Bekasi, FSPMI – Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini sedang viral, membuat gerah kalangan buruh di seluruh Indonesia. Begitu juga buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Pasalnya, dalam Omnibus Law khususnya cluster ketenagakerjaan, banyak pasal – pasal yang dinilai sangat merugikan kaum buruh.
Sebenarnya dalam RUU Omnibus Law, tidak hanya buruh yang dirugikan, akan tetapi juga berdampak kepada pedagang dan masyarakat pada umumnya, karena secara langsung akan membuat daya beli masyarakat menurun.
Untuk mensosialisasikan dampak buruknya Omnibus Law ini, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kab/Kota Bekasi mengadakan sosialisasi dan konsolidasi terkait Omnibus Law.
Sosialisasi ini dilaksanakan pada siang hari ini Senin, 24 Februari 2020, pukul 14.00 WIB sampai selesai, bertempat di lantai 2 Sekretariat FSPMI, Jalan Yapink Putra, Tambun, Bekasi.
Konsolidasi dihadiri oleh perwakilan PUK SPL FSPMI se – Kab/Kota Bekasi, Pengurus PC SPL FSPMI Bekasi dan KC FSPMI Bekasi.
Dalam sambutannya Suparno sebagai Sekretaris KC FSPMI, sebelum menyampaikan tentang Omnibus Law, disampaikan tentang perkembangan UMSK Kab Bekasi.
Suparno yang juga Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi mengungkapkan bahwa Apindo tidak mau berunding sama sekali mengenai UMSK. Menindaklanjuti hal itu, di Kota Bekasi akan dikomandoi oleh Masrul untuk melakukan loby ke Apindo, Walikota dan Dinas terkait, begitu pula dengan di Kabupaten Bekasi.
“Banyak pokok-pokok penting yang sangat merugikan, sebenarnya semua elemen masyarakat terkena dampak buruk Omnibus Law dan yang paling dirugikan adalah buruh, karena di dalam pabrik kita sebagai buruh, keluar dari pabrik kita sebagai masyarakat. Omnibus Law itu merangkum semua undang-undang kurang lebih 87 UU dan berisi 1.028 pasal,” tegas Suparno.
Sementara itu, Sarino, SH. selaku Ketua PC SPL FSPMI Kab/Kota Bekasi menyampaikan dan membeberkan melalui slide dengan terperinci tentang Draft Omnibus Law serta dampak – dampaknya pasal per pasal dalam UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. (Wie)