Koordinator Aksi Buruh Banten, Omo : Gubernur Dipilih Rakyat dan Buruh, Tapi Kok Takutnya Sama Presiden

Tangerang, FSPMI – Dihari ketiga aksi unjuk rasa, ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten/Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bergerak menuju Ibukota Jakarta.

Merujuk surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI, Instruksi aksi unjuk rasa nasional serempak diberbagai kota. Untuk wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang dan Cilegon dikumpulkan dititik kumpul yaitu Patung Kuda Indosat, Jakarta.

Rencananya akan ada 30.000 massa aksi dari berbagai daerah tersebut yang berkumpul dan menuntut agar Berlakukan Keputusan MK yang menyatakan Omnibus Law-UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional, Cabut SK UMP/UMK Tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Gubernur yang menggunakan dasar perhitungan PP.36 Tahun 2022 Tentang Pengupahan dan Naikkan UMK 2022 sebesar 5-10%.

Koordinator Aksi FSPMI Tangerang, Omo mengatakan bahwa 14 hari sudah buruh melakukan aksi unjuk rasa di daerah namun sampai saat ini Gubernur Banten belum merevisi SK UMK Banten Tahun 2022.

“Kami minta, Pak Wahidin Halim segera merevisi SK UMK Banten 2022, sebelum SK dikeluarkan, semua unsur sudah sepakat dalam rapat depeprov, hanya 1 angka, yaitu 5,40%. Tapi, Pak Gubernur tidak ikut kesepakatan”. Kata Omo saat orasi diatas Mobil Komando menuju Jakarta. Rabu (08/12/2021)

Menurut Omo, Gubernur Banten dipilih oleh Rakyat dan harus bisa mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat bukan hanya mementingkan pengusaha.

“Dengan Congkak dan jari saktinya, mengkhianati buruh, SK UMP/UMK 2022 tetap menggunakan PP.36/2021, yang secara hukum UU Omnibus Law, Cipta Kerja dinyatakan Cacat Formil dan Inkonstitusional”. Ungkapnya

“Gubernur itu dulu, waktu pilkada minta dukungan buruh dan rakyat, eh, udah jadi kok takut sama presiden”. Tegas Omo

Sampai berita ini diturunkan, massa aksi mulai berdatangan dan berkumpul menunggu instruksi dan arahan selanjutnya dari Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Tanggapi Pernyataan Gubernur Banten, Buruh Banten : Gubernur Telah Provokasi Buruh

 

Tangerang, FSPMI – Beredar pernyataan dari berbagai sumber media elektronika terkait ucapan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mengatakan bahwa dia tidak akan merevisi besaran UMK 2022, meskipun buruh melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa.

“Gubernur tidak akan mengubah keputusan yang sudah ditetapkan walaupun terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari Pak Presiden”, Ujar Wahidin di Gedung Pendopo Lama, Kota Serang. Senin (06/12/2021)

“Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp. 2,5 juta, Rp. 4 juta juga masih banyak”, Lanjutnya

Dengan adanya pernyataan Gubernur Halim, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menjadi marah bahkan menilai sikap pernyataan Gubernur Banten itu seperti lupa akan janjinya kepada buruh.

“Aksi ini, akibat ulah pernyataan Gubernur, yang memprovokasi kami. Ia sudah lupa dengan buruh, dengan janjinya dulu”. Ungkap salah satu orator saat menyampaikan diatas mobil komando. Selasa (07/12/2021).

Sekitar ratusan massa buruh menyambangi perusahaan yang berada disekitaran Batu Ceper, Jurumudi dan Daan Mogot Kota Tangerang.

Buruh pun akan terus melakukan aksi mogok kerja sampai dengan 10 Desember 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Geram Dengan Gubernur Banten, Buruh Blokade Jalur Citra Raya

Tangerang, FSPMI – Ribuan buruh dari berbagai elemen buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar Unjuk Rasa dengan berkeliling kawasan Industri Tangerang. Senin (06/12/2021)

Titik kawasan industri yang sudah dipenuhi oleh ribuan buruh ini diantaranya Kawasan Industri Jatake, Cikupamas dan Balaraja.

Aksi ini merupakan luapan amarah dan bentuk penolakan terhadap SK Gubernur Banten No. 561/Kep.282.Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Provinsi Banten Tahun 2022.

Dalam orasinya, perwakilan buruh mengatakan bahwa buruh meminta agar Gubernur Banten merevisi SK UMK 2022 pada 30 November 2021 kemarin.

“Buruh disini hanya minta pak Wahidin, revisi itu SK UMK, Jangan mementingkan pengusaha” Kata salah satu orator dari Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang.

Setelah ribuan massa buruh bertumpah ruah di Lampu Merah Citra Raya, mereka melanjutkan aksinya menuju toll Bitung Tangerang.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Tolak SK UMK 2022, Buruh Banten Lumpuhkan Kawasan Industri Tangerang

Tangerang, FSPMI – Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282.Huk/2022 Tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 30 November 2021.

Ada 3 (tiga) Kabupaten yang tidak mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan dejgan nilai persentase kenaikan sebesar 1,17%.

Mendengar kabar tersebut, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) pun geram, beberapa kali menyampaikan aspirasi, Gubernur Banten Wahidin Halim enggan ditemui dan menetapkan UMK menggunakan regulasi PP.36 Tahun 2021.

Merasa tak dianggap, Pada hari ini, AB3 menggelar aksi mogok daerah dengan menyambangi beberapa titik Kawasan Industri yang ada di Tangerang.

Terpantau dari Informasi yang diterima, ada beberapa titik kawasan yang sejak tadi pagi massa aksi sudah berkumpul diantaranya PT. Chingluh Pasar Kemis, Kawasan Balaraja dan Kawasan Cikupa Mas.

Salah satu karyawan yang dimintai keterangan, bahwa upah yang diterimanya saat ini hanya sebesar 2,9 juta, dibawah dari UMK Tangerang.

“Ia mas, gaji saya cuma 2,9 juta, belum lagi kebutuhan bahan pokok naik, kontrakan udah 600 ribu”. Tuturnya

Sementara itu, Koordinator Aksi Omo mengatakan aksi ini buntut dari sikap Gubernur Banten yang tidak pro kepada buruh, dimana pasca pandemi buruh bisa mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya tapi malah mengeluarkan SK UMK jauh dari apa yang buruh tuntut.

“Sudah berkali-kali kami datangi kantor Gubernur tapi gak pernah direspon, gak mau temui kami. Mana katanya Gubernur yang dukung buruh, dasar bohong”. Kata Omo saat orasi diatas Mobil Komando. Senin (06/12/2021)

Lanjutnya, Omo pun geram dengan Gubernur Banten yang takut dipecat hanya memikirkan kepentingannya bukan kepentingan rakyat.

“Gubernur itu dipilih rakyat, bukan dipilih sama pemerintah pusat, kok takut dipecat”. Pungkasnya

Sampai saat ini aksi masih terus dilakukan, sekitar ribuan buruh sudah memadati jalur utama Jl. Raya Serang.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang