Sepahaman Buruh Karawang Dengan Bupati, Upah Karawang Tetap Juara

Karawang – Aksi Unjuk Rasa Buruh Koalisi Buruh Pangkal Perdjoeangan (KBPP) Karawang di depan Gerbang Pemda Karawang berlangsung Hingga tengah malam. Buruh Karawang tetap bertahan di gerbang kantor bupati yang sempat meradang dan memanas. Rabu, (24/11/21).

Buruh Karawang seperti FSPMI, FSP KEP SPSI, FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP RTMM SPSI, FSPEK KASBI, K-SARBUMUSI yang menuntut kepada kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yaitu Bupati Kabupaten Karawang Teh Cellica Nurrachadiana sebagai berikut ;

Pertama, meminta kepada bupati untuk menetapkan Upah Kelompok Usaha (UKU) tahun 2021 sebelum tanggal 25 November 2021.

Kedua, naikkan UMK tahun 2022 sebesar minimal 15 %.

Ketiga, batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, tuntutan yang di sampaikan oleh KBPP akhirnya Bupati memutuskan untuk ada pertemuan berunding untuk UMK tahun 2022 dengan Ketua masing masing Federasi, Termasuk dari FSPMI Kabupaten Karawang Asmat Serum, S.H bersama Ketua PC SPA FSPMI Kabupaten Karawang.

Pertemuan tersebut di mulai Pkl 19.30 Wib sampai dengan selesai. Hasil pertemuan tersebut di sampaikan oleh Ketua PC FSP LEM SPSI H. Abas Purnama S. E yang di dampingi semua Ketua Federasi di atas Mobil Komando kurang Lebih Pkl 00. 20 Wib.

“Perundingan tadi lumayan cukup alot untuk mengeluarkan angka nominal untuk Rekomendasi UMK tahun 2022, Keinginan kita tetap tinggi sehingga ada selisih sangat jauh, Bupati belum bisa memenuhi keinginan Kita dan tidak bisa memutuskan angka yang tinggi. Kita sudah kelelahan dan waktu sudah malam maka kami putuskan dengan Bupati untuk melanjutkan besok siang Pkl 13.00 Wib di Pemda”, Terangnya Abas

Kurang lebih 2 jam lamanya Pertemuan antara Ketua Federasi yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perdjoeangan (KBPP) dengan Bupati Karawang yang akhirnya ada kesepakatan dan kesepahaman.

“Yang pertama untuk UMK tahun 2022 tetap ada kenaikan dan yang Kedua untuk UMK 2022 Karawang tetap Juara, tinggal menunggu besok siang memutuskan Angka nominalnya untuk di rekomendasikan ke Disnakerprov”, Tambahnya

Perundingan di lanjutkan besok siang Pkl 13.00 Wib di Pemda Karawang dengan Bupati yang akan siap hadir dalam penentuan Nominal UMK tahun 2022, Kita kawal bersama sama untuk Upah Karawang Tahun 2022 tetap juara. (Hsn)

Buruh KBPP Meradang dan Memanas di Depan Gerbang Pemda Karawang

Karawang – Ribuan Buruh dari beberapa federasi yang tergabung dari Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Karawang serempak melakukan aksi unjuk rasa dengan Tema Karawang Darurat Upah, Selasa (23/11/2021).

Hal ini dipicu pasca Pemerintah Pusat secara resmi mengumumkan kenaikan UMP tahun 2022 rata-rata nasional sebesar 1,09 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, angka tersebut diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang berasal dari PP turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja. Selasa, (23/11/21)

Setelah pengumuman UMP 2022, dari Pemerintah provinsi Jawa Barat secara resmi juga sudah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 naik 1,72 persen dari tahun ini atau menjadi Rp 1.841.487.

Dari pantauan awak Media Perdjoeangan ribuan buruh dari kawasan kawasan Yang ada di Kabupaten meradang dan memanas di depan Gerbang Pemda Kabupaten Karawang yang masih menunggu Hasil Keputusan Rapat KBPP dengan Bupati Karawang.

Menurut keterangan salah satu masa aksi mengungkap mereka akan menunggu sampai malam bila perlu menginap di Depan Pemda karena ini merupakan perjuangan upah Karawang yang sebagai Urat nadi kaum buruh.

“Kami semua buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perdjoeangan (KBPP) akan terus bertahan sampai ada Keputusan yang pasti bagi kami sebagai buruh Karawang, bila perlu kami akan menginap sampai pagi,” tutur salah satu buruh yang enggan disebut namanya itu.

Bahkan menurutnya, dengan aksi Karawang darurat upah ini pemerintah harus buka mata kalau Upah Karawang tahun 2021 ini harus ada keputusan malam ini.

Aksi hari ini pun yang masih bertahan di depan Pemda kota dan kabupaten seperti Cilegon sampai tuntutan buruh di penuhi.