Presdir PT. SAT Bakal Tersangka Pidana Ketenaga Kerjaan

DELI SERDANG, FSPMI- Presiden Direktur (Presdir) PT. Sumber Alfaria Trijaya (PT. SAT) pusat berinisial AHP yang berkantor di Jakarta, selaku perusahaan penyuplai barang dagangan ke minimarket berlogo Alfamart, dalam waktu dekat bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ketenaga kerjaan, yang dilaporkan oleh buruhnya yang bekerja di depo center PT. SAT cabang Medan, beralamat di Jalan Industri nomor 99 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini terungkap usai dilakukannya gelar perkara kasus normatif PT. SAT yang dilakukan oleh Pengawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, bertempat di aula RM Padang Raya, jalan Medan-Lubuk Pakam, Jumat (25/11).

Dalam pertemuan gelar perkara itu, perwakilan buruh yang melaporkan tindak pidana ketenaga kerjaan hadir bersama Ketua DPW FSPMI Provinsi Sumut Willy Agus Utomo dan LBH FSPMI Sumut, Rohdalahi Subhi Purba, SH, MH, perwakilan PT. SAT yang dihadiri oleh People Development Manager Mampe Siahaan, Kadisnakertrans Kabupaten Deli Serdang, Jonas Damanik didampingi Kabid Perundang-undangan, Jon Sagala dan Korwas Polda Sumut bersama sejumlah personil polisi dari Polres Deli Serdang.

“Dari hasil gelar perkara pelanggaran hak normatif buruh yang dilakukan PT. SAT, baik pihak Disnakertrans Deli Serdang, Korwas Poldasu dan pihak kepolisian menilai sudah duduk perkaranya dan sudah terpenuhi bukti permulaan yang kuat, untuk selanjutnya Korwas Poldasu bersama dengan PPNS Disnakertrans Deli Serdang akan segera melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan untuk proses penuntutan,” sebut Willy Agus Utomo di Kantor DPW FSPMI Provinsi Sumut. 

Dikatakan Willy, pihak Disnakertrans Deli Serdang melalui Jon sagala menyebutkan juga, pihaknya akan segera meningkatkan status Presdir PT. SAT, Anggara Hans Prawira (AHP) menjadi tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan menambah tersangka baru dalam hal turut serta secara bersama sama, dalam tindak pidana ketenaga kerjaan ini.

“Namun begitu, pihak Disnakertrans Deli Serdang masih memberikan kesempatan pada pihak perusahan selama 10 hari ke depan untuk dapat segera memenuhi tuntutan buruh. Pihak Disnakertrans Deli Serdang juga menyatakan, sangat menyesalkan ketidak hadiran AHP selaku Presdir PT. SAT pada gelar pekara ini dan hanya mengutus perwakilannya,” tambah Willy.

Menyikapi hal tersebut, LBH FSPMI Sumut, Rohdalahi Subhi Purba, SH, MH menyampaikan apresiasinya atas kinerja PPNS Disnakertrans Deli Serdang yang akan segera menetapkan Presdir PT. SAT sebagai tersangka.

“Sesuai dengan pemahaman kami tentang hukum acara pidana, hal-hal yang disampaikan pada saat gelar perkara tadi sudah terpenuhi unsur-unsurnya, baik penyampaikan buktu-bukti, fakta terkait dan saksi yang hadir. Kami mendesak agar kasus ketenaga kerjaan ini segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” desaknya.

Dalam gelar perkara tersebut, setidaknya ada 4 poin pelanggaran normatif yang diduga kuat telah dilakukan oleh PT. SAT terhadap buruhnya, yaitu pembayaran upah UMSK, upah lembur, cuti tahunan dan pengangkatan pekerja tetap.

Bupati Bekasi dan Pihak Berwenang, Tak Bersahabat terkait Mogok Nasional dan Unras Buruh di Bekasi

Cikarang Pusat,FSPMI- Agenda Mogok Nasional dan Unjuk Rasa yang digelar buruh di seluruh Indonesia pada hari ini sampai dengan 27 November 2015 mendatang, dengan tuntutan Pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia tampak di beberapa tempat mendapat perlakuan tak bersahabat dari Kepala Daerah dan Pihak Berwenang.

Aparat keamanan memasuki & melakukan apel siaga di salah satu perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahan

Aparat keamanan memasuki & melakukan apel siaga di salah satu perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahan

Ironisnya, salah satu daerah yang dianggap sebagai Kawasan Industri terbesar di Indonesia dengan total Ribuan Investasi yaitu Kabupaten Bekasi, perlakuan tak bersahabat itu menimpa rekan-rekan buruh yang melakukan Mogok dan Unjuk Rasa.
Anggota Komisi IV DPRD Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan Nyumarno saat dimintai keterangan terkait berita ini membenarkan, Nyumarno mengatakan bahwa Unjuk Rasa yang dilakukan hari ini sudah memenuhi prosedur di UU 9/1998. Sudah ada pemberitahuan ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian bicara tentang Mogok Nasional itu juga Hak buruh yang dijamin dalam konstitusi. Itupun juga menurut saya mendapat Respon yang tidak bersahabat dari Bupati Bekasi. Lihat saja Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Bekasi terkait Surat Edaran Nomor 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015 tertanggal 20 November 2015 tentang Unjuk Rasa yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati dan surat edaran tersebut ditujukan kepada Pengusaha dan Pengurus SP/SB di wilayah Kab.Bekasi. Kok aneh ya, Unjuk Rasa sudah diatur di dalam UU No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kenapa Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Edaran terkait Unjuk Rasa, cetus Nyumarno. Yang paling parah adalah isi Surat Edaran sendiri lari dari Substansi Edaran yang ada, masak Surat Edaran tentang Unjuk Rasa, namun isinya lebih kepada substansi mogok kerja, coba dibaca isi Surat Edaran tersebut deh, ungkap Nyumarno.

Sebagaimana diketahui, point-point dalam Surat Edaran ada 7 (tujuh) point. Dari seluruh point yang ada tak tertuang tentang Unjuk Rasa, namun substansi dari point Kesatu sampai point ketujuh berisi tentang Mogok Kerja. Kalau melihat substansi judul Surat Edaran itu kan tentang Unjuk Rasa, kenapa isinya tentang Mogok Kerja..? Ironisnya lagi di point ketujuh berbunnyi semacam sebuah pernyataan dari Bupati Bekasi yang menyatakan bahwa Mogok Nasional tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut saya point ketujuh ini substansi yang kruisial dan tak boleh tertuang dalam Surat Edaran Bupati, yang memutuskan Mogok Nasional itu tidak sesuai Ketentuan Perundangan adalah PENGADILAN, bukan seorang Kepala Daerah, ucap Nyumarno dengan lantang.

Menurut pantauan dilapangan, Mogok Nasional dan Unjuk Rasa yang hari ini dilakukan di Kabupaten Bekasi banyak upaya-upaya penggagalan baik dari Pihak Berwenang ataupun sekelompok masyarakat. Ini terlihat di beberapa tempat seperti pagi hari saat pekerja PT.Mattel hendak ikut turut serta unjuk rasa didorong ke dalam pabrik oleh aparat, kemudian di perempatan Kalbe Farma sebagai salah satu titik kumpul aksi juga dihalau aparat, di MM 2100 bahkan ditemukan pekerja diduga dipukul Polisi dengan dalil membubarkan aksi, papar seorang buruh bernama Ozzy. Bahkan Ozzy menambahkan ada keterlibatan sekelompok masyarakat yang diduga bayaran oknum-oknum tak bertanggung jawab, yang sengaja memprovokasi agar buruh benturan dengan masyarakat, pungkas Ozzy.
Untuk itu Komisi IV DPRD Kab.Bekasi mendesak agar Bupati Bekasi dalam hal ini mencabut Surat Edaran tentang Unjuk Rasa tersebut, karena substansi isinya berisi tentang Mogok Kerja. Tak perlu Bupati keluarkan Surat Edaran tersebut, harusnya Bupati peka terhadap tuntutan buruh tentang Penolakan PP 78/2015 ini. Daripada mengeluarkan Surat Edaran tersebut, akan lebih baik Bupati mengirimkan Surat ke Presiden dan Komisi IX DPR RI terkait penyampaian aspirasi Buruh di Bekasi terkait penolakan PP 78/2015, seperti yang dilakukan juga oleh Bupati Cirebon, Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung, Gubernur Jawa Timur, dan Kepala Daerah diberbagai daerah. Kepala Daerah yang saya sebut tadi merespon tuntutan buruh dengan berkirim surat ke Presiden dan DPR lho, ungkapnya. Nyumarno juga turut mengkritisi Pihak Kepolisian, tolong jaga dan amankan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang berlaku. Sebelum ada pelanggaran kaitan aksi unjuk rasa, tak boleh ada upaya-upaya untuk menghalangi unjuk rasa buruh. Harusnya aksi unjuk rasa buruh mendapatkan pengawalan dan pengamanan, masih sesuai aturan hukum kok aksi unjuk rasanya. Jika benar ada info sekelompok masyarakat turut ada pengerahan massa aksi tandingan terhadap buruh, harusnya yang ditindak tegas ya aksi massa yang tak ada pemberitahuan ke Polisi, tanya coba ada Pemberitahuan aksinya nggak mereka?, pungkasnya

Nimpuno: “Muka, Perut, serta Punggung Saya Ditendang dan Dipukuli”

Foto ini diambil Nimpuno, ketika ia masih berada di atas mobil komando | Foto: Nimpuno

Foto ini diambil Nimpuno, ketika ia masih berada di atas mobil komando | Foto: Nimpuno

“Ketika ditembaki dengan water canon, saya berada di atas mobil komando (mokom). Pada awalnya, seluruh mokom memang berada tepat di depan Istana Negara. Tetapi kemudian secara perlahan mundur ke belakang. Tidak lagi di depan Istana,” kata Nimpuno, ketika menceritakan kembali kejadian tanggal 30 Oktober 2015, saat KAU-GBI melakukan aksi di depan Istana Negara.

Menurut pria yang menjadi Ketua PUK SPL FSPMI di sebuah perusahaan di Bekasi ini, saat itu posisinya berada di atas mokom.

“Saya berpikir, ini posisi yang cukup aman. Karena, memang, ketika itu posisinya sudah di jalan pulang,” kenangnya. Nimpuno naik ke atas mokom hanya mengambil foto. Sepanjang hari itu, dia tidak melakukan orasi.

Ketika gas air mata ditembakkan, untuk beberapa saat dia tidak bisa melihat apa-apa. Pedih sekali. Hingga akhirnya dia menemukan air dalam botol mineral yang tinggal setengah. Dengan air itulah dia membasuh muka.

Tidak lama kemudian, di sekitar mokom sudah banyak polisi yang berkumpul. Polisi meminta agar semua yang berada di atas mokom turun. Tanpa berpikir panjang, bapak dari 2 (dua) anak ini turun.

“Belum juga kaki saya menginjakkan tanah, saya langsung diseret oleh polisi. Dipukuli. Ditendang. Tanpa saya tahu apa salahnya, muka saya ditonjokin. Perut saya. Punggung saya,” matanya menerawang jauh kedepan, ketika menceritakan saat-saat penyiksaan itu dilakukan.

“Setelahnya, saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. ”

Ketika itu, dia sama sekali tidak melawan. Pasrah. Meskipun demikian, tetapi penyiksaan terhadap dirinya tidak berhenti sampai disitu. “Setelah itu, saya dimasukkan ke mobil barakuda. Disitu, saya melihat teman-teman lain yang juga ditangkap dipukul. Ada yang ditendang. Tak terkecuali saya,” katanya.

Tiba-tiba sesuatu yang keras menghantam dirinya. Entah dipukul atau ditendang, dia kesulitan untuk membedakan.

“Keras sekali. Sampai saya terpental kedalam.”

Mobil barakuda itu ditutup. Sedang didalamnya ada asap. Mereka kesulitan untuk bernafas. Dada terasa sesak.

Baru kemudian, mereka dipindahkan ke mobil dalmas.

Ketika diminta untuk memberikan pernyataan atas kejadian itu, inilah pernyataan Nimpuno. “Saya tak habis pikir dengan tindakan polisi yang melakukan penyiksaan. Padahal saat itu, posisi massa sudah bergerak ke belakang. Saya dan kawan-kawan yang berada di atas mokom masih berada disana, karena tertahan oleh massa yang berada di depan.”

Ketika peristiwa itu terjadi, Nimpuno kehilangan sebuah handphone. Mungkin ada yang mengambil. Mungkin! (*)

Oleh: (Wiwik-109)