Buruh Indonesia Kembali Bergerak, Menjawab Rencana Penerbitan Inpres Tentang Upah

Aksi Buruh Menuntut Jaminan Sosial

Aksi Kaum Buruh

Dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jumat 23 Agustus 2013 Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan akan ada instruksi presiden yang akan mengatur soal upah buruh. Dimana Inpres ini akan menjadi pedoman dalam penentuan besaran upah.

Menurut Hatta Radjasa, upah minimum seharusnya ditentukan berdasarkan komponen hidup layak (KHL) dan sejumlah faktor lain, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah tersebut pun, kata dia, seharusnya telah dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur tripartit. “Namun, yang terjadi, banyak yang memandang upah ditentukan oleh Gubernur,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat pun mengungkapkan hal serupa. Bahkan, dia memberikan contoh, penetapan oleh gubernur dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti pemilihan kepala daerah. “Yang seperti itu terjadi,” kata dia. Pejabat daerah bersangkutan menaikkan upah buruh untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, bahwa Inpres tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi para Bupati, Walikota, dan Gubernur untuk menentukan besaran upah.

Tanggapan Buruh Indonesia

Menyikapi pernyataan Hatta Radjasa dan M.S. Hidayat, buruh Indonesia mengingatkan kepada Presiden SBY agar tidak terjebak dalam kebijakan upah murah yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. “Inpres tidak dibutuhkan dan jika dipaksakan untuk diterbitkan justru akan melawan hukum,” lanjut Iqbal. Lebih jauh Iqbal mengingatkan, penerbitan Inpres ini bertentangan dengan konstitusi karena pengaturan tentang penetapan upah minimum oleh Gubernur suda diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012.

Oleh karena itu buruh Indonesia mengingatkan kepada para Menteri dan Apindo jangan mencoba-coba mengakali nasib kaum buruh dengan mencari-cari alasan. “Kaum buruh menolak dengan keras dikeluarkannya Inpres tersebut dan akan mempercepat aksi massa buruh diberbagai kota bila mana Inpres tersebut dikeluarkan dan kebijakan rezim upah murah tetap dikedepankan hanya karena alasan pelemahan nilai tukar rupiah,” kata Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal mengingatkan kembali pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2013 yang dengan jelas menyatakan Indonesia tetap menjadi negara tujuan invesrtasi utama, negara “midle income”, harus tetap menjaga daya beli masyarakat sehingga oleh karena itu Indonesia tidak boleh lagi berorientasi kepada upah murah.

Berdasarkan kenyataan itu, dengan ini diserukan kepada buruh Indonesia – dimanapun mereka berada –  untuk menyiapkan rangkaian aksi bergelombang dalam mewujudkan upah layak: kenaikan upah 50 %.  Gelombang aksi ini untuk menjawab upaya pemerintah melalui menteri-menterinya yang berkolaborasi dengan “pengusaha hitam” untuk  kembali melaksnakan politik upah murah di negara yang kita cintai ini.

Berikut adalah rangkaian aksi yang akan dilakukan buruh Indonesia:

– 31 Agustus 2013 di Bekasi sebanyak 20.000 orang

– 3 September 2013, oleh Forum Buruh DKI sebanyak 5.000 orang

– 5 September 2013, sebanyak 30.000 orang Sejabotabek

– 10 September 2013, Se Jawa Timur sebanyak 10.000 orang

– 11 September 2013, di Medan sebanyak 5.000 orang

– 12 September 2013, di Batam, sebanyak 5.000 orang

– 13 September 2013 di Bandung sebanyak 5.000 orang

Dan diikuti daerah lainnya, di Jawa Tengah, Lampung, Manado, Makasar, Gorontalo, Aceh, dihari-hari berikutnya. Puncaknya, di bulan Oktober atau November 2013, akan dilanjutkan dengan Mogok Nasional melibatkan 4 juta buruh yang tergabung dalam KSPI & KAJS dan aliansi buruh daerah.

Wahai buruh Indonesia, kita tidak akan tinggal diam, karena kitalah yang harus memperjuangkan untuk mendapatkan apa yang sharusnya kita dapatkan. Karenanya, tidak ada pilihan lain, kecuali semua buruh Indonesia harus turun dan bergerak, keluar dari paberik-pabrik dan kantor-kantor, kecuali anda setuju dengan format kenaikan MENPERIN yakni hanya inflasi plus yang hanya sekitar 7 persen itu. (Kascey)

Buruh Tolak Formula Baru Kenaikan Upah Berbasis Inflasi

Aksi Buruh Menuntut Jaminan Sosial

Aksi Buruh Menuntut Jaminan Sosial

JAKARTA, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak paket kebijakan pemerintah terkait upah buruh yang akan disesuaikan besaran kenaikannya dengan tingkat inflasi. Menurut KSPI, formula tersebut tak sesuai dengan tuntutan buruh.

“Kami menolak kenaikan upah minimum yang hanya didasarkan pada inflasi plus sekian persen,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (23/8/2013). Dia berpendapat formula itu bertentangan dengan peraturan-perundangan yang menyatakan upah buruh ditentukan berdasarkan survei biaya hidup layak.

Formula tersebut juga dinilai mengabaikan nilai kemanusiaan karena hanya berorientasi pada upah murah. Dia pun mengatakan KSPI akan memperjuangkan kenaikan upah minimum rata-rata 50 persen di tingkat nasional, terutama di DKI Jakarta menjadi Rp 3,7 juta.

“Sesuai isi pidato Presiden pada 16 Agustus 2013, yang menyatakan pemerintah tetap harus menjaga daya beli masyarakat,” kata Said. Menurut dia, pidato itu dapat pula diartikan dengan menaikkan upah buruh ke tingkat yang layak dan tak kembali ke rezim upah murah.

Said pun berpendapat tak ada korelasi antara pelemahan nilai tukar rupiah dengan kebijakan upah buruh. “Pelemahan rupiah ini lebih disebabkan utang dalam bentuk mata uang dollar AS yang berlebihan oleh pengusaha swasta hitam,” tegas dia.

Demonstrasi untuk upah murah

KSPI akan menggelar demonstrasi besar sebagai respons atas paket kebijakan ekonomi Pemerintah. Rencananya, sebut Said, demonstrasi akan digelar mulai 31 Agustus 2013, berawal di Bekasi dengan 20.000 buruh.

Lalu, kata Said, demonstrasi akan kembali digelar pada 3 September 2013, melibatkan 5.000 buruh dari Froum Buruh DKI. Berikutnya pada 5 September 2013, direncanakan aksi se-Jabodetabek, dengan 30.000 buruh.

Berlanjut, tutur Said, demonstrasi akan digelar di Jawa Timur pada 10 September 2013 dengan 10.000 buruh. Lalu pada 11 September 2013, demonstrasi serupa dijadwalkan digelar di Medan, dengan 5.000 buruh.

Berturut-turut sesudahnya, 12 September 2013, demonstrasi di Batam dengan 5.000 buruh. Lalu, 13 September 2013, demonstrasi di Bandung dengan 5.000 buruh. Sementara daerah lain seperti Lampung, Manado, Makassar, Gorontalo, dan Aceh, juga akan segera menjadwalkan aksi serupa.

Sebagai pemuncak, kata Said, KSPI merencanakan aksi mogok nasional pada Oktober atau November 2013. Direncanakan 4 juta buruh yang tergabung dalam KSPI dan elemen serikat buruh lain akan ikut dalam aksi itu.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/24/0911474/Buruh.Tolak.Formula.Baru.Kenaikan.Upah.Berbasis.Inflasi

Serikat Buruh Menolak RUU Ormas

1134007-demo-ruu-ormas-620X310

Serikat Buruh Saat Aksi Meolak RUU ORMAS | Sumber Foto: Kompas.com

Apa jadinya jika untuk mendirikan serikat pekerja harus seijin Kesbangpol/Mendagri? Jangan bilang itu tidak mungkin terjadi. Sebab buktinya, saat ini hal itu sudah berlaku di Aceh Singkil.

Apa jadinya jika serikat pekerja bisa dibubarkan ketika  melakukan pemogokan, padahal pemogokan adalah hak serikat pekerja yang secara sah dijamin oleh konstitusi? Dan apa pula jadinya jika kontrol pemerintah terhadap serikat pekerja sebagaimana yang terjadi pada rezim orde baru terulang kembali?

Pertanyaan-pertanyaan di atas bukan lagi berandai-andai. Tetapi sangat relevan dikemukakan, seiring dengan pembahasan RUU Ormas yang akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Berbagai kalangan pun secara tegas menyatakan penolakannya terhadap RUU Ormas. Sebut saja, salah satunya, yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Tolak RUU ORMAS. Dalam Petisi Penolakan RUU ORMAS mereka menyampaikan 3 hal utama, mengapa RUU ORMAS harus ditolak.

Pertama, RUU Ormas akan mengembalikan politik sebagai panglima.Ada kecenderungan, RUU Ormas akan menyeret seluruh bentuk organisasi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ke ranah politik di bawah pengawasan Kementrian Dalam Negeri khususnya Kesbangpol. Padahal semestinya pendekatan hukum yang benar dikedepankan sebagai konsekuensi negara hukum.

Kedua, RUU Ormas memukul rata dan membatasi seluruh jenis organisasi. Pencampuradukan semua jenis organisasi baik berbadan hukum maupun tidak telah berakibat kekacauan pemahaman dalam pengaturan. Keharusan pendaftaran bagi organisasi berbadan hukum maupun tidak adalah bentuk birokratisasi yang berlebih, dengan risiko makin kuat daya hambatan negara atas partisipasi warga negara.

Ketiga, RUU Ormas berpeluang mengembalikan sejarah represi terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi UUD ’45. RUU ini akan mudah menjadi jebakan baru bagi pemberangusan organisasi masyarakat sipil dengan pendekatan politik secara sewenang-wenang dan bukan berdasar hukum yang berkeadilan.

* * *

Sementara itu,  Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI ) dalam siaran pers-nya menegaskan, bahwa serikat pekerja dan buruh Indonesia juga menolak RUU Ormas. MPBI berpendapat, penolakan terhadap RUU Ormas harus dilakukan karena membahayakan kebebasan berserikat dan pengebirian hak untuk melakukan pemogokan. Dalam RUU ini definisi ormas sangat luas,  sehingga serikat pekerja pun dapat didefinisikan sebagai ormas.

tolak ruu ormas

Sumber Foto: kabarindonesia.com

Jika ini dibiarkan, akibatnya adalah: (1) pembentukan SP/SB wajib mendapatkan izin dari kesbangpol/mendagri. Tentu ini merupakan bentu campur tangan pemerintah terhadap kebebasan berserikat. (2) Pemogokan sebagai hak SP/SB yang sah dan secara konstitusi dibolehkan akan terancam. Karena pemerintah dapat membubarkan serikat pekerja tanpa melalui proses pengadilan. (3) Pemerintah ingin kembali mengontrol gerakan serikat pekerja seperti masa rezim orde baru.

Oleh karena itu, MPBI akan menggelar Aksi Tolak RUU ORMAS pada tanggal 2 Juli 2013 jam 10.00 di DPR RI yang diikuti ribuan buruh. Aksi serempak ribuan buruh juga akan dilakukan di seluruh Indonesia. Antara lain, Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Medan, Aceh, Batam, Makasar, Gorontalo dll.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sebagai bagian dari MPBI, pada tanggal 2 Juli 2o13 akan mengerahkan sedikitnya 6.000 anggota untuk menolak RUU Ormas.  Massa berasal dari Jakarta (500 orang), Bogor (1000 orang), Depok (50 orang), Bandung (50 orang), Tangerang Serang Cilegon (1000 orang), Karawang (1000 orang), Purwakarta (500 orang), dan Bekasi (2000 orang).

Tiga Ribu Buruh Solidaritas Kepung PT Yohzu Cikarang

Aksi Solidaritas Buuruh PT Yohzu (foto : if )

Aksi Solidaritas Buuruh PT Yohzu (foto : if )

Sekitar lebih dari Tiga ribu buruh Solidaritas FSPMI dan Gabungan serikat pekerja lain di Bekasi mengepung PT Yohzu Indonesia. Mereka menuntut penyelesaian kasus PHK terhadap rekan-rekan mereka yang berjumlah 60 orang. Dugaan kuat perusahan melakukan union busting dengan melakukan PHK secara sepihak terhadap anggota serikat pekerja yang tergabung dalam PUK SPAMK FSPMI PT Yohzu.

Selama kurang lebih 3 bulan ini mereka tidak mendapatkan gaji dan tidak diijinkan berada di lingkungan perusahaan. Dalam salah orasinya seorang pekerja perempuan PT Yohzu yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun menceritakan pengalamanya bekerja disana, termasuk intimidasi oknum security, fasilitas minim dan perlakuan diskrimiasi lainnya.

Sampai berita ini di turunkan belum ada perundingan antara pihak perusahaan dengan perwakilan karyawan.(gue)

Aksi demo PUK SPAMK PT Yohzu Indonesia

Buruh terpaksa beribadah di pinggir got

Buruh terpaksa beribadah di pinggir got

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten dan kota Bekasi kembali akan turun kejalan, mengeruduk pabrik yang melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan.
Kali ini sasaran aksi adalah PT Yohzu INDONESIA. Hal ini terkait permasalahan :

1. Stop Union Busting ( Pemberangusan Serikat pekerja )
2. Pekerjakan kembali,
3. Bayar upah pekerja yg di phk

Demo PT Yohzu Indonesia

Aksi Demo PT Yohzu

4. Berlakukan kembali askes pekerja PT. Yohzu

Aksi ini akan bertempat di depan pt Yohzu Indonesia Jl. Jababeka XII B Blok W24 Cikarang
pada hari Selasa s/d Sabtu, 11 s/d 15 juni 2013

Hal ini terpaksa dilakukan karena Lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan dinas tenagakerja, dan ketidakpedulian aparat kepolisian terhadap kasus perburuhan yang tidak “basah” buat kantong aparat.