JAMKESWATCH,FSPMI – Terkait rangkaian permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Direktur Eksekutif Jaminan Kesehatan Watch (JAMKES WATCH), Iswan Abdullah mengungkapkan jika anggaran yang tidak dialokasikan dengan baik oleh pemerintah adalah penyebab utamanya.

“Pemerintah tak sungguh sungguh menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) yang ditandai dengan alokasi Anggaran APBN hanya Rp. 20 Triliun ( PBI = 86,4 juta orang).” Ungkap Iswan di Jakarta, Rabu (25/02/2015).

Iswan mengatakan, dengan anggaran yang hanya di alokasikan hanya Rp 20 Triliun, sungguh sangat mustahil dapat mengcover seluruh rakyat indonesia yang jumlah mencapai 250 juta orang.

“Seharusnya, paling tidak pemerintah menganggarkan Rp 60 Triliun untuk mengcover seluruh Rakyat Indonesia yang berjumlah 250 juta orang.”Terangnya.

“Ini sudah sejalan dengan pelaksanaan UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu negara mengalokasikan 5% APBN (Rp.100 T) dan 10% APBD untuk kesehatan.”Tambahnya.

Iswan pun menerangkan hal lain yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah (selain mengalokasikan 5 % APBN/10% APBD), maka seharusnya Pemerintah mengalokasikannya dari dana FISKAL sebesar Rp.180 Triliun sampai dengan Rp.230 Triliun, “ini karena akibat dari pencabutan Subsidi BBM.”Cetusnya.

Iswan pun menyayangkan sikap aneh pemerintah yang malah melakukan langkah tak jelas dengan mengalokasikan dana tersebut ke hal lain yang tidak masuk dalam kategori yang cukup penting.

“Anehnya malah pemerintah justru mengalokasikan dana dari hal tersebut (pencabutan subsidi BBM) kepada BUMN sebesar Rp.74 Triliun.”Kata Direktur Eksekutif Jaminan Kesehatan Watch (JAMKES WATCH), Iswan Abdullah.

MENOLAK KENAIKAN IURAN

Dirinya pun menambahkan, kendati telah menerima suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp5 triliun pada tahun ini, pihak BPJS Kesehatan dianggap akan melakukan hal aneh dengan berencana untuk menaikkan iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dalam waktu dekat.

Iswan pun menilai alasan BPJS Kesehatan yang memprediksi rasio klaim mencapai 98,25% dari target total iuran Rp55 triliun pada tahun ini adalah tidak masuk akal. Belum lagi, iuran bagi PBI bakal naik menjadi Rp27.500, dan non-PBI naik hingga Rp60.000.

“Ini aneh dan tidak masuk akal, jelas kami akan menolak kenaikan tarif iuran tersebut.”Tegasnya.

“Kenaikan tarif itu tidak benar, kami tegas menolak usulan dari DJSN dan BPJS Kesehatan tersebut.” Pungkas Iswan.

Terima Kasih

Iswan Abdullah
Direktur Eksekutif JAMKES WATCH