Indonesia Terancam Denda US$2 miliar Kasus Churchill Mining, SBY Harus Tanggung Jawab

SBY ( Pesatnews.com )

SBY ( Pesatnews.com )

JAKARTA, PESATNEWS – Ahirnya, Churchill Mining memenangkan kasus melawan pemerintah Presiden SBY di peradilan arbitrase Internasional. Pemerintah Indonesia diperkirakan akan membayar ganti kerugian kepada perusahaan asal Inggris tersebut.

“SBY mutlak bertanggung jawab penuh untuk ganti rugi pada churchill mining. Kemenangan Churchill Mining akibat kelalaian Pemerintahan SBY,” tegas Pengamat ekonomi yang juga Peneliti dari the Institute For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Senin (3/3/2014).

Sebagaimana diketahui, kasus Churchill Mining tengah diproses di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, karena perusahaan tersebut menganggap pemerintahan SBY telah melanggar Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan United Kingdom (UK), berkaitan dengan perlindungan Investasi.

Perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur menuntut ganti rugi senilai US$2 miliar atas pembatalan sepihak terhadap ijin yang dimiliki perusahaan asal Inggris tersebut yang dilakukan oleh pengadilan Indonesia. “Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40”

“Kemenangan Churchill Mining pada ronde pertama ini wajib diwaspadai, mengingat besarnya dana ganti rugi yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia. Sementara kuat indikasi rezim SBY tidak secara sungguh-sungguh menangani kasus ini sejak awal,” tutur Salamuddin Daeng.

Ia menilai, SBY seolah melakukan pembiaran agar negara Indonesia kalah. “Entah maksudnya apa? Beberapa pihak mencurigai bahwa kemungkinan kongkalikong antara perusahaan asing ini dengan SBY. Kecurigaan ini beralasan mengingat kekalahan Indonesia menjelang diselenggarakannya pemilu 2014,” tandasnya.

Untuk itu, menurutnya, negara tidak perlu bertanggung jawab terhadap kasus ini. “SBY yang harus bertanggungjawab penuh atas kelalaiannya. Jika Indonesia dikalahkan maka SBY harus bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya. DPR harus menolak APBN/uang rakyat digunakan untuk mengganti rugi menebus kesalahan SBY!” tegas Peneliti IGJ.

http://www.pesatnews.com/read/2014/03/03/39656/lalai-kasus-churchill-mining-sby-harus-tanggung-jawab

Diberi diskon BK, Freeport balas pemerintah dengan ‘air tuba’

Aksi Menolak freeport (berdikari.online )

Aksi Menolak freeport (berdikari.online )

Sikap pemerintah yang tak lagi galak, akibat data anjloknya ekspor dan defisit neraca perdagangan, bagaikan air susu dibalas air tuba. Mulanya, pelonggaran bea keluar diharapkan menstimulus perusahaan tambang manapun menunjukkan keseriusan membangun instalasi smelter.

Faktanya, Freeport sampai sekarang belum melakukan proses perizinan ke Kementerian ESDM. Baik itu menyerahkan hasil studi kelaikan (feasibility study/FS) dan uang jaminan pembangunan smelter. “Baru menyatakan mereka setuju membangun, sampai sekarang mereka belum follow up,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta kemarin.

Tak cuma soal smelter, Freeport bersama Newmont tetap kompak menolak usulan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Dari 112 perusahaan tambang yang menjalankan aktivitasnya di Indonesia, baru 25 perusahaan pemegang Kontrak Karya maupun Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang sudah setuju renegosiasi kontrak karya.

“Freeport dan Newmont belum selesai (renegosiasinya),” ujar Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Perekonomian.

Rangkaian kisah ‘air susu’ pemerintah dibalas dengan ‘air tuba’ oleh korporasi tambang AS ini bermula pada akhir Januari lalu. CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson dari kantornya di New York, Amerika Serikat mendadak, menyambangi jantung pemerintahan Indonesia di Jakarta.

Dia mempertanyakan alasan di balik kebijakan Bea Keluar progresif untuk komoditas konsentrat mineral. Beleid itu keluar tak lama setelah pemerintah melarang sepenuhnya ekspor bahan mineral mentah per 12 Januari.

Aturan dirancang Kementerian Keuangan itu membuat anak usahanya, PT Freeport Indonesia, terbebani pajak ekspor 25 persen. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 6 Tahun 2014, seluruh perusahaan tambang akan kena bea keluar bervariasi, bila produk tambang mereka baru diolah hingga kadar 30 persen.

Beleid ini merupakan senjata utama supaya semua perusahaan tambang, termasuk Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara yang selama ini banyak mengekspor bahan mentah saja, tunduk pada amanat UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), populer disebut hilirisasi.

Dalam bayangan Kemenkeu, bea keluar itu dirancang progresif dan naik saban enam bulan. Sehingga pada 2017, jika berkeras tak membangun smelter, Freeport dan ratusan perusahaan ‘mbalelo’ lainnya sama saja dilarang mengekspor hasil tambangnya. Sebab beban pajak mereka per komoditas bisa mencapai 60 persen.

Freeport Indonesia langsung memelas dan meminta keringanan. Perusahaan berlokasi di Timika, Papua itu mengaku kesulitan menjalani tuntutan pemerintah. Sejak ada pelarangan ekspor, volume penjualan bulanan yang dihentikan mencapai 40 juta pound tembaga dan emas sebanyak 80 ribu ons.

Itu jadi alasan Richard, sang bos besar, datang langsung dan melobi beberapa pejabat penting pemerintahan. Mulai dari Menteri Perindustrian MS Hidayat , Menteri Keuangan Chatib Basri , Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan terakhir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik .

Pada 31 Januari lalu, tak lama setelah lawatan bos Freeport usai, mayoritas pejabat mengklaim enggan memberi keringanan pada perusahaan Amerika Serikat ini.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan keringanan terkait bea keluar (BK) mineral mentah kepada perusahaan tambang yang tak serius membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. “BK harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga mengisyaratkan menolak permintaan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc soal pelonggaran bea keluar ekspor mineral progresif. “Sejauh ini belum ada perubahan apa-apa. Intinya adalah bagaimana smelter dibangun secepat mungkin karena itu perintah undang-undang,” tegas Hatta.

Nyatanya kasak-kusuk itu terus berkembang. Pemerintah kabarnya sedang menyiapkan rencana memuluskan keinginan Freeport soal keringan bea keluar ekspor konsentrat.

Momentum pengumuman data neraca perdagangan Januari 2014 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) semakin membuat pemerintah kebakaran jenggot. Indonesia mengalami defisit USD 430,6 juta karena sektor tambang tak lagi menyumbang banyak devisa selepas 12 Januari. Ini akibat beleid bea keluar yang dinilai terlalu kaku.

Setidaknya itulah anggapan Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa. “Angka 25 persen itu yang sebetulnya mengganggu kan, bukan UU itu sendiri. Tarif ekspor sebesar itu yang mungkin mengganggu aktivitas industri,” ucapnya.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo akhirnya angkat bicara. Dia mengaku sedang merancang mekanisme diskon bea keluar, sehingga perusahaan yang berniat membangun smelter tetap bisa mengekspor dalam volume besar.

Freeport dan Newmont , dua perusahaan paling gencar berkampanye menentang ketatnya ekspor konsentrat, memang sudah membuat nota kesepahaman (MoU) membangun smelter. Perusahaan lokal digandeng misalnya PT Aneka Tambang dan PT Indosmelt.

Masalahnya, buat Menteri Keuangan Chatib Basri , MoU bukan perjanjian mengikat dalam praktik bisnis. Dua perusahaan AS itu harus serius menanamkan modal jika ingin dapat keringan bea keluar.

Sikap keras bendahara negara tidak diikuti koleganya di sektor pengelolaan tambang. Atas saran dari Kementerian ESDM, kini Kemenkeu sedang membahas revisi PMK 6/2014.

“Mekanismenya kalau dari tim tarif, kalau memang mau diubah harus diubah dari usulan sektor. Saya belum menerima seperti apa dari ESDM,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Andin Hadiyanto dua hari lalu.

Walau kemungkinan besar akan meloloskan usulan Kementerian ESDM itu, Andin menyatakan timnya akan tetap melakukan kajian. Kemenkeu ogah jika pelonggaran BK pada akhirnya tidak berdampak pada peningkatan keseriusan perusahaan tambang membangun smelter. “Dari sisi teknis, kita harus lihat kajian hukumnya, efektivitasnya. Jangan sampai peraturan itu tidak berjalan,” kata Andin.

Diskon bea keluar ini akan diberikan pada perusahaan manapun yang serius menunjukkan niat membangun instalasi pengolahan tambang, hingga periode 2017. Kebijakan itu berlaku untuk semua jenis perusahaan yang menggali mineral tapi belum dimurnikan.

Syarat pemberian pelonggaran itu adalah perseroan wajib menyerahkan hasil Feasibility Study (FS). Selain itu, perlu diberikan uang jaminan sebagai bentuk keseriusan perusahaan tambang melakukan pemurnian konsentrat di dalam negeri. Besaran uang jaminan sekitar 5 persen dari investasi smelter yang dilakukan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat yang juga mengetahui rencana diskon BK, membantah ada desakan dari Freeport dan Newmont . Dia menegaskan pemerintah tidak sedang mengistimewakan dua perusahaan Amerika Serikat itu saja. “Keringanan itu untuk semua perusahaan tambang yang bisa memenuhi syarat yang diajukan,” cetusnya.

http://www.merdeka.com/uang/diberi-diskon-bk-freeport-balas-beri-pemerintah-air-tuba.html

Upah Sektoral Jakarta 2014 Tinggal Menunggu Penetapan Gubernur

Demo buruh menuntut upah layak ( foto : megapolitan/kompas )

Demo buruh menuntut upah layak ( foto : megapolitan/kompas )

Penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jakarta 2014 masih dalam proses. Apalagi, mekanisme penetapan besaran UMSP tahun ini berubah seiring dengan diterbitkannya Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (UM). Namun, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Jakarta, Hadi Broto, mengatakan secara umum peraturan yang diterbitkan akhir tahun lalu itu isinya tak jauh beda dengan regulasi yang lama yaitu Permenakertrans No.1 Tahun 1999 Tentang UM.

Misalnya, Hadi melanjutkan, dalam menentukan sektor industri yang layak masuk kategori unggulan, tetap dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Sebelum menentukan, Dewan Pengupahan terlebih dulu melakukan pengkajian dan penelitian. Termasuk mendata jumlah perusahaan, jumlah pekerja di sektor tertentu dan keberadaan asosiasi pengusaha.

Menilai sebuah sektor sebelum dimasukan sebagai unggulan, kata Hadi, perlu juga dilihat berapa besar devisa yang dihasilkan sektor industri itu terhadap perekonomian di sebuah provinsi. Perbedannya dengan regulasi yang berlaku saat ini Dewan Pengupahan Daerah tidak berwenang menentukan besaran UMSP. Sebab Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 mengamanatkan hal tersebut untuk ditentukan oleh asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor industri yang bersangkutan.

Dalam Permenakertrans No. 7 Tahun 2013, Hadi menjelaskan Gubernur dapat menetapkan besaran UMSP. Namun, besaran yang diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan itu merupakan kesepakatan yang dihasilkan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor tersebut. Jika tidak ada kesepakatan maka Gubernur tidak dapat menetapkan besaran UMSP bagi sektor itu. Tapi dalam regulasi sebelumnya, jika tidak ada kesepakatan maka Dewan Pengupahan Daerah menentukan berapa besarannya. Mengacu regulasi lawas itu, besaran UMSP paling sedikit 5 persen dari UMP yang berlaku.

“Sekarang tidak ada lagi kenaikan UMSP minimal 5 persen. Sekalipun besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP namun harus didasarkan pada kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor industri unggulan yang bersangkutan,” katanya kepada hukumonline di kantor Disnakertrans Jakarta, Kamis (27/2).

Selain itu Hadi mengatakan Disnakertrans Jakarta tak tinggal diam atas terbitnya regulasi baru itu. Guna memudahkan pemangku kepentingan, pada Januari 2014 Disnakertrans Jakarta memfasilitasi pertemuan antara berbagai asosiasi perusahaan dan serikat pekerja sektor unggulan. Dalam pertemuan itu para pihak diminta kesediaannya untuk berunding menentukan besaran UMSP 2014. Jika para pihak mau berunding, Disnakertrans Jakarta siap memfasilitasi.

Pertemuan itu diharapkan dapat memuluskan proses perundingan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor unggulan untuk menentukan besaran UMSP 2014. “Itu bentuk kepedulian pemerintah agar tingkat kesejahteraan pekerja sektor unggulan lebih besar dari sektor industri pada umumnya,” urai Hadi.

Dari hasil pertemuan itu Hadi menjelaskan sampai saat ini ada tujuh sektor industri yang sudah menghasilkan kesepakatan besaran UMSP 2014. Yaitu bahan kosmetik, otomotif, kemasan dari kaleng, farmasi, rumah sakit (RS), radio-televisi-alat rekam suara dan gambar serta peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Besaran UMSP 2014 ditujuh sektor itu tinggal menunggu penetapan Gubernur.

Bagi sektor unggulan yang belum menghasilkan kesepakatan, Hadi menyebut Disnakertrans Jakarta masih memberi toleransi sampai akhir bulan ini. Jika batas waktu yang ditentukan sudah lewat dan para pihak di sektor unggulan yang bersangkutan belum ada kesepakatan maka penentuan besaran UMSP 2014 itu dapat dilakukan secara bipartit. Yaitu dilakukan lewat perundingan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor industri unggulan itu.

Selain itu Hadi menjelaskan ada beberapa asosiasi perusahaan yang mengusulkan agar sektor unggulan yang melekat pada industri mereka dibatalkan. Seperti perhotelan dan retail yang meminta mundur dari sektor unggulan. Namun, penetapan sebagai sektor unggulan kepada dua jenis industri itu menurut Hadi sudah sesuai dengan hasil kajian dan penelitian atas fakta yang ada.

Sementara anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur Apindo, Asrial Chaniago, merasa Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 itu lebih menguntungkan pengusaha ketimbang pekerja. Pasalnya, pengusaha di sektor industri unggulan tidak dibebani lagi dengan besaran minimal kenaikan UMSP 5 persen. Saat ini, besaran UMSP ditentukan melalui perundingan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor unggulan tersebut.

Adanya perubahan yang cenderung merugikan pekerja itu menurut Asrial menimbulkan gejolak di lapangan. Sebab, jika tidak dihasilkan kesepakatan atau asosiasi perusahaan tidak mau berunding maka UMSP untuk sektor yang bersangkutan untuk tahun ini tidak ada peningkatan atau setara dengan UMP 2014. Sekalipun ada kesepakatan, besarannya paling sedikit bisa di bawah 5 persen. “Kalo dari sisi pengusaha Permenakertrans No. 07 Tahun 2013 itu memang positif. Tapi bagi serikat pekerja peraturan itu pukulan telak karena tidak ada yang memaksa untuk menentukan besaran UMSP paling sedikit 5 persen,” ujarnya.

Asrial juga menjelaskan asosiasi pengusaha sektor unggulan mengeluhkan absennya ketentuan yang mengatur evaluasi terhadap sektor industri unggulan. Misalnya, berbagai sektor industri unggulan di Jakarta sudah ditetapkan sejak bertahun-tahun lamanya. Namun, sampai sekarang belum ada regulasi yang mengevaluasi apakan bermacam sektor industri itu masih layak atau tidak dikategorikan sebagai unggulan di Jakarta. “Diharapkan sektor unggulan itu di-review setiap tahun,” tukasnya.

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono, menilai saat ini pemerintah, khususnya daerah sedang menjajal pelaksanaan Permenakertrans No. 7 Tahun 2013. Sehingga, sampai saat ini besaran UMSP, seperti di Jakarta, belum ditetapkan.

Dedi melihat regulasi baru itu cenderung merugikan pekerja karena tidak ada lagi ketentuan yang mematok kenaikan UMSP minimal 5 persen. Selain itu, mekanisme penetapan besaran UMSP sekarang tidak lagi ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah tapi perundingan bipartit antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor industri unggulan yang bersangkutan.

Ditambahkan Dedi, serikat pekerja bakal melakukan sejumlah langkah strategis. Mulai dari melakukan upaya hukum untuk membatalkan Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 itu sampai mendesak Gubernur, khususnya Jakarta menerbitkan peraturan tentang UMSP. “Kami (serikat pekerja) harus bergerak cepat karena bakal banyak (pekerja) yang dikorbankan jika langkah-langkah strategis tidak segera dilakukan,” pungkasnya.

3 Bulan Tidak di Gaji,Ini Hasil Bipartit Karyawan dengan Direksi Merpati

pesawat merpatiPertemuan bipartit antara manajemen PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan Forum Pegawai Merpati (FPM) menghasilkan keputusan.

Direktur Utama Merpati, Asep Eka Nugraha mengatakan, akan menghadap langsung ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan dana transisi sebesar Rp 150 miliar yang akan digunakan salah satunya untuk membayar gaji pegawai yang tertunggak sejak Desember 2014.

“Posisi Merpati cukup sulit. Kondisi ini memerlukan fund. Karena apapun alasannya rekan-rekan sudah berpuasa 3 bulan. Ini hal sulit dan tidak bisa dilanjutkan,” kata dia di hadapan puluhan karyawan Merpati, Jumat (28/2/2014).

Dalam kesempatan tersebut, Asep terlihat sedikit emosional. Ia meminta awak media untuk menjaga jarak dengannya.

Maskapai pelat merah tersebut memang tengah kritis dengan utangnya yang mencapai sekitar Rp 7,3 triliun. Menurut Asep, Merpati harus diselamatkan secara total paripurna.

“Teman-teman sudah cukup berpuasa 2 bulan. Kami mohon maaf dan kami akan sampaikan ke pemegang saham,” lanjut dia.

Asep juga menyampaikan kepada karyawan, penyelamatan Merpati tidak boleh sebatas dibayarkannya gaji pegawai, namun lebih dari itu harus berkelanjutan.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/28/1902080/Ini.Hasil.Bipartit.Karyawan.dengan.Direksi.Merpati

Utang Negara Naik Rp94 Triliun dalam 1 Bulan

ILustrasi hutang Negara ( image : google )

ILustrasi hutang Negara ( image : google )

Total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp2.465,45 triliun per akhir Januari 2014. Angka ini tercatat naik Rp94 triliun atau 3,96 persen dibandingkan posisi utang di akhir tahun 2013 yang sebesar Rp2.371,39 triliun.

Pinjaman ini didominasi oleh surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp1.744,55 triliun. Jumlah ini setara dengan 70,8 persen dari total utang. Demikian dilansir dari keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu, Senin (24/2/2014).

Mayoritas SBN berdenominasi rupiah, yakni sebesar Rp1.294,56 triliun, atau 52,5 persen. Sementara yang bdedenominasi valas tercatat Rp449,99 triliun, atau 18,3 persen.

Sisa utang pemerintah, berasal dari pinjaman luar negeri senilai Rp720,9 triliun. Jumlah ini setara dengan 29,2 persen dari total utang pemerintah.

Sementara sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri, yakni sebesar Rp2,27 triliun, setara dengan 0,1 persen.

http://economy.okezone.com/read/2014/02/23/20/945261/utang-negara-naik-rp94-triliun-dalam-1-bulan