Menolak Terlibat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini yang Akan Dilakukan KSPI

Jakarta,FSPMI- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dia menyampaikan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang.

“Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya,” tegas Said Iqbal.

Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Said Iqbal, ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

Menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran, Said Iqbal mengatakan bahwa buruh merasa dikhianati.

“Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir” ujarnya. Ditambakan, tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.

Ada 4 (empat) langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional. Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

KSPI Persiapkan Aksi Besar-Sesaran Tolak Omnibus Law

Jakarta,FSPMI- Setelah menyatakan keluar dari tim teknis omnibus law RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, saat ini KSPI sedang mengkonsolidasikan kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia yang rencananya akan digelar serentak pada awal bulan Agustus 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Di mana untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR. Sedangkan daerah, dipusatkan di masing-masing Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi.

Sebelumnya, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis omnibus law klaster ketetanagkerjaan. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara. Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh.

Setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim bentukan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo/Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis. Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam. Dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja.

Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua menolak PHK akibat dampak covid 19.

“Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia,” katanya.

“Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi,” lanjutnya

KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, kemudian fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi akan terjadi. Dalam hal ini Said Iqbal menegaskan, bahwa omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Karena itu pembahasan omnibus law harus segera dihentikan.

“KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran Covid-19 dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Said Iqbal.

Oleh karena itu, selain meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) pengendalian terhadap stabilnya mata uang rupiah terhadap dollar, (2) menjamin ketersediaan raw material impor dengan menerapkan kebijakan yang efisien, (3) menghindari PHK massal dengan melibatkan sosial dialog bersama serikat buruh, dan (4) menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh dirumahkan.

Merugikan Generasi Penerus Bangsa, FSPMI Bandung Raya Menolak Keras RUU Omnibus Law

Bandung,FSPMI- Geliat penolakan terhadap RUU Omnibus Law, terus di teriakan oleh para Pekerja/Buruh, Mahasiswa, bahkan oleh kalangan masyarakat umum.Sesuai draff RUU yang mereka dapatkan dari berbagai sumber, terutama pada klaster Ketenagakerjaan, mereka semua menilai rencana perubahan undang – undang tersebut, akan merugikan tidak hanya untuk mereka semua, melainkan akan sangat berdampak kepada generasi mereka kelak.

Seperti yang di teriakan oleh para pekerja/buruh FSPMI Bandung Raya, dalam agenda rapat koordinasi KC,PC,PUK dan Pilar, bertempat di kantror sekretariatnya Jl.Bapak Ampi RT.01/RW.03 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Kamis (27/02/2020).

Jujun Juansah selaku ketua KC FSPMI Bandung Raya, dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal terkait hasil Work Show dengan para petinggi FSPMI dari berbagai daerah se Indonesia, di Training Center Cisarua Bogor, beberapa waktu yang lalu.

FSPMI Bandung Raya Menolak Keras RUU Omnibus Law

Jujun menegaskan, bahwa hasil daripada Work Show tersebut, salah satunya adalah keseriusan kita FSPMI dalam rangka menolak adanya RUU Omnibus Law, sekaligus merancang beberapa konsep dan strategi untuk melakukan berbagai kegiatan penolakan RUU Omnibus Law, terutama pada klaster Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja, lebih lanjut Jujun mengintruksikan kepada seluruh PUK FSPMI yang ada di Bandung Raya, agar segera melaksanakan konsolidasi dengan seluruh anggota di tiap – tiap perusahaannya masing – masing.

Pada agenda konsolidasi di tiap – tiap PUK tersebut, KC FSPMI Bandung Raya pun, rencananya akan hadir untuk mensosialisasikan terkait bahayanya Omnibus Law Cipta Kerja, dengan berkeliling ke seluruh perusahaan sesuai jadwal yang telah di sepakati oleh semua PUK.

Selain itu FSPMI Bandung Raya juga, akan melaksanakan sosialisasi dan pengumpulan tandatangan berupa petisi, langsung kepada masyarakat umum di jalan – jalan, bahkan akan melaksanakan konsolidasi atau rapat akbar dalam waktu dekat, serta akan memasang spanduk penolakan Omnibus Law secara serentak yang akan di pasang di depan pabrik – pabrik dan tempat – tempat strategis di pinggir jalan raya.

Di penghujung acara peserta rapat bersama sama antusias mengikuti rekaman video dengan durasi pendek, terkait penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang di rekam langsung oleh tim Media Perdjoeangan FSPMI Bandung Raya.

(Kadry Supriatna)

Tolak Omnibus Law, PUK Epson Batam Gelar Sosialisasi

Batam, KSPI – Omnibus Law RUU Cipta Kerja perlu dilawan, perlu ditolak. Tapi apakah kita sudah siap untuk menjawab tantangan dari khalayak awam tersebut ? disini PUK SPEE FSPMI PT Epson Batam ikut serta dalam memberikan pengertian akan bahayanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja kepada anggotanya.

Sosialisasi yang digelar ini bertujuan agar seluruh anggota dapat memahami substansi isi dari RUU tersebut.

“Hari ini, kami PUK Epson Batam menggelar sosialisasi terkait dampak buruk RUU Cipta Kerja bagi buruh/pekerja,” kata Heri Aprianto, sekretaris PUK PT Epson Batam.

Sosialisasi ini dihadiri sekitar 500 anggota PUK yang sebagian besar adalah buruh perempuan. 27 Februari 2020 menjadi awal bagi pengurus PUK PT Epson Batam untuk terus menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law dan akan dilanjutkan dengan agenda yang lain.

PUK SPEE FSPMI PT Epson Batam ikut serta dalam memberikan pengertian akan bahayanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja kepada anggotanya.

Dalam waktu dekat pengurus PUK Epson Batam berencana mengadakan diskusi publik terhadap Omnibus Law di Sekretariat PUK di Ruko Pendawa.

Ada 9 alasan mengapa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dijelaskan satu persatu oleh Alfitoni, 9 alasan tersebut yaitu ;
1. Hilangnya upah minimum (UMK/UMSK)
2. Hilangnya pesangon
3. Outsourcing bebas diterapkan di core bisnis
4. Kerja kontrak tanpa batasan waktu
5. Waktu kerja yang eksploitatif
6. TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia
7. Mudah di PHK
8. Jaminan sosial terancam hilang
9. Sanksi pidana bagi pengusaha hilang

Tolak Omnibuslaw, Buruh dan Mahasiswa Jatim Siapkan Mimbar Rakyat

Surabaya,FSPMI- Buruh dan Mahasiswa Jawa Timur pada hari ini (26/02/2020) melakukan pertemuan di Kantor LBH Surabaya di inisiasi oleh JARKOM (Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan) guna menyikapi rencana Pemerintah yang ingin menerbitkan UU Cipta Kerja Omnibuslaw.

Pertemuan ini juga dilandasi kesadaran bahwa harus ada perlawanan yang masif atas rencana Pemerintah ini.

Dihadiri berbagai elemen diantaranya KEP KSPI,LEM SPSI,FSBI,FSPMI,KASBI,WALHI JATIM,JARKOM SP PERBANKAN,BEM SI JATIM,KSN,KP SPBI,FSPBI,KONTRAS SURABAYA,LBH SURABAYA,KPBI,BEM FISIP UNAIR,GMNI FISIP UNAIR,IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH,KADER HIJAU MUHAMMADIYAH,FRONT NAHDLIYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM,PERSATUAN PEKERJA KORBAN FREEPORT INDONESIA,WADAH ASA SOLIDARITAS,KSBSI,FSB KAMIPARHO,KONSORSIUM PEMBAHARUAN AGRARIA,

Dalam pertemuan ini seluruh elemen sudah tidak lagi membahas tentang dampak munculnya aturan ini namun lebih fokus pada menyatukan visi misi untuk melakukan Penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibuslaw dengan langkah langkah aksi nyata .

Seluruh elemen meyakini bahwa Perlawanan ini harus dilakukan dalam gerakan bersama dengan mengesampingkan ego masing masing yang dianggap menjadi permasalahan tidak adanya persatuan rakyat selama ini.

Nama GETOL JATIM pun di sepakati sebagai nama Aliansi ini yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Tolak Omnibuslaw dengan Kantor Sekretariat di LBH Surabaya di Jalan Kidal 6 Surabaya.

Gebrakan aksi yang akan dilakukan aliansi dalam waktu dekat adalah setiap PUK akan melakukan Somasi kepada Presiden ,melakukan kampanye sosial dengan menyebarkan selebaran dampak buruk Uu Cipta Kerja Omnibuslaw di kawasan kawasan Industri serta menggaungkan tagar #tolakomnibuslaw  dan  #getoljatim .

Kemudian pada tanggal 11 Maret nanti GETOL JATIM akan melakukan Mimbar Rakyat di Bundaran Waru yang merupakan lokasi strategis perbatasan Surabaya Sidoarjo,bukan di Kantor kantor Pemerintah ,hal ini dilakukan karena Kaum Buruh dan Mahasiswa sudah tidak percaya lagi  kepada Pemerintah.

Mimbar Rakyat ini akan diisi dengan Orasi orasi dan aksi teatrikal oleh seluruh elemen dan menolak adanya diskusi dengan Pemerintah karena tuntutan mereka hanya satu TOLAK dan BATALKAN Omnibuslaw.(Khoirul Anam).