Dihari ketiga Aksi Unjuk Rasa, Buruh FSPMI Serang turut hadir dalam Aksi Nasional di Jakarta

 

Serang, FSPMI – Penolakan terhadap kenaikan upah 2022 yang ditetapkan Gubernur menggunakan PP36/2021 terus di suarakan dari berbagai daerah tak terkecuali buruh Serang Banten.

Setelah dua hari melakukan aksi unjuk rasa / Mogok Kerja Daerah, dan dihari ketiga ini sesuai instruksi aksi dari DPP FSPMI dengan nomor surat : 00391/Org/FSPMI/XII /2021, Aksi dipusatkan di Ibukota Jakarta.

Massa aksi dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang dan Cilegon berkumpul di titik kumpul yang ditentukan yaitu Patung Kuda, Jakarta (08/12).

Puluhan ribu buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini tak hanya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) saja tetapi dari Federasi lain yang tergabung dalam KSPI dan KSPSI juga turun memenuhi kawasan patung kuda jakarta.

Isbandi Anggono dalam briefing sebelum berangkat ke Jakarta mengatakan,

“Kawan-kawan, perjuangan kita belum berakhir, saya paham semua sudah lelah, tetapi perlawanan harus terus dilakukan dengan kesabaran dan membangun gerakan anggota yang lebih kuat lagi” pungkasnya

“Berapa pun jumlah massa nya, kita tetap berangkat untuk menunjukkan bahwa statement gubernur telah menyakiti hati buruh”. Lanjutnya

Berikut beberapa tuntutan yang disampaikan pada aksi kali ini :

1. Berlakukan putusan MK yang menyatakan Omnibus Law Cacat Prosedural (Formil)

2. Cabut SK UMP/UMK yang sudah dikeluarkan Gubernur menggunakan dasar pertimbangan PP36/2021 tentang Pengupahan

3. Naikkan UMK Tahun 2022 5% – 10%

Tepat pukul 12.00 Wib massa aksi dari daerah sudah tumpah ke jalanan dan berjalan menuju depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

 

 

Penulis : (Mia/Ayu)

Photo : Wahyu

Buruh itu Manusia dan juga Aset penting, Bukan Sapi Perah

Serang, FSPMI – Sejak SK Gubernur Banten No: 561/kep.282-Huk/2021 di terbitkan, tepatnya satu minggu yang lalu (30/11). Dimana pada saat itu buruh Banten melakukan aksi unjuk rasa bahkan sampai larut malam massa aksi menunggu SK Gubernur Banten terkait besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Buruh se-Provinsi Banten ditandatangani dan di umumkan.

Buruh Banten yang hari itu melakukan aksi di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) tepat nya di Jalan Syeh Nawawi Albantani Curug Kota Serang merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Wahidin Halim selaku Gubernur Banten.

Buruh Banten merasa kecewa karena lagi dan lagi Gubernur Banten mengingkari janji nya untuk mensejahterakan rakyatnya dari segi upah, bahkan untuk tahun ini lebih parah karena tiga wilayah tidak mengalami kenaikan UMK Tahun 2022, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

Padahal banyak buruh yang berharap kenaikan upah 2022 tidak berdasarkan formula PP36/2021.

Salah satu nya Nasrul, salah satu anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Serang. mengatakan,
“Perjuangan aksi hari ini (30/11) luar biasa, harapannya semoga Gubernur menetapkan upah yang layak untuk buruh Banten, semoga rasa lelah ini bisa terbayarkan dengan hasil yang sesuai harapan”. ungkapnya pada tim Media Perdjoeangan FSPMI Serang.

Tetapi semua harapan Buruh Banten dipatahkan begitu saja saat SK Gubernur Banten terkait Upah 2022 sudah ditandatangani dan diterbitkan sekitar pukul 21.00 WIB dua hari yang lalu (30/11).

Muhaimin yang juga merupakan salah satu anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Serang mengungkapkan rasa kecewa nya, pasalnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Serang tidak mengalami kenaikan (0%).

“Saya sebagai buruh Banten sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Banten yang tidak adil, tidak mementingkan kesejahteraan kami sebagai warganya. Seorang pemimpin itu harusnya mengambil keputusan berdasarkan keadilan bukan berdasarkan perintah”. Ucap Muhimin yang biasa di panggil jabrik.

“Buruh itu salah satu aset penting untuk perusahaan mau pun untuk bangsa ini, harus nya lebih di perhatikan lagi kesejahteraan nya. Ingat, buruh juga manusia bukan sapi perah. Para wakil rakyat yang di pilih rakyatnya, tolong buatlah aturan yang manusiawi”. Pungkasnya.

Penulis : (Muhimin/Ayu)
Photo : Kontributor Serang

Buruh Serang, Lakukan Aksi Mogok Kerja

Serang, FSPMI – Sejak SK Gubernur Banten No: 561/kep.282-Huk/2021 terkait besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Buruh se-Provinsi Banten diterbitkan, tepatnya satu minggu yang lalu (30/11).

Buruh Banten merasa kecewa dengan keputusan Gubernur Banten terkait penetapan upah 2022 yang tetap berdasarkan formula PP36/2021.

Berdasarkan SK yang diterbitkan Gubernur Banten tersebut, tiga wilayah di Provinsi Banten tidak mengalami kenaikan UMK Tahun 2022, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang (0%).

Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) pun mengambil sikap untuk melakukan aksi unjuk rasa, yakni menyampaikan pendapat di muka umum / MOGOK DAERAH pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021.

Terlihat Buruh di Kabupaten Serang pun melakukan aksi mogok kerja di beberapa titik, dan stop produksi lakukan mogok kerja di depan pabrik-pabrik. Senin, (06/12/2021).

Salah satu nya Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PT. Berkah Manis Makmur yang sudah sejak pagi lakukan mogok kerja didepan pabriknya.

Dadi yang merupakan salah satu anggota PUK SPAI FSPMI PT. Berkah Manis Makmur mengatakan,
“Kami buruh Banten merasa kecewa atas keputusan Gubernur Banten yang kenaikan upahnya tetap mengacu pada PP36/2021 sedangkan keputusan MK sudah jelas bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan turunan nya tidak boleh di berlakukan”.

“Kenapa Gubernur Banten masih mau memaksakan regulasi yg telah di batalkan oleh MK. Tolong lah berpikir realistis, biaya kebutuhan hidup layak serba naik masa gaji tidak naik, dimana hati dan pikiran anda”. Pungkas nya

Selain itu, massa pun akhirnya mulai berkumpul di depan Kawasan Modern Cikande untuk melakukan aksi mogok kerja.

Gunawan Sutija selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Serang pun mengatakan,
“Kami Buruh Serang masih tetap berjuang dan meminta kepada Gubernur Banten untuk segera merevisi SK Gubernur terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 dan berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten 2022”.

“Segera revisi, karena hari ini baru awal dari serangkaian aksi Mogok Kerja yang dilakukan Buruh Banten, masih ada hari esok dan selanjutnya. Jangan sampai membuat Buruh Banten semakin marah, sikap kami tergantung pada sikap anda wahai Gubernur Banten”. Pungkasnya

Dalam aksi mogok kali ini, Buruh juga menyampaikan beberapa tuntutan nya, yaitu :
1. Menolak SK Gubernur Provinsi Banten tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022
2. Segera Revisi SK UMK 2022 dengan besaran kenaikan 5,4% dari UMK 2021
3. Berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten 2022
4. Turunkan Wahidin Halim dari jabatan Gubernur Banten

Penulis : Muhimin/Ayu
Photo : Ismail