Pembacaan Gugatan UMK Jabar, Aliansi Buruh Kompak Mengawal

Bandung,FSPMI- Adanya polemik setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat pada diktum 7 poin d Tahun 2020,Seluruh perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Jawa Barat,penuhi ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung,pada Hari Selasa (24/02/2020).

Nampak hadir dalam agenda sidang tersebut,para Pimpinan SP/SB se Jawa Barat beserta para perwakilan anggotanya yang turut serta hadir memadati ruang dan area luar gedung PTTUN Bandung.

Para Pekerja/Buruh menuntut agar Gubernur Jawa Barat segera mencabut Diktum 7 Poin (d),pada SK UMK Jawa Barat Tahun 2020,yang di sinyalir akan sangat berdampak kepada para Pekerja/Buruh di Jawa Barat,di mana para Perusahaan ada celah atau peluang untuk memberlakukan upah di bawah UMK.

Pengawalan Sidang UMK Jabar

Pengawalan Sidang UMK Jabar

Berdasarkan pernyataan dari Sabilar Rosyad (ketua DPW FSPMI Jawa Barat),mengatakan bahwa,kami para Pimpinan SP/SB dalam pembacaan sidang gugatan kali ini menuntut agar Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) mencabut isi SK UMK 2020,pada diktum ke 7 poin d yang berbunyi : “Penangguhan upah bisa dilakukan melalui perundungan bipartit dan di sahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Jawa Barat”.

Sementara itu,berdasarkan informasi yang kami dapat agenda sidang akan di gelar kembali pada hari selasa pekan depan,rencananya para Pimpinan dan anggota SP/SB,menyatakan kepada Media Perdjoeangan Bandung Raya,mereka akan kembali menghadiri agenda sidang tersebut sesuai waktu yang akan dijadwalkan oleh pihak Pengadilan.

(Kadri Supriatna)

Dugaan Pemberangusan Serikat Pekerja, Hari Ini Buruh Bekasi Kembali Geruduk PT.KMK Plastics Indonesia di Kawasan Jababeka

Bekasi, FSPMI- Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Bekasi kembali menggelar aksi besok Rabu (19/2/2020). Hal ini dilakukan untuk mendesak agar Pengusaha PT. KMK segera mempekerjakan kembali 19 orang yang di PHK sepihak.

Aksi unjuk rasa ini akan disuarakan KC FSPMI Bekasi di depan PT. KMK Plastics Indonesia di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Demikian disampaikan Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Suparno dan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (PC SPEE) FSPMI Bekasi, Abdul Bais.

“Yang pasti besok bukan aksi terakhir, selama belum ada solusi yang terbaik buat pekerja maka aksi akan dilakukan terus menerus,” tegas Suparno.

Menurut Abdul Bais, setidaknya sudah 3 kali pihaknya berunding dengan Pengusaha PT. KMK dan aksi pemanasan sudah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020. Tapi belum ada itikad baik dari Pengusaha untuk segera melaksanakan anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi.

“Perusahaan telah melakukan diskriminasi proses PHK terhadap 19 orang, karena pada saat Aksi Unjuk Rasa tanggal 12 Februari 2020 kita kedatangan tamu yang ter PHK oleh PT KMK akan tetapi upahnya sudah setahun lebih masih dibayar full.

Hal ini memperkuat dugaan pemberangusan Serikat Pekerja karena diantara 19 orang yg ter-PHK saat ini ada 12 orang pengurus Serikat Pekerja termasuk Ketua dan Sekretarisnya,” ujar Abdul Bais.

FSPMI Dukung Perjuangan Pekerja Transjakarta

Jakarta,FSPMI – Pekerja TransJakarta melakukan mogok kerja, Senin (12/6/2017). Pemogokan ini dipicu tidak adanya kejelasan status hubungan kerja para pekerja di PT Transjakarta. Hal itu menandakan, hubungan industrial di Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu tidak sedang baik-baik saja.

Para pekerja di berbagai bagian PT Transjakarta mengaku sudah lelah tidak mendapat kepastian diangkat menjadi karyawan tetap dan terus menerus berstatus sebagai karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Menurut informasi, para pekerja sudah lama memendam kekecewaan terhadap manajemen Transjakarta. Sempat ada wacana sebanyak empat kali untuk pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, namun tidak pernah ada kelanjutan dari pihak manajemen.

Selain itu, ada juga isu yang berembus di internal pekerja PT Transjakarta bahwa mereka akan diliburkan selama sebulan lalu tidak dilanjutkan kontraknya alias diputus hubungan kerja. Isu ini santer terdengar dan meresahkan para pekerja karena banyak dari mereka yang kontrak kerjanya habis pada 30 Juni 2017.

Terpisah, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberikan dukungan terhadap aksi para pekerja TransJakarta. Hal ini disampaikan Wakil Presiden FSPMI, Kahar S. Cahyono. Menurutnya, kekhawatiran pekerja PT Transjakarta masuk akal dan cukup beralasan. Oleh karena itu, FSPMI mendukung perjuangan pekerja PT Transjakarta.

“Rasanya tidak adil, ketika para pekerja yang sudah bekerja melayani masyarakat selama bertahun-tahun ini tidak jelas nasibnya dan terancam diputus hubungan kerja sewaktu-waktu. Nasib mereka seperti pepatah, habis manis sepah di buang,” kata Kahar di Jakarta, Senin (12/6/2017).

Lebih lanjut Kahar meminta kepada masyarakat agar bisa memahami aksi yang dilakukan para pekerja TransJakarta. “Bukan maksud mereka mau menyusahkan penumpang. Tetapi awak TransJakarta ini juga memiliki hak untuk memperjuangkan kejelasan nasibnya,” katanya.

Melalui salah satu serikat pekerja anggotanya, Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPDT FSPMI), FSPMI mendesak managemen PT Transjakarta untuk mengabulkan tuntutan para pekerja. Terlebih lagi, para pekerja selama ini bekerja di bagian yang bersifat tetap dan terus-menerus. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, wajib dipekerjakan dengan status sebagai karyawan tetap.

“Sebagai perusahaan BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah seharunya managemen PT Transjakarta menjadi pelopor dan terdepan dalam hal memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” pungkas Kahar.

LBH FSPMI : Gugatan Apindo Terkait UMK Medan Cacat Hukum

LBH FSPMI Sumatera Utara anggap gugatan Apindo terkait UMK Medan, cacat hukum, Rabu (3/12/2017). Hal itu di ungkapkan Rohdalahi Subhi Purba, SH, MH selaku advokat LBH FSPMI Sumatera Utara di kantornya di Jl. Raya Medan-Tanjung Morawa KM 13,1 No. 1 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa.

“Di lihat dari dua aspek, seharusnya gugatan tersebut tidak lolos di proses persiapan,” katanya.

Dia menjelaskan, yang pertama, subjek hukum si penggugat, Apindo dalam hal ini tidak memiliki legal standing sebagai subjek hukum yang dapat digugat dan menggugat di pengadilan. Sedangkan aspek yang kedua, dilihat dari sudut pandang objek sengketa TUN yakni SK UMK Medan 2017, dimana objek tersebut tidak dapat di gugat di TUN karena yang dapat di gugat harus bersifat FINAL atau keputusan itu dikeluarkan tidak perlu, memerlukan izin dari atasannya. INDIVIDUAL atau keputusan itu bukan untuk pengaturan umum hanya untuk satu orang, dan KONGKRIT atau keputusan itu harus berwujud dan tidak afstrap.

Lebih lanjut Rohdalahi mengatakan, gugatan bernomor perkara 168/G/2016/PTUN.MDN tentang UMK medan tersebut tidak memenuhi persyaratan INDIVIDUAL.

“Dilihat dari tiga syarat itu gugatan terhadap SK UMK Medan tidak memenuhi persyaratan INDIVIDUAL karena SK tersebut di keluarkan untuk pengaturan umum bukan untuk satu orang. Dengan berdasarkan syarat tersebut, persiapan di TUN harus menyatakan gugatan penggugat tidak lulus proses persiapan,” ujarnya.

Bersamaan dengan itu ketua DPW FSPMI Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, menyatakan akan terus kawal proses tersebut sampai selesai dan jika berlanjut kepersidangan

“ Ya, kami akan terus kawal hal ini sampai ke persidangan sekalipun,” tegasnya.

Pengusaha Langgar Perjanjian Kerja, DPRD Desak Cabut Ijin Usaha PT Chao Long

CIKARANG PUSAT,FSPMI – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi geram dengan ulah pihak perusahaan PT Chao Long, pasalnya menurut pengaduan pekerja yang disampaikan kepada DPRD, sudah 2 Tahun pihak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan bonus akhir tahun kepada pekerja.

“Bonus akhir tahun bagi para pekerja PT Chao Long ini kewajiban perusahaan, karena sudah disepakati dan diperjanjikan antara pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja dengan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama (PKB),” kata Anggota Komisi IV, Nyumarno kepada awak media, pada Selasa (27/12) kemarin.

Nyumarno mengatakan, jika pihak pekerja ataupun pihak pengusaha tidak menjalankan salah satu isi pasal PKB, hal tersebut menjadi pelanggaran. Apalagi, aturan tersebut juga berlaku oleh pekerja yang melanggar pasal dalam PKB dan pasti pihak perusahaan akan memberikan sanksi pada pekerja.

“Nah sekarang, harus fair dong, pengusaha juga tidak boleh melanggar atau tidak menjalankan isi perjanjian kerja bersama (PKB) yang ada dong,” cetus Nyumarno, dengan nada tegas.

PT Chao Long Motor Part Indonesia, masih kata Nyumarno, perjanjian kerja bersama antara pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja. Pihak perusahaan melanggar Pasal 42 perjanjian kerja bersama, yang berisi antara lain perusahaan memberikan bonus kepada pekerja setiap tanggal 20 Januari setiap tahunnya.

“Adapun besarnya bonus dirundingkan antara pengusaha dan serikat pekerja,” ucap Politis PDI Perjuangan tersebut

Diakui Nyumarno, pihaknya telah menerima pengaduan permasalahan ini, baik dari pekerja maupun dari advokat serikat pekerja. Sehingga, pihaknya juga sudah membahas bersama rekan-rekan di Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi. Sehingga, pihaknya mendesak perusahaan agar segera menjalankan isi PKB, dengan membayarkan bonus akhir tahun pekerja, untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Nyumarno juga menyayangkan, hal tersebut bisa harus terjadi, apalagi buruh sampai melakukan mogok kerja untuk menuntut sebuah hak pekerja yang bersifat normative. “Ini jelas kesalahan pengusaha PT Cha Long, bukan salahnya pekerja yang mogok kerja menuntut hak,” kata Sekretaris Fraksi PDIP tersebut.

Nyumarno juga menyindir, pengusaha yang seperti ini bakal membuat nama pengusaha ataupun investor lain jelek dimata publik. “Kita berikan kebijakan investor untuk melakukan usaha dan berinvestasi di Kabupaten Bekasi, tetapi juga harus patuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan jalankan kewajibannya kepada pekerja,” imbuhnya

Jika sudah kejadian seperti ini, tambah Nyumarno, pengusaha nakal terhadap pekerja, harus diberikan sanksi tegas. Sehingga, pihaknya mendesak agar pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dapat bertindak tegas, agar tidak asal-asalan memberikan izin usaha.

“Jika perlu disertai pernyataan tertulis calon investor saat mengajukan perijinan, untuk mematuhi perundangan dan ketentuan ketenagakerjaan saat investasi. Kemudian, Pemkab juga harus berani mencabut ijin usaha bagi pengusaha-pengusaha yang tak taat aturan ketenagakerjaan,” desak Nyumarno.

Nyumarno, juga dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak perusahaan PT Chao Long, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan instansi terkait lainnya seperti Bidang Perijinan Usaha BPMPPT, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH) dan Bagian Penegakan Perda Satpol PP.

“Kami akan mengumpulkan pelanggaran pihak perusahaan, baik dari sisi ketenagakerjaan seperti, magang yang tidak sesuai aturan, skorsing pekerja yang tanpa dasar, ijin tenaga kerja asingnya. Kemudian, dari sisi lingkungan hidupnya, dari sisi perijinan usaha atau dari sisi pelanggaran lainnya,” pungkasnya. (*)