Demo Pekerja Outsorsing PLN 15 Mei 2013

Aksi Pekerja PLN Yang tergabung dalam FSPMI

Ratusan Pekerja Outsorsing PLN yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPI ) berencana akan melakukan aksi demontrasi terkait dengan sistem kerja outsorsing.

Aksi ini merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya pada peringatan Mayday 2013 dan aksi tanggal 10 April 2013 mereka menyurakan hal yang sama.  Menurut Presiden KSPI/ FSPMI Bung Said Iqbal pekerja outsorsing PLN wajib diangkat menjadi pekerja tetap. ” PLN sebagai BUMN seharusnya menjadi contoh baik buat perusahan2 swasta lain dalam hal mentaati uu ketenagakerjaan, bukan malah sebaliknya” tegas Bung Said Iqbal.

Pekerja outsorsing PLN aksi di Gedung BUMN

Pekerja outsorsing PLN aksi di Gedung BUMN

Lebih lanjut Bung Said Iqbal menambahkan ” Sistim kerja outsorsing di PLN jelas2 melanggar UU 13 tahun 2013 dan Permenakertrans No. 19 tahun 2012 karena mereka bekerja pada inti produksi. Ada yg bekerja di bagian maintenance listrik, teknisi dll”

Aksi buruh outsorsing PLN pada tanggal 15 Mei 2013  akan bertempat di kantor pusat PLN di Jakarta Selatan.(gue)

Upah Layak Jadikan Bangsa Bermartabat Dan Daya Beli Kuat

Upah Layak Jadikan Bangsa Bermartabat Dan Daya Beli Kuat

Pendahuluan

Buruh Tuntut jaminan Sosial & Upah Layak

Buruh Tuntut jaminan Sosial & Upah Layak

Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada pekerja/buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut sutau persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Bagi para pekerja/buruh diseluruh dunia perjuangan upah adalah jalan untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri dan keluarganya dan bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak daya beli masyarakat bisa naik dan perekonomian bisa bergerak dengan baik.
Politik Upah Murah dan Keputusan Sepihak
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 didunia setelah Cina,India dan Amerika Serikat dengan Jumlah penduduk lebih dari 260 Juta dan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 juta dan jumlah pekerja formal lebih dari 30 Juta dengan angkatan kerja yang masih produktif akan bisa menggerakkan perekonomian negara terbukti secara ekonomi Makro dengan angka pertumbuhan ekonomi diatas 6.7 % dan PDRB mendekati 6.000 Triliyun dan Pajak bisa didapat lebih dari 700 Triliyun. Saat ini banyak investasi yang terus datang ke Indonesia karena sejatinya Indonesia cukup punya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang potensial disamping sebagai Pasar bagi barang barang hasil Industri dan Jasa. Dengan stabilitas politik dan keamanan yang terkendali pemerintah secara gencar mengundang para investor untuk datang menanamkan modal dan berinvestasi dengan memberikan banyak kemudahan pajak dan secara tidak langsung melakukan ”politik upah murah” hal ini bisa dilihat dari upah terendah yang diberlakukan dengan perbandingan beberapa negara Asean di Indonesia pada kisaran U$ 135/bulan; Philipina U$ 250/bulan: Malaysia U$ 350/bulan; Singapura U$ 450/bulan; Brunai U$ 500/bulan. Secara hukum politik upah murah dijalankan melalui Kep. Menaker No. 17 tahun 2005 dimana ada pasal yang sangat membatasi pekerja untuk bisa hidup layak yaitu : Pasal 5
1. Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum dilaksanakan secara bertahap;
2. Tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan Gubernur;
3. Dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Gubernur memperhatikan kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal) di provinsi/kabupaten/kota serta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota.
Secara Umum Kep. Menaker No. 17 tahun 2005 sudah tidak layak lagi dipergunakan khususnya terkait 46 Komponen yang jadi dasar dimana banyak standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan tidak dicantumkan sehingga konsekuensinya para buruh /pekerja ”harus berhutang’’ agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sudah terbukti aturan tersebut banyak menimbulkan masalah saat dijalankan dilapangan terbukti dengan maraknya unjuk rasa menentang ditetapkannya UMP/UMK yang dibuat dengan dasar rujukan Kep Menaker No. 17 tahun 2005 dalam lima tahun belakangan ini. Saatnya HARUS DILAKUKAN PERUBAHAN MENUJU PERBAIKAN SECARA KUALITATIF DAN KUANTITATIF .
Secara sepihak Pemerintah melalui Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 8 Juni 2012 sudah melansir melalui media nasional hanya menambah 4 Komponan yaitu: deodoran; setrika; ikat pinggang dan kaos kaki dengan alasan sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional ( DPN ). Ini jelas sangat menyakitkan bagi para pekerja/buruh karena banyak hal yang tidak bisa dimasukkan dalam komponan KHL walau sudah jadi standar bagi kebutuhan para pekerja/buruh seperti: Handphone dan Pulsa, Magic Com, Sikat Gigi, Sisir, gunting kuku, gayung, Tempat sampah, lap pel, iuran kampung, alat kontrasepsi, tas kerja, dompet dll. Secara kualitas sewa rumah harus diganti setara dengan cicilan rumah tipe 28/72 karena tipe 21/70 sudah tidak layak lagi dipakai sebagai tempat tinggal yang layak karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
Menyikapi dipaksakannya komponen KHL oleh Pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi para pekerja maka dengan ini KSPI menyatakan sikap :
1. Menolak revisi komponen KHL versi Dewan Pengupahan Nasional ( DPN ) atau Pemerintah yang hanya berjumlah 50 komponen karena tidak memenuhi standar hidup layak.
2. Mendesak Mentri agar menerbitkan revisi komponen KHL dengan 84 komponen dan jumlah minimal 84 komponen dan khusus perumahan diganti setara dengan cicilan rumah type 28/72 dan menghilangkan pasal tentang pentahapan.
Kepmen harus diterbitkan paling lambat akhir Juni 2012 dan digunakan untuk penetapan UMP/UMK tahun 2013.
3. Menuntut agar diberlakukan UMP/UMK bagi Guru honorer di seluruh Indonesia karena saat ini upah guru honorer berkisar Rp 300.000,-/bulan jauh dari UMP/UMK.
4. Bila sampai akhir Juni 2012 Mentri tidak merubah komponen KHL menjadi minimal 84 komponen maka KSPI akan mengorganisir seluruh pekerja/buruh di seluruh Indonesia untuk melakukan AKSI NASIONAL pada bulan Juli 2012 selama satu pekan.

TERUS LAWAN ”POLITIK UPAH MURAH”

Jakarta, 13 Juni 2012
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Ir. H. Said Iqbal, ME.
Presiden

22 Mei 2013 : Sidang Pailit PUK SPEE Kepsonik Indonesia

Pn. niaga Jakarta Pusat

Pn. niaga Jakarta Pusat

Berikut kutipan Intruksi Organisasi dari Pimpinan Cabang SPEE FSPMI Bekasi untuk SPA FSPMI Bekasi untuk menghadiri sidang putusan pailit PUK SPEE Kepsonik Indonesia yang rencananya akan dibacakan tanggal 22 Mei 2013.

Nomor : 056/ORG/PC SPEE FSPMI/V/2013
Lampiran : —Perihal : Instruksi Organisasi
Kepada Yth,
1. PUK SPEE FSPMI Kab/Kota Bekasi

Di Tempat
Dengan hormat,
Menindaklanjuti intruksi dari Dewan pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Maka dengan ini kami Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (PC SPEE FSPMI ) bersama ini menginstruksikan kepada Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi untuk mengirimkan anggotanya   untuk hadir pada aksi yang dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2013
Jam : 08.00 wib selesai
Tempat : Pengadilan Niaga
Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat
Agenda : Solidaritas kepailitan PUK SPEE FSPMI PT. Kepsonic Indonesia
Penanggung Jawab : Bung Yudi – Epson (0856 9726 5634), Bung Dwi (0812 8359 964)
Titik kumpul : Rumah Buruh – Cikarang Selatan – Bekasi Pukul 7.00 wib
Demikian instruksi organisasi ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik, sekian dan terima kasih.
Bekasi, 6 Mei 2013
Hormat Kami,
Sukamto Sobar Gunandar

Semoga putusan sidang pailit ini tidak mengesampingkan hak-hak karyawan terutam terkait masalah pesangon. (gue)