Buruh KBPP Meradang dan Memanas di Depan Gerbang Pemda Karawang

Karawang – Ribuan Buruh dari beberapa federasi yang tergabung dari Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Karawang serempak melakukan aksi unjuk rasa dengan Tema Karawang Darurat Upah, Selasa (23/11/2021).

Hal ini dipicu pasca Pemerintah Pusat secara resmi mengumumkan kenaikan UMP tahun 2022 rata-rata nasional sebesar 1,09 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, angka tersebut diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang berasal dari PP turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja. Selasa, (23/11/21)

Setelah pengumuman UMP 2022, dari Pemerintah provinsi Jawa Barat secara resmi juga sudah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 naik 1,72 persen dari tahun ini atau menjadi Rp 1.841.487.

Dari pantauan awak Media Perdjoeangan ribuan buruh dari kawasan kawasan Yang ada di Kabupaten meradang dan memanas di depan Gerbang Pemda Kabupaten Karawang yang masih menunggu Hasil Keputusan Rapat KBPP dengan Bupati Karawang.

Menurut keterangan salah satu masa aksi mengungkap mereka akan menunggu sampai malam bila perlu menginap di Depan Pemda karena ini merupakan perjuangan upah Karawang yang sebagai Urat nadi kaum buruh.

“Kami semua buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perdjoeangan (KBPP) akan terus bertahan sampai ada Keputusan yang pasti bagi kami sebagai buruh Karawang, bila perlu kami akan menginap sampai pagi,” tutur salah satu buruh yang enggan disebut namanya itu.

Bahkan menurutnya, dengan aksi Karawang darurat upah ini pemerintah harus buka mata kalau Upah Karawang tahun 2021 ini harus ada keputusan malam ini.

Aksi hari ini pun yang masih bertahan di depan Pemda kota dan kabupaten seperti Cilegon sampai tuntutan buruh di penuhi.

RPP Pengupahan segera disahkan, Buruh akan Kembali Turun Kejalan

RPP pengupahan segera disahkan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan hampir sampai di tahap akhir untuk disahkan. Rencananya pekan depan, draft RPP pengganti PP No.8 Tahun 1981 itu akan masuk ke Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti.

Buruh Menolak Upah Murah ( image : gogole)

Buruh Menolak Upah Murah ( image : gogole)


Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Wahyu Widodo mengatakan harapannya RPP ini bisa selesai sebelum pemerintahan yang sekarang berakhir. “Ini peraturan yang penting sekali, lebih cepat lebih baik,” ujar Wahyu kepada Kontan, Senin (9/6). 

Wahyu menambahkan dalam RPP ini ada beberapa yang dievaluasi, seperti soal periodesasi penetapan upah minimum yang awalnya setahun sekali menjadi dua tahun sekali. Menyesuaikan dengan harga kebutuhhan hidup saat itu, prestasi kerja karyawan dan kemampuan perusahaan. 

Pertimbangannya adalah setiap tahun harga barang mengalami inflasi sehingga dibutuhkan penyesuaian. “Dua tahun rasanya pas untuk perusahaan merencanakan dengan tepat, sama seperti pegawai negeri. Kalau hanya setahun masak baru menyusun sudah diganti lagi,” kata Wahyu. 

Adanya periodesasi ini dinilai membantu perusahaan untuk menyusun anggaran yang akan dibuat. Selain itu juga bisa memberikan kepastian hukum bagi pekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai. “Pekerja akan mendapat kepastian, kalau saya sudah berapa tahun akan dapat nilai segini,” ujar Wahyu.

Nantinya pekerja juga akan menggunakan struktur skala upah. Dalam draft RPP disebutkan bahwa untuk mendorong produktivitas di perusahaan dan kesejahteraan buruh, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah yang proposional di tingkat perusahaan. “Nantinya akan diukur melalui lama bekerja dan kinerja yang telah dilakukan,” jelas Wahyu. 

Sistemnya sendiri tergantung pada masing-masing perusahaan, sesuai kemampuan dan kebijakan perusahaan. Kemenakertrans hanya berfungsi sebagai regulator yang saling melindungi kepentingan perusahaan dan pekerja.

Selain itu, pengusaha wajib membayar pendapatan non upah pada pekerja seperti Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, uang pengganti fasilitas pekerjaan dan uang servis untuk perhotelan dan restoran. “Untuk THR sifatnya wajib, selama ini kan hanya melalui surat edaran, sekarang lebih kuat secara hukum,” katanya.

Sementara soal Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Wahyu mengatakan akan ettap berjumlah 60 item. “Di salah satu item misalnya makanan, kan tidak mungkin setiap hari makan ayam tapi bisa diganti dengan telur, tahu dan lainnya. nah di KHL yang diusulkan jadi 84 item itu ayam, telur, tahu dijadikan item yang berbeda,” paparnya.

Serikat Pekerja Buka Posko Pengaduan BPJS

KAJS is Back. Suasana Rakor Gabungan KAJS pada tanggal 16 - 17 Juli 2013 di Cisarua, Bogor. Foto: Fb Maxie

KAJS is Back. Suasana Rakor Gabungan KAJS pada tanggal 16 – 17 Juli 2013 di Cisarua, Bogor. Foto: Fb Maxie

Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) membuka posko pengaduan BPJS. Menurut Sekjen KAJS, Said Iqbal, saat ini posko fokus menerima pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Ia yakin banyak warga yang belum mengetahui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 itu.

Sampai saat ini posko pengaduan sudah terbentuk di 12 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Posko itu terletak di kantor serikat pekerja di berbagai daerah yang tergabung dengan KAJS. Seperti sekretariat KSPI, FSPMI, SPSI, OPSI, FSBI dan FSP TSK. Untuk memudahkan masyarakat, posko membuka call center di nomor 021-87796916 dan fax 021-8413954.

Pekerja membuka posko lantaran menilai pemerintah setengah hati menyelenggarakan BPJS. Misalnya, terkait fasilitas kesehatan, penganggaran, regulasi dan transformasi PT Askes dan Jamsostek menjadi BPJS. Masalah ini diyakini akan berpengaruh pada pelayanan. Iqbal mencatat 10,3 juta warga miskin dan tidak mampu bakal ditolak Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit (RS

UU SJSN dan BPJS menegaskan peserta BPJS wajib membayar iuran. PBI seharusnya menjadi tanggungan pemerintah. Namun, pemerintah hanya mau menanggung 86,4 juta orang peserta PBI. Data Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) menunjukan jumlah orang miskin dan tidak mampu ada 96,7 juta orang. “Pemerintah setengah hati jalankan BPJS Kesehatan karena 10,3 juta orang terancam tidak mendapat pelayanan kesehatan,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (03/1).

Ketidakseriusan itu juga tampak dari belum terbit atau dipublikasikannya seluruh peraturan pelaksana BPJS seperti revisi Perpres tentang Jaminan Kesehatan. Akibatnya, pelaksanaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta penerima upah menjadi tidak jelas. Iqbal mengingatkan, regulasi itu perlu mengatur perusahaan yang mampu membayar iuran jaminan kesehatan lebih dari yang ditetapkan. Misalnya, besaran iuran untuk penerima upah sebesar 4,5 persen dari upah sebulan, tapi perusahaan yang bersangkutan selaku pemberi kerja mau membayar iuran lebih dari itu. Oleh karenanya, butuh regulasi yang mengatur agar perusahaan tersebut tidak menurunkan besaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Atau bagi perusahaan yang mau menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar 4,5 persen maka pekerja tidak perlu mengiur.

Pada kesempatan yang sama presidium KAJS sekaligus koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mencatat pemerintah luput memperhatikan berbagai hal dalam menyiapkan peluncuran BPJS. Misalnya, bagaimana dengan nasib anak jalanan dan terlantar yang sulit diketahui asal-usul keluarganya. Atau anak-anak yang ada di panti asuhan. Menurut Timboel pemerintah berkewajiban menanggung beban mereka dan mendaftarkannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Baginya hal itu sejalan dengan pidato Presiden SBY dalam peluncuran BPJS pada 1 Januari 2014 lalu yang menyebut tidak ada lagi rakyat miskin yang ditolak RS.

Persoalan lainnya menurut Timboel berkaitan dengan sistem rujukan yang digunakan BPJS Kesehatan. Sebab dari advokasi yang dilakukan BPJS Watch, Timboel menemukan seorang PNS golongan IV berusia lanjut yang jatuh sakit dan keadaannya kritis tidak mendapat pelayanan rujukan yang baik. Sebab, rujukan yang diberikan Puskesmas di Kalimantan Tengah itu untuk RS tipe C. Ketika di bawa ke RS tipe C, pasien yang bersangkutan tidak mendapat pelayanan yang memadai.

Alhasil, Timboel menandaskan, beberapa hari kemudian pasien tersebut meninggal dunia. Atas dasar itu Timboel mengingatkan agar proses rujukan harus disesuaikan dengan kondisi peserta. Jika kondisi kesehatan peserta tergolong buruk dan butuh ditangani cepat maka harus dirujuk ke RS yang tepat tanpa proses yang berbelit. “Mekanisme rujukan ini jangan kaku, harus melihat kondisi pasien (peserta BPJS Kesehatan,-red),” tegasnya.

Lalu terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT), menurut Timboel pemberi kerja atau majikan harus mendaftarkannya lewat skema peserta penerima upah. Sehingga besaran iuran yang ditanggung sebesar 4,5 persen dari upah sebulan. Untuk pekerja sektor formal yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, Timboel mengimbau agar mereka segera mendaftar sendiri. Hal itu menurutnya sesuai dengan putusan MK. Usai mendaftar maka BPJS Kesehatan bertugas menagih iuran kepada pemberi kerja.

Sedangkan anggota Presidium KAJS dari FSP TSK, Indra Munaswar, mengaku dalam tiga hari beroperasinya BPJS Kesehatan sudah menerima banyak pengaduan dari masyarakat. Misalnya, peserta mandiri Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek ternyata tidak beralih secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu ketika BPJS Kesehatan bergulir mereka harus membayar iuran lebih mahal.

Indra menemukan ada rakyat miskin yang mencoba mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan tapi kebingungan kemana harusmendaftar. Kebingungan itu bisa terjadi karena regulasi tak jelas. Tak ada juga amanat bagi pejabat pemerintah seperti camat dan lurah untuk membantu warga mengakses BPJS. Padahal untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, warga yang bersangkutan harus mendapat kartu BPJS. Menurutnya, BPJS harus merujuk praktik Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang melibatkan pejabat lokal sehingga memudahkan masyarakat.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52c6b2743dfe9/serikat-pekerja-buka-posko-pengaduan-bpjs

Buruh Batam Bergerak Tolak Upah Murah

Aksi Buruh batam Tolak upah Murah ( foto : fb dika melayu )

Aksi Buruh batam Tolak upah Murah ( foto : fb dika melayu )

BURUH BATAM TOLAK INPRES UPAH MURAH DAN TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM KEPULAUAN RIAU 2014 RATA-RATA 50% KOTA BATAM SEBESAR 3,9 JUTA

Jika Pemerintah memaksakan Inpres Upah dan Politik Upah Murah dilanggengkan maka buruh Batam juga akan mogok nasional demikian tuntutan buruh pada aksi hari ini.

Pada September 2013 hari ini Kamis 12 September ribuan buruh Batam dari berbagai Kawasan Industri Muka Kuning,Panbil,Tanjung Uncang dan Batu Ampar yang antara lain tergabung ke dalam FSPMI dan KSPI turun ke jalan untuk menolak Inpres Upah Murah dan menuntut kenaikan rata-rata di Provinsi Kepri minimal 50% dan khusus Kota Batam meminta upah 3,9 Juta.

Aksi di Provinsi Kepri ini juga serentak dilakukan di Kepulauan Bintan dan Karimun.

Dalam aksi di depan Kantor Walikota Batam juga dihadiri oleh Vice Presiden FSPMI Obon Tabroni, Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Sekjen SPAI FSPMI Jamaludin.

Buruh Melek Teknologi

jejaring sosial buruh (gue)

jejaring sosial buruh (gue)

Perkembangan dunia teknologi informasi khususnya jejaring sosial tidak hanya menarik menarik kalangan muda atau profesional  tetapi juga para buruh/pekerja.

Banyak buruh/pekerja ikut memanfaatkan perkembangan jejaring sosila untuk di pakai sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Berikut kami tampilkan beberapa dari sekian banyak media sosial yang di kelola oleh buruh atau pekerja baik secara pribadi ( non struktur) maupun yang resmi yang memuat curahan hati permasalahan dunia ketenagakerjaan

Website :
1. Rumah Buruh –> http://rumahburuh.com/
2. Kahar Cahyono –> http://kaharscahyono.wordpress.com/
3. Buruh Bekasi Beergerak –> http://buruhbekasibergerak.blogspot.com/
4. PUK SPL – FSPMI PT.BEKAERT INDONESIA –> fspmiptbi.org
5. KSPI –> http://www.kspi.or.id

Twitter :
1. @infokom_buruh
2. @FspmiDki
3. @PukMusashi
4. @bekasimerah
5. @spmi_bukaka

Facebook :
1. http://www.facebook.com/groups/fspmi.nas/
2. http://www.facebook.com/groups/buruhbekasibergerak/
3. http://www.facebook.com/groups/177234939703/
4. http://www.facebook.com/groups/FKISPSIBEKASI/
5. http://www.facebook.com/groups/dukungkajs/

Semoga kicauan dan celotehan buruh bisa semakin dimnegrti & dipahami oleh masyarakat, dari pabrik menuju publik.

Hidup Buruh (gue)