Upah 2022 Belum Diputuskan, Ribuan Buruh Jalan Kaki Dari Tol Purbaleunyi Menuju Gedung Sate Bandung

Bandung, KPonline – Setelah rekomendasi kenaikan upah untuk tahun 2022 sudah ditetapkan diberbagai daerah kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat. Namun, penetapan upah melalui rekomendasi tersebut hingga kini, Selasa, (30/11/2021) belum juga disahkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan surat keputusan (SK).

Oleh sebab itu, kembali ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate Bandung). Mereka meminta kepada Gubernur untuk segera menetapkan upah sesuai rekomendasi yang sudah dibuat atau diajukan dari setiap daerah kabupaten atau kota di Jawa Barat.

Dalam aksi ini, ribuan buruh berjalan kaki atau Longmarch dari Tol Purbaleunyi menuju Gedung Sate Bandung.

Seperti diketahui, bagi kaum buruh atau kelas pekerja, upah merupakan urat nadi. Karena upah merupakan sumber pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya sehari-hari.

Tuntut Upah Naik, Buruh Long March Dari Tol Purbaleunyi, Menuju Gedung Sate Bandung

Purwakarta, KPonline – Hidup layak dan sejahtera merupakan impian dari setiap insan atau manusia. Bagi kaum buruh atau kelas pekerja, hidup layak dan sejahtera dapat tercapai bila upah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Oleh sebab itu, demi upah layak dan kenaikan upah 2022 untuk segera ditetapkan, walaupun sesungguhnya kenaikan upah masih jauh dari harapan. Ribuan Kaum buruh atau kelas pekerja dari berbagai daerah seperti; Purwakarta, Bekasi dan daerah kabupaten lainnya yang berada di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa damai ke Kantor Gubernur Ridwan Kamil (Gedung Sate) yang berada di Bandung, Jawa Barat.

Namun, sebelum mereka menyambangi kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan Long march di tol Purbaleunyi menuju gerbang tol Luis Pasteur. Senin, (29/11/2021).

Hal tersebut, mereka lakukan sebagai bentuk keseriusan, dengan melakukan aksi pengawalan atas kenaikan upah 2022 yang sudah disepakati di daerah-daerah yang berada di Jawa Barat. Dimana, untuk selanjutnya, Gubernur Jawa Barat bisa mengeluarkan surat keputusan kenaikan upah diberbagai daerah di Jawa Barat, baik itu kabupaten atau kota sesuai dengan rekomendasi dari daerahnya masing-masing.

Koordinator Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Daerah Purwakarta mengatakan kepada Media Perdjoeangan, Gubernur harus segera menetapkan upah dengan tidak menggunakan PP 36.

Sampai berita ini diturunkan, baru di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menyatakan akan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Dikarenakan MK telah mengabulkan beberapa gugatan buruh terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Buruh Purwakarta ‘Ngaspal Lagi,’ Ini Yang Diinginkan

Purwakarta, KPonline – Ratusan buruh Purwakarta kembali turun ke jalan atau ngaspal lagi menuju kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta. Hal tersebut dilakukan karena mereka menginginkan kenaikan upah di Purwakarta sebesar 10%.

Selain itu, masa aksi yang merupakan perwakilan dari elemen Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), menolak rumusan atau rekomendasi upah jika menggunakan rumusan formula Peraturan Pemerintah. Nomor 36 Tahun 2021 (PP 36/2021).

Menurut keterangan yang dihimpun oleh Media Perdjoeangan. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan rapat perdana Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta.

Dalam rapat tersebut, seluruh perwakilan pekerja menyatakan menolak menggunakan rumusan PP 36/2021 dan tetap meminta kenaikan upah minimum di Purwakarta sebesar 10%.

Sementara itu, masih dalam rapat tersebut, wakil pemerintah, BPS, Akademisi, maupun Apindo terlihat jelas bersikukuh untuk menggunakan PP tersebut sebagai formulasi kenaikan upah di Purwakarta.

Sehingga, diperkirakan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) untuk tahun 2022 tidak ada penyesuaian atau naik karena sudah melebihi batas atas yaitu sebesar 3,7 juta, dimana UMK 2021 sudah diangka 4,1 juta.

Dalam aksinya kali ini saat ditemui oleh Bupati Purwakarta, buruh menyampaikan masukan real dan logis terkait tuntutan mereka. Sehingga, kedepannya bisa menjadi bahan pertimbangan bupati dalam merekomendasikan UMK 2022 untuk tidak menggunakan PP 36/2021 dan tetap meminta kenaikan UMK sebesar 10%.

Menurut Wahyu Hidayat selaku ketua koordinator aksi mengatakan bahwa faktanya PP 36 ini kontradiktif dan tumpang tindih dengan program pembangunan dan nilai kelayakan hidup maupun nilai keadilan.

Selain itu, Ia juga menjelaskan dalam aksi ini meminta kepada bupati untuk berani mengeluarkan diskresi sebagai pimpinan daerah yang secara langsung dipilih oleh rakyatnya dengan menaikkan upah di Purwakarta sebesar 10%.

“Standarisasi acuan kenaikan upah tak lagi sesuai dimasa kekinian. Ditambah dasar pengambilan data survey BPS dimasa Pandemi disaat masyarakat enggan keluar, hanya untuk berbelanja. Tentu saja akibat dari hal tersebut, bisa mengurangi tingkat pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi penduduk,” kata Wahyu.

Demikian halnya dengan tingkat inflasi yang justru mengkerdilkan nilai kebutuhan hidup layak. Lanjut Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi Media Perdjoeangan.

“Buruh dimiskinkan secara sistematis dan masif. Buruh dipaksa menjadi robot bernyawa dan tentunya itu sangat jahat, karena sesungguhnya sudah menjadi tugas pemerintahlah yang seharusnya hadir untuk menyejahterakan rakyat,” pungkasnya kembali.

Wahyu pun kembali menambahkan, dipastikan perlawanan kaum Buruh, khususnya buruh di Purwakarta akan terus berlanjut sekiranya pemerintah memang sudah tak lagi menghiraukan keadaan kaum buruh. Besok , Rabu, 24 November 2021 beribu Buruh Purwakarta akan turun membanjiri jalan utama kota Purwakarta sebagai aksi pra mogok daerah yang diperkirakan dilaksanakan akhir November serta mogok nasional sekitar 8-9 Desember 2021.

Masih ditempat yang sama, Supriadi Piyong sebagai ketua koordinator Garda Metal daerah Purwakarta berharap, mudah mudahan upah di Purwakarta untuk tahun 2022 ada kenaikan.

“ini baru pemanasan, dan kita sudah coba meloby. Kalau tuntutan tidak terpenuhi, dipastikan ribuan kaum buruh akan turun aksi kembali,” tegas Supriadi Piyong.

FSPMI Purwakarta Bagikan 1,4 Ton Beras Kepada Masyarakat Cigelam

Purwakarta, KPonline – FSPMI tidak pernah berhenti untuk saling berbagi di bulan suci. Setelah kemarin Garda Metal FSPMI Purwakarta melakukan bhakti sosial yang melibatkan 8 desa, kali ini giliran PUK SPAMK FSPMI PT SIWS yang melaksanakan Bhakti sosial di desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, kabupaten Purwakarta.

Dalam bhakti sosial ini, serikat pekerja mengadakan kegiatan pembagian beras kepada warga yang tidak mampu. Beras tersebut berasal dari anggota serikat pekerja di PT SIWS, yang totalnya terkumpul sebanyak 1.4 ton. Beras inilah yang kemudian dibagikan kepada warga Cigelam.

Pendistribusian beras pun dilakukan secara langsung ke rumah rumah warga. Ini adalah sebagai upaya untuk mendekatkan aktivitas serikat pekerja dengan masyarakat umum, khususnya di Purwakarta.

“Kami sadar dan peduli. Apalagi di bulan suci Ramadhan yang penuh rahmat dan barokah. Karena itu kami memilih untuk saling berbagi terhadap sesama,” kata salah satu anggota PUK.

Dia berharap, beras yang dibagikan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain menambah motivasi anggota FSPMI yang lain untuk terus berbagi kebaikan terhadap sesama manusia.

Penulis: Lestareno