Meski Sibuk Dukung Capres, Buruh Tetap Kompak Tolak RPP Upah

Aksi menolak RPP Pengupahan di depan Kantor Menakertrans yang dilakukan FSPMI-KSPI pada hari Kamis, 19 Juni 2014 | Fotografer: Ocha Herma-One

Aksi menolak RPP Pengupahan di depan Kantor Menakertrans yang dilakukan FSPMI-KSPI pada hari Kamis, 19 Juni 2014 | Fotografer: Ocha Herma-One

Pesta demokrasi di tahun 2014 ini benar-benar terasa. Di media massa, di dunia maya, bahkan di alam nyata, dukung mendukung terhadap kedua pasangan Capres-Cawapres semakin seru. Semua berlomba ingin menjadi nomor satu. Menjadi pemenang dalam Pemilu.

Kaum buruh, yang seringkali dianggap apatis dalam urusan politik, kini justru memainkan peran yang sangat penting. Mulai dari perayaan May Day yang ditandai dengan penandatanganan Sepultura (Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat) oleh Capres Prabowo Subianto dan Presiden KSPI Said Iqbal, pengambilan nomor urut di KPU yang dihadiri ribuan buruh, long march Bandung – Jakarta, hingga kampanye akbar yang melibatkan ratusan ribu buruh di berbagai daerah. Semua itu menegaskan bahwa gerakan buruh semakin politis.

Ini tentu membawa keuntungan tersendiri bagi gerakan.  Isu buruh menjadi bagian penting yang terus-menerus disuarakan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi, dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Ditengah situasi konsentrasi tinggi terhadap Pilpres, tiba-tiba sebuah kabar kurang menyenangkan terdengar.  Ini tentang adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang sudah memasuki tahap akhir dan segera disahkan. Seperti ramai diberitakan, draft RPP Pengupahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 akan segera masuk ke Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti.

Kabar ini disampaikan oleh Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Wahyu Widodo. Wahyu berharap, RPP ini bisa selesai sebelum pemerintahan yang sekarang berakhir. “Ini peraturan yang penting sekali, lebih cepat lebih baik,” ujar Wahyu kepada wartawan, Senin (9/6).

Wahyu menambahkan, dalam RPP ini ada beberapa yang dievaluasi. Seperti soal periodesasi penetapan upah minimum yang awalnya setahun sekali menjadi dua tahun sekali. Menyesuaikan dengan harga kebutuhhan hidup saat itu, prestasi kerja karyawan dan kemampuan perusahaan. Adanya periodesasi ini dinilai membantu perusahaan untuk menyusun anggaran yang akan dibuat. Selain itu juga bisa memberikan kepastian hukum bagi pekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai.

“Pekerja akan mendapat kepastian, kalau saya sudah berapa tahun akan dapat nilai segini,” ujar Wahyu.

Nantinya pekerja juga akan menggunakan struktur skala upah. Dalam draft RPP disebutkan bahwa untuk mendorong produktivitas di perusahaan dan kesejahteraan buruh, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah yang proposional di tingkat perusahaan. “Nantinya akan diukur melalui lama bekerja dan kinerja yang telah dilakukan,” jelas Wahyu.

Sistemnya sendiri tergantung pada masing-masing perusahaan. Sesuai kemampuan dan kebijakan perusahaan. Kemenakertrans hanya berfungsi sebagai regulator yang saling melindungi kepentingan perusahaan dan pekerja.

Sementara soal Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Wahyu mengatakan akan tetap berjumlah 60 item. “Di salah satu item misalnya makanan, kan tidak mungkin setiap hari makan ayam tapi bisa diganti dengan telur, tahu dan lainnya. Nah di KHL yang diusulkan jadi 84 item itu ayam, telur, tahu dijadikan item yang berbeda,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Presiden KSPI, Said Iqbal bereaksi keras. Ia menyatakan RPP pengupahan merugikan buruh Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pada hari Kamis yang lalu (19/6), ribuan buruh yang tergabung didalam KSPI melakukan perlawanan keras dengan menggelar aksi di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilanjutkan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Kami menolaknya. Kami bercermin pada negara Jerman. Dimana Jerman akan menaikkan upah buruhnya setahun sekali. Kami ingin Indonesia mengikutinya. Karena kebutuhan buruh sangat banyak, sedangkan gaji yang kita terima kecil.” Ujar Said Iqbal.

Oleh karena itu, Said Iqbal meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menanda tangani RPP tersebut. Jika kemudian RPP tersebut masih tetap disahkan, Presiden KSPI itu menyerukan untuk melakukan pemogokan nasional.

Dalam aksi pada hari Kamis itu, KSPI juga meminta agar Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kemenakertrans dipecat. Karena lebih berpihak kepada pengusaha hitam yang ingin mengembalikan rezim upah murah.

Dalam audiensi yang dilakukan pada saat aksi, barulah didapat kepastian jika RPP itu belum segera disahkan. Pemerintah bahkan meminta masukan kepada kalangan serikat buruh, agar RPP Pengupahan yang baru nanti benar-benar bisa diterima oleh semua pihak.

Paling tidak, aksi ribuan buruh di hari Kamis itu membuka mata banyak orang, bahwa buruh tidak terlena dengan kampanye pemilihan presiden. Meski mereka mendukung salah satu pasangan Capres – Cawapres, akan tetapi mereka tidak pernah melupakan isu paling esensial mengenai dirinya. Sebuah fakta, jika keterlibatan buruh dalam politik sejatinya adalah bagian dari upaya memperjuangkan kesejahteraan. Anda masih juga meragukannya? (Kascey)

Agenda Konsolidasi Presiden FSPMI

Berikut kami sampaikan rencana agenda konsolidasi dan kunjungan kerja DPP FSPMI bersama Presiden FSPMI :

Aksi Buruh

Aksi Buruh

Hari & tanggal : Sabtu 24 Mei 2014

Waktu : 13:00 wib s/d Selesai

Tempat : PT Kepsonik Indonesia
Cikarang Selatan – Bekasi

Agenda :
– Strategi Perjuangan Upah 2015 & Jaminan Sosial ( Jaminan Kesehatan & Pensiun )
– Strategi Perjuangan 10 Tuntutan Buruh Kepada Capres

Terimakasih

Polisi “Masuk Angin “, Ribuan Buruh Akan Aksi Di Mapolda Sumut

557755_4812670255143_1856893720_nFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wilayah Sumut akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) pada hari Senin 17 Maret 2014. Demikian isi siaran pers yang diterima oleh nuswantara online (13/03).

Willy, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Sumut, mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan karena kekecewaan anggota FSPMI Sumut terhadap kinerja Penyidik Reskrimsus Polda Sumut.

“Kami menduga oknum penyidik Polda Sumut tidak melanjutkan berkas perkara dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha PT.Karunia Makmur, yaitu perusahaan pengolahan kayu yg beralamat di jalan Batang Kuis Gg Harapan Desa Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa, Deli serdang,” tegas Willy.

Willy menjelaskan bahwa sebenarnya pihak kepolisian telah memeriksa pengusaha dan managemen perusahaan serta menghadirkan saksi ahli, namun sudah hampir 5 bulan kasus tersebut tidak ada perkembangan.

“Bukan harapan yang memuaskan yang didapat oleh ratusan buruh yang dikangkangi hak normatifnya, tetapi mereka (Kepolisian –red-) malah akan menghentikan kasus dugaan tindak pidana tersebut dengan dalih berkas perkara akan di limpahkan ke disnaker,” sambung Willy.

Willy menambahkan bahwa hal itu dibuktikan oleh surat SP2HP yang dikeluarkan Direskrimsus Polda Sumut kepada pelapor tertanggal 28 Februari 2014 yang menunjukan bahwa pihak Kepolisian tidak serius menangani kasus pidana yang jelas dan terbukti terjadi di perusahaan PT.Karunia Makmur.

“DPW FSPMI Sumut mengutuk tindakan Penyidik Reskrimsus Polda Sumut dan akan melakukan aksi besar-besaran pada hari Senin 17 maret 2014 dengan tuntutan menolak penghentian kasus tersebut,” pungkas Willy

http://nuswantaraonline.com/2014/03/ketua-dpw-fspmi-ribuan-buruh-akan-aksi-di-mapolda-sumut/

Agenda Aksi 4 Maret 2014

Berikut kami sampaikan rencana kegiatan/aksi FSPMI wilayah Jawa Barat :

Garda Metal Mengawal Aksi FSPMI

Garda Metal Mengawal Aksi FSPMI

Hari / Tanggal : Selasa 4 Maret 2014
Waktu                : 09:00 WIB s/d Selesai
Tempat              : Kantor DPRD PROV JABAR & Kantor Gubernur Jawa Barat
Agenda              : Menolak Raperda Ketenagakerjaan Prov Jabar yang di indikasikan merugikan pekerja / buruh
Peserta              : 2000-5000 Peserta ( SPA Jawa Barat )

Anwar Divonis 3 Bulan Penjara, Ratusan Buruh di PN Jombang Lega

Anwar Buruh FSPMI Jombang ( image: detik.com)

Anwar Buruh FSPMI Jombang ( image: detik.com)

Pengadilan Negeri (PN) Jombang akhirnya menvonis Anwar Rusydi Santoso, terdakwa kasus penutupan kamera CCTV PT CJ Feed Jombang, 3 bulan penjara dan 6 bulan masa percobaan. Putusan ini membuat ratusan buruh yang berunjuk rasa sejak siang tadi, lega. Menurut Humas PN Jombang Arif Winarso, terdakwa divonis 3 bulan penjara dengan 6 bulan masa percobaan.

Sebelumnya, Anwar didakwa dengan pasal 33 juncto pasal 49 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh jaksa penuntut umum, Anwar dituntut penjara 2 tahun dan denda Rp 2,5 juta. “Dalam sidang putusan tadi, terdakwa divonis 3 bulan dan 6 bulan masa percobaan. Jadi yang bersangkutan tidak ditahan.

Apabila dalam waktu 6 bulan, yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, maka perkara dianggap selesai. Namun bila sebaliknya, tanpa proses hukum lagi, yang bersangkutan akan menjalani hukuman 3 bulan penjara. Namun terkait putusan ini, jaksa penuntut umum menyatakan masih fikir-fikir,” jelas Arif kepada detikcom usai persidangan, Senin (24/2/2014).

Tentang putusan hakim, Anwar R Santoso mengaku bahagia dan lega. Didampingi istrinya, Anwar menyampaikan ucapan terimakasih kepada ratusan massa FSPMI dan aliansi masyarakat Jombang yang selama ini mendukungnya. “Saya bahagia atas putusan majelis hakim. Setelah ini saya menunggu surat pemberitahuan dari perusahaan untuk bisa bekerja kembali,” ungkap Anwar.

Sekitar pukul 14.18 WIB, massa FSPMI dan Aliansi Masyarakat Jombang meninggalkan PN jombang dengan tertib. Jalan Wahid Hasyim yang sebelumnya ditutup karena dipadati ratusan massa, akhirnya dibuka kembali. Sebelumnya, Sidang pembacaan vonis terdakwa Anwar Santoso, karyawan bagian IT PT CJ Feed Jombang yang juga aktivis FSPMI, akan dilakukan hari ini di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Senin (24/2/2014). Tak rela teman mereka dipenjara, ratusan buruh yang tergabung dalam FSPMI menyerbu kantor PN Jombang.

http://news.detik.com/surabaya/read/2014/02/24/151701/2506719/475/anwar-divonis-3-bulan-penjara-ratusan-buruh-di-pn-jombang-lega