Jamkeswatch Surabaya Adakan Penggalangan Dana Bagi Korban Erupsi Gunung Semeru Lumajang

Surabaya, FSPMI – Puluhan Relawan yang tergabung dalam Jamkeswatch Surabaya, Selasa sore kemarin mengadakan kegiatan solidaritas penggalangan dana yang dilaksanakan di daerah Raya Tandes Surabaya. (07/12/2021.red)

Jamkeswatch merupakan pilar organisasi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang dikenal sebagai lembaga pengawas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan terutama pada pelayanan BPJS kesehatan. Adapun kegiatan solidaritas penggalangan dana tersebut, diperuntukkan bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang Jawa Timur yang terjadi pada hari Sabtu, (04/12/2021).

Sebagai Penanggung Jawab kegiatan, Jamkeswatch Surabaya menunjuk 6 orang yang sekaligus sebagai Koordinator di lapangan, yaitu ;
1. Kukuh Santoso
2. Vincen Anjar Lasmana
3. Dias alias Yadek
4. Didik Samiaji
5. Mugiono
6. Hadi

“Acara di mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dan hasil yang terkumpul dari penggalangan dana hari ini sebesar Rp 1.526.700”, Kata Hadi, salah satu Penanggung Jawab Jamkeswatch.
“Insya Allah pada hari Kamis (09/12/2021.red), kita akan melakukan penggalangan dana lagi di jalan. Dan apabila dana yang terkumpul sudah di rasa cukup maka kegiatan kita akhiri”, Imbuhnya.

Untuk hasil dari penggalangan dana tersebut, nantinya oleh perwakilan dari Jamkeswatch Surabaya akan diberikan secara langsung kepada korban bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang.

Peran serta para relawan Jamkeswatch Surabaya dalam kegiatan sosial pada masyarakat perlu diapresiasikan bersama.
Bahwa ketika masyarakat di daerah lain tidak bisa memberikan bantuan lebih karena keterbatasan waktu, jarak dan lain sebagainya, maka dengan berpartisipasi dalam penggalangan dana inilah sebagai wujud kepedulian kepada sesama.

Semangat bagi para relawan Jamkeswatch Surabaya, teruslah memberikan yang terbaik bagi masyarakat luas. Semoga bantuan solidaritas dana yang terkumpul bisa bermanfaat bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang

(Muis – Surabaya)

Perkuat Gerakan, DPD JamkesWatch Pasuruan Raya Lakukan Konsolidasi Bersama para Relawan

Pasuruan, KPonline – Menurut Wikipedia konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat.

Seperti yang dilakukan oleh DPD JamkesWatch Pasuruan Raya, dalam rangka memperkuat organisasinya dan menambah ghiroh para relawan untuk kembali membangkitkan jiwa sosial mereka.

Turut hadir juga Ketua KC FSPMI Pasuruan Raya, PC AMK, PC AI, PC EE, Sekertaris dan Bendahara Garda Metal, serta Tim Media Perdjoeangan.

Bertempat di Rumah Makan KURNIA Jl. Jend. A. Yani No.49-51, Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Ahad (29/11/2020) pagi.

Acara di mulai pukul 10.00 WIB dengan membaca suratul Fatihah sebagai pembukaan oleh semua peserta yang hadir, kemudian peserta disuruh berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars FSPMI yang dilakukan secara hikmat dan penuh semangat.

Sambutan pertama dari ketua Pelaksana, Didik Sufajar mengatakan JamkesWatch lahir karena pergerakan, kita sebagai relawan harus disertai dengan keikhlasan, karena pergerakan kita tanpa batas.

“Kita tahu aturan dan regulasi dari pusat dan daerah sering bertabrakan, sehingga kita sering berdebat terkait masalah ini.
Sebagai relawan seharusnya kita lebih bersinergi lagi antara pengurus dan anggota, sehingga lebih memudahkan dalam menghadapi semua masalah.”

Kesehatan itu sangat mahal, jadi tuntutan kita sebagai relawan minimal bisa membantu buat keluarga, para tetangga, anggota, hingga masyarakat luas.

“Semoga dengan diadakannya acara konsolidasi ini bisa menambah kebersamaan anggota JamkesWatch Pasuruan Raya untuk lebih bersemangat lagi sebagai relawan,” tutur pria dengan ciri khas jenggot panjangnya tersebut.(Dede Faisal RA)

Jalin Komunikasi dan Jaga Silaturahmi Jamkeswatch Bogor Kunjungi BPJS Kesehatan Bogor

Bogor, KPonline, – Silaturahim menjadi salah satu cara Jamkeswatch Bogor untuk menjaga komunikasi agar tetap terjaga dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dan pada Rabu 19 Februari 2020, Jamkeswatch bogor kembali mengadakan kunjungan ke BPJS Kesehatan Bogor, yang berlokasi di Cibinong. Dalam kesempatan ini, relawan Jamkeswatch Bogor diterima langsung oleh Kepala Cabang yang baru yaitu Erry Endri dan beberapa orang staff lainnya. Trihadi selaku perwakilan dari relawan setelah memperkenalkan anggota yang hadir melanjutkan dengan penyampaian beberapa point yang dibahas dalam pertemuan kali ini.

Adapun point yang dibahas dalam pertemuan kali ini antara lain :

1. Ruang rawat inap selalu penuh

2. Sosialisasi tentang manfast Aplikasi Mobile JKN.

3. Progress penyakit pasien yang di jamin program pemerintah.

4. Iuran biaya obat.

5. Dashboard rumah sakit.

6. Efek kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun selalu melakukan perbaikan baik dalam hal sistem maupun kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Sebagai contoh, setelah kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri, pembayaran klaim ke rumah sakit bisa dilakukan lebih cepat dari sebelumnya.

Dalam kesempatan ini Aden Artajaya selaku Ketua DPD Jamkeswatch Bogor menyampaikan terima kasih kepada aplikasi JKN Mobile tentang penyediaan ketersediaan tempat tidur. “Akan tetapi masih ada rumah sakit yang belum meng-update terkait ketersediaan tempat tidur (rawat inap). Hal ini juga akan menyulitkan saat saat proses rujukan. Jamkeswatch Bogor berharap BPJS Kesehatan bisa mengkoordinasikan kembali dengan fasilitas kesehatan terkait update ketersediaan tempat tidur (rawat inap)” ujar Aden.

Terakhir aden menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dalam hal ini sudah menerima kunjungan silaturahmi Jamkeswatch Bogor demi terjalinnya komnikasi yang baik. Jamkeswatch Bogor akan selalu berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan, jika ada pelayanan kesehatan yang tidak sesuai, di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Tentunya hal tersebut juga harus didukung dengan informasi dan data-data yang lengkao. (Surya Sananta)

Jamkeswatch Gelar Silaturahmi Relawan Kesehatan se- Jawa Barat

Bekasi,KPonLine – Relawan Jaminan Kesehatan Watch ( Jamkeswatch) menggelar d acara silahturahmi relawan Se-Jawa Barat digedung BLK Jatiwangi,Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi.

Pada kesempatan ini relawan kesehatan Jamkeswatch memaparkan semua keluhan dan permasalahan yang sering terjadi diLapangan.

Rekomendasi pertemuan Relawan BPJSK tanggal 14 Januari 2018. Memperhatikan pelaksanaan Program BPJSK sampai dengan akhir tahun 2017. masih sangat banyak ditemukan hal hal yang perlu segera diperbaiki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya :
1.Tidak sebandingnya antara peserta BPJSK dengan FKTP dan Rumah Sakit rujukan,akibatnya banyak pasien yg ditolak oleh Rumah Sakit dengan alasan tempat tidur rawat inap penuh.

2.Terbatasnya fasisilitas ruang ICU , NICU , PICU , VENTILATOR dan fasilitas lainnya .

3.Antrian tindakan Operasi yg harus antri berbulan bulan,dan masih banyak Rumah Sakit yg belum bekerja sama dengan BPJSK.

“saya berharap dengan sangat kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Agar Mewajibkan kepada Rumah Sakit swasta untuk bekerja sama dengan BPJSK,membangun atau melengkapi fasilitas di Puskesmas Puskesmas,menambah/ memperbanyak fasilitas ruang ICU , NICU , PICU , VENTILATOR , RUANG ISOLASI dan lainnya ,dan memperbanyak dokter spesialis di setiap rumah sakit,juga saya meminta kepada instansi-instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap RS RS dan FKTP agar melayani pasien dengan baik sesusi haknya ” ungkap BAWIT UMAR salah seorang relawan yang hadir dengan tegas

Dengan dijalankannya program JKN(BPJS) 1januari 2014 terkesan setengah hati karena masih banyak masyarakat/warga yang belum Mengetahui apa itu BPJS.

Belum lagi terkadang dengan adanya regulasi-regulasi baru yang diberlakukan sama pihak BPJS masyarakat semakin jauh ketinggalan informasinya dikarenakan kurang adanya sosialisasi regulasi itu sendiri,kedepan program JKN(BPJS)harus lebih profesional biar warga/masyarakat bisa menikmati layanan sesuai yang diharapakan(Jhole).SEHAT HAK RAKYAT

Banyak Masyarakat Meninggal Karena Ditolak Rumah Sakit , Jokowi Dituntut Perbaiki BPJS Kesehatan

Jakarta,FSPMI – Kasus masyarakat meninggal karena Ditolak berobat oleh Rumah Sakit menjadi keprihatinan luas di masyarakat.

Lambatnya permerintahan Joko widodo merespon hal ini juga sangat disayangkan. Presiden seolah olah tutup mata terhadap permasalahan nyawa warga negaranya.

Merespon kegagapan pemerintah, relawan pengawas jaminan kesehatan ( Jamkeswatch) melakukan aksi long march Surabaya – Jakarta untuk menyuarakan perbaikan pelayanan dan regulasi dari BPJS Kesehatan.

Dalam perjalannya melintasi puluhan kota dan ribuan kilometer, aksi ini mendapat respon dan dukungan luas masyarakat.

Kini aksi Longmarch Surabaya – Jakarta yang dikakukan relawan Jamkeswatch diperkirakan akan memasuki Kabupaten Bekasi pada hari Jumat, 13 Oktober 2017, sekitar jam 09.00 WIB. Longmarch sudah dimulai sejak tanggal 19 September 2017 dari tugu Pahlawan, Surabaya, dan akan berakhir di Istana Negara, Jakarta.

Dalam kaitan dengan itu, Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Bekasi menyiapkan penyambut kedatangan rombongan longmarch di perbatasan Bekasi – Karawang secara besar-besaran.

“Penyambutan akan kami lakukan pada hari Jumat (13/10/2017) jam 09.00-10.00 di Tanjung Pura. Perbatasan Kerawang -Bekasi, dengan melibatkan massa buruh dari Garda Metal, Jamkeswatch, dan berbagai PUK di kawasan industri seperti EJIP, Delta, Hyundai, dan lain sebagainya,” ujar Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Amir Mahfuzh.

Tidak hanya oleh FSPMI. Serikat buruh dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat juga akan bergabung dan ikut melakukan penyambutan. Ini menandakan, bahwa isu sehat hak rakyat yang diperjuangkan selama longmarch dari Surabaya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

Dari perbatasan, kata Amir, rombongan longmarch akan dibawa menuju ke Pemda Kabupaten Bekasi untuk melakukan udiensi dengan pejabat daerah Kabupaten Bekasi.

Longmarch Surabaya – Jakarta ini membawa 19 tuntutan perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kesembilan belas tuntutan tersebut terkait dengan:

1. Masih ada batasan quota kamar rawat inap pasien BPJS dan perbedaan antara kamar rawat inap dan pasien umum.

2. Masalah kepesertaan pendaftaran, masih banyak masyarakat yang bingung terkait peraturan baru seperti nomor rekening bank, aktifasi 14 hari, lama prosesnya (antrian), dan masih banyaknya calo.

3. Masih banyak dari rumah sakit yang memanfaatkan pasien BPJS Kesehatan untuk membayar biaya tambahan dengan alasan diluar BPJS Kesehatan, dsb.

4. Taris INA CBGs yang banyak dikeluhkan rumah sakit.

5. Perbanyak PIC/Petugas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit untuk bisa memberikan info kepada masyaralat yang bermasalah di Rumah Sakit.

6. Tidak adanya update pengeluaran biaya untuk pasien Rumah Sakit (terutama Rumah Sakit Swasta).

7. Masih banyak perusahaan yang belum mendaftkarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

8. Suplay obat yang masih kurang di Rumah Sakit, sehingga membebankan pasien untuk membeli obat di luar.

9. Pelayanan bayi yang baru lahir untuk PPU dan PBPU.

10. Pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri yang banyak kendala.

11. Pelayanan di luar yang masih susah ketika peserta BPJS Kesehatan keluar kota.

12. Sanksi tegas untuk Rumah Sakit yang nakal menolak pasien dengan berbagai alasan.

13. Sosialisasi di tingkat bawah (RT/RW) yang masih minim.

14. Rujukan antar Rumah Sakit yang masih susah.

15. Apakah MOU antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehata mengikat tentang tindakan medis terhadap pasien di Rumah Sakit. Karena banyak Rumah Sakit yang menolak tindakan medis dengan alasan hal itu tidak ditanggung BPJS Kesehatan (contoh rujukan partial).

16. Keterbatasan Faskes 1 (premier) dan quota yang menyebabkan peserta BPJS Kesehatan memilih Faskes pertama jauh dari tempat tinggal.

17. Data yang tidak valid di BPJS Kesehatan terkait peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

18. Terjadinya kartu double satu orang mempunyai dua kartu PBJS Kesehatan dan KIS.

19. Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK masih terdapat banyak kendala untuk tetap mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.