Massa buruh melakukan aksi penolakan RUU ORMAS di DPR RI. (Doc:
Massa buruh melakukan aksi penolakan RUU ORMAS di DPR RI, Selasa 2 Juli 2013. (Doc: Fb Maulana Alfi Syahrin)

Tuan Presiden, belum lama kami merasakan kebebasan berserikat dan berorganisasi di negeri ini. Kebebasan itu pun, belum sepenuhnya benar-benar kami dapatkan. Pada kenyataannya, banyak pihak yang merampas hak kami untuk membentuk dan menjalankan organisasi.

Tuan tahu, bukan? Berapa banyak kawan kami yang di PHK ketika mendirikan serikat pekerja. Mereka diintimidasi. Dibenturkan dengan preman jalanan. Kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami pun masih sering kami jumpai.

Dan meskipun Tuan tahu akan hal itu, Tuan seolah tak peduli. Tindakan anti serikat (union busting) yang selama ini kami laporkan, hanya ditanggapi dengan setengah hati. Sungguh, kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan belum sepenuhnya kami dapatkan.

Memang ada ruang terbuka disana. Tetapi masih banyak pintu yang tertutup.

Dan kemarin, 2 Juli 2013,  Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan UU ORMAS. Petaka itu terjadi. Kini justru Tuan sendiri, yang kami kira bisa menjadi penjaga demokrasi, hendak membatasi kebebasan warga negara dalam berorganisasi?

Padahal bukan Undang-undang itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini. Seperti yang disampaikan Presiden FSPMI Said Iqbal dalam orasinya dalam aksi di depan DPR RI kemarin, “Pemerintah seharusnya lebih memikirkan kesejahteraan rakyat dan memberantas praktek korupsi, bukan malah membatasi kebebasan berserikat bagi warga negara.”

Pun tak berlebihan jika Anggota Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Nadjamuddin Ramly, menyatakan, UU Ormas berparadigma totaliter dan menganut paham kekuasaan yang absolut untuk melakukan kontrol ketat kepada warga masyarakat, serta memposisikan rakyat sebagai objek dan posisi negara sebagai sangat superior. Hal mana seperti dikutip oleh suaramerdeka.com

Janganlah Tuan membawa Republik ini berjalan mundur ke belakang, sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru, ketika negara memberlakukan kontrol yang berlebihan terhadap hak-hak sipil untuk berorganisasi. UU ORMAS bukan saja membuat kami menjadi cemas. Tetapi juga menciderai demokrasi.

Kami akan mencatat dalam sejarah, apa yang Tuan lakukan. Dan tentu, kami akan membut perhitungan. Kami selalu percaya, ketika hak-hak sipil dikungkung dan ditekan. Maka hal itu hanya akan semakin menyuburkan perlawanan.

Kami berharap Tuan bisa berfikir ulang. Batalkan UU ORMAS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *