Pelalawan, FSPMI – Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggeruduk Kantor Bupati Kabupaten Pelalawan sesuai instruksi aksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI dengan jumlah aksi massa ratusan orang yang tergabung di Pimpinan Unit Kerja (PUK) se-Kabupaten Pelalawan.

Setelah sampai di Kantor Bupati pada pukul 10.00 WIB, aksi massa langsung disambut oleh puluhan Aparat Kepolisian dan Satpol PP untuk mengamankan ratusan massa, Kamis (25/11/2021).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Riau (DPW) Satria Putra sempat berargumen saat orasi di mobil mokom, namun ditahan oleh pihak kepolisian dan langsung diizinkan memasuki perkantoran, berikut diikuti juga oleh perangkat DPW, KC dan setiap PUK langsung memasuki ruangan Perkantoran Bupati lantai 3.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, buruh yang dapat masuk hanya terbatas mengingat masih adanya wabah Covid-19, Lebih kurang 20 menit puluhan buruh berada didalam ruangan, menunggu Bupati dan kepala staff dinas terkait untuk hadir di hadapan para buruh.

Samsul Bahri selaku Sekretaris DPW FSPMI Riau menyampaikan alasan mengapa buruh meminta kenaikan upah signifikan.

“Di tahun 2020 tentu tidak ada kenaikan upah sama sekali, tapi harga bahan-bahan pokok sudah melambung. Pada dasarnya kami merasa sangat kecewa karena konon katanya orang di luar provinsi lain mengatakan kalau di Provinsi Riau itu adalah provinsi yang kaya merupakan sektor kebun kelapa sawit yang terluas di Indonesia, tetapi kenapa upah buruhnya nyungsep dan tidak begitu signifikan terhadap upah-upah di Provinsi Riau, Biaya hidup di Jakarta dengan disini hampir sama tapi upah mereka lebih tinggi, ini menjadi ketimpangan upah yang harus kita bahas bersama-sama, dengan bakcground ini kami beriinisiatif untuk menaikkan UMK di Kabupaten Pelalawan dan menjadi indikator tolak ukur terhadap kesejahteraan kelas pekerja,” tutur Samsul Bahri.

Pembahasan, argumen dan tuntutan/aspirasi buruh Kabupaten Pelalawan sudah dipersiapkan dan tetap menolak upah murah, Batalkan OmnibusLaw UU Cipta kerja yang sangat menyengsarakan kaum buruh di Kabupaten Pelalawan khususnya.

“Kita menilai kesepakatan yang diambil Dewan Pengupahan Kabupaten Pelalawan terkesan memainkan nasib buruh di Pelalawan, kami mohon kepada bapak Bupati Pelalawan untuk lebih memperhatikan nasib buruh, karena ketika upah buruh yang layak pasti akan meningkatkan jual beli dan kualitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Pelalawan ini,” ujar Lembaga Bantuan Hukum FSPMI Riau (LBH) Nofri Hendra.

Selaku Bupati Pelalawan, H. Zukri juga menuturkan, bahwa pemerintah Kabupaten Pelalawan menginginkan win-win solution demi kebaikan bersama.

“Upah minimum provinsi 1,73%, sekarang UMK Pelalawan itu 2,00%, di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, secara persentase kenaikan UMK di Pelalawan menempati posisi no. 2 di Provinsi Riau, dan saya ingin jelaskan kepada kawan-kawan, saya bupati, saya kepala daerah, saya punya kewenangan tapi saya tidak boleh otoriter. Ada waktunya mengambil kebijakan untuk saling menguntungkan, karena saya harus melindungi, sekarang saya ingin sampaikan, kawan-kawan dewan pengupahan melakukan rapat antara 4 orang perwakilan serikat pekerja dan 4 orang perwakilan pengusaha (APINDO) terjadi kesepakatan, pengusaha meminta kenaikan 50 ribu, serikat minta kenaikan 70 ribu, dan kita ambil jalan tengah yaitu kita ambil 60 ribu, dan itu sudah disepakati,” ungkapnya.