Mempertimbangkan Wacana Ambil Alih Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, KPonline – Kebijakan ekonomi Jokowi dinilai sangat pro pada investasi dan mengabaikan kepentingan buruh, petani, nelayan dan para pemilik lahan lahan di pelosok desa.

Jokowi memberi karpet merah pada investor investor yang mulai di banjiri oleh investor dari China. Sedangkan investor terbesar hingga saat ini masih diduduki oleh Singapura, negara kecil tetangga kita. Negara kecil tersebut juga masih menempati urutan teratas negara yang meminjamkan uangnya kepada bangsa ini.

Satu sisi, Jokowi juga membuat catataan dengan tinta merah yang membuat nasib rakyatnya makin tidak diperhatikan dan dilindungi. Melalui kebijakan PP 78/2015, Jokowi membuat kebijakan upah murah. Melalui PP 45/2015, Jokowi membuat kebijakan program pensiun murah. Melalui kebijakan Permenaker 16/2016, Jokowi membuat kebijakan tentang perbudakan berkedok pemagangan.

Sehingga nggak heran jika sepanjang Jokowi jadi presiden, gelombang aksi buruh terus terjadi. Belum lagi kebijakan jokowi mencabut subsidi harga BBM dan TDL.

Aksi yang tiada henti juga dilakukan oleh kelompok petani yang lahan-lahanya dirampas oleh perusahaan besar. Aksi juga dilakukan oleh para guru honorer, bidan, dan Selasa tanggal 9 Juli 2017, sejumlah nelayan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat akan melakukan aksi ke istana negara.

Berbagai kelompok pergerakkan mulai merasa hopeless merasa tidak ada harapan lagi sepanjang Jokowi memimpin negara ini hingga 2019. Jokowi dengan berbagai paket kebijakan ekonominya, hanya berorientasi pada membangun iklim investasi (namun satu sisi menggebuk upah buruh), berorientaai pada maunya pemberi hutang yang memintanya mencabut berbagai subsidi rakyat dan memotong anggaran-anggaran APBN di sejumlah kementerian karena defisit anggaran yang terus terjadi.

Ketergantungan pada investor dan pemberi hutang membuat Jokowi tidak berdaya. Berbagai kebijakannya kemudian diputuskan berdasar apa maunya mereka. Karena pendapatan APBN yang bersumber dari pajak tidak sesuai dengan target. Satu sisi, ditengah defisitnya anggaran Jokowi terus membangun berbagai infrastruktur (nggak nyambung dengan gagasan revolusi mental) dengan “menggadai BUMN”.

Dari uraian diatas, kita dapat mengambil benang merahnya, betapa kekuatan “pemilik uang”, baik para investor maupun bank dunia atau negara negara donor pada akhirnya sangat mendominasi dalam kebijakan ekonomi negara negara berkembang yang tidak membangun basis keuangan rakyat.

Siapa yang bisa mengepul atau mengumpulkan uang atau memiliki atau menguasai uang, dialah yang akan menang dan berjaya (logika kapital saat ini).

Singapura, Cina, Jepang, adalah contoh negara negara pemberi hutang dan juga investor terbesar di Indonesia. Pertanyaannya, darimanakah uang uang yang mereka miliki itu berasal?

Tidak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan dana pensiun buruh yang dimiliki Jepang lebih dari 15.000 triliun.  Singapura juga sekitar 3000 triliun. Cina yang baru memulai program pensiun pada era 1990-an memiliki dana pensiun yang besar karena ditopang oleh iuran pensiun yang besar dan jumlah pekerja formal ratusan juta orang.

Sekitar beberapa bulan lalu kepala Bapenas menyampaikan dengan aset yang besar, dana pensiun Cina mencapai 38 ribu triliun, juga dana pensiun di Australia dan Kanada telah membiayai pembiayaan pembangunan infrastruktur bandara, kereta cepat, dan sebagainya. Jadi negara berhutang pada buruhnya.

Di Indonesia, akibat kita lambat dan setengah hati mereformasi jaminan sosial terutama jaminan pensiun, membuat aset BPJS Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek) masih sangat kecil. Sampai akhir 2016, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana investasi Rp261,22 Triliun yang terdiri dari aset BPJS Ketenagakerjaan Rp9,79 Triliun dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) ketenagakerjaan Rp251,43 Triliun. Pendapatan investasi yang dihasilkan dari dana kelolaan tersebut Rp 21,76 Triliun.

Kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan menghasilkan pencapaian total asset yaitu sebesar Rp268,59 Triliun yang terdiri dari aset Badan sebesar Rp13,37 Triliun dan aset DJS sebesar Rp255,22 Triliun. Aset tersebut tumbuh 25,21% dari tahun 2015. Kemudian, 2 tahun perjalanan BPJS Ketenagakerjaan tampaknya belum memberikan harapan besar buruh dan kontribusi bagi buruh dan negara.

Karenanya Reformasi Jilid II Jaminan Sosial menjadi penting, diantaranya dengan menaikkan iuran pensiun dari pengusaha sebagai bentuk share profit kepada buruh. Saat ini iuran pensiun pengusaha hanya 2%, jauh dibawah Singapura dan Malaysia sebesar 11-13%. Dengan demikian, manfaat jaminan pensiun bisa dinaikkan.

Tata kelola dan penguasaan dana buruh oleh buruh menjadi penting dalam memperkuat positioning buruh pada pemerintah. Dengan potensi aset ribuan triliun menjadikan buruh mempunyai kemampuan investasi dan memberikan pinjaman bagi negara. Sehingga buruh bisa bargaining terkait kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan kesejahteraan lainnya.

Saat ini dengan badan hukum publik (sebelumnya BUMN), buruh sebagai stake holder utama hanya diberi ruang menempati 2 posisi sebagai Dewan Pengawas (selevel Komisaris di BUMN). Karena itu, tidak ada salahnya memberikan kesempatan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan kepada buruh.

Pancoran, 9 Juli 2017

Cabut Regulasi Penghambat BPJS

Laksanakan Jaminan Kesehatan Nasional 1 Januari 2014 ( KAJS )

Laksanakan Jaminan Kesehatan Nasional 1 Januari 2014 ( KAJS )

Pelaksanaan JKN yang digelar BPJS Kesehatan masih menghadapi berbagai masalah. DPR juga sudah mencium gelagat potensi munculnya masalah. Murut Sekjen KAJS, Said Iqbal, pelayanan yang diterima peserta BPJS Kesehatan, terutama yan sebelumnya menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kerja (JPK) Jamsostek dan Askes ketika beralih ke BPJS Kesehatan menjadi lebih buruk.

Menurut Iqbal, salah satu hal utama yang menyebabkan buruknya pelayanan itu adalah mekanisme pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan yaitu INA-CBGs. Mekanisme kendali mutu dan biaya yang diatur lewat Permenkes Tarif JKN itu mengelompokan tarif pelayanan kesehatan untuk suatu diagnosa penyakit tertentu dengan paket. Sayangnya, mekanisme pembiayaan yang dikelola Kementerian Kesehatan itu dinilai tidak mampu memberikan pelayanan terbaik bagi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga fasilitas kesehatan yang selama ini melayani peserta JPK Jamsostek dan Askes enggan memberikan pelayanan.

Untuk itu Iqbal menyebut KAJS mengusulkan agar saat ini mekanisme pembiayaan itu diganti dari INA-CBGs menjadi Fee For Service seperti yang digunakan sebelumnya oleh PT Jamsostek. “Agar jaringan fasilitas kesehatan yang selama ini bekerjasama mau melayani peserta BPJS Kesehatan,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/1).

Selain itu, Iqbal menyoroti selama ini peserta Askes berpenyakit kronis bisa memperoleh rujukan yang berlaku selama tiga bulan dan obat satu bulan. Tapi saat ini dibatasi sehingga peserta Askes yang beralih ke BPJS Kesehatan harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan untuk mendapat rujukan dan obat. Sebab, obat yang dibutuhkan hanya bisa digunakan untuk satu pekan.

Pada kesempatan yang sama presidium KAJS lainnya, Indra Munaswar, menemukan ada peserta BPJS Kesehatan seperti mantan peserta JPK Jamsostek, ditolak fasilitas kesehatan yang biasa mereka sambangi. Fasilitas kesehatan itu berdalih tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian, ada peserta yang dipaksa pulang oleh fasilitas kesehatan setelah tujuh hari dirawat inap. Padahal peserta yang bersangkutan belum sembuh.

Sebagaimana Iqbal, Indra melihat persoalan itu berpangkal pada Permenkes tentang Tarif JKN yang intinya mengatur paket biaya dalam INA-CBGs. Lewat sistem itu Kemenkes membatasi biaya pelayanan kesehatan peserta. Misalnya, seorang peserta terkena demam berdarah, dengan paket biaya INA-CBGs, peserta itu harus dirawat inap tujuh hari. Jika dalam tujuh hari belum sembuh maka peserta harus pulang. “Menkes harus mengubah regulasi itu karena menghambat pelayanan peserta,” ujarnya.

Sebagai salah satu cara mengatasi masalah tersebut Indra mengatakan pimpinan BPJS akan melayangkan surat edaran bersama ke seluruh fasilitas kesehatan yang selama ini melayani peserta JPK Jamsostek. Ia akan memantau sejauh mana efektifitas surat itu, apakah mantan peserta JPK Jamsostek bakal dilayani atau tidak oleh fasilitas kesehatan.

Melanjutkan komentar rekannya di KAJS, Timboel Siregar, mengatakan cek darah dan rontgen tidak masuk dalam tindakan yang dicakup INA CBGs. Ia mengetahui hal itu saat mengadvokasi seorang peserta di Jakarta yang ingin cek darah ke Puskesmas. Walau fasilitas tingkat pertama itu dilengkapi dengan laboratorium sehingga dapat dilakukan cek darah, namun peserta BPJS Kesehatan itu ditolak. Alasannya, cek darah itu tidak masuk dalam INA-CBGs. Alhasil Puskesmas yang bersangkutan memberi rujukan ke fasilitas kesehatan kedua atau Rumah Sakit (RS).

Tapi ketika di RS, Timboel melanjutkan, peserta itu tidak bisa langsung mendapat pelayanan cek darah karena harus membayar biaya tertentu. Menurutnya hal itu mestinya tidak terjadi karena semua biaya sudah ditanggung BPJS Kesehatan. “Paket INA-CBGs harusnya meng-cover cek darah,” ujarnya.

Lagi-lagi Permenkes tentang Tarif JKN dinilai menjadi penyebab morat maritnya pelayanan BPJS Kesehatan. Timboel merasa peraturan itu mengatur semua biaya yang dibayar BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Sehingga terkesan BPJS Kesehatan hanya menjadi juru bayar karena Kemenkes yang mengatur mekanisme pembayarannya. Padahal mengacu pasal 24 UU SJSN, pembayaran di setiap wilayah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. “Permenkes itu harus dibenahi agar BPJS bisa bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kedua,” tegasnya.

Masih dalam rangka menjaga agar manfaat yang diterima peserta tidak berkurang, Timboel mengusulkan agar peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya tergabung dalam JPK mandiri Jamsostek dikenakan iuran khusus. Sehingga tidak dihitung per orang, tapi untuk satu keluarga yang berangotakan lima orang. Menurutnya ketentuan yang ada saat ini mengurangi manfaat yang sebelumnya diterima peserta JPK mandiri Jamsostek.

Sebab, mantan peserta mandiri JPK Jamsostek harus membayar iuran untuk satu orang berdasarkan nominal tertentu. Yaitu ruang perawatan kelas I Rp59.500, kelas II Rp 42.500 dan kelas III Rp25.500. “Kalau dulu peserta mandiri JPK Jamsostek hanya membayar iuran Rp96 ribu setiap bulan untuk maksimal 5 anggota keliuarga,” papar Timboel.

Jika sampai Februari 2014 pemerintah dan BPJS belum menyelesaikan persoalan tersebut, KAJS akan melakukan tindakan. Seperti melayangkan gugatan kepada pemerintah dan demonstrasi besar-besaran.

Sebelumnya anggota Komisi IX DPR fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, berpendapat Kemenkes terkesan belum mau melepas sepenuhnya pengelolaan JKN kepada BPJS Kesehatan. Misalnya, INA CBGs yang sampai saat ini masih dikelola oleh Kemenkes. Padahal, INA CBGs harusnya sebuah kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga bermacam kepentingan yang ada dapat diakomodir. “Kalau ada pihak yang merasa tidak kebagian maka berpotensi tidak akan lancar,” ucapnya.

Selaras hal tersebut Poempida juga mengusulkan untuk merevisi peraturan pelaksana BPJS Kesehatan seperti Perpres. Sehingga BPJS Kesehatan punya wewenang penuh untuk menjalankan amanat UU SJSN dan BPJS.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e4051a62d3c/cabut-regulasi-penghambat-bpjs

Apapun Kelas Perawatannya, Pelayanan BPJS Tetap Sama

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

Ketika rawat inap, sebagian orang mungkin mengira perbedaan ruang perawatan seperti kelas I, II dan III mempengaruhi kualitas pelayanan dan manfaat yang bakal diterima masyarakat. Namun, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur, memastikan perkiraan itu tidak berlaku dalam BPJS Kesehatan karena pelayanan kesehatan atau medis yang diberikan kepada peserta tidak melihat kelas perawatannya.

Misalnya, peserta menderita usus buntu. Ketika dilakukan operasi dan perlu dijahit maka tidak mungkin peserta yang mengambil kelas I, II dan III dibedakan kualitas jahitannya. “Pasien yang dirawat di kelas apapun itu sama. Tidak ada perbedaan,” tegasnya dalam jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan Jakarta, pekan lalu.

Begitu pula dengan biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta ketika mendapat pelayanan. Fajri mengklaim tak ada biaya tambahan dimaksud kecuali peserta bersangkutan meminta sendiri tambahan pelayanan. Misalnya, setelah dioperasi, pasien meminta obat yang tidak ada hubungannya dengan penyakit yang didera seperti vitamin. Jika atas kemauan sendiri, peserta harus membayar biaya tambahan.

Fajri menambahkan tidak ada plafon atau batas biaya tertinggi dalam BPJS Kesehatan. Sebab, mekanisme pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan melalui Ina-Cbgs. Tentu saja tarif yang tercantum dalam paket INA-CBGs untuk kelas I dan II lebih tinggi dibanding kelas III. Walau begitu Fajri mengakui tarif INA-CBGs akan terus disempurnakan oleh tim di bawah Kementerian Kesehatan. Kuncinya adalah pemahaman yang baik dari tenaga medis dan penyedia pelayanan kesehatan (rumah sakit) atas mekanisme pembiayaan. Mekanisme INA-CBGs berbeda dengan pola pembiayaan yang selama ini digunakan di rumah sakit.

Fajri memperkirakan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan akan didominasi oleh golongan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya buruh lepas. Buruh lepas bisa mendaftarkan diri dan istrinya yang sedang hamil pada ruang perawatan kelas III yang iurannya setiap bulan Rp25.500 per orang. “Dia mau menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menyisihkan uang yang biasa untuk beli rokok,” tandasnya.

Antusiasme masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan itu membuat kantor-kantor BPJS Kesehatan di berbagai tempat dibanjiri pengunjung. Dua pekan setelah BPJS Kesehatan diluncurkan 1 Januari 2014, total peserta mencapai 116 juta orang. Dari jumlah itu 162 ribu orang peserta baru. “Rata-rata 25 ribu orang per hari yang daftar,” tukas Fajri.

Untuk memudahkan masyarakat, Sejak Senin (13/1) lalu, BPJS Kesehatan secara resmi meluncurkan pendaftaran via website dengan alamat www.bpjs-kesehatan.go.id. Sampai saat ini peserta yang mendaftar lewat website mencapai 20 ribu orang. Walau pendaftaran lewat laman dapat dilakukan dimana saja selama tersedia jaringan internet tapi untuk mengambil kartu peserta harus menyambangi kantor BPJS Kesehatan.

Pendaftaran lewat website belum dapat dilakukan bagi perusahaan yang hendak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, pihak perusahaan harus datang membawa data para pekerja ke kantor BPJS Kesehatan. Sebab, mekanisme pembayaran iuran untuk pekerja mengunakan persentase sehingga BPJS Kesehatan harus mengetahui berapa besaran upah per bulan setiap pekerja yang didaftarkan.

Mengevaluasi dua pekan berjalannya BPJS Kesehatan, koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan persoalan yang terjadi masih didominasi oleh ketidaksiapan pemerintah dan BPJS Kesehatan. Seperti keterlambatan pemerintah membuat regulasi operasional, berkontribusi memunculkan masalah di lapangan.

Misalnya, sampai sekarang masih banyak pengusaha yang tidak mengetahui berapa iuran yang harus dibayar dan manfaat serta fasilitas seperti apa yang bakal diperoleh pekerja. Bahkan, Timboel menemukan ada pekerja di KBN Cakung yang memegang kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek namun harus menanggung selisih biaya yang tidak dicakup BPJS Kesehatan. Akibatnya, pekerja itu dirugikan. “BPJS Kesehatan hanya meng-cover biaya sebatas Rp250 ribu sementara biaya RS yang harus dikeluarkan Rp. 1,6 juta,” tutur pria yang sekaligus menjabat sebagai Presidium KAJS itu.

Timboel melihat peralihan peserta JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan belum dilakukan dengan baik. Peserta JPK Jamsostek yang otomatis beralih ke BPJS Kesehatan harus mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Seharusnya, data peserta JPK yang dimiliki PT Jamsostek yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan BPJS Kesehatan sebagai basis data membuat kartu kepesertaan. Begitu pula purnawirawan Polri dan TNI, mestinya sudah mendapat kartu peserta BPJS Kesehatan tanpa mendaftar baru.

Dalam pantauan Timboel, lokasi pendaftaran hanya difokuskan pada kantor-kantor BPJS Kesehatan sehingga terjadi penumpukan. Ia menyarankan agar pendaftaran sekaligus pemberian kartu kepesertaan dilakukan lewat Puskesmas atau RS sehingga memudahkan rakyat. “Aksesnya jadi lebih mudah dan tidak terjadi penumpukan,” usulnya.

Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh, meragukan keseriusan pemerintah menggelar program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) yang digelar BPJS Kesehatan. Ia merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya, iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp19.225 untuk 86,4 juta orang golongan miskin dan tidak mampu. Menurutnya besaran itu tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi tenaga medis. Baginya, perhitungan besaran itu secara aktuaria tidak jelas.

“Besaran iuran itu tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga medis lainnya, sehingga dapat berdampak pada rendahnya mutu pelayanan,” ucap Poempida.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52dd145381360/apapun-kelas-perawatannya–pelayanan-bpjs-tetap-sama

Daftar Tempat Pendaftaran Kepesertaan BPJS

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

KANTOR PUSAT
Gedung Askes kantor pusat-baru
JL. Let.Jend. Suprapto
Cempaka Putih Kotak Pos 1391/JKT
Telp. 4212938, Fax. 4212940

Regional I – NAD dan Sumatera Utara
Jl. Karya No. 135 Medan 20117
Telp. (061) 6613317 Fax. (061) 6613082
Hotline Service : 0813 616 29868

Regional II – Riau Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi
Jl. Jend. Sudirman No.3 Tangkerang Utara Pekanbaru 28282
Telp : (0761) 26980 / 7053539
Fax : (0761) 26522
Hotline Service : 0811 760 187

Regional III – Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung
Jl. R. Sukamto 8 ilir Kotak Pos 1128 Palembang 30114
Telp. (0711) 364224, 373720, 373721
Fax. (0711) 373722
Hotline Service : 0811 784 423

Regional IV – DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat
Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 Jakarta Selatan 12780
Kotak Pos 8114
Telp. (021) 7943239, 7943240
Fax. (021) 7946315
Hotline Service : 0815 887 7034

Regional V – Jawa Barat
Jl. Dr. Djunjunan No. 144 PO.BOX. 1617 Bandung 40163
Telp (022) 2013174
Fax. (022) 2001051
Hotline Service : 08112211966

Regional VI – Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta
Jl. Teuku Umar No. 43 Semarang
Telp. (024) 8501429 -30, Fax. (024) 8315466
Hotline Service : 0812 2933 797

Regional VII – Jawa Timur
Jl. Raya Jemursari 234 PO. BOX. 268/SBS Surabaya 60299
Telp. (031) 8432541, Fax. (031) 8415550
Hotline Service : 0812 3099 748

Regional VIII – Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
PT Askes (Persero) Regional VIII
Jalan Marsma Iswahyudi No 290 RT 47
Kelurahan Sepinggan – Balikpapan
Kalimantan Timur
Telepon (0542) 766238 Fax: (0542) 766421

Regional IX – Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara
Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 78
Kotak Pos 1315 – Makassar 90013
Telp. (0411) 452416, 450439,
Fax. (0411) 444442
Hotline Service : 0812 411 5770

Regional X – Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara
Jl. Tololiu Supit No. 11 Manado 95119
Telp. (0431) 863565, Fax. (0431) 860796
Hotline Service : 0811 432 976

Regional XI – Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Jl. Raya Puputan Komplek Niti Mandala
Renon Denpasar 80232
Telp. (0361) 222206, Fax. (0361) 230060
Hotline Service : 0812 3656 089

Regional XII – Maluku dan Papua
Jl. Raya Kota Raja No. 46 PO. BOX 152
Abepura Jayapura 99225
Telp. (0967) 581638, 587268, 587864,
Fax. (0967) 581639
Hotline Service : 081344710000

Ambon
Jl. Ir. M. Putuhena – Wailela Rumah Tiga Ambon 97234
Telp : (0911) 3825199,
Fax : (0911) 38525200
Hotline service : 081 1472586

Banda Aceh
Jl. Cut Nyak Dhien No. 403 Lamteumen Banda Aceh 23351
Telp/Fax . (0651) 46705
Fax. (0651) 47268
Hotline Service : 0813 6062 9990

Bukit Tinggi
Jl. Prof. DR. Hamka No. 21 C Tarok Dipo Bukit Tinggi 26112
Telp : (0752) 22907
Fax : (0752) 31221
Hotline Service : 0812 6746 229

Batam
Komp. Regency Park Blok IV / 45 Pelita – Batam
Telp : (0778) 450985
Fax : (0778) 421989
Hotline Service : 0812 7798637

Bengkulu
Jl. Pembangunan No. 14 Bengkulu 38224
Telp : (0736) 341406,
Fax : (0736) 26785
Hotline Service : 0811 730 7696

Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No 35
Raja Basa Bandar Lampung 35144
Telp (0721) 700444,
Fax (0721) 701729
Hotline Service : 0811 796 100

Bandung
Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 66 Bandung 40263
Telp : (022) 7317058, 7307734, 7305693, 7315572,
Fax : (022) 7307439
Hotline Service : 0812 2044 4445

Bogor
Jl. A. Yani No. 62 E Bogor
Telp : (0251) 8356538, 8356539,
Fax : (0251) 8317429
Hotline Service : 0812 858 2703

Bekasi
Jl. A. Yani (Ruko Bekasi Mas Blok C No. 2) Bekasi 17141
Telp : (021) 8847071,
Fax : (021) 88851929
Hotline Service : 0812 858 2705

Boyolali
Jl. Randu Asri Siswodipuran Boyolali
Telp : (0276) 321288
Fax : (0276) 325275
Hotline Service : 082 135 48 5050

Bojonegoro
Jl. Basuki Rahmat 65 A – Bojonegoro
Telp : (0353) 884908
Fax : (0353) 880306
Hotline Service : 0852 3258 1302

Banyuwangi
Jl. Letkol. Istiglah No. 93 Banyuwangi
Telp : (0333) 410644,
Fax : (0333) 410645
Hotline Service : 0813 3674 5464

Balikpapan
Jl. Blora I No. 3 – Balikpapan 76113 – Kalimantan Timur
Telp : (0542) 731864
Fax : (0542) 750507
Hotline Service : 0819 555 3226

Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 3 No. 139 Banjarmasin 70249 – Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 3251204
Fax. (0511) 3261318
Hotline Service : 0812 5052 284

Barabai
Komplek Perum Bawan Permai RT 15 RW 05 Kel. Bukat, Barabai – Kalimantan Selatan
Telp : (0517) 41147
Fax : (0517) 42482
Hotline Service : 0812 5052 285

Bulukumba
Jl. Kenari No. Bulukumba
Telp : (0413) 81313
Fax : (0413) 81313
Hotline Service : 0812 4115 773

Bau Bau
Jl.Sultan Hasanuddin No.63 Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Telp : (0402) 2702010, 2824047, 2826897
Fax : (0402) 2826898
Hotline Service : 0852 41741 695

Biak Numfor
Jl. Sriwijaya Kelurahan Mandouw – Biak PO. BOX. 144 Biak Numfor 98100
Telp : (0981) 21466
Fax : (0981) 26263
Hotline Service : 0811 4904 162

Bima
Jl. Kesehatan 2 raba Bima, Kab. Bima
Telp : (0374) 43174

Cirebon
Jl. R. Sudarsono No. 43 Cirebon 45134
Telp : (0231) 206097
Fax : (0231) 223571
Hotline Service : 0818 417 261

Cabang Khusus
Jl. Letjend. Suprapto, Cempaka Putih PO.BOX 1391/JKT Jakarta Pusat 10510
Telp : (021) 4212938 ext.171
Fax : (021) 4257441
Hotline Service Jamkesmen: 0813 837 90900,
Hotline ServiceJamkestama: 0821 1000 6550

Dumai
Jl. Jend. Sudirman No. 391 Dumai
Telp : (0765) 595988 , 7034568
Fax : (0765) 597989
Hotline Service : 0813 780 40402

Denpasar
Jl. D.I. Panjaitan No. 6 Niti Mandala Renon – Denpasar
Telp : (0361) 225057, 7451090
Fax : (0361) 224961
Hotline Service : 08123656531

Ende
Jl. Melati _ Ende
Telp : (0381) 21168
Fax : (0381) 21168
Hotline Service : 0813 339106543

Gorontalo
Jl. Nani Wartabone No. 58 Gorontalo 96112
Telp : (0435) 823000
Fax : (0435) 828905
Hotline Service : 0812 4422 767

Jambi
Jl. Zainir Havis No. 5 Kota Baru Jambi
Telp : (0741) 443516
Fax : (0741) 43093
Hotline Service : 0812 7305145

Jakarta Pusat
Jl. Proklamasi No. 94 A, Pegangsaan Jakarta Pusat 10320
Telp : (021) 3904093, 3904094, 3912586,
Fax : (021) 3912493
Hotline Service : 0812 8415 147

Jakarta Selatan
Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 Graha Askes Lantai I &II Jakarta Selatan 12780
Telp : (021) 7946321,
Fax : (021) 7946322
Hotline Service : 0812 8415 148

Jakarta Timur
Jl. Balai Pustaka Timur No. 39 Blok B-10 Rawamangun – Jakarta Timur 13450
Telp : (021) 47869778,
Fax : (021) 47862347
Hotline Service : 0812 8415 149

Jakarta Barat
Jl. Palmerah Barat 353 Blok B No. 4-5 Jakarta Barat
Telp : (021) 5322630
Fax : (021) 5359933
Hotline Service : 0812 8415 124

Jakarta Utara
Jl. Enggano No. 94. C Tanjung Priok Jakarta Utara 14310
Telp : (021) 4302457
Fax : (021) 4373715
Hotline Service : 0812 8571582

Jember
Jl. Jawa No. 55 Jember 68121
Telp : (0331) 330268
Fax : (0331) 333882
Hotline Service : 0812 3478 139

Jayapura
Jl. Raya Kota Raja No 46 PO BOX 152 Abepura – Jayapura
Telp : (0967) 587331
Fax : (0967) 581426
Hotline Service : 0815 2706 1888

Kabanjahe
Jl. Letnan Rata Perangin-angin No.14A , Kabanjahe 22112
Telp. (0628) 21860, 22958
Fax. (0628)22958
Hotline Service : 0812 6448 675

Kota Bumi
Jl. Dahlia No. 117 Gapura Kotabumi 34512
Telp : (0724) 22658,
Fax : (0724) 328315
Hotline Service : 0812 796 5323

Karawang
Jl. Jend. A. Yani No. 85 (by pass) Karawang 41315
Telp : (0267) 402573,416206
Fax : (0267) 412556
Hotline Service : 0813 559 8890

Kudus
Jl. Bhakti No. 50 Kudus
Telp : (0291) 435587
Fax : (0291) 431506
Hotline Service : 0815 6579 258

Kediri
Jl. Mayjen. Sungkono No. 91 Kediri 64121
Telp : (0354) 690306,
Fax : (0354) 683005
Hotline Service : 0812 5905 194

Kendari
Jl.Mayjend S.Parman No.74 Kendari Sulawesi Tenggara
Telp : (0401) 3122050
Fax : (0401) 3124903
Hotline Service : 0813 4182 8928

Klungkung
Jl. Gajah Mada No. 55 a – Semarapura
Telp : (0366) 22767
Fax : (0366) 22767
Hotline Service : 0812 3655 206

Kupang
Alamat Sementara (sedang renovasi) :
Jl. Frans Seda – Kel. Fatululi
Telp : (0380) 831308
Fax : (0380) 822265
Gedung Kantor dengan alamat :
Jl. W.J. Lalamentik Oepoi – Kupang 85111
Telp : (0380) 831308, 832693
Fax : (0380) 821132
Hotline Service : (0380) 8030399, (0380) 8052401

Langsa
Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 5 Sungai Pauh Langsa 24413
Telp. (0641) 23048,
Fax. (0641) 426002
Hotline Service : 0813 6170 1610

Lhokseumawe
Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 5 Sungai Pauh Langsa 24413
Telp. (0641) 23048,
Fax. (0641) 426002
Hotline Service : 0813 6170 1610

Lubuk Linggau
Jl. Pembangunan – Komp. Perkantoran Pemda Taba Pingin – Lubuk Linggau 31621
Telp. (0733) 451848,
Fax. (0733) 451844
Hotline Service : 0812 711 62199

Luwuk
Jl. Imam Bonjol No.135 Km 2 Luwuk 94712
Telp : (0461) 21706,
Fax : (0461) 22764
Hotline Service : 081341141700

Meulaboh
Jl. Tgk Dirundeng No.38 Meulaboh 23615
Telp. (0655)7551126, 7000192
Fax. (0655) 7551127
Hotline Service : 0852 6031 2800

Medan
Jl. Karya No. 135 Medan 20117
Telp. (061) 6613317
Fax. (061) 6613082
Hotline Service : 0812 6436 711

Muara Bungo
Jl. Teuku Umar – Rimbo Tengah Muara Bungo 37214
Telp : (0747) 21139,
Fax : (0747) 321058
Hotline Service : 0812 730 5293

Metro
Jl. A. H. Nasution No. 123 D Kota Metro 34112
Telp : (0725) 45276
Fax : (0725) 45276
Hotline Service :0812 796 3224

Magelang
Jl. Gatot Subroto No. 2 Magelang 56172
Telp : (0293) 363985,
Fax : (0293) 361026
Hotline Service : 0815 6579 760

Madiun
Jl. Timor No. 6 Madiun 63116
Telp : (0351) 463324,
Fax : (0351) 494525
Hotline Service : 0812 591 4682

Malang
Jl. Tumenggung Suryo No. 44 Malang
Telp : (0341) 493026, 472080,
Fax : (0341) 493802
Hotline Service : 0815 5516 665

Muara Teweh
Jl. Ahmad Yani No.59 RT. 15 Kel. Malayu
Muara Taweh 73811 – Kalteng
Telp : (0519) 21762
Fax : (0519) 21762
Hotline Service : 08115016345

Makassar
Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 78 (Lt. 1) Kotak Pos 1315 – Makassar 90013
Telp : (0411) 456057, 432804
Fax : (0411) 432804
Hotline Service : 0812 4115 771

Manado
Jl. Tololiu Supit No. 11 Tingkulu , Manado 95119
Telp : (0431) 867214
Fax : (0431) 844685
Hotline Service : 081340471000

Mataram
Jl. Bung Karno – Mataram 83231
Telp : (0370) 638313, 640737
Fax : (0370) 623794
Hotline Service : 081 33996 7777

Maumere
Jl. Wairklau Maumere – Maumere
Telp : (0382) 23747,23748
Fax : (0382) 23747 ext.106
Hotline Service: 081 339378847

Manokwari
Jl. Drs. Esau Sesa Kompleks Ruko Persada
Wosi Manokwari – Propinsi Papua Barat
Telp : 0986 – 211416
Hotline : 08114807733

Merauke
Jl. Brawijaya Merauke Provinsi Papua
Telp : (0971) 322216
Fax : (0971) 325459

Pematang Siantar
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 7 Pematangsiantar 21116
Telp. (0622) 21088,
Fax. (0622) 28577
Hotline Service : 0622-7152752

Padang
Jl. Khatib Sulaiman No. 52 Padang
Telp : (0751) 7051180,
Fax : (0751) 7052526
Hotline Service : 0812 6746227

Pekanbaru
Jl. Jend. Sudirman No. 3 Pekanbaru 28282
Telp : (0761) 32004, 862878
Fax : (0761) 862880
Hotline Service : 0812 7522 553

Palembang
Jl. R. Soekamto 8 Ilir – Palembang
Telp : (0711) 355700, 359445
Fax : (0711) 355700
Hotline Service : 0812 730 8042

Pangkal Pinang
Jl. Taman Ican Saleh No.73 Pangkalpinang 33121
Telp. (0717) 421174
Fax. (0717) 437 827
Hotline Service : 0812 717 2879

Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman Km. 6 Kel. Gunung Ibul – Prabumulih Timur , Prabumulih 31113
Telp : (0713) 7001031
Fax : (0713) 323949
Hotline Service : 0812 730 8045

Pekalongan
Jl. Singosari No. 1 Pekalongan
Telp. (0285) 433077
Fax (0285)433078
Hotline Service : 0811 2919 24

Purwokerto
Jl. Jend. Sudirman No. 925 Purwokerto 53146
Telp : (0281) 630217
Fax : (0281) 630217
Hotline Service : 0816 697 429

Pasuruan
Jl. Sultan Agung II No. 1 – Pasuruan
Telp : (0343) 427454,
Fax : (0343) 410320
Hotline Service : 0815 590 7177

Pamekasan
Jl. Raya Panglegur km. 02 – Pamekasan
Telp : (0324) 334450,
Fax : (0324) 333033
Hotline Service : 0821 4000 4500

Palangkaraya
Jl. Nyai Undang No.2 Palangkaraya 73111
Telp. (0536) 3222781
Fax. (0536) 3230331
Hotline Service : 0812 5052 286

Pontianak
Jl. Sultan Abdurachman No. 135 , Pontianak 78116
Telp : (0561) 733076
Fax : (0561) 739506
Hotline Service : 0813 451 73858

Pare Pare
Jl. Jend. Sudirman No. 105 Kotamadya Parepare 91122
Telp : (0421) 22395
Fax: (0421) 27927
Hotline Service : 0812 4115 776

Polewali
Jl. Dr. Ratulangi Poros Mamasa Polewali
Telp : (0428) 21294
Fax : (0428) 21513
Hotline Service : 0811 420 7996

Palopo
Jl. G.Torpedo No. 23 Palopo 91923
Telp : (0471) 22223
Fax : (0471) 22223
Hotline Service : 081355625000

Palu
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 31 – Palu
Telp : (0451) 482394
Fax : (0451) 482670
Hotline Service : 0813 4136 9094

Padang Sidimpuan
Jl. SM Raja / Raja Ina Siregar Km 5,7
Baturadua No. 24, Padang Sidimpuan
Telp : (0635) 21132

Sibolga
Jl. DR.F.L. Tobing No. 5 Sibolga 22412
Telp. (0631) 24015
Fax. (0631) 25957
Hotline Service : (0631) 7005388

Solok
Jl. Dt Perpatih Nan Sabatang No. 32 A-B Solok 27322
Telp : (0755) 21094
Fax : (0755) 325366
Hotline Service : 0812 6746230

Sukabumi
Jl. Siliwangi No. 120-122
Telp : (0266) 218650,
Fax : (0266) 224945
Hotline Service : 0815 630 9037

Sumedang
Jl. R.A. Kartini No 07 Sumedang Po. Box 101
Telp : (0261) 203580
Fax : (0261) 204685
Hotline Service : 0888 2199 721

Semarang
Jl. Sultan Agung No. 144 Semarang
Telp : (024) 8447698,
Fax.:(024) 8505657
Hotline Service : 0815 6579791

Surakarta
Jl.KH. Agus Salim No. 2 Surakarta
Telp : (0271) 722593,
Fax : (0271) 732141
Hotline Service : 0815 6579 754

Surabaya
Jl. Raya Dharmahusada Indah No. 2 Surabaya
Telp : (031) 5947747
Fax : (031) 5997126

Sampit
Jl. MT. Haryono Barat No.199 Sampit – Kalimantan Tengah
Telp : (0531) 32432
Fax : (0531) 32097
Hotline Service : 0812 5052 287

Singkawang
Jl. Firdaus H. Rais No. 58, Singkawang
No.Telp : 0562-631922
No. Fax : 0562-637227
Hotline Service : 0812 9949 417

Sintang
Jl. G.C Oepang Oerai Desa Sungai Ana, BaningKabupaten Sintang
Telp: (0565) 22076
Fax : (0565) 22076
Hotline Service : 0812 5722 154

Samarinda
Jl. Sentosa No. 16 Samarinda 75127 – Kalimantan Timur
Telp : (0541) 736417, 7241566
Fax : (0541) 743579
Hotline Service : 0816 451 4695

Sorong
Jl. Sungai Maruni, km. 10 (masuk samping Ruko Jupiter) PO. BOX 158
Sorong Papua Barat
Telp : 0951-322122
Fax : 0951 – 329753
Hotline Service : 0811 485 934

Serang
Jl. Raya Pandeglang Km 3, Karundeng Serang
Telp : (0254) 229114
Fax : (0254) 8491444

Singaraja
Jl. Ngurahrai No.64, Singaraja
No. Telp : 0362 – 3437000
Fax : 0362 – 3437001

Tanjung Balai
Jl. Jend. Sudirman Km.3 no. 459 Pahang Tanjung Balai 21361
Telp/Fax : (0623) 93063
Hotline Service : 08116281320

Tangerang
Jl. Perintis Kemerdekaan II No. 2 Cikokol Tangerang
Telp : (021) 5527163
Fax : (021) 55795075
Hotline Service : 0812 858 2704

Tasikmalaya
Jl. Tanuwijaya No. 9 – Tasikmalaya 46131
Telp : (0265) 332314,
Fax : (0265) 328810
Hotline Service : 0812 2168 475

Tarakan
Jl. Kenanga RT 19 No.19 Kampung Bugis – Tarakan Kalimantan Timur
Telp : (0551) 51047
Fax : (0551) 34222
Hotline Service : 0812 5871 058

Ternate
Jl. Cempaka Maliaro Komplek RSUD Ternate
Telp : (0921) 3122289
Fax : (0921) 3123132
Hotline Service : 081356876876

Tondano
Jl. Walanda Maramis No. 154
Kel. Kendis Kec. Tondano Timur
Kab. Minahasa Sulawesi Utara 95613
Telp : (0431) 321235
Fax : (0431) 3321168
Hotline Service : 0811 430 8834

Watampone
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 34 Watampone 92733
Telp : (0481) 22784
Fax : (0481) 23716
Hotline Service : 0812 4115 774

Waingapu
Alamat Sementara (sedang renovasi) :
Jl. Matawai Amahu, No. 71 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu
Telp : (0387) 61512
Fax : (0387) 61689
Hotline Service : 0813 5399 8349
Gd. Kantor dengan alamat :
Jl. Jend. Soeharto Kotak Pos 152, Waingapu 87112
Telp : (0387) 61512
Fax : (0387) 62975
Hotline Service : 0813 5399 8349

Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No. 130 A, Yogyakarta
Telp : (0274) 372712
Fax : (0274) 450602
Hotline Service : 0815 6579 780

Biang Masalah Pelaksanaan SJSN adalah Presiden

Perpres Belum Terbit, Pemerintah Dinilai Tak Serius Jalankan SJSN

Jaminan Kesehatan Nasional 2014

Jaminan Kesehatan Nasional 2014

Anggota Komisi IX DPR RI, Indra menilai pemerintah tak serius soal Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Alasannya, kurang dari sepekan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mulai beroperasi 1 Januari 2014, Peraturan Presiden belum juga dikeluarkan.

“Kamis lalu saat di Paripurna, saya interupsi minta surati Presiden. Kami Komisi IX terus berbusa-busa, tapi implementasi mandeg di Sesneg,” kata politisi PKS tersebut, di Jakarta, Kamis (26/12/2013).

“Kalau ada keseriusan, Perpres sudah keluar. Selama ini para menteri kendalanya juga ada di Sesneg. Tapi yang jadi biang masalah ada di Presiden, sebagai pengambil keputusan tertinggi. Ketika Presiden tidak serius, kita tidak bisa berharap menterinya juga akan serius,” kata dia lagi.

Sementara itu, Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal, memastikan begitu Perpres turun, mereka akan mengajukan Perpres tersebut beserta Peraturan Pemerintah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Konstitusi.

Presiden KSPI itu menyebut, yang digugat adalah tentang aturan jaminan kesehatan, besaran iuran, cakupan, serta benefit. Selain itu, mereka juga mensinyalir dugaan pelanggaran konstitusi dalam penentuan besarnya PBI.

“Apakah UU BPJS dan UU SJSN membenarkan adanya kuota,” tukasnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah mematok jumlah PBI hanya sebanyak 86,4 juta jiwa. “Untuk itu kami akan menggugat Presiden, Wapres, dan 8 Menteri terkait SJSN. Gugatannya PMH, perbuatan melawan hukum,” pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/26/1855215/Perpres.Belum.Terbit.Pemerintah.DInilai.Tak.Serius.Jalankan.SJSN