10,3 Juta Rakyat Miskin Terancam Tak Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) memastikan pada 2014 menyatakan, 10,3 juta rakyat miskin terancam tidak menerima jaminan kesehatan.

Dalam diskusi bertajuk ‘Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat 1 Januari 2014 Terancam Gagal, Bagaimana Sikap Rakyat??’, Kamis (26/12/2013), Sekjen KAJS Said Iqbal menuturkan, berdasarkan data TNP2K 2011 terdapat 96,7 juta orang miskin dan tidak mampu.

“Faktanya, pemerintah hanya memberikan mengcover 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI),” kata Said.

Pengkuotaan ini, kata Said, jelas-jelas telah melanggar konstitusi, yakni UU No.40/2004 tentang SJSN dan UU No.24/2011 tentang BPJS. Said menegaskan, berdasarkan konstitusi pemerintah wajib memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali.

Jumlah rakyat miskin dan orang tidak mampu yang tak tercover bisa jadi lebih besar. Pasalnya, itu belum termasuk rakyat miskin dan tidak mampu yang sampai saat ini tidak masuk menjadi peserta Jamkesda dan Jamkesmas.

Sementara itu, Presidium KAJS Indra Munaswar mengatakan, pemerintah tidak bisa berdalih dengan lemahnya kemampuan fiskal. Ia menyebut ada ruang fiskal antara Rp 360 triliun hingga Rp 450 triliun, serta SILPA tiap tahun berkisar Rp 45 triliun.

“Jika diasumsikan PBI yang ditanggung 150 juta, dengan besaran iuran Rp 20.000 per jiwa maka hanya Rp 36 triliun setiap tahun,” kata Indra.

“Jadi, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak menyertakan seluruh rakyat fakir miskin dan orang tidak mampu, sudah termasuk Jamkesda, menjadi Peserta Jaminan Kesehatan mulai 1 Januari 2014,” tuturnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/26/1218326/10.3.Juta.Rakyat.Miskin.Terancam.Tak.Mendapatkan.Jaminan.Kesehatan

KAJS Ancam Rumah Sakit yang Tolak Pasien Miskin

Komite Aksi Jaminan Sosial

Komite Aksi Jaminan Sosial

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengancam akan menduduki rumah sakit yang menolak pasien miskin, sehubungan dengan pelaksanaan Sitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diterapkan per 1 Januari 2014.

“Kalau ada kawan kita yang miskin ditolak rumah sakit, kita akan gerebek rumah sakit itu, karena ini perintah konstitusi,” kata dia, Kamis (26/12/2013).

Berdasarkan UU No.40/2004 tentang SJSN, terhitung mulai 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan, di mana iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Said Iqbal, KAJS bakal membuka posko-posko pengaduan, jika ada rumah sakit yang menolak rakyat miskin dan tidak mampu, mendapatkan pelayanan kesehatan. Posko akan dibuka oleh 58 elemen KAJS, namun utamanya akan dibuka di kantor cabang serikat buruh, seperti KSPI, FSPMI, TSK, SPSI, dan lainnya.

“Kami juga undang BEM SI (Seluruh Indonesia) dan BEM seluruh universitas di Jakarta, untuk ikut serta. Ini perlawanan rakyat. Kalau ada yang menolak rakyat miskin berobat, bukan Gedung DPR, tapi Rumah Sakitnya yang kita duduki,” kata Said.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Indra. Ia mengatakan, setelah beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, tentu masih ada letupan-letupan, lantaran belum beresnya transisi jaminan kesehatan.

“Mudah-mudahan tidak lagi ada rakyat miskin yang kembali tidak mendapat pelayanan kesehatan. Tidak boleh lagi ada, rakyat miskin dilarang sakit,” pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/26/1355106/KAJS.Ancam.Rumah.Sakit.yang.Tolak.Pasien.Miskin

Jamsostek : Tidak Benar Uang JHT Raib Saat BPJS Berjalan

Jamsostek siap bertranformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Jamsostek siap bertranformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kantor Cabang PT Jamsostek Tanjung Morawa Krista Nurhayati Siagian menegaskan uang Jaminan Hari Tua (JHT) tidak akan hilang atau raib saat mulai dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS mulai berlaku Januari 2014 mendatang, meski demikian uang Jaminan Hari Tua (JHT) tidak akan hilang, katanya di Tanjung Morawa, Rabu [18/12] , saat menerima audiensi Pengurus Serikat Buruh Medan Independen (SBMI) Sumut Basis PT Kilang Mie Gunung Mas.

Berdasarkan Undang undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya pasal 62, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi.

Namun semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, tidak benar seperti yang diisukan oknum tertentu saat unjuk rasa beberapa waktu lalu, bahwa uang Jaminan Hari Tua (JHT) akan hilang atau raib saat pelaksanaan BPJS, katanya.

Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru.

Sementara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan akan beralih ke BPJS Kesehatan. Jadi, kita dinyatakan bubar, tapi tanpa likuidasi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga pegawai kita otomatis menjadi pegawai BPJS, katanya.

Sementara Kepala Bidang Pemasaran Jamsostek Tanjung Morawa Sanco Simanullang mengatakan Dirut PT Askes (Persero) dan Dirut PT Jamsostek (Persero) telah mengeluarkan surat edaran bersama No 120 tahun 2013 dan No SE/09/092013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan

Tenaga kerja yang selama ini menjadi peserta Program JPK Jamsostek dan dialihkan ke BPJS Kesehatan akan tetap mendapatkan perlindungan yang selama ini diperoleh sesuai hak dan ketentuan yang berlaku.

Bagi tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK yang selama ini dikelola PT Jamsostek, kepesertaannya akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Bagi yang belum ikut, agar segera mendaftar ke BPJS Kesehatan, katanya.

Ia mengatakan hak perlindungan kesehatan dapat diperoleh tentunya setelah menyelesaikan dan membayar iuran Jaminan Kesehatan terhitung mulai januari 2014 dan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan.

Jadi, khusus iuran kesehatan, tidak lagi ke Jamsostek seperti selama ini. Iuran yang ke Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) hanya JKK, JK dan JHT, makanya iuran JPK bulan Desember harus dibayar bulan ini juga, agar dapat tutup buku dan dialihkan ke BPJS Kesehatan dengan baik,katanya.

Ia juga menegaskan, selama tiga bulan pertama masa transisi, peserta program JPK dan anggota keluarga yang dialihkan ke BPJS Kesehatan masih dapat menggunakan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) dari PT Jamsostek.
Fasilitas kesehatan yang selama ini bekerja sama melayani peserta JPK Jamsostek tetap digunakan, begitu juga dengan fasilitas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tolong dihubungi BPJS Kesehatan segera, dan untuk Deliserdang kantornya sudah ada di Lubukpakam, katanya.

http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=4958

Jaminan Kesehatan, Menapak Jalan Kesejahteraan

”Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realisation, through national effort and international co-operation and in accordance with the organisation and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.”

(Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948)

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

JAMINAN sosial, termasuk jaminan kesehatan, merupakan keniscayaan di negara berkonsep kesejahteraan (welfare state), untuk mempertahankan martabat kemanusiaan sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Setelah menunggu 10 tahun, pada 1 Januari 2014, Indonesia akan mulai menapak jalan kesejahteraan seperti yang dilalui negara-negara maju di Eropa puluhan tahun lalu.

Hidup sering kali memberi kejutan, tetapi tidak selalu menyenangkan. Kita tidak pernah tahu kapan sakit atau mengalami kecelakaan. Sakit, terutama yang berat dan perlu perawatan panjang, tidak saja menyebabkan hilangnya kesempatan bekerja dan mendapat penghasilan, tetapi juga menggerogoti keuangan, bahkan bisa membuat jatuh miskin. Jaminan kesehatan ialah upaya ”sedia payung sebelum hujan”.

Kalau Jerman, negara yang memiliki jaminan sosial kuat, memulai 130 tahun lalu saat Kanselir Otto von Bismarck memperkenalkan asuransi kesehatan, Indonesia baru memiliki landasan pada Oktober 2004 lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jerman mengembangkan jaminan sosial secara bertahap. Setelah asuransi kesehatan tahun 1883, asuransi kecelakaan dikembangkan pada 1884, asuransi hari tua pada 1889, lalu asuransi pengangguran pada 1927. Tahun 1994, ada asuransi perawatan jangka panjang.

Indonesia juga melaksanakan secara bertahap lima jaminan sosial yang diamanatkan UU SJSN. Setelah jaminan kesehatan pada awal 2014, pada 1 Juli 2015 akan diselenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Prinsip jaminan sosial antara lain kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas (jaminan berkelanjutan meski peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal di seluruh Indonesia), dan kepesertaan bersifat wajib. Di Indonesia, jaminan kesehatan dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, badan
nirlaba transformasi dari PT Askes. Pengelolaan empat jaminan lain dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, transformasi dari PT Jamsostek.

Kepesertaan dalam program jaminan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), wajib tetapi dilakukan bertahap. Pada tahap awal, JKN menyatukan peserta asuransi PT Askes, PT Jamsostek, TNI/Polri, dan Jamkesmas, jumlahnya sekitar 121,6 juta. Tahun 2019 ditargetkan seluruh penduduk Indonesia, diperkirakan 257,5 juta, tercakup jaminan kesehatan.

Masalah premi

Kalau Jerman menetapkan premi asuransi sosial wajib 15,5 persen gaji, dengan besaran 7,3 persen ditanggung pemberi kerja dan 8,2 persen oleh pekerja, di Indonesia premi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri 5 persen gaji per keluarga per bulan. Untuk pekerja formal swasta, 4,5 persen dari 2 kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang tahun 2013 ditetapkan Rp 2.025.000 per bulan. Jadi, premi 4,5 persen dari Rp 4,05 juta per keluarga per bulan. Mulai 1 Juli 2015, premi naik menjadi 5 persen, 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja. Premi berlaku untuk keluarga beranggota 5 orang. Jika ada tambahan anggota, iuran harus ditambah.

Premi untuk sektor nonformal Rp 59.500 per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, Rp 42.500 di kelas 2, dan Rp 25.500 di kelas 3. Iuran penduduk miskin ditanggung pemerintah, yaitu Rp 19.225 per orang per bulan.

Premi itu, menurut Guru Besar Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, terlalu kecil untuk mendukung upaya subsidi silang dan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi. Hal itu tidak sesuai dengan UU SJSN yang mengamanatkan kegotongroyongan.

Keterbatasan dana menyebabkan tarif kapitasi bagi pelayanan kesehatan dasar untuk puskesmas ditetapkan Rp 3.000-Rp 6.000 per orang per bulan, dokter/klinik dan rumah sakit pratama Rp 8.000-Rp 10.000 per orang per bulan, serta dokter gigi Rp 2.000 per orang per bulan.

”Tarif kapitasi ini di bawah harga keekonomian. Demikian juga untuk perawatan rujukan di rumah sakit, perhitungan tarif per kelompok penyakit (Ina CBG) terlalu rendah dan disamakan untuk RS swasta dengan RS pemerintah. Ini tidak fair karena RS swasta harus menyediakan modal sendiri,” kata Hasbullah.

Hal ini akan menyebabkan JKN dipersepsikan sebagai program inferior. Pegawai swasta menengah ke atas, klinik, dan RS swasta akan enggan menjadi peserta. Bisa jadi nasib program JKN akan seperti asuransi Askes, banyak peserta mengeluh karena mendapat pelayanan kurang responsif dan ramah.

Ancaman lain BPJS bisa kekurangan dana untuk klaim peserta. Penyebabnya, terjadi adverse selection, mereka yang sakit segera menjadi peserta dan memanfaatkan dana JKN.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyebaran tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Hal ini untuk pemerataan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama PT Askes/BPJS Fachmi Idris menuturkan, BPJS antara lain telah menetapkan prosedur, menyatukan data peserta Jamkesmas, Askes, Jamsostek, TNI/Polri, serta melakukan perluasan peserta. Saat ini semua BUMN menyatakan bersedia bergabung dalam JKN.

Fachmi optimistis dana BPJS cukup mengingat iuran pemerintah untuk penduduk miskin Rp 19.225, meningkat dari Rp 6.500 pada Jamkesmas. Selain itu, ada dana cadangan dari PT Askes Rp 3 triliun. Jika belum cukup, pemerintah mempunyai dana darurat berupa dana cadangan teknis.

Hasbullah memperkirakan, awal pelaksanaan JKN tahun 2014 tak mulus, akan ada banyak guncangan dan protes dari pemberi pelayanan kesehatan atau pasien. Akan banyak saling tuding di antara pemangku kepentingan. ”Segi baiknya, akan ada alasan merevisi bagian-bagian yang belum sesuai,” katanya.

Hasbullah menyarankan, besaran tarif direvisi agar realistis. Selain itu, perlu sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi sosial untuk menghadapi masa sulit dan kesadaran untuk solidaritas sosial.

Tahun depan akan riuh rendah dengan isu politik akibat pemilu. Perhelatan itu diharapkan tidak menyurutkan pelaksanaan JKN. JKN dan jaminan sosial lain perlu dijaga bersama. Pemerintah terpilih diharapkan berkomitmen menjamin kesejahteraan penduduk, bukan sekadar janji politik.

http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/jaminan-kesehatan-menapak-jalan-kesejahteraan_7340

BPJS Ketenagakerjaan Berkelas Dunia Bukan Mengada-ada

Jamsostek siap bertranformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Jamsostek siap bertranformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), Elvyn G Masassya menegaskan, transformasi PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkelas dunia pada 1 Januari 2014, bukanlah retorika. Transformasi itu dilandasi sejumlah fundamen yang sudah digarap meliputi layanan yang prima, kecepatan layanan klaim, registrasi elektronika dan luasnya cakupan kepesertaan, karena bukan hanya menjangkau sektor formal tapi sektor informal sehingga potensi pesertanya mencapai 117 juta orang.

“Nanti peserta tak perlu tunggu lama-lama lagi berurusan dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena ada standar dan sistem yang diterapkan merata ke seluruh cabang dan kantor cabang pembantu,” kata Elvyn dalam acara seminar bertema, ‘Urgensi Jaminan Sosial bagi Masyarakat Indonesia Apa dan Bagaimana ?’ di kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (11/12).

Elvyn mengatakan, sejak BPJS Ketenagakerjaan berlaku sejak 1 Januari 2014, semua pelayanan dilakukan secara elektronik, seperti registrasi, mengajukan klaim, dan sebagainya. “Karena pelayanan seperti inilah maka BPJS Ketenagakerjaan nanti disebut BPJS berkelas dunia. Ini bukan mengada-ada,”terangnya.

Elvyn mengatakan, selama ini PT Jamsostek menyelenggarakan empat jenis program yakni jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun, sesuai dengan amanat UU 40/2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sejak 1 Januari 2014 jaminan pemeliharaan kesejahatan akan beralih kepada BPJS Kesehatan. Sekalipun begitu, pada 2 Juli 2015 akan dibuka program Jaminan Pensiun.

Elvyn menambahkan, jangkauan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan jauh lebih luas dibanding PT Jamsostek selama ini yang hanya mengkover tenaga kerja formal sebanyak 40 juta orang. Namun BPJS nanti akan mengkover semua tenaga kerja baik formal dan informal yang jumlahnya sekitar 117 juta orang.

Elvyn menegaskan, semua perusahaan wajib mengikutkan pekerja atau karyawannya dalam program BPJS. “Kalau tak diikutkan sanksinya tegas sebagaimana diatur dalam UU 24 2011 tentang BPJS,” kata dia.

Menurut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan merupakan jembatan menuju hidup sejahtera. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial yang bisa membuat masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera.

Sedangkan Dosen Fakultas Hukum dan Kesejahteraan Sosial, UI, Heru Susetyo, mengatakan, jaminan sosial sangat penting keberadaannya di sebuah negara. Pasalnya, jaminan sosial adalah hak asasi semua warga negara.

Karena betapa pentingnya jaminan sosial ini, kata dia, maka tidak heran Presiden AS Barak Obama berjuang keras sampai mempertaruhkan jabatannya sebagai Presiden agar program jaminan sosial yang diprogramkan disyahkan anggota DPR.

http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=4931