Realisasi Investasi Triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, Naik 14,6 persen

Dr

Dr

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja merilis, realisasi investasi triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, atau mengalami kenaikan 14,6 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 93 triliun.

Kepala BKPM Mahendra Siregar menuturkan, pencapaian investasi tersebut terdiri dari investasi baru sebesar Rp 75,4 triliun dan perluasan atau tambahan sebesar Rp 31,2 triliun.

“Kegiatan investasi di triwulan pertama 2014 ini tetap berlangsung dengan baik dan meningkat dibanding periode sama tahun 2013, di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Umum. Hal ini memperlihatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi Indonesia yang semakin baik,” ujar Mahendra di Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Secara nasional, baik modal asing (PMA) maupun modal domestik (PMDN), pada triwulan I-2014 ini, Pulau Jawa masih menjadi sasaran investasi dengan realisasi mencapai Rp 62 triliun sebesar (58,2 persen). Angka ini naik 0,5 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 44,4 triliun.

Dari catatan BKPM, investor asing menempatkan Jawa Barat sebagai lokasi terfavorit berinvestasi. Sementara investor domestik, masih menyenangi ibukota Jakarta.

Berikut lokasi investasi favorit pemodal asing (PMA)
1. Jawa Barat (1,76 miliar dollar AS, 506 proyek).
2. Kalimantan Timur (798,6 juta dollar AS, 102 proyek).
3. Riau (618,7 juta dollar AS, 27 proyek).
4. Banten (591 juta dollar AS, 194 proyek).
5. DKI Jakarta (416,6 juta dollar AS, 880 proyek).

Berikut lokasi investasi favorit pemodal domestik (PMDN)
1. DKI Jakarta (Rp 8,27 triliun, 36 proyek).
2. Jawa Barat (Rp 8,1 triliun, 74 proyek).
3. Jawa Timur (Rp 7,7 triliun, 71 proyek).
4. Jawa Tengah (Rp 3,3 triliun, 36 proyek).
5. Kalimantan Barat (Rp 1,6 triliun, 18 proyek).

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/24/1920341/Investor.Asing.Lebih.Incar.Jawa.Barat.Ketimbang.Jakarta

Serikat Pekerja BCA (SP BCA) VS PT Bank Central Asia Tbk Berlanjut di PHI

Gugatan yang dilakukan Serikat Pekerja BCA (SP BCA) kepada PT Bank Central Asia Tbk telah memasuki sidang perdana di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Salah satu pasal yang dituntut adalah tentang kenaikan upah atau gaji berkala.

Dalam surat gugatannya, SP meminta adanya kenaikan gaji reguler minimal 2 kali setahun. “Di BCA kenaikan gaji itu paling satu kali setahun. Ya minimal 2 kali setahun. Kalau pertama masuk jadi eselon VII terus keluar tetap eselon VII juga, berarti ada yang tidak beres,” ujar Hadrianus, Anggota SP BCA Bersatu di Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta, Senin (24/3/2014).

Permasalahan gaji yang dituntut oleh SP BCA merupakan aspirasi karyawan BCA. Menurut Hadrianus, ada karyawan yang sudah 20 tahun bekerja tatepi hanya mendapatkan gaji Rp 7 juta-Rp 8 juta.

“Kawan-kawan karyawan yang di dalam pekerja reguler, sudah kerja 15 sampai 20 tahun masak gajinya masih di angka Rp 7 juta – Rp 8 juta, ini kan kurang beres. Jadi yang beprestasi tidak di apresiasi,” tandasnya.

Sebelumnya, SP BCA Bersatu telah melakukan gugatan terhadap PT Bank Central Asia Tbk mengenai perselisihan kepentingan menyangkut isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2012-2014 sebanyak 20 poin yang terdapat dalam 20 pasal.

Poin-poin yang diusulkan perubahannya antara lain kenaikan upah/gaji berkali, dana pensiun, kontribusi kerja dalam program pensiun, pajak penghasilan, istirahat panjang (cuti besar), sistem jenjang kepangkatan dan eselon, promosi, pinjaman kendaraan bermotor dan pinjaman perumahan. (Yoga Sukmana)

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/25/sp-bca-karyawan-bca-tuntut-kenaikan-gaji-dua-kali-setahun

Banyak Pabrik Tutup, Jumlah Pekerja Otomotif di Australia Justru Bertambah

(Image : http://www.vectorfree.com)

(Image : http://www.vectorfree.com)

Meski Toyota, Ford, dan Holden (General Motors) sudah memutuskan untuk menghentikan operasional pabriknya di Australia, jumlah pekerja di bidang otomotif justru bertambah. Data Auto Skills Australia (ASA) menunjukkan, sekitar 4.000 lapangan kerja tercipta periode tahun fiskal 2012-2013.

Sampai Juni 2013, tercatat total 361.000 orang ditawarkan untuk bekerja di bidang otomotif, merupakan pertumbuhan terbesar dari sektor tenaga kerja di Australia. Divisi yang berkembang meliputi, penjualan suku cadang, perbaikan, perawatan, dan penjualan ban kendaraan.

“Penambahan pekerja di sektor ini lebih baik kondisinya, mengimbangi ancaman kehilangan pekerjaan di sektor perakitan dan penjualan kendaraan. Menunjukkan agregat positif, penambahan jumlah pekerja dari seluruh sektor penunjang industri,” tulis Auto Skills, yang dilansir Inautonews, akhir pekan lalu (23/3/2014).

Perakitan kendaraan
ASA menambahkan, jumlah pekerja yang ada di sektor perakitan kendaraan hanya berkisar 13 persen, sisanya justru datang dari industri pendukung, seperti servis, perbaikan, dan perawatan. Hasil survei terkini yang dilakukan menunjukkan 44 persen dari bisnis otomotif berkaitan dengan layanan purna jual.

Setidaknya ada 15 persen responden berkomentar bisnis ini akan menghadapi pertumbuhan yang negatif. Tapi, 50 persen responden lain percaya kondisi bisnis otomotif akan membaik dalam beberapa tahun terakhir meskipun tidak punya basis produksi lagi.

“Perusahaan besar itu (principal otomotif) sekarang tengah mencari jalan supaya tetap bisa ikut dalam industri otomotif dengan inovasi baru. Antara lain, menciptakan fasilitas bengkel yang bagus, pelatihan pegawai, modal usaha untuk peralatan, mengejar fokus konsumen, dan potensi servis,” tulis ASA.

http://otomotif.kompas.com/read/2014/03/25/1119041/Banyak.Pabrik.Tutup.Jumlah.Pekerja.Otomotif.di.Australia.Justru.Bertambah

Bernuansa Kampanye, Nama SBY Dicabut dari Surat Edaran BPJS Kesehatan

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

Foto Aksi KAJS dalam memperjuangkan Jaminan Kesehatan

Surat Edaran Direksi BPJS Kesehatan No.0055 Tahun 2014 tentang Pengiriman Surat Pelanggan Kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikritik berbagai pihak. Sebab, surat edaran itu dianggap berpotensi digunakan untuk kampanye partai politik tertentu. Kepala Grup Komunikasi dan HAL BPJS Kesehatan, Ikhsan mengatakan BPJS Kesehatan merespon masukan masyarakat tersebut dengan cara merevisi surat edaran itu.

Ikhsan menjelaskan, surat edaran itu tidak ditujukan untuk kampanye, tapi melakukan sosialisasi kepada peserta PBI agar menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Surat edaran itu diterbitkan direksi setelah melakukan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan. Salah satu hasil evaluasi itu menunjukan tidak sedikit masyarakat, khususnya yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesmas kebingungan apakah mereka masih bisa atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Mengingat peserta Jamkesmas beralih menjadi peserta PBI pada program JKN yang diselenggarakan lewat BPJS Kesehatan, Ikhsan melanjutkan, maka perlu dilakukan sosialisasi. Salah satu caranya dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap peserta PBI. “Selama ini sebagian masyarakat belum mengetahui apakah dirinya masuk PBI atau tidak. Dengan adanya surat edaran itu maka kami memberitahu kalau masyarakat yang bersangkutan masuk PBI,” katanya kepada hukumonline lewat telpon, Senin (24/3).

Namun, Ikhsan mengakui masyarakat menyorot tajam surat edaran itu karena salah satu isinya menyebut program JKN diluncurkan Presiden SBY. Sehingga surat edaran itu dituding sebagai kampanye terselubung. Menanggapi masukan itu maka BPJS Kesehatan merevisi surat edaran tersebut dan mengganti Presiden SBY menjadi Presiden RI.

Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus Presidium KAJS, Timboel Siregar berpendapat surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Divisi Regional I-XII dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan itu menekankan peran Presiden SBY. Sehingga terkesan surat edaran itu bernuansa politis.

Menurut Timboel, adanya penekanan peran Presiden SBY dalam peluncuran program JKN sebagaimana disebut dalam surat edaran itu dinilai mengarah pada kampanye terselubung. Dugaannya itu semakin kuat karena regulasi internal BPJS Kesehatan itu diterbitkan bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2014. Apalagi surat edaran itu menginstruksikan Kepala Divisi Regional I-XII dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan memberikan surat pelanggan atau informasi “berobat gratis” kepada semua peserta PBI dengan penekanan peran Presiden SBY.

Kemudian, Timboel melanjutkan, surat edaran itu juga memerintahkan semua kantor cabang BPJS Kesehatan mengadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan melibatkan Pemda, Kepala Puskesmas, Kepala desa atau Lurah setempat. Pertemuan itu paling lambat dilakukan 28 Maret 2014. Dalam surat edaran itu biaya pencetakan dan distribusi surat informasi “berobat gratis” yang dilayangkan kepada peserta PBI serta pertemuan untuk sosialisasi ditanggung BPJS Kesehatan.

Atas dasar itu, Timboel mengindikasikan surat edaran tersebut sebagai kampanye terselubung Presiden SBY dalam masa kampanye Pemilu legislatif yang berlangsung 16 Maret sampai 5 April 2014 dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan. “Indikasi kuat tampak pada isi surat edaran tersebut yang menekankan peran Presiden SBY untuk berjalannya Program JKN yang diluncurkan 31 Desember 2013. Serta dikonstruksikan bahwa Presiden SBY lah yang menjadi “pahlawan” beroperasinya BPJS Kesehatan,” tukasnya.

Alih-alih berperan dalam peluncuan program JKN yang digelar BPJS Kesehatan, Timboel berpendapat di masa pemerintahan Presiden SBY periode 2004-2009, UU SJSN ditelantarkan. Sehingga DPR yang menginisiasi pembahasan RUU BPJS yang kemudian disahkan 28 Oktober 2011.

Sekalipun UU BPJS sudah disahkan, Timboel mencatat pemerintahan SBY masih lamban merespon amanat regulasi itu. Khususnya pasal 70 UU BPJS yang mengamanatkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana UU BPJS paling lambat satu tahun untuk BPJS Kesehatan dan dua tahun BPJS Ketenagakerjaan sejak UU BPJS diundangkan. Akibat keterlambatan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana BPJS, masyarakat dirugikan. “Membuat rakyat menjadi sulit mendapatkan hak konstitusionalnya,” ucapnya.

Mengacu kondisi tersebut Timboel merasa aneh jika surat edaran BPJS Kesehatan itu menekankan peran Presiden SBY terhadap bergulirnya program JKN melalui BPJS Kesehatan. Padahal, sejak program JKN dimulai, BPJS Watch sudah menesak agar pemerintah dan BPJS Kesehatan segera melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat, bukan hanya kepada PBI. Hal itu selaras dengan amanat pasal 10 huruf (g) UU BPJS yang menyebut tugas BPJS memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

Oleh karena itu Timboel heran kenapa surat edaran BPJS Kesehatan itu diterbitkan pada masa kampanye Pemilu 2014 yang berlangsung 16 Maret-15 April 2014. Kemudian ada pembatasan agar sosialisasi dilakukan paling lambat sampai akhir Maret 2014.

Mengenai biaya sosialisasi yang ditanggung seluruhnya oleh BPJS Kesehatan, Timboel mengaku tidak sepakat. Sebab JKN adalah program pemerintah pusat, maka pembiayaan kegiatan program tersebut harus ditanggung bukan hanya oleh BPJS Kesehatan, tapi juga pemerintah dengan menggunakan dana APBN. Ia khawatir surat edaran itu menguntungkan partai politik tertentu karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Timboel menyebut BPJS Watch mendesak direksi BPJS Kesehatan segera mencabut surat edaran itu. Kemudian melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih baik dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kampanye terselubung. BPJS Kesehatan perlu menggandeng Puskesmas, Kelurahan dan Kecamatan untuk pendaftaran peserta sekaligus sosialisasi. Tak kalah penting BPJS Watch mendorong DJSN, BPK dan KPK untuk memantau penggunaan dana sosialisasi JKN – BPJS Kesehatan yang berpotensi dipakai untuk kampanye partai politik tertentu.

“Selama ini BPJS Kesehatan hanya membuka pendaftaran di Kantor BPJS Kesehatan dan beberapa Bank Pemerintah yang memang sulit bagi rakyat untuk menjangkaunya dan mendaftar,” papar Timboel.

Terpisah, Guru Besar FKM UI, Hasbullah Thabrany, menilai surat edaran itu bepotensi ditafsirkan sebagai upaya memanfaatkan JKN untuk kampanye partai politik tertentu pada Pemilu 2014. Indikasi itu terlihat jelas karena dalam surat edaran tersebut ada penekanan peluncuran JKN oleh Presiden SBY. Padahal, JKN baru dilaksanakan ketika pemerintah dan DPR terus-terusan mendapat tekanan dari serikat pekerja. “Harusnya surat edaran itu tidak perlu menyebut (program JKN diluncurkan oleh Presiden SBY,-red) begitu,” usulnya.

Anasir itu makin kuat karena surat informasi “berobat gratis” kepada 86,4 juta peserta PBI itu dilayangkan ke rumah peserta. Ditambah lagi partai politik yang saat ini berkuasa dalam kampanyenya seolah paling berperan dalam penyelenggaraan JKN. Misalnya, menyebut anggaran untuk peserta PBI dinaikan tiga kali. “Padahal naiknya iuran PBI itu karena tekanan yang kuat dari masyarakat,” tegasnya.

Hasbullah menyarankan harusnya sosialisasi gencar dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Selain itu sosialisasi harusnya menyasar pada rumah sakit (RS), tenaga medis seperti dokter dan petugas BPJS Kesehatan. Menurutnya sosialisasi itu penting karena dari pihak penyelengara BPJS, terutama di lapangan belum memiliki pemahaman yang seragam. Khususnya dalam teknis pelaksanaan program JKN.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53305892145fb/dikritik–nama-sby-dicabut-dari-surat-edaran-bpjs-kesehatan

Dompet Karyawan Toyota Semakin Tebal

Ilustrasi Investasi ( image : prudentiallocations)

Ilustrasi Investasi ( image : prudentiallocations)

Toyota Motor Corporation (TMC) sepakat akan menaikkan gaji pekerja mereka di Jepang mulai April 2014. Kenaikkan bayaran ini merupakan yang terbesar dalam 21 tahun terakhir, sebagai bagian dari sokongan kebijakkan pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat sekaligus menaikkan kesejahteraan karyawan.

Penghasilan para pekerja rata-rata dinaikkan 2.700 yen (Rp 300.200) atau sekitar 0,8 persen dari gaji bulanan. Kenaikkan ini juga yang pertama kalinya dalam enam tahun terakhir, tetapi masih di bawah tuntutan serikat pekerja, yakni 4.000 yen (Rp 444.700).

Toyota termasuk dalam beberapa perusahaan besar di Jepang yang mendapat desakan dari Perdana Menteri Shinzo Abe untuk membantu mendorong perekonomian negara karena selalu mencatatkan deflasi dalam dua dekade terakhir. Salah satunya, menaikkan belanja rumah tangga karyawan dengan menaikkan gaji mereka.

Menopang Ekonomi
“Ada peran dari para pekerja dan manajemen (Toyota) untuk ikut menopang ekonomi negara keluar dari deflasi dan mencapai siklus. Dalam benak setiap tahun negosiasi, tahun ini terasa lebih penting dari biasanya,” jelas Senior Managing Officer Toyota Naoki Miyazaki dilansir Reuters (11/3/2014).

Kesepakatan menaikkan gaji karyawan tidak terlepas dari kinerja perusahaan yang mendulang keuntungan tahun lalu. Pelemahan nilai tukar yen membuat Toyota mengantungi keuntungan besar dari ekspor setiap kendaraan ke luar Jepang.

Selain kenaikan gaji bulanan, juga disiapkan bonus tambahan untuk pekerja senior senilai 7.300 yen. Termasuk rata-rata total bonus tahunan yang mencapai 2,44 juta yen, membuat kenaikan kompensasi yang dialami karyawan setahun sekitar 7,6 persen, dibandingkan tahun sebelumnya.

Nissan
Nissan Motor Company, produsen otomotif terbesar kedua di Jepang juga memastikan akan menaikkan gaji bulanan pekerjanya 3.500 yen lebih besar. Juga ada bonus tahunan yang setara dengan 5,6 bulan gaji, sesuai tuntutan serikat pekerja mereka.

Tapi, Daihatsu Motor Company, anak usaha Grup Toyota, lebih memilih kenaikkan yang relatif lebih rendah, hanya 800 yen. Dengan alasan, ketatnya persaingan di pasar Jepang dan perlambatan pertumbuhan di Indonesia.

Yasunobu Aihara, Presiden Serikat Pekerja Industri Otomotif Jepang (CJAWU) mengatakan, komitmen kenaikan ini menjadi langkah signifikan untuk menopang ekonomi negara dari deflasi. “Kami berharap ini akan merata di seluruh industri otomotif Jepang, termasuk perusahaan kecil, menangah, dan pekerja honorer,” beber Aihara.

http://otomotif.kompas.com/read/2014/03/13/0949230/Dompet.Karyawan.Toyota.Semakin.Tebal