DSCN6765Ketika membicarakan tentang ‘buruh’, sejatinya kita berbicara tentang masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena, seorang buruh juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Buruh-lah yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian melalui kerja-kerja yang mereka lakukan. Bayangkan saja, ketika buruh tidak bersedia lagi menggerakkan mesin industri, bisa dipastikan perekonomian akan terhenti.

Oleh karena itulah, saya berharap, kaum buruh juga masuk disetiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dengan menempatkan dirinya pada dua kaki: didalam system dan diluar system.

Jika kita berada didua kaki itu, saya berpandangan, bahwa kita akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita suci kesejahteraan. Didalam system kita akan bertarung untuk membuat regulasi dan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan, sedangkan diluar system kita akan melakukan kontrol sosial agar kekuasaan tidak menyimpang.

Keputusan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk menempatkan kader-kader terbaiknya didalam keanggotaan legislatif, bagi saya adalah keputusan yang sangat tepat. Kesejahteraan kaum buruh sangat erat ditentukan oleh kebijakan politik, seperti, aturan tentang upah, jaminan sosial, PHK, outsourcing, dan sebagainya. Jika buruh menjauhi politik, isu kesejahteraan bagi kaum buruh selamanya hanya akan menjadi diskusi politik, tanpa pernah menjadi keputusan politik.

Tentu saja, menjadi tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada anggota, terutama tentang apa dan bagaimana kita harus masuk dalam lingkaran politik. Hal ini sangat penting dilakukan, sebagai pendidikan politik bagi anggota kita. Apalagi tak sedikit diantara mereka yang masih memiliki pandangan negatif apabila ada aktifis buruh yang mencoba ingin menjadi anggota legislatif.

Kita harus menjelaskan secara terbuka, peran apa yang bisa kita lakukan seandainya ada aktivis buruh yang berhasil menjadi anggota DPRD, misalnya. Bukankah hal itu kedepannya akan memperkuat kerja-kerja organisasi kita?

Dengan menjadi anggota DPRD, maka kita memiliki hak untuk melakukan kontrol yang ketat terhadap legislasi, seperti Peraturan Daerah. Dengan demikian, kepentingan kaum buruh terakomodir dan tidak lagi diabaikan.

Saya bicara seperti ini bukan semata-mata karena saya menjadi Calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 8 (delapan) di daerah pemilihan 3 Kota Batam (Sei Beduk, Nongsa, dan Bulang Galang). Apalagi, faktanya, kapasitas saya sebagai caleg adalah juga karena rekomendasi dari FSPMI.

Dengan kata lain, aktifnya saya dalam dunia politik, adalah juga untuk memperjuangkan program-program FSPMI. Dan karena program-program FSPMI berorientasi pada kesejahteraan kaum buruh, sudah selayaknya jika buruh – bukan hanya yang menjadi anggota FSPMI – memberikan dukungan penuh untuk memenangkan semua ini. (Kascey)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *