Geram Dengan Gubernur Banten, Buruh Blokade Jalur Citra Raya

Tangerang, FSPMI – Ribuan buruh dari berbagai elemen buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar Unjuk Rasa dengan berkeliling kawasan Industri Tangerang. Senin (06/12/2021)

Titik kawasan industri yang sudah dipenuhi oleh ribuan buruh ini diantaranya Kawasan Industri Jatake, Cikupamas dan Balaraja.

Aksi ini merupakan luapan amarah dan bentuk penolakan terhadap SK Gubernur Banten No. 561/Kep.282.Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Provinsi Banten Tahun 2022.

Dalam orasinya, perwakilan buruh mengatakan bahwa buruh meminta agar Gubernur Banten merevisi SK UMK 2022 pada 30 November 2021 kemarin.

“Buruh disini hanya minta pak Wahidin, revisi itu SK UMK, Jangan mementingkan pengusaha” Kata salah satu orator dari Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang.

Setelah ribuan massa buruh bertumpah ruah di Lampu Merah Citra Raya, mereka melanjutkan aksinya menuju toll Bitung Tangerang.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Tolak SK UMK 2022, Buruh Banten Lumpuhkan Kawasan Industri Tangerang

Tangerang, FSPMI – Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282.Huk/2022 Tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 30 November 2021.

Ada 3 (tiga) Kabupaten yang tidak mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan dejgan nilai persentase kenaikan sebesar 1,17%.

Mendengar kabar tersebut, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) pun geram, beberapa kali menyampaikan aspirasi, Gubernur Banten Wahidin Halim enggan ditemui dan menetapkan UMK menggunakan regulasi PP.36 Tahun 2021.

Merasa tak dianggap, Pada hari ini, AB3 menggelar aksi mogok daerah dengan menyambangi beberapa titik Kawasan Industri yang ada di Tangerang.

Terpantau dari Informasi yang diterima, ada beberapa titik kawasan yang sejak tadi pagi massa aksi sudah berkumpul diantaranya PT. Chingluh Pasar Kemis, Kawasan Balaraja dan Kawasan Cikupa Mas.

Salah satu karyawan yang dimintai keterangan, bahwa upah yang diterimanya saat ini hanya sebesar 2,9 juta, dibawah dari UMK Tangerang.

“Ia mas, gaji saya cuma 2,9 juta, belum lagi kebutuhan bahan pokok naik, kontrakan udah 600 ribu”. Tuturnya

Sementara itu, Koordinator Aksi Omo mengatakan aksi ini buntut dari sikap Gubernur Banten yang tidak pro kepada buruh, dimana pasca pandemi buruh bisa mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya tapi malah mengeluarkan SK UMK jauh dari apa yang buruh tuntut.

“Sudah berkali-kali kami datangi kantor Gubernur tapi gak pernah direspon, gak mau temui kami. Mana katanya Gubernur yang dukung buruh, dasar bohong”. Kata Omo saat orasi diatas Mobil Komando. Senin (06/12/2021)

Lanjutnya, Omo pun geram dengan Gubernur Banten yang takut dipecat hanya memikirkan kepentingannya bukan kepentingan rakyat.

“Gubernur itu dipilih rakyat, bukan dipilih sama pemerintah pusat, kok takut dipecat”. Pungkasnya

Sampai saat ini aksi masih terus dilakukan, sekitar ribuan buruh sudah memadati jalur utama Jl. Raya Serang.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Gruduk Pertamina FT Badas Sumbawa Jilid – II

Sumbawa, FSPMI – Pada Tanggal 6 Desember 2021 Pagi, Aliansi Buruh Sumbawa kembali mendatangi Kantor Pertamin FT Badas Sumbawa dengan permasalahan yang sama dengan aksi sebelumnya. Aliansi buruh tersebut terkoordinir dengan rapi dan tertib dibawah Komando Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPW FSPMI NTB)

Pada Aksi yang kedua kali ini, hampir tidak jauh berbeda dengan aksi sebelumnya. Namun yang membedakan pada aksi kali ini adalah para peserta masa aksi menyampaikan bahwa akan meminta kepada pihak terkait untuk mencabut izin operasional PT. Elnusa Petrofin dan PT. Lambang Azas Mulia (LAM) di Kabupaten Sumbawa. Mengingat dua perusahaan ini merupakan perusahaan penerima vendor dari Pertamina.

“Setelah dari sini, Kami Aliansi Buruh Sumbawa yang tergabung di DPW FSPMI NTB akan langsung mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan Sumbawa untuk meminta agar izin Operasional PT. Elnusa & PT. LAM dicabut, sebab melakukan tindakan melawan hukum”, ungkap Hendra Eka dalam Orasinya selaku salah satu pekerja di Perusahaan ini.

Disamping itu, “Pertamina harus bertanggungjawab terhadap 12 Pekerja yang di PHK, sebab Pertamina telah memberikan Pekerjaan kepada Perusahaan Vendor nakal, dalam hal ini PT. Elnusa dan PT. Lambang Azas Mulia” Ucap M. Irfan dalam orasinya yang juga salah satu dari 12 Pekerja yang di PHK secara sepihak.

Tepat Pukul 11:45 Wita, Masa Aksi bergeser ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan untuk menyampaikan orasinya dan meminta ketegasan terhadap Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan ini. “Wahai para pejabat DISNAKER Sumbawa, kami meminta ketegasan dan tindakan nyata kepada PT. Elnusa dan PT. LAM karena sudah mem-PHK secara sepihak 12 Pekerjanya, ditambah lagi memberikan kontrak kerja kepada pekerja tidak sesuai aturan yang berlaku”, Pungkas Wawan sebagai sapaan akrabnya yang juga Ketua KC FSPMI Sumbawa.

Tidak lama setelah itu, pihak DISNAKER Sumbawa langsung menerima Team Negosiator dari masa aksi yang dipimpin Fauzan MB selaku Ketua DPW FSPMI NTB. Hasil Kesepakatan Negosiasi tersebut langsung disampaikan oleh Kepala DISNAKER Sumbawa didepan masa aksi.

“Terkait kasuistik ini akan menjadi usaha kita bersama, karena ini menyangkut hidup orang banyak. Setelah ini kami akan mengagendakan untuk Tripartite dan memanggil semua pihak terkait dan apa bila apa yang menjadi tuntutan masa aksi bisa dibenarkan saat Tripartite nanti, maka kami akan mengambil tindakan sesuai tupoksi kami sebagai lembaga yang membidangi ini”, Ucap Dr. Budi sapaan akrabnya juga selaku Kepala DISNAKER Sumbawa.

Setelah penyampaian Kepala DISNAKER Sumbawa, para masa aksi sepakat untuk membubarkan diri dan kembali ke tempat Masing-masing secara tertib. (Fzn)

Aksi Buruh Indonesia Kepung Istana Dapat Dukungan Buruh Internasional

Jakarta,FSPMI- Rencana aksi Gerakan Buruh Indonesia untuk mengepung Istana pada tanggal 1 Septmber 2015 untuk menyuarakan aspirasinya kepada Presdiden Jokowi mendapatkan dukungan dari gerakan buruh Internasional.

solidaritas internasional untuk 1 septmber 2015

Dukungan pertama datang dari Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) Sharan Burrow , dalam pernyataanya Sharan Burrow mengatakan bahwa tuntutan buruh Indonesia yang memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial adalah kewajaran. ” Tuntutan kalian secara konstitusi di benarkan. Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan menyatakan bahwa buruh harus mendapatkan upah yang layak” ucapnya

Dukungan kedua datang dari perwakilan Buruh dari India, Thailand, Vietnam dan lainnya yang sedang melakukan training di Singapore. Mereka satu suara mendukung gerakan buruh Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja & keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama, rencananya Gerakan Buruh Indonesia akan melakukan aksi kepung istana negara pada tanggal 1 September 2015 dengan membawa beberapa tuntutan seperti : Turunkan harga barang Pokok (sembako) dan harga BBM,Menolak ancaman PHK terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah & perlambatan ekonomi, sehingga perlu ada insentif bagi perusahaan yang terancam PHK,Tolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA,Naikkan upah minimal 22% pada 2016, untuk menjaga daya beli buruh dikembalikan dengan menaikkan upah.

Revisi PP tentang Jaminan Pensiun yaitu manfaat pensiun bagi buruh sama dengan Pegawai Negara Sipil (PNS),bukan RP 300 ribu/bulan,Perbaikan pelayanan program Jaminan Kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes no 59 tahun 2014 yang membuat tarif murah,tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tambah dana PBI dari APBN menjadi 30 Triliun, Provider RS/Klinik diluar BPJS bisa digunakkan untuk COB.

Tuntutan lain adalah Bubarkan pengadilan buruh/PPHI dengan merevisi total UU PPHI tahun ini juga. Angkat para pekerja Outsourcing terutama di BUMN, karena BUMN kini menjadi raja oustourcing. Serta Permasalahan guru honor, yang tidak mempunyai hubungan yang jelas yang upahnya hanya sekitar 100 ribuan hingga 300 ribuan. Penjarakan Presiden Direktur PT. Mandom Indonesia Tbk, karena telah lalai sehingga menyebabkan meninggalnya 27 orang dan 31 lainnya terancam PHK dan juga Hapuskan perbudakan modern dengan mengesakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Tuntut Revisi UMK Jabar, FSPMI Kembali Geruduk Gedung Sate Bandung

Bandung, FSPMI – Kenaikan harga BBM yang dampaknya juga ikut melemahkan daya beli buruh membuat ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI ) kembali akan menyuarakan aspirasinya kepada Gubernur Jawa Barat agar melakukan revisi terhadap nilai UMK tahun 2015 yang sudah di putuskan pemerintah.

Menurut rencana, aksi akan di gelar pada hari Hari Kamis 18 Desember 2014 dengan jumlah peserta sekitar 5000 dari berbagai wilayah seperti, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung dan sekitarnya.

10464116_10203294106181328_1602616631785664864_n