KSPI AJUKAN GUGATAN SURAT EDARAN MENAKER TERKAIT THR

Jakarta,KSPI- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan mengajukan gugatan terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020.

“Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%,” kata Said Iqbal.

Adapun di dalam gugatan tersebut, di antaranya KSPI meminta hal-hal berikut:

Pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.

Ketiga, menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda.

Keempat, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja.

Ketiga, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7.

“Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang,” kata Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR dimanfaatkan oleh perusahaan untuk “akal-akalan” dengan cara mencicil atau menunda tanpa menjelaskan kepada pekerja. Bahkan tidak ada audit untuk menunjukkan rugi atau tidaknya.

Terkait dengan hal itu, KSPI akan mendidikan Posko PHK dan THR di 30 provinsi. Antara lain, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, NTB, Maluku, dan lain sebagainya.

“Bilamana dari laporan yang diterima Posko tadi ada banyak perusahaan yang melakukan PHK dan membayar THR sesuai dengan surat edaran, setelah lebaran KSPI akan melakukan gugatan perdata secara massal kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kami juga akan menuntut mereka membayar THR secara penuh dan plus denda 5%,” tegasnya.

Narahubung:

KAHAR S. CAHYONO
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI

WA: 0831-2217-8058
E-Mail: kahar.mis@gmail.com

Perjanjian Pemborongan di Mata Pekerja

foto 1Sekjen Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSPTSK) Indra Munawar menilai frasa “demi hukum” dalam Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan wujud keadilan dalam pembuatan perjanjian kerja. Sebab, frasa “demi hukum” sudah sangat jelas diberlakukan seketikaatau serta merta ketika syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak terpenuhi.

Misalnya, Pasal 59 ayat (7) yang menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (2), (4), (5), (6), demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). “Jadi tidak beralasan hal itu dimintakan putusan pengadilan terlebih dahulu,” kata Indra Munawar saat memberi keterangan selaku pihak terkait dalam pengujian UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/3).

Indra mengatakan dengan batalnya perjanjian kerja demi hukum, sesungguhnya tak ada perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. Karenanya, dengan tidak ada perjanjian kerja sesuai Penjelasan Pasal 60 UU Ketenagakerjaan, syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja.

“Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan,” ujar pria yang pernah terlibat dalam tim kecil dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama Apindopada akhir 2002 ini.

Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, ketentuan masa percobaan dianggap tidak ada.Dengan begitu, pekerja/buruh telah menjadi PKWTT terhitung sejak terjadinya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.

“Demikian pula, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan merupakan lingkaran perlindungan bagi pekerja ketika dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan (pemborongan) atau mempekerjakan buruh melalui perusahaan penyedia jasa pekerjaan (outsourcing)”.

Atas dasar itu, menurutnya ketentuan Pasal 59, Pasal 65 dan Pasal 66 telah memberi perlindungan secara adil kepada pekerja/buruh. Terlebih, dalam Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011tanggal 17 Januari 2012, MK telah memberi tafsir bersyarat terhadap frasa PKWT dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan.

“Frasa PKWT dalam kedua pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali ditambahkan persyaratan sebagai berikut: “……..dengan syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain….,” ujarnya mengutip putusan.

Dalam putusan itu, MK menentukan dua model bentuk perlindungan hak-hak pekerja untuk menghindari perusahaan mengeksploitasi pekerja. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk PKWT, tetapi berbentuk PKWTT. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Sebelumnya, pengurus Apindo mempersoalkan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Pemohon berdalil Pasal 59 ayat (1), (2) yang mengatur syarat PKWT tidak memberi penafsiran yang pasti. Terlebih, putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 telah menyatakan pelanggaran Pasal 59 bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi.

Menurutnya, penerapan Pasal 59 ayat (7) yang mengatur akibat batal demi hukum perubahan PKWT menjadi PKWTT jika tak penuhi syarat menjadi multitafsir baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja.Faktanya, implementasi Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaaan menjadi persoalan konstitusionalitas karena penegakannya tak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Pemohon menilai Pasal 65 ayat (8) UU Ketenagakerjaan tidak jelas saat diterapkan di lapangan karena penafsiran yang berbeda-beda. Misalnya tentang jenis pekerjaan apa yang dapat diserahkan pada perusahaan pemborongan dan lembaga mana yang berwenang menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat perusahaan penerima pekerjaan pemborongan.

Pasal 66 ayat (4) juga dinilai multitafsir terkait jenis-jenis pekerjaan yang dapat diserahkan melalui perusahaan pemborongan, lembaga mana yang berwenang menentukan terpenuhi atau tidaknya norma UU Ketenagakerjaan, dan mekanisme penegakkan norma hukum apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat jenis pekerjaan dan legalitas syarat badan hukum perusahaan penerima pekerjaan pemborongan. Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53219ae324b44/perjanjian-pemborongan-di-mata-pekerja

UU Ormas Mulai Memakan Korban

Surya Tjandra

Surya Tjandra

Masyarakat sipil mulai merasakan dampak negatif implementasi UU No. 17 Tahun 2013tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Di lapangan, aparat pemerintah justru menanggapi dan menjalankan aturan UU Ormas secara berlebihan. Yang paling merasakan dampaknya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Serikat Pekerja (SP).

Berdasarkan pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) selama enam bulan terakhir dampak negatif UU Ormas mulai kelihatan. Sejumlah LSM diancam yang kritis kepada pemerintah daerah setempat diancam dibubarkan, dan ada SP yang tak diperkenankan ikut dalam forum ketenagakerjaan.

Koordinator KKB, Fransisca Fitri, menjelaskan ada LSM dan SP yang diancam dibekukan, bahkan dituduh ilegal. Ancaman itu muncul di Lombok Utara, Bandung Barat, Lombok Tengah, dan Sumatera Utara. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara misalnya. Forum ini berbentuk yayasan sehingga tunduk pada UU Yayasan. Tetapi Fitra tak dilayani ketika minta informasi dengan dalih tak terdaftar di Kesbangpol Linmas.

Di Lombok Tengah lain lagi ceritanya. Kesbangpol setempat mengancam membubarkan Konsorsium Lombok Tengah karena tidak punya izin, papan nama, dan kantor. Konsorsium ini dituding ilegal. Padahal selama ini Konsorsium menjadi mitra pemda setempat. “Ketika UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas diterapkan, mereka dianggap ilegal,” jelas Fitri dalam jumpa pers yang digelar KKB di Jakarta, Kamis (13/3).

Lain pula yang dialami salah satu SP di Kabupaten Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam. SP yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak dapat menempati posisi sebagai anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah. Sebab, dianggap tidak mendapat persetujuan dari Kesbangpol Pemda setempat.

Fitri berpendapat peristiwa serupa bakal terus terjadi karena UU Ormas membuka peluang terjadinya hal tersebut. Pasalnya, ketentuan yang tercantum dalam UU Ormas sangat luas sehingga dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh aparat di lapangan. Misalnya, ketentuan pendaftaran kepada seluruh ormas ke Kesbangpol tidak disebut secara tegas dalam UU Ormas. Namun praktiknya di lapangan, Kesbangpol di daerah menganggap pendaftaran Ormas itu wajib. Sehingga Ormas yang tidak mendaftar ke Kesbangpol dituduh ilegal dan dapat dibubarkan.

Untuk membenahi masalah tersebut Fitri berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Ormas. KKB sudah mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU Ormas ke MK dan prosesnya masih berjalan. Sekalipun MK membatalkan UU Ormas itu bukan berarti ada kekosongan hukum. Sebab ada peraturan yang lebih tepat untuk mengatur Ormas yaitu UU Yayasan dan Perkumpulan. Untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, Fitri menyebut ketentuan yang ada dalam konstitusi sudah cukup menjamin keberadaan Ormas tersebut “Relasi negara dan organisasi masyarakat sipil harus dibangun. Masyarakat sipil jangan dilihat sebagai ancaman,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif TURC sekaligus salah satu ahli yang dihadirkan KKB dalam persidangan JR UU Ormas di MK, Surya Tjandra, mengatakan dampak yang ditimbulkan dari implementasi UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas sangat serius. Pasalnya, regulasi itu melemahkan masyarakat sipil yang sadar berserikat seperti pekerja, petani dan kaum miskin.

Padahal, Surya melihat kesadaran untuk berserikat itu membutuhkan waktu yang lama sejak bergulirnya reformasi. Sayangnya, pemerintah dan DPR menganggap kesadaran rakyat untuk berserikat itu sebagai ancaman. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang membatasi, salah satunya UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Khusus SP, Tjandra mengatakan UU Ormas tidak selaras dengan UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Sebab, hak pekerja untuk berserikat dilindungi UU Serikat Pekerja. Bahkan, ada ancaman pidana bagi pihak yang menghalang-halangi pekerja untuk membentuk SP. Adanya pengekangan terhadap SP itu mengingatkan Tjandra pada kebijakan masa pemerintahan Orde Baru. Dimana SP dikendalikan secara ketat oleh pemerintah.

Menurut Tjandra, proses pembentukan SP sebagamana UU SP sangat mudah dan tidak perlu melapor ke Kesbangpol. Mengacu UU SP, pembentukan SP hanya membutuhkan 10 orang pekerja di sebuah perusahaan dan memberitahukan AD/ART SP ke Sudinakertrans setempat. Setelah mendapat surat bukti pencatatan maka SP yang bersangkutan dinyatakan sah. “ Tapi dengan hadirnya UU Ormas, itu muncul lagi untuk mendaftar ke Kesbangpol. Itu pada masa Orde Baru memang begitu,” paparnya.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, menilai UU Ormas yang baru diterbitkan tak bedanya seperti UU Ormas sebelumnya yang diterbitkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebab kedua regulasi itu dinilai punya tujuan yang sama yaitu pengendalian oleh pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil. Bahkan yang menginisiasi terbitnya UU Ormas masih sama seperti dulu yaitu Kemendagri. Sejak regulasi itu berbentuk RUU, Poengky mengatakan Koalisi sudah menolak untuk diterbitkan. Sebab isinya dianggap tidak selaras dengan HAM. “Kami maunya UU Ormas lama dicabut dan tidak usah dibikin UU Ormas baru. Pemerintah hanya cukup bahas RUU Perkumpulan,” papar Poengky.

Mengingat UU Ormas telah diberlakukan, KKB mengajukan judicial review ke MK. Selain itu Poengky mengatakan koalisi bakal mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih anggota DPR yang mengesahkan UU Ormas.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5321da472379e/uu-ormas-mulai-memakan-korban

6 Tuntutan Komite Perempuan KSPI dalam Peringatan Hari Perempuan Sedunia

Buruh Perempuan FSPMI tegaskan akan berpartisipasi dalam aksi damai peringati Hari Perempuan Sedunia di Bundaran HI

Buruh Perempuan FSPMI tegaskan akan berpartisipasi dalam aksi damai peringati Hari Perempuan Sedunia di Bundaran HI | Foto: Kahar S. Cahyono

Tidak banyak yang tahu, jika setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Ya, Anda benar. 8 Maret jatuh pada hari ini, Sabtu. Tentu ini menjadi hari yang istimewa. Perempuan memperingatinya dengan menggelar unjuk rasa dan mengadakan seminar. Pendek kata, banyak cara untuk memperingatinya.

Yang menarik, peringatan itu dilakukan dengan menancapkan tonggak perlawanan. Ini bukan sekedar seremonial. Karena didalamnya juga diajukan berbagai tuntutan.

Di Jakarta, misalnya, Komite Perempuan Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia memperingatinya dengan menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia.  Ada 6 tuntutan: (1) Hapuskan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan dan Anak; (2) Hapuskan Diskriminasi Pembayaran Pajak PPH 21 bagi pekerja perempuan; (3) Sahkan RUU Perlindungan PRT dan Buruh Migran Menjadi UU dan Ratifikasi Konvensi ILO No 189 (Tentang kerja layak bagi PRT); (4) Mengutuk keras pelaku yang melakukan segala bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap pekerja rumah tangga; (5) Jalankan Jamkes untuk rakyat Indonesia; dan (6) Naikkan upah minimum tahun 2015 sebesar 30 persen.

Disela-sela Seminar Perempuan FSPMI yang diselenggarakan di Padepokan Pencak Silat TMII, hari Jum`at (07/03/2013) kemarin, pekerja perempuan yang tergabung didalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan komitmentnya untuk mengikuti aksi damai. Siap berada digaris depan.

Mengapa setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia? Tulisan yang pernah dimuat di Website LBH APIK ini bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu. Sengaja saya tulis kembali agar bisa dipelajari semakin luas lagi.

 

Selintas Sejarah Hari Perempuan Sedunia

Hari Perempuan Sedunia sesungguhnya merupakan kisah perempuan biasa menoreh catatan sejarah; sebuah perjuangan berabad-abad lamanya untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, seperti juga kaum laki-laki. Di masyarakat Yunani Kuno, Lysistrata menggalang gerakan perempuan mogok berhubungan seksual dengan pasangan (laki-laki) mereka untuk menuntuk dihentikannya peperangan; dalam Revolusi Prancis, perempuan Paris berunjuk rasa menuju Versailles sambil menyerukan “kemerdekaan, kesetaraan dan kebersamaan” menuntut hak perempuan untuk ikut dalam pemilu.

Ide untuk memperingati hari Perempuan Sedunia sebetulnya telah berkembang sejak seabad yang lalu ketika dunia industri ini sedang dalam masa pengembangan dan pergolakan, peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan pemunculan paham-paham radikal. Berikut ini adalah kronologi singkat dari beberapa kejadian penting yang mengiringi perjalanan Hari Perempuan Sedunia.
1909 :
Dalam rangkaian pendirian Partai Sosialis Amerika, Hari Perempuan Nasional pertama kali diperingati pada tanggak 28 Februari di Amerika Serikat.Hari hari tersebut kemudian terus diperingati perempuan pada setiap hari minggu terakhir bulan Februari sampai tahun 1913.

1910:
Pertemuan kelompok sosialis internasional di Copenhagen, Denmark, memutuskan untuk memilikii Hari Perempuan Internasional sebagai penghormatan atas hak-hak asasi perempuan dan mendorong diperolehnya hak suara bagi semua perempuan di dunia. Keputusan ini diterima secara bulat oleh semua peserta yang diikuti oleh lebih dari 100 perempuan dari 17 negara, termasuk tiga perempuan pertama yang dipilih sebagai anggota parlemen Finlandia. Pada saat itu, mereka belum memutuskan pada tanggal berapa peringatan hari tersebut akan diadakan.

1911:
Sebagai tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil setahun yang lalu, Hari Perempuan Seduani untuk pertamakalinya diperingati (pada tanggal 19 Maret) di Austria, Denmark, Jerman dan Swiss, dimana lebih dari sejuta perempuan dan laki-laki bersama-sama turun kejalan. Selain hak untuk ikut serta dalam pemilu dan posisi di dalam pemerintahan , mereka menuntut hak bekerja, kesempatan memperoleh pelatihan, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan.

Kurang dari seminggu sejak peringatan tersebut, pada tanggal 25 Maret terjadi insiden tragis di New York yang menewaskan lebih dari 140 buruh perempuan yang kebanyakan adalah imigran asal Italia dan Yahudi. Kejadian ini sangat mempengaruhi peraturan perburuhan di Amerika Serikat dan kondisi kerja yang menyebabkan insiden ini terjadi kemudian dikecam habis-habisan selama peringatan Hari Perempuan Internasional tahun berikutnya.

1913-1914
Sebagai bagian dari upaya perdamaian yang berkembang selama berlangsungnya Perang Dunia I, perempuan Rusia memperingati Hari Perempuan Internasional untuk pertama kalinya pada hari Minggu terakhir bulan Februari 1913. Di belahan Eropa lainnya, pada atau sekitar tanggal 8 Maret di tahun berikutnya, perempuan berunjuk rasa baik untuk memprotes perang maupun sebagai ungkapan solidaritas kepada saudara-saudara perempuan di manapun juga.

1917
Karena dua juta tentara Rusia terbunuh dalam perang, perempuan Rusia sekali lagi turun kejalan pada hari minggu terakhir di bulan Februari menyerukan “Roti dan Perdamaian”. Para pemimpin politik menentang unjuk rasa tersebut, tetapi para perempuan ini tetap bertahan. Dan sejarah mencatat bahwa empat hari kemudian, Czar (raja) turun tahta dan pemerintahan sementara mengakui hak perempuan untuk ikut serta dalam pemilu. Hari bersejarah itu jatuh pada tanggal 23 Februari di Kalender Julian yang digunakan di Rusia atau tanggal 8 Maret menurut kalender Gregorian (kalender Masehi yang juga kita gunakan). Dan sejak saat itulah Hari Perempuan Sedunia diperingati pada hari yang sama oleh perempuan di seluruh dunia..

Buruh KSPI Geruduk Kedubes Kamboja

Aksi KSPI di Kedubes Kamboja

Aksi KSPI di Kedubes Kamboja

Senin (10/1 ) ratusan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI ) melakukan aksi Solidaritas didepan Kedutaan Besar Kamboja karna telah  dilanggarnya hak dasar pekerja dan ditahannya 23 pekerja garment yang sedang berjuang menuntut  kenaikan Upah Minimum dari U$ 100 menjadi U$ 160 pada bulan desember 2013 .

Pada aksi damai  ada 4 pekerja terbunuh ,39 pekerja  luka luka dan 23 pekerja ditahan .Ini adalah tindakan tidak berutal dan tidak berprikemanusiaan dari pemerintah Kamboja yang mengerahkan polisi dan tentara saat terjadi pemogokan oleh para pekerja garment .Upah Minimum haruslah menjamin kebutuhan dasar dan menjamin rasa kemanusiaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan Kamboja pasal 104.

Sebagai anggota ILO Pemerintah Kamboja juga menghormati Konvensi ILO no 87 dan no 98 tentang Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama termasuk Hak Mogok yang tidak boleh dihadapi dengan tekanan/intimidasi apalagi tindakan repsesif aparat dan pembunuhan .

Hari ini juga  para pekerja diseluruh dunia dibawah organisasi  ITUC   dan Industri All Global Union melakukan aksi bersama dibeberapa kedutaan besar Kamboja  di  Australia Belgia,Brunei,China,Kuba,Prancis,Jerman,India,Russia,Inggris,Malaysia,Laos, Kuwait,Jepang,Amerika Serikat ,Myanmar,Phillipina ,Thailand,Vietnam dengan desakan yang sama :

“Hormati Hak Pekerja Kamboja ,Bebaskan 23 Pekerja yang ditahan “

Aksi Internasional ini merupakan bentuk Solidaritas dengan tuntutan :

  1. Bebaskan 23 Pekerja yang ditahan
  2. Lakukan investigasi atas kasus terbunuhnya 4 pekerja dan 39 Pekerja yang luka luka karna tindak kekerasan oleh Aparat Keamanan saat aksi upah bulan Desember 2013 .
  3. Hormati Hak Kebebasan Berserikat , Kamboja sudah meratifikasi Konvensi ILO no 87
  4. Proses penetapan upah minimum harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan Serikat Pekerja agar bisa Demokrastis.