Koran Perdjoeangan
Koran Perdjoeangan

Hari Kamis kemarin, saya hadir dalam rapat redaksi Koran Perdjoeangan yang diselenggarakan di Sekretariat DPP FSPMI, Jakarta Timur. Rapat kali ini dihadiri 8 orang. Mereka inilah yang selama ini menjadi tim kerja Koran Perdjoeangan.

Selain hal-hal yang berkaitan dengan redaksi, rapat juga membahas masalah distribusi. Ini menjadi masalah serius yang belum tertangani, setidaknya hingga saat ini. Tentu saja, tak perlu mencari siapa yang salah. Sebab akan lebih baik jika energi yang kita miliki dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Saya masih menyimpan catatan, saat Tim Koran Perdjoeangan mengadakan rapat evaluasi, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013. Dalam rapat yang dihadiri Pendiri Koran Perdjoeangan Said Iqbal dan Pimpinan Umum Obon Tabroni semangatnya adalah menjadikan Koran Pedjoeangan sebagai koran umum mingguan nasional. Sebagai langkah awal perbaikan, kemudian Tim mendata berbagai kekurangan. Hasilnya, dibawah ini adalah daftar masalah yang perlu segera diperbaiki:

  • Tampilan dan konten yang masih sederhana;
  • Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM);
  • Konsolidasi dan komunikasi antar Reporter daerah belum berjalan baik;
  • Waktu terbit yang sering molor;
  • Anggaran untuk operasional peliputan belum ada;
  • Kepemilikian Kartu Pres belum terdata;
  • Minimnya kontribusi berita dari luar Jabodetabek;
  • Belum memiliki pusat data;
  • Distribusi yang belum lancar;
  • Ruang kerja redaksi belum memadai.

Tentu saja, Tim tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah. Tetapi juga membuat rencana tidak lanjut sebagai upaya perbaikan. Hal ini dilakukan dengan menggelar Rapat Kerja Koran Perdjoeangan di Training Center FSPMI, Cisarua, pada tanggal 24 – 25 Juli 2013.

Saat itu, permasalahan distribusi menjadi salah satu yang dibahas dengan serius. Pimpinan Umum Koran Perdjoeangan Obon Tabroni mengatakan, “Saya miris ketika seringkali melihat Koran Perdjoeangan menumpuk di kantor PC dan PUK.”

Padahal untuk bisa menerbitkan Koran Perdjoeangan, ada beban yang harus ditanggung oleh organisasi. Pertama, beban biaya dan kedua, beban SDM. “Oleh karena itu, kedepan kita harus menjadikan keberadaan Koran Perdjoeangan menjadi lebih baik. Distribusi tidak boleh lagi terlambat. Saya sadar, ini berat. Apalagi jika kita lihat sekarang ini dunia sudah mulai meninggalkan Koran cetak dan beralih ke bentuk digital, tetapi kita justru masih berkutat dimedia cetak,” lanjutnya.

Saat itu Obon mengaku tidak begitu khawatir dengan konten/isi. Dengan SDM yang ada saat ini, semua rubrik bisa terisi untuk terbit seminggu sekali. Justru permasalahan utama adalah terletak pada distribusi. “Bagaimana caranya agar Koran Perdjoeangan bisa diterima pembaca tepat waktu,” ujarnya.

Usulan konkretnya, agar distributor di masing-masing wilayah diberikan anggaran yang memadai. Sehingga Koran Perdjoeangan bisa meminta pertanggungjawaban kepada distributor tersebut untuk memastikan agar koran bisa diterima pembaca tepat waktu. Jika permasalahan distribusi ini terselesaikan, kita optimis Koran Perdjoeangan akan menjadi media yang diperhitungkan keberadaannya.

Masalah yang dihadapi sudah diketahui. Solusi penyelesaian sudah dirumuskan. Tetapi seringkali kendala kita adalah pada tahap eksekusi. Mengapa? Karena memang tidak ada SDM untuk menjalankan kerja-kerja tadi. Penanggungjawab distribusi Koran Perdjoeangan saat ini adalah Didi. Selain bertanggungjawab untuk distribusi, Didi, juga memiliki pekerjaan lain sebagai staff PP SPAI FSPMI. Seringkali ia juga mendapatkan tugas untuk antar-jemput tamu DPP FSPMI. Jika sudah begitu, Koran Perdjoeangan tidak lagi menjadi prioritas.

Dalam rapat kemarin kita sudah menyiapkan beberapa skenario untuk mengatasi permasalahan distribusi. Berharap masalah ini bisa kita perbaiki dalam penerbitan-penerbitan yang akan datang.

Saya kira, kita harus melanjutkan perbaikan pada sistem distribusi tidak hanya ditingkat pusat. Tetapi juga tiap-tiap daerah. Misalnya dengan membentuk Kantor Perwakilan Daerah Koran Perdjoeangan yang terdapat di masing-masing cabang. Selain bertanggungjawab terhadap distribusi, biro daerah bisa diberdayakan untuk mensuplay berita. Dari sini kita berharap sirkulasi berita akan lancar sehingga informasi yang dihadirkan selalu segar.

Jika perlu redaksi Koran Perdjoeangan memiliki struktur yang menyamai dengan Garda Metal. Jika Garda Metal menjadikan Latsar sebagai tiket untuk menjadi anggotanya, Koran Perdjoeangan bisa menggunakan pendidikan dasar jurnalistik sebagai syarat untuk menjadi awak redaksi. Jika Garda Metal melakukan pengawalan terhadap aksi-aksi, maka Koran Perdjoangan melakukan publikasi. Lebih jauh ia bisa melakukan penelusuran secara mendalam terhadap suatu peristiwa. Menyuarakan suara-suara yang selama ini tidak mendapatkan tempat di media mainstream.

Diluar itu semua, sudah saatnya Koran Perdjoeangan membangun Web. Bagi FSPMI, dengan jumlah anggota yang tersebar di 12 Provinsi, keberadaan Website untuk menyebarluaskan informasi akan menjadi lebih efektif. Tentu kita tidak akan meninggalkan versi cetak, karena terbitan dalam bentuk cetak tetap memiliki kelebihan. Hanya saja, kita harus menekankan pada kualitas – bukan kuantitas.

 

Oleh: Kahar S. Cahyono
Anggota Tim Media FSPMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *