Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan
Surat Edaran Direksi BPJS Kesehatan No.0055 Tahun 2014 tentang Pengiriman Surat Pelanggan Kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikritik berbagai pihak. Sebab, surat edaran itu dianggap berpotensi digunakan untuk kampanye partai politik tertentu. Kepala Grup Komunikasi dan HAL BPJS Kesehatan, Ikhsan mengatakan BPJS Kesehatan merespon masukan masyarakat tersebut dengan cara merevisi surat edaran itu.
Ikhsan menjelaskan, surat edaran itu tidak ditujukan untuk kampanye, tapi melakukan sosialisasi kepada peserta PBI agar menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Surat edaran itu diterbitkan direksi setelah melakukan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan. Salah satu hasil evaluasi itu menunjukan tidak sedikit masyarakat, khususnya yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesmas kebingungan apakah mereka masih bisa atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Mengingat peserta Jamkesmas beralih menjadi peserta PBI pada program JKN yang diselenggarakan lewat BPJS Kesehatan, Ikhsan melanjutkan, maka perlu dilakukan sosialisasi. Salah satu caranya dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap peserta PBI. “Selama ini sebagian masyarakat belum mengetahui apakah dirinya masuk PBI atau tidak. Dengan adanya surat edaran itu maka kami memberitahu kalau masyarakat yang bersangkutan masuk PBI,” katanya kepada hukumonline lewat telpon, Senin (24/3).
Namun, Ikhsan mengakui masyarakat menyorot tajam surat edaran itu karena salah satu isinya menyebut program JKN diluncurkan Presiden SBY. Sehingga surat edaran itu dituding sebagai kampanye terselubung. Menanggapi masukan itu maka BPJS Kesehatan merevisi surat edaran tersebut dan mengganti Presiden SBY menjadi Presiden RI.
Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus Presidium KAJS, Timboel Siregar berpendapat surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Divisi Regional I-XII dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan itu menekankan peran Presiden SBY. Sehingga terkesan surat edaran itu bernuansa politis.
Menurut Timboel, adanya penekanan peran Presiden SBY dalam peluncuran program JKN sebagaimana disebut dalam surat edaran itu dinilai mengarah pada kampanye terselubung. Dugaannya itu semakin kuat karena regulasi internal BPJS Kesehatan itu diterbitkan bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2014. Apalagi surat edaran itu menginstruksikan Kepala Divisi Regional I-XII dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan memberikan surat pelanggan atau informasi “berobat gratis” kepada semua peserta PBI dengan penekanan peran Presiden SBY.
Kemudian, Timboel melanjutkan, surat edaran itu juga memerintahkan semua kantor cabang BPJS Kesehatan mengadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan melibatkan Pemda, Kepala Puskesmas, Kepala desa atau Lurah setempat. Pertemuan itu paling lambat dilakukan 28 Maret 2014. Dalam surat edaran itu biaya pencetakan dan distribusi surat informasi “berobat gratis” yang dilayangkan kepada peserta PBI serta pertemuan untuk sosialisasi ditanggung BPJS Kesehatan.
Atas dasar itu, Timboel mengindikasikan surat edaran tersebut sebagai kampanye terselubung Presiden SBY dalam masa kampanye Pemilu legislatif yang berlangsung 16 Maret sampai 5 April 2014 dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan. “Indikasi kuat tampak pada isi surat edaran tersebut yang menekankan peran Presiden SBY untuk berjalannya Program JKN yang diluncurkan 31 Desember 2013. Serta dikonstruksikan bahwa Presiden SBY lah yang menjadi “pahlawan” beroperasinya BPJS Kesehatan,” tukasnya.
Alih-alih berperan dalam peluncuan program JKN yang digelar BPJS Kesehatan, Timboel berpendapat di masa pemerintahan Presiden SBY periode 2004-2009, UU SJSN ditelantarkan. Sehingga DPR yang menginisiasi pembahasan RUU BPJS yang kemudian disahkan 28 Oktober 2011.
Sekalipun UU BPJS sudah disahkan, Timboel mencatat pemerintahan SBY masih lamban merespon amanat regulasi itu. Khususnya pasal 70 UU BPJS yang mengamanatkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana UU BPJS paling lambat satu tahun untuk BPJS Kesehatan dan dua tahun BPJS Ketenagakerjaan sejak UU BPJS diundangkan. Akibat keterlambatan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana BPJS, masyarakat dirugikan. “Membuat rakyat menjadi sulit mendapatkan hak konstitusionalnya,” ucapnya.
Mengacu kondisi tersebut Timboel merasa aneh jika surat edaran BPJS Kesehatan itu menekankan peran Presiden SBY terhadap bergulirnya program JKN melalui BPJS Kesehatan. Padahal, sejak program JKN dimulai, BPJS Watch sudah menesak agar pemerintah dan BPJS Kesehatan segera melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat, bukan hanya kepada PBI. Hal itu selaras dengan amanat pasal 10 huruf (g) UU BPJS yang menyebut tugas BPJS memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.
Oleh karena itu Timboel heran kenapa surat edaran BPJS Kesehatan itu diterbitkan pada masa kampanye Pemilu 2014 yang berlangsung 16 Maret-15 April 2014. Kemudian ada pembatasan agar sosialisasi dilakukan paling lambat sampai akhir Maret 2014.
Mengenai biaya sosialisasi yang ditanggung seluruhnya oleh BPJS Kesehatan, Timboel mengaku tidak sepakat. Sebab JKN adalah program pemerintah pusat, maka pembiayaan kegiatan program tersebut harus ditanggung bukan hanya oleh BPJS Kesehatan, tapi juga pemerintah dengan menggunakan dana APBN. Ia khawatir surat edaran itu menguntungkan partai politik tertentu karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Timboel menyebut BPJS Watch mendesak direksi BPJS Kesehatan segera mencabut surat edaran itu. Kemudian melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih baik dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kampanye terselubung. BPJS Kesehatan perlu menggandeng Puskesmas, Kelurahan dan Kecamatan untuk pendaftaran peserta sekaligus sosialisasi. Tak kalah penting BPJS Watch mendorong DJSN, BPK dan KPK untuk memantau penggunaan dana sosialisasi JKN – BPJS Kesehatan yang berpotensi dipakai untuk kampanye partai politik tertentu.
“Selama ini BPJS Kesehatan hanya membuka pendaftaran di Kantor BPJS Kesehatan dan beberapa Bank Pemerintah yang memang sulit bagi rakyat untuk menjangkaunya dan mendaftar,” papar Timboel.
Terpisah, Guru Besar FKM UI, Hasbullah Thabrany, menilai surat edaran itu bepotensi ditafsirkan sebagai upaya memanfaatkan JKN untuk kampanye partai politik tertentu pada Pemilu 2014. Indikasi itu terlihat jelas karena dalam surat edaran tersebut ada penekanan peluncuran JKN oleh Presiden SBY. Padahal, JKN baru dilaksanakan ketika pemerintah dan DPR terus-terusan mendapat tekanan dari serikat pekerja. “Harusnya surat edaran itu tidak perlu menyebut (program JKN diluncurkan oleh Presiden SBY,-red) begitu,” usulnya.
Anasir itu makin kuat karena surat informasi “berobat gratis” kepada 86,4 juta peserta PBI itu dilayangkan ke rumah peserta. Ditambah lagi partai politik yang saat ini berkuasa dalam kampanyenya seolah paling berperan dalam penyelenggaraan JKN. Misalnya, menyebut anggaran untuk peserta PBI dinaikan tiga kali. “Padahal naiknya iuran PBI itu karena tekanan yang kuat dari masyarakat,” tegasnya.
Hasbullah menyarankan harusnya sosialisasi gencar dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Selain itu sosialisasi harusnya menyasar pada rumah sakit (RS), tenaga medis seperti dokter dan petugas BPJS Kesehatan. Menurutnya sosialisasi itu penting karena dari pihak penyelengara BPJS, terutama di lapangan belum memiliki pemahaman yang seragam. Khususnya dalam teknis pelaksanaan program JKN.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53305892145fb/dikritik–nama-sby-dicabut-dari-surat-edaran-bpjs-kesehatan
