Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan setuju dengan sikap pemerintah dan DPR RI tentang pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Selain itu, KSPI juga mendukung peraturan menteri yang melarang perusahaan pertambangan mengekspor bahan mineral mentah dan wajib membangun smelter.

“Demi menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia (termasuk pertambangan) yang merugikan negara dan rakyat,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/1).

Menurut Iqbal, tentang ancaman ada PHK buruh secara besar-besaran KSPI tidak mempercayai. Karena anggota KSPI di PT VALE Indonesia (dulu INCO) sudah menjalankan kebijakan tersebut. Yakni, dengan tidak mengekspor mineral mentah dan sudah memiliki smelter, sendiri tetapi tidak ada PHK bahkan terjadi penyerapan tenaga kerja baru.

“Tetapi diduga PT Freeport dan PT Newmont yang menolak kebijakan ini memanfaatkan isu PHK buruh secara besar-besaran, untuk tetap mempertahankan agar mereka tetap bisa alasan PHK selalu dijadikan senjata ancaman oleh para pengusaha ketika kepentingan mereka terganggu atau terancam,” ungkapnya.

Seperti halnya ketika buruh berjuang upah layak dan melawan kebijakan upah murah, lanjutnya, maka ramai-ramai para pengusaha berteriak bahwa akan terjadi PHK besar-besaran, dan investor akan hengkang dari Indonesia.

“Sudahlah ini lagu lama yang terus diputar, tapi sesungguhnya ada kepentingan tertentu yg sedang bermain. Kenapa para buruh dan serikat buruh pertambangan tidak pernah di ajak diskusi dari 5 hingga 7 tahun yang lalu? Ketika UU Minerba tersebut di sahkan? Kenapa baru sekarang pengusaha teriak-teriak dan menyeret buruh dengan ancaman PHK?” ujar Iqbal.

Karenanya, Said meminta, pengusaha menjalankan perintah UU Minerba yang menyatakan tidak boleh ekspor minerba mentah, dan wajib bangun smelter. “PT VALE Indonesia sudah menjalankan UU Minerba dan tidak ada PHK,” katanya.

http://skalanews.com/berita/detail/164247/Buruh-Dukung-Pelaksanaan-UU-Minerba