Peraturan COB BPJS Kesehatan Harus Segera Diterbitkan

KAJS ( Komite Aksi Jaminan Sosial )

KAJS ( Komite Aksi Jaminan Sosial )

Salah satu hal yang diantisipasi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselengarakan lewat BPJS Kesehatan adalah mencegah turunnya manfaat yang diperoleh peserta yang selama ini mengikuti program Jaminan Kesehatan serupa. Seperti Jamkesmas, Askes, Jamkesda dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Menurut koordinator advokasi BPJS Watch sekaligus Presidium KAJS, Timboel Siregar, kekhawatiran penurunan manfaat itu juga terjadi di kalangan pekerja yang selama ini mendapat jaminan kesehatan yang dinilai lebih baik dari JKN. Seperti pekerja di BUMN, perusahaan sektor perbankan dan keuangan, pertambangan, perminyakan dan telekomunikasi.

Untuk mengatasi masalah itu, Timboel mengatakan bahwa UU BPJS mengamanatkan agar dibuat program bernama koordinasi manfaat atau Coordination Of Benefit (COB). Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian disempurnakan Perpres No.111 Tahun 2013. Regulasi itu mengatur lebih rinci tentang COB.

Lewat COB, peserta JKN bisa mendapat asuransi tambahan yang berfungsi menanggung biaya yang tidak dicakup JKN. Misalnya, paling mentok peserta JKN hanya bisa mendapat ruang perawatan kelas I. Tapi dengan asuransi tambahan peserta yang bersangkutan bisa dirawat di ruang VIP/VVIP. “Bagi pekerja sektor formal yang penting manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh tidak turun,” kata Timboel dalam diskusi yang digelar PT Willis dan Elkape di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurut Timboel, turunnya manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh pekerja bisa memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial di tempat kerja. Apalagi jaminan kesehatan berperan penting dalam menjaga produktifitas pekerja. Untuk itu dibutuhkan regulasi teknis tentang COB yang menghadirkan win-win bagi semua pihak. Baik itu pengusaha yang berharap agar penyelengaraan JKN tidak rumit dan pekerja yang ingin jaminan kesehatan yang dilaksanakan saat ini lebih baik ketimbang sebelumnya.

Oleh karenanya, Timboel mengusulkan regulasi COB yang nanti diterbitkan BPJS Kesehatan harus memperhatikan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) yang selama ini digunakan perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya tergolong lebih baik dari JKN. Sehingga bisa disesuaikan dengan regulasi COB yang akan diterbitkan. Dengan begitu diharapkan manfaat yang diterima para pekerja saat ini tidak berkurang.

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur mengatakan saat ini BPJS Kesehatan sudah melaksanakan COB dengan merangkul beberapa perusahaan asuransi swasta. Namun, secara umum, BPJS Kesehatan masih membahas rancangan perjanjian kerjasama COB antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta. Nantinya perjanjian kerjasama itu digunakan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan COB dengan seluruh asuransi swasta yang mau bersinergis dengan program JKN. “COB itu diperintahkan regulasi,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menyusun peraturan teknis COB menurut Fajri yaitu setiap perusahaan asuransi swasta punya beragam produk asuransi. Sehingga tergolong sulit untuk menerapkan satu konsep COB kepada seluruh perusahaan asuransi swasta. Ditargetkan bulan depan konsep kerjasama COB itu sudah diterbitkan.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53340a138e2be/peraturan-cob-bpjs-kesehatan-harus-segera-diterbitkan

Kemenkes Siapkan Revisi Tarif JKN

KAJS is Back. Suasana Rakor Gabungan KAJS pada tanggal 16 - 17 Juli 2013 di Cisarua, Bogor. Foto: Fb Maxie

KAJS is Back. Suasana Rakor Gabungan KAJS pada tanggal 16 – 17 Juli 2013 di Cisarua, Bogor. Foto: Fb Maxie

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, mengakui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum berjalan sempurna selama tiga bulan pelaksaannya. Karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dukungan regulasi. Salah satu yang kini dilakukan adalah menyusun revisi Permenkes No. 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan.

Permenkes yang mengatur mekanisme pembayaran tarif JKN kepada Puskesmas, klinik, dokter dan Rumah Sakit (RS) itu akan diperbaiki, terutama besaran tarif INA-CBGs. Sebab, selama ini besaran tarif INA-CBGs dinilai minim. “Tarif INA-CBGs akan diperbaiki. Permenkes No. 69 Tahun 2013 nanti direvisi,” katanya dalam seminar di gedung Kementeriaan Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) di Jakarta, Jumat (28/3).

Selain merevisi besaran tarif, Nafsiah mengatakan Kemenkes melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan dan organisasi profesi agar memahami bagaimana pola pembayaran INA-CBGs. Sistem INA-CBGs, kata dia, sebenarnya bukan hal baru bagi RS karena sudah digunakan sejak tahun 2010. Namun sebagian RS swasta kerap menggunakan pola pembiayaan yang berbeda dengan INA-CBGs yaitu Fee For Service (FFS).

Tapi sekalipun sudah menerapkan INA-CBGs Nafsiah menemukan ada RS yang belum sempurna menerapkannya. Misalnya, sistem INA-CBGs menuntut RS untuk melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. Namun, efektif dan efisien itu kerap diartikan dengan penurunan pelayanan sehingga tidak memberi kepuasan kepada pasien. Oleh karenanya sampai saat ini Kemenkes gencar melakukan sosialisasi tentang pola pembayaran INA-CBGs.

Walau begitu Nafsiah menjelaskan tidak sedikit RS yang berhasil menggunakan pola INA-CBGs dan surplus. Dari data Kemenkes ia mencatat dari 5 RS kelas A yang melapor, semuanya mengalami surplus. Kemudian dari 55 RS tipe B, 53 diantaranya surplus dan 2 RS minus. Lalu 159 RS tipe C mengalami surplus sedangkan 6 RS minus. Untuk 105 RS tipe D, 102 surplus dan sisanya minus. Hal itu juga dialami RS swasta, seperti An-Nisa di Tangerang yang surplus 19 persen untuk rawat inap dan 32 persen rawat jalan. Untuk RS yang mengalami minus, tim dari Kemenkes diterjunkan untuk melakukan pendampingan.

Pada kesempatan yang sama Sekjen KAJS sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan sistem INA-CBGs menjadi salah satu penghambat beroperasinya program JKN yang digelar BPJS Kesehatan. Sehingga, banyak RS yang belum mau melayani peserta BPJS Kesehatan. Ia mengusulkan agar pola pembiayaan FFS masih digunakan untuk RS tertentu yang selama ini melayani peserta sebelum dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Jika masih tetap menggunakan INA-CBGs, Iqbal menuntut agar Permenkes tentang Tarif JKN segera direvisi. “UU SJSN dan BPJS mengamanatkan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat dengan unlimited biaya dan seluruh jenis penyakit ditanggung,” tegasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengakui pembayaran klaim sangat penting karena mempengaruhi operasional fasilitas kesehatan seperti klinik dan RS. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk membayar klaim kepada fasilitas kesehatan tepat waktu. Apalagi regulasi mengamanatkan BPJS Kesehatan untuk membayar klaim paling lambat 15 hari sejak klaim RS diterima lengkap oleh BPJS Kesehatan. Selaras hal itu BPJS Kesehatan punya kebijakan untuk memberikan uang muka klaim sampai 50 persen kepada RS.

Fachmi mengaku bingung karena sampai sekarang ada 14 RS yang belum mengajukan klaim bulan Januari kepada BPJS Kesehatan. Jika klaim itu tak segera diajukan BPJS Kesehatan akan kesulitan untuk membayar klaim karena tidak tahu berapa besaran yang harus dibayar. Selain itu BPJS Kesehatan terancam mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UK4) jika klaim itu tidak segera dibayar. “Kami mendesak RS trersebut untuk segera mengajukan klaim,” ucapnya.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53340a138e2be/peraturan-cob-bpjs-kesehatan-harus-segera-diterbitkan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sesat Pikir Dalam Memutus Perkara

Siaran Pers

“Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sesat Pikir Dalam Memutus Perkara”

Komite Aksi Jaminan Sosial

Komite Aksi Jaminan Sosial

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat gegabah dan tidak mampu menangkap esensi dari Putusan PN Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKIJAKARTA yang isinya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.278/PDT/2010/PN.JKT.Pst Perihal Gugatan Warga Negara atas tidak dilaksanakannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden SBY, Wapres Boediono, Ketua DPR, dan Menteri terkait selaku TERGUGAT. (Total 11 Tergugat).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yg diketuai oleh Achmad Sobari, S.H.,M.H. mengabulkan argumentasi Para Tergugat yakni:

1. PN Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena pembentukan Undang-Undang merupakan kewenangan Legislatif (DPR) dan Pemerintah ;

2. UU BPJS telah disahkan oleh DPR RI (Tergugat II) pada tanggal 28 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Presiden RI (Tergugat I) pada tanggal 25 November 2011.

Terkait hal ini, Kuasa Hukum Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial selaku Penggugat pada PN Pusat menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan yang gegabah dan tidak mampu melihat esensi Putusan PN Pusat secara mendalam atas gugatan yg diajukan oleh 120 orang warga negara yang peduli akan terwujudnya Jaminan Sosial di Indonesia terdiri dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sikap gegabah dan tidak mampu melihat esensi dari Majelis Hakim tercermin dari pertimbangan hukum yang disampaikan. Pertama, bahwa Putusan PN Pusat bukan dalam rangka mengambil alih tugas dan wewenang dari DPR dan Pemerintah (TERGUGAT) dalam hal menyusun Peraturan Per-UUan sebagaimana diatur dalam Konstitusi melainkan memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya sebagai akibat kelalaian yang telah dilakukan TERGUGAT dengan tidak menjalankan perintah UU No. 40 Tahun 2004 bahwa paling telat sistem jaminan sosial seharusnya sudah berjalan 5 tahun sejak UU ini diundangkan artinya pada tahun 2009. Kedua, dengan telah disahkannya UU BPJS pada tanggal 28 Oktober 2011, justeru telah membuktikan bahwa TERGUGAT telah secara nyata lalai melaksanakan perintah UU No. 40 Tahun 2004. Pengesahan yg dilakukan oleh TERGUGAT merupakan wujud atas pelaksanaan dari Putusan PN Pusat. Oleh sebab itu tidak sepatutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan tersebut.

Ketiga, hingga saat masih terdapat kelalaian yg dilakukan oleh TERGUGAT terkait perkara ini, dalam hal belum sepenuhnya peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN telah dibuat dan disahkan oleh TERGUGAT. Hal ini telah terbukti dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keempat, Putusan PN Pusat yang bertindak dan melaksanakan kewenangan Yudikatifnya sudah suatu hal yang tepat, sebagai penegak hukum atas kelalaian atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Hanya melalui mekanisme peradilan lahh rakyat dapat menuntut keadilan sesuai hukum yang berlaku di Republik ini.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justeru telah mencederai hukum dan rasa keadilan daripada Rakyat Indonesia yang terus berusaha memperjuangkan haknya untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan UUD’45 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).

Putusan tersebut juga telah mengebiri perkembangan sistem hukum di Indonesia yang telah mengadopsi paham perlu adanya kontrol atas penyelenggara Negara melalui mekanisme peradilan dalam beberapa pilihan salah satunya adalah melalui Gugatan Warga Negara (GWN). Sudah ada beberapa GWN yang diajukan dan dikabulkan Legal Standing dari Para Penggugat oleh PN Pusat sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili, seperti GWN tentang Ujian Nasional, GWN tentang Nunukan, dan GWN tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Oleh sebab itu, TPRJS dan KAJS menyatakan sikap:

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengalami sesat pikir dalam memutus perkara sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan hukumnya;

2. Akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

3. Menuntut Pemerintah untuk melaksanakan putusan PN Pusat dan melaksanakan perintah UU BPJS dengan segera menyusun dan mensahkan peraturan pelaksana yg telah diperintahkan;

4. Menuntut DPR melaksanakan tugas dan wewenang Pengawasan yang dimiliki terkait implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dimulai dari Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Jakarta, 2 Oktober 2013

Surya Tjandra, S.H., LL.M

Koord. Tim Pembela Rakyat u/ Jaminan Sosial (TPRJS)

Contact Person (CP):

1. Andriko Otang

2. Moh. Fandrian

Kampanye Aksi KAJS-FSPMI

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) menginstruksi kepada jajaran pengurus organisasi untuk mengkampanyekan Aksi KAJS-FSPMI dengan membuat spanduk yang dipasang pada bus mudik bareng karyawan, dengan ukuran 120 cm x 600 cm.

Instruksi ini disampaikan oleh DPP FSPMI dalam surat bernomor: 01289/Org/DPP FSPMI/VII/2013 dan ditujukan kepada PC SPA FSPMI, PUK SPA FSPMI, dan Anggota Garda Metal Daerah se-DKI Jakarta, Jabar, Jatim, dan Banten.

Adapun tulisan yang tertera dalam spanduk tersebut adalah sebagai berikut:

Untitled-1

Selain dipasang di bus-bus yang mengangkut karyawan untuk mudik di kampung halaman, DPP FSPMI juga menginstruksikan Konsulat Cabang dan Pimpinan Cabang untuk memasang spanduk kampanye aksi KAJS-FSPMI di jalur mudik lebaran.

Untuk spanduk yang dipasang di jalur mudik, adalah sebagai berikut:

Spanduk kajs

Ditegaskan juga dalam surat instruksi organisasi tersebut, agar seluruh pengurus FSPMI segera melakukan rapat koordinasi, agar kampanye ini bisa berjalan dengan baik.  Mengingat pentingnya isu jaminan kesehatan dan upah layak – tidak hanya untuk buruh tetapi juga untuk seluruh rakyat – sudah selayaknya kampanye aksi KAJS-FSPMI kita dukung bersama.

Dari pabrik ke publik. FSPMI Go Politik! (*)

 

Sejarah FSPMI

Sejarah FSPMI
FSPMI yang merupakan  singkatan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia adalah Organisasi Serikat pekerja / buruh yang saat ini paling militan, konsisten & amanah dalam memperjuangkan kesejahteraan Buruh / Pekerja.
Terdiri dari beberapa SPA (serikat pekerja anggota).
1. Serikat Pekerja Logam,  ( SP- Logam / SPL )
– Main produksi besi/baja
Ketua Umum Serikat Pekerja Logam : Bpk. H. yadun M
Sekretaris Umum : Bpk. Sabilar Rosyad
2. Serikat Pekerja Elektronik Elektrik ( SP EE )
– Main Product : Komponen eletronik
Ketua Umum Serikat Pekerja / SP EE : Bpk. Suhadmadi. SH ex.PT. Pedida
Sekretaris Umum :  Bpk. Yudi Winarno
3. Serikat Pekerja Automotif Mesin & Kompenen. ( SP AMK )
Ketua Umum Serikat Pekerja  SP AMK : Bpk. Rustan. ( PT. HPPM )
Sekretaris Umum :  Bpk. Muhidin  ( Puk. Mushasi)
4. Serikat Pekerja Pelabuhan Jasa Maritim  ( SP PJM  )
 Ketua Umum Serikat Pekerja PJM :  Bpk. Makmur K
Sekretaris Umum : Bpk. Muhclis  ( PUK Suzuki).
5. Serikat Pekerja Aneka Industri ( SP AI )
 Ketua Umum Serikat Pekerja Aneka Industri ( SP- AI ) : Bpk. Obon Tabroni
Sekretaris Umum :  Bpk. jamaludin