Karya: Sabla Tamborin
Karya: Sabla Tamborin

 

“Bung, saya lagi transit di Turki menuju Jenewa. Saya sudah mendapatkan info dari kawan-kawan. Menurut saya, sebagai pemimpin kita harus bertanggung jawab dengan cara melanjutkan perjuangan melalui aksi-aksi lanjutan ke Istana dan di daerah-daerah. Kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh takut atas kebrutalan dan teror negara atas nama hukum,” demikian pernyataan Presiden FSPMI yang juga menjadi Presiden KSPI Said Iqbal kepada salah satu pengurus DPP FSPMI, sesaat setelah aksi penolakan PP Pengupahan di Istana Negara dibubarkan Polisi. Hari itu, Said Iqbal sedang menuju ke Jenewa untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Governing Body di International Labour Office (ILO), sekaligus mengikuti rapat Governing Body.

Selanjutnya, Iqbal menyampaikan salam juang kepada teman-teman buruh yang ditangkap. “Jangan putus asa dan harus terus berjuang. Sepulang dari Jenewa, saya bersama pimpinan serikat pekerja yang lainnya akan memimpin kembali perlawanan dan perjuangan ini.”

Alih-alih menyurutkan perjuangan, kebrutalan dan kekerasan polisi terhadap buruh dalam aksi 30 Oktober 2015 justru semakin memperkuat solidaritas buruh. Dalam siaran pers-nya tertanggal 1 November 2015, Komite Aksi Upah (KAU) menyatakan, buruh akan terus menggelar aksi besar-besaran diseluruh Indonesia dan akan melakukan Mogok Nasional di 25 propinsi dan 200 kabupaten/kota dengan 5 juta orang buruh akan ikut mogok nasional tersebut pada 18- 20 November 2015.

Apakah menghancurkan mobil-mobil milik buruh dibenarkan? Apakah menganiaya buruh seperti binatang dibenarkan ?

Kita menilai, sesungguhnya pemerintahan Jokowi-JK sedang memainkan peran arogansi kekuasaan atas nama negara (machstat) yang tidak boleh dikritik dan membungkam suara buruh dan rakyat yang tidak sejalan dengan kebijakan ekonomi kapitalis. Negara tidak berdaya terhadap pasar. Harga gas, listrik, dan transportasi mahal. Buruh tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membeli rumah, bahkan untuk tipe 21. Hingga saat ini, program 1 juta rumah hanya retorika dan pencitraan belaka.

Belum lagi, kini jumlah orang miskin bertambah. Angka pengangguran meningkat. Jaminan pensiun sekedar basa-basi, karena buruh hanya mendapatkan manfaat pensiun sebesar Rp 300 ribu/bulan. Petani makin miskin dan banyak yang kehilangan tanahnya. Kebakaran asap berlarut-larut. Bahkan tidak dinyatakan bencana nasional, hanya karena takut investasi asing perkebunan sawit akan kabur.

Kondisi ini semakin diperparah dengan APBN 2016 yang tidak pro rakyat dengan memberi subsidi PMN ke BUMN dan RUU pengampunan pajak bagi pengusaha. Dan anehnya, buruh hanya diberi upah murah. Jokowi-JK mengendalikan kenaikan upah tanpa melibatkan negosiasi dengan serikat buruh atas nama penyelamatan ekonomi.

Padahal rupiah juga mulai membaik dan ada 16 perusahaan tekstil dan padat karya akan beroperasi dengan menyerap 121 ribu pekerja baru (sebelum ada PP nomor 78/2015). Walaupun ekonomi melambat, tetapi masih tumbuh 4,6%, ini artinya masih ada penyerapan lapangan kerja baru 1 juta orang. Mengapa harus buruh yang dikorbankan dengan kembali ke rezim upah murah?

Oleh karena itu, buruh akan terus melakukan aksi besar-besaran menuntut dicabutnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengpahan, menolak formula kenaikan upah minimum sesuai inflasi dan PDB, menuntut kenaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan (kenaikan 25%) dan berlakukan upah minimum sektoral di seluruh kabupaten/kota dan provinsi dengan besaran kenaikan sebesar 10-25% dari upah minimum 2016.

“Buruh tidak takut dan akan terus melanjutkan aksinya walaupun menghadapi kebrutalan dan kekerasan polisi. Sampai presiden Jokowi mencabut PP No. 78 Tahun 2015 dan duduk bersama kaum buruh untuk merumuskan kembali kebijakan upah,” tegas Iqbal. (*)