan-kawan yang telah berjuang melawan kebijakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Kita sudah tahu resiko yang akan kita hadapi. Tetapi dengan gagah berani, kita mengambil semua resiko itu.

Memasuki tahun 2016, banyak agenda menanti di depan kita. Bulan Februari 2016, di Surabaya, FSPMI akan mengadakan Munas dan Kongres V. Ini bukan saja tentang memilih pemimpin yang akan menahkodai organisasi FSPMI selama 5 (lima) tahun kedepan. Lebih dari itu, ini adalah tentang, bagaimana dalam 5 (lima) tahun kedepan kita menyusun program kerja dan merumuskan isu prioritas perjuangan.

Satu hal yang pasti, di tahun 2016 nanti, kita bekerja sebaik-baiknya untuk menyelesaikan semua hal yang belum kita selesaikan di tahun 2015 ini.

Semoga kita akan baik-baik saja, dan diberi kekuatan serta kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas: Menjadi Pembebas Kaum Yang Tertindas.

Salam

Tim Media FSPMI

Jakarta, FSPMI- Jumat, 27 Nopember 2015, aksi Mogok Nasional yang diorganisir Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) memasuki hari keempat dan resmi dinyatakan berakhir. Meskipun demikian, bukan berarti ini merupakan akhir dari perjuangan.

Bagi KAU-GBI, berakhirnya mogok nasional justru menjadi awal dari perjuangan selanjutnya, hingga PP Pengupahan dicabut. Langkah berikutnya, pada pekan depan, KAU-GBI akan melakukan judicial review terhadap PP Pengupahan ke Mahkamah Agung. Bersamaan dengan pendaftaran judicial review, 10 ribu orang buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dan Mahkamah Agung. Selanjutnya, KAU-GBI akan melapor ke International Labour Organization (ILO) melalui mekanisme Complain Freedom Association. Dalam sidang ILO pada Juni 2016 nanti, permasalahan ini akan disidangkan. KAU-GBI juga akan melaporkan tindak kekerasan dan penangkapan buruh ke Komnas HAM dan KOMPOLNAS. Diduga kuat, Polisi telah melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan cara melarang unjuk rasa buruh. Tidak menutup kemungkinan, tindakan represif polisi terhadap kaum buruh, juga akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 2015 nanti, buruh akan kembali turun ke jalan. Kali ini, KAU-GBI akan menurunkan 100 ribu massa buruh ke Istana Negara.

Pada saat bersamaan, ribuan buruh akan melakukan aksi di seluruh Kantor Gubernur. Tidak berhenti sampai disini. Setiap bulan, mulai Januari hingga Juni 2016, buruh akan melakukan aksi di tiap-tiap kantor Bupati/Walikota. Jika pemerintah tidak mencabut PP Pengupahan, pada bulan Juli atau Agustus 2016, buruh Indonesia akan kembali melakukan Mogok Nasional. Semua langkah ini dilakukan KAU-GBI sampai pemerintah memenuhi tuntutan mayoritas kaum buruh: (1) Cabut PP Pengupahan, (2) menolak formula kenaikan upah minimum yang berdasarkan inflasi dan PDB, serta (3) meminta para Gubernur/Bupati/Walikota untuk menaikkan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan menetapkan upah minimum sektoral.

Dalam pandangan saya, apabila Pemerintah tidak keras kepala, sebenarnya penyelesaian dari semua permasalahan ini sangat sederhana. Presiden Jokowi mencabut PP Pengupahan dan kemudian mengundang unsur tripartit untuk duduk bersama membahas rumusan pasal yang baru dan formula kenaikan upah minimum yang disepakati semua pihak. Tidak hanya di Indonesia. Dunia internasional pun bereaksi terhadap keberadaan PP Pengupahan. Ketika datang ke Indonesia (27 Nopember 2015) dan melakukan konferensi pers di LBH Jakarta, General Secretary International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) Noriyuki Suzuki mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut PP Pengupahan sebagaimana yang diperjuangkan serikat pekerja di Indonesia karena bertentangan dengan konvensi ILO Nomor 131 tentang Upah Minimum. Dalam konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia itu disebutkan, penetapan upah minimum haruslah merupakan hasil konsultasi serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha. Jadi bukan rumus flat yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan baru terkait pengupahan ini juga bertentangan dengan konvensi ILO Nomor 87 tentang Hak Berserikat dan Nomor 98 tentang Hak Berunding.

“Kami juga mendesak pemerintah Indonesia dan Kapolri untuk menghentikan kekerasan dan penangkapan terhadap buruh yang melakukan aksi,” ujar Suzuki. Ia juga menyampaikan, bahwa permasalahan ini sudah dilaporkan ke Dirjen ILO di Jenewa, Swiss, agar ada tindakan kepada pemerintah Indonesia dan Polri. Disamping itu, ITUC berpendapat ada Inkonsistensi antara ucapan Presiden Jokowi kepada dunia Internasional dengan tindakannya saat membuat kebijakan di Indonesia.

Dalam sidang negara G20 minggu lalu di Turki, Presiden Jokowi mengatakan kepada pemimpin dunia. “Salah satu prioritas utama (one top priority) sebagai Presiden Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk memastikan Create Job, Promote Inclusiveness, and Reduce Inequalities”. Tetapi faktanya, menurut ITUC, melalui PP Pengupahan Presiden Jokowi justru meningkatkan ketimpangan pendapatan yang tidak seimbang melalui kebijakan upah murah (Inrease Inequalities, Not Reduce).

Atas dasar itu, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC/ITUC AP) akan terus mendukung serikat pekerja di Indonesia yang meminta “Reduce Inequalites” cabut PP Pengupahan melalui kampanye Internasional dan akan meramaikannya dalam sidang ILO pada bulan Juni 2016 mendatang. Jika Pemerintah tidak bergeming, ada serta rencana untuk melakukan “embargo” terhadap produk Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih teriring doa kepada seluruh buruh Indonesia atas dedikasi dan semangat juang melawan upah murah yang tercermin dalam PP Pengupahan.

Mogok nasional tahun 2015 ini resmi kita akhiri. Tetapi dengan berakhirnya ini, tidak lantas membuat kita berdiam diri. Karena sejatinya, kita sedang mengawali aksi-aksi lanjutan untuk memastikan tuntutan kita dikabulkan. (*)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/saidiqbal/berakhirnya-mogok-nasional-mengawali-babak-baru-perjuangan-menolak-pp-pengupahan_56590ffe1cafbd430e79615a?utm_source=email&utm_medium=notifikasi&utm_campaign=komentar

Hentikan kerakusan korporasi. | Foto: Kiki

Tentu saja, kita setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang meminta elemen buruh untuk tidak hanya menuntut kenaikan upah minimum provinsi melainkan juga meningkatkan produktivitas. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Luhut meminta agar buruh memperbaiki kualitas kerja dan meningkat produktivitas.

“Saya lebih cenderung mengatakan, buruh juga harus berkaca, apa itu, membuat produktivitas. Jadi produktivitas itu lebih penting, jangan dia hanya menuntut saja. Produktivitas buruh juga, menurut hemat saya, harus berkaca. Sama-sama kita memperbaikinya,” kata Luhut di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015), sebagaimana dikutip kompas.com dalam sebuah berita dengan judul tendensius, ‘Luhut: Buruh Juga Harus Berkaca’. Dalam konteks yang sama, kita meminta agar Pemerintah juga berkaca.

Apa yang disampaikan Luhut, agar buruh meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas sebelum menuntut upah naik merupakan sesuatu yang wajar. Dalam hal ini, saya bahkan menganggap pendapat Luhut benar. Tetapi, Pemerintah tidak bisa semata-mata menyalahkan buruh terkait produktivitas.

Urusan produktivitas bukan semata-mata tanggungjawab buruh. Bahkan, kalau mau jujur, upah yang rendah juga akan berpengaruh pada produktivitas. Tentu kita tidak ingin terjebak pada debat kusir, lebih duluan mana antara upah dan produktivitas.

Pernyataan Luhut membuat diskusi kita tentang upah menjadi lebih produktif. Setidaknya, ketika buruh meminta upah naik, jawaban yang diberikan tidak selalu seperti ini: perusahaan tidak mampu, pabrik bisa tutup, dan akhirnya buruh jadi pengangguran semua.

Sebab apabila jawaban itu yang diberikan, sudah hampir bisa dipastikan buruh tidak akan percaya. Buruh bisa melihat secara kasat mata, ekonomi tumbuh, perusahaan berkembang, tetapi upah yang mereka terima tetap segitu-gitu juga. Bahkan, ada banyak contoh, buruh bekerja lebih dari 20 tahun, tetapi upahnya tidak lebih dari UMK.

Satu hal yang harus kita tahu, di tahun 2015 ini, upah minimum terendah Indonesia terdapat di Kabupaten Banjarnegara yaitu Rp. 1.100.000 dan yang tertinggi adalah Kabupaten Karawang Rp. 2.957.450.  Kita mau membandingkan dengan China? Disana, upah minimum terendahnya adalah Rp. 1.808.532 dan yang tertinggi 3.965.604. Di Filipina, upah minimum terendah adalah Rp. 2.312.646 dan yang tertinggi adalah Rp. 4.261.929. Malaysia upah minumnya Rp. 3.177.451, sementara di Thailand mencapai Rp. 3.547.891. Tidak perlu lah kita bandingkan dengan Hongkong yang mencapai Rp. 13.435.459, Korea Selatan Rp. 14.782.611, Jepang Rp. 23.760.906, New Zealand Rp. 32.321.354, atau Australia yang mencapai Rp. 41.389.922.

Data diatas memperlihatkan kepada kita, bahwa upah buruh di Indonesia masih jauh tertinggal. Dalam kondisi seperti itu, kita mau membandingkan produktivitas dengan Negara-negara lain? Baiklah!

Dalam satu kesempatan, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, supaya fair, mari kita bandingkan produktivitas secara head to head. Untuk menyebut satu contoh, pabrik Toyota. Di Indonesia, hasil produksi Toyota lebih banyak dan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan produksi Toyota dari Thailand. Tidak hanya itu, dinilai dari sisi ekspor, produk Toyota yang dirakit di Indonesia juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ekspor Toyota di Thailand. Tetapi buruh Indonesia dibayar lebih murah dari Thailand. Tetapi memang kalau bicara produktivitas secara nasional atau global, hal yang wajar jika nilai produktivitasnya rendah. Karena jumlah penduduk Indonesia besar sekali (sebagai angka pembagi) terhadap PDB atau GDP.

Penting juga untuk diketahui. Ada banyak perusahaan yang menganggap pendidikan atau training adalah cost. Padahal pendidikan untuk up grade skill adalah investasi. Sering terjadi, buruh hanya disuruh bekerja, tanpa diberikan pelatihan. Jangankan diberi pelatihan, bahkan masih sering ditemui, ada atasan yang menyuruh buruhnya mengerjakan sesuatu “menggunakan kaki”. Bahasa kebun binatang pun sering keluar.

Sekretaris Jenderal Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona juga pernah mengatakan, kondisi infrastruktur yang buruk, berimbas pada kualitas produktivitas masyarakat Indonesia. Infrastruktur bagus, hanya ada di sebagian kecil wilayah Indonesia. Sisanya ketinggalan terutama di pulau-pulau terpencil.

“Bagaimana meningkatkan kualitas ini sehingga jangan hanya di tempat tertentu,” katanya.

Jadi, kita sepakat dengan pernyataan Luhut, bahwa buruh harus berkaca. Tetapi tidak hanya buruh yang harus melakukannya. Pemerintah dan Pengusaha juga harus berkaca. (*)

Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Dampak Bagi Pemerintah & Negara

Aksi Buruh FSPMI menolak rencana Penghapusan Hak Mogok ( Foto : Iwan BS )

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara Demokrasi besar setelah India dan Amerika serikat .Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani , yaitu dari kata demos dan kratein / kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti kekuasaan atau pemerintahan . Jadi Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah Negara dapat disebut sebagai Negara demokrasi bila memenuhi azaz-azaz sebagai berikut :
1. Negara melindungi hak-hak azazi manusia , sebagai penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan.

Indonesia merupakan Negara demokrasi seperti ditegaskan dalam :
a. Pancasila sila ke IV : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …”
c. UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar “
Pemerintahan demokrasi di bawah prinsip Negara hukum ( rule of law ) harus memenuhi syarat sebagai berikut : Adanya sistem konstitusi; Adanya pemilu yang bebas; Adanya lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak; Adanya kebebasan berserikat atau berkumpul; Adanya kebebasan menyampaikan pendapat; Adanya pendidikan kewarganegaraan

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Hal kemerdekaan berendapat itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Mengemukakan pendapat pada hakikatnya berarti menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Dalam hal ini tersirat hubungan antara orang yang menyampaikan gagasan dengan orang yang diajak berkomunikasi mengenai persoalan yang sedang dibahas. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.Secara khusus pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998):

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
Ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) terdiri atas:menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung ja-wab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.

Saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut;pertemuan antar-pribadi, misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah tetangganya, ketika seseorang bertemu teman atau sahabatnya di suatu tempatertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak,seperti rapat dan musyawarah yang dilakukan di sekolah, di kantor, di kampung, dan sebagainya. Forum umum ini dapat juga berbentuk pawai, unjuk rasa, dan rapat umum di lapangan terbuka.
Saluran komunikasi moderen itu antara lain:Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet. Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum : Demonstrasi pawai,rapat umum,mimbar bebas
Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan masa.
Rapat Umum adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota dari kelompok tertentu yang akan mengadakan rapat.
Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian orasi secara bebas pada panggung/ tempat yang tidak diberikan batasan jenis & tujuan orasinya
Pawai adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh orang banyak dengan cara melakukan arak arakan dijalan umum .
Mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara :
a. Lisan seperti melalui pidato,ceramah,dialog,berdiskusi,rapat umu
b. Tulisan ,seperti melalui : poster,spanduk,artikel,surat
c. Cara lain, seperti : pameran foto, pemutaran film, demonstrasi, pemogokan.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan kapanpun kecuali pada hari besar nasional. Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional menurut UU No. 9 tahun 1998 adalah: 1. Tahun Baru; 2. Hari Raya Nyepi; 3. Hari Wafat Isa Almasih; 4. Isra Mi’raj; 5. Kenaikan Isa Almasih; 6. Hari Raya Waisak; 7. Hari Raya Idul Fitri; 8. Hari Raya Idul Adha; 9. Hari Maulid Nabi; 10. 1 Muharam; 11. Hari Natal; 12. 17 Agustus.

Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

1. Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian ,pemberitahuan dIlakukan oleh pemimpin atau penanggung jawab kelompok, pemberitahuan disampaikan minimal 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai
2. Surat pemberitahuan hendaknya disampaikan memuat hal hal berikut :Maksud dan tujuan tempat waktu,berangkat,lokasi ,pendapat dan rute ,waktu lamanya ,bentuk ,penanggung jawab
3. Nama dan alamat organisasi ;Alat peraga ;Jumlah anggota
Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaanPelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila- tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlakuPenggunaan kemerdekaan berpendapat secara bebas tanpa batas dapat berakibat ;Ketertiban umum terganggu ;. Timbul fitnah yang keji ; Timbul sikap saling curiga ; Rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ; Melanggar hak dan kebebasan orang lain; Masyarakat tidak tentram ; Muncul sikap anarkhis
Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat ¬tempat umum, kecuali :
Di lingkungan Istana Kepresidenan ; Tempat-tempat ibadah ; Instalasi militer ; Rumah sakit Pelabuhan udara atau laut ; Stasiun kereta api ; Terminal angkutan darat ; Objek-objek vital nasional ; Pada hari-hari besar nasional

Dampak Positif Bagi Masyarakat & Negara .

Dengan dibukanya ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum maka secara politik dan social ada beberapa dampak yang akan dirasakan bagi rakyat dan Negara
Dampak positif bagi rakyat :
1.Kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari
2.Membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif atau cepat tangkap.
3.Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara
4.Meningkatkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain
Dampak Negatif Tidak Adanya Kebebasan Berpendapat akibat bagi pemerintah
a. terbentuknya tirani penguasa
b..Berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah
c..Hilangnya dukungan rakyat terhadap pemerintah
d..Terjadinya perlawanan dari rakyat

Dampak negatif tidak adanya kebebasan berpendapat bagi negara akan mengancam stabilitas nasional .
Dengan melihat adanya dampak postitif dan negative dari penyampaian pendapat dimuka umum maka sebagai rakyat harus tetap berani menyampaikan pendapat dimuka umum yang jelas dilindungi oleh konsitusi dan demi tetap tegaknya Negara demokrasi dia Indonesia.Semoga dengan suara dari rakyat yang berani menyampaikan pendapat dimuka umum hak hak konstitusi rakyat seperti pendidikan,kesehatan ,perumahan ,transportasi public yang baik dan murah bisa didapat dan secara berlahan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat bisa terwujud. Wallahualam (r/f)

Jakarta, FSPMI – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berpendapat jaminan pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak menghapus hak pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Antara pesangon dan jaminan pensiun berbeda sistem, mekanisme dan prinsipnya. Pesangon menggunakan mekanisme uang diterima bersifat “lumpsump”. Sedangkan jaminan pensiun, berupa manfaat pasti atau berkala setiap bulan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (3/6).

Aksi Buruh KSPI menuntut pelaksanaan Jaminan Pensiun ( foto: Adhie Bahtiar)

Iqbal mengatakan jaminan pensiun yang akan menjadi salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga tidak menghapuskan program dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) perbankan yang diikutkan oleh pengusaha kepada pekerja Menurut Iqbal, program tersebut tetap dilaksanakan dengan ketentuan manfaat program yang diterima pekerja jauh lebih besar dan dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.

Terkait program jaminan pensiun, Iqbal menilai rumusan manfaat pensiun yang diajukan pemerintah yaitu 1% (masa iuran : 12 bulan) rata-rata upah tertimbang sebagai hal yang tidak logis.

“Bila masa iuran 15 tahun dengan gaji rata-rata Rp3 juta, peserta hanya menerima manfaat Rp450.000 per bulan. Bila 30 tahun masa kerja dengan gaji rata rata hanya Rp3 juta, maka manfaat yang diterima hanya Rp900.000 per bulan,” tuturnya.

Iqbal mengatakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.

“Pegawai negeri sipil saja mendapatkan manfaat pensiun bulanan 75 persen,” ujarnya.

Karena itu, untuk mewujudkan tuntutan manfaat bulanan jaminan pensiun minimal 60 persen dari gaji, KSPI akan melakukan aksi selama seminggu berturut turut di Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, DPR dan BPJS Ketenagakerjaan mulai Rabu.(http://harianterbit.com/hanterhumaniora)