” Kebijakan Investasi Langsung Tak Berpihak ke Masyarakat Miskin”

Program investasi langsung yang digalakkan pemerintah dinilai tak mampu membantu pemerataan ekonomi, sehingga masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sekjen Korsosium Perbaruan Agraria Iwan Nurdin menjelaskan, hal tersebut terjadi karena tidak adanya peraturan yang jelas mengenai investasi oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah gagal mengontrol investor-investor asing yang masuk. “Investasi yang tidak dapat diatur ini akan terus tumbuh liar dan akan berdampak luar biasa,” kata Iwan dalam diskusi rakyat bertemakan: Politik Investasi di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Akibat tak ada pengaturan yang jelas, industri-industri yang masuk sebagai investor, menurutnya tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Lebih parahnya lagi, Iwan menilai industri yang masuk justru mengeruk sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. “Tapi masalahnya yang masuk itu industri mengeruk. Kopi, minyak sawit, nikel. Belum lagi industri lain. Jd devisa dihasilkan dengan mengeruk kekayaan alam,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisih yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menilai, fenomena ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Jika terjadi pelanggaran oleh pihak investor, menurutnya pemerintah bersikap acuh dan tidak peduli. “Investor tidak diawasi oleh pemerintah. Tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap pengusaha yang melanggar. Sudah banyak pelanggaran, tidak ada satu pengusaha pun yang ditangkap,” ujar Jumisih.

sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/20/2049243/Kebijakan.Investasi.Langsung.Tak.Berpihak.ke.Masyarakat.Miskin