1013403_10200397805253220_1094649883_nIntruksi Presiden (Inpres) terkait upah minimum 2014, dinilai banyak pihak berpotensi melanggar Undang-Undang No 13 tahun 2003. Bagaimana prespektif dari sisi hukum? Berikut hasil wawancara reporter KP, Masykur, dengan Indra Munaswar, Pengamat Hukum Perburuhan.

Akhir-akhir ini berkembang isu Presiden SBY akan mengeluarkan Inpres terkait upah minimum. Bagaimana tanggapan anda?

Ya saya juga sudah mendengarnya. Beberapa Menteri juga sudah mengeluarkan statmen terkait masalah ini.

Bagaimana tanggapan anda,  jika benar Inpres ini terbit dan membatasi kenaikan upah minimum tahun 2014?

Hirarki hukum di Indonesia hanya mengenal Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Perpres dan Peraturan Menteri (Permen) hanya bisa terbit jika ada intruksi dari Undang-Undang, hal ini merujuk kepada Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Artinya, menurut undang-undang Inpres tidak berlaku dalam hirarki hukum di Indonesia, Inpres hanya berlaku bagi jajaran birokrasi pemerintah, seperti Menteri, Gubernur, jajaran Ekselon dan seluruh jajaran birokrasi pemerintah. Pun demikian, Inpres tidak mengatur hal-hal yang bersifat umum apalagi mengatur hajat hidup rakyat termasuk buruh didalamnya.

Saban tahun gonjang-ganjing masalah upah kerap terjadi. Jika Inpres dianggap tidak tepat untuk mengatasi persoalan ini, seharusnya apa yang harus dilakukan pemerintah?

Seharusnya merujuk Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 88 tentang upah minimum, pasal 89 tentang upah layak dan pasal 95 tentang denda, Pemerintah jauh-jauh hari sudah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur masalah tersebut. Hingga hari ini PP tentang upah belum ada, tiba-tiba kita mendengar Presiden SBY akan mengeluarkan Inpres terkait upah, jelas ini salah kaprah. Padahal persoalan mendasar mengapa sering terjadi gonjang ganjing masalah upah, merujuk Undang-Undang 13 tahun 2003 adalah belum adanya PP yang mengatur masalah ini. Jadi bukan Inpres.

Jika Presiden SBY tetap mengeluarkan Inpres ini, apa yang harus dilakukan, khususnya oleh kaum buruh?

Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus menolak tegas Inpres ini. Karena Inpres ini berpotensi melanggar konstitusi. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menyatakan kewenangan penetapan upah minimum diberikan kepada Gubernur (Kepala Daerah) berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Sebelum memberikan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah terlebih dahulu melakukan survey pasar untuk menentukan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jika benar Inpres ini terbit maka Presiden mereduksi kewenangan yang diberikan kepada Gubernur oleh Undang-Undang dan ini merupakan pelanggaran konstitusi.

Langkah apa sebaiknya dilakukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh?

Pertama, serikat pekerja/serikat buruh harus menyurati Presiden SBY untuk menyadarkan Presiden akan kekeliruannya, Kedua, serikat pekerja/serikat buruh melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung atau melakukan gugatan warga Negara ke Pengadilan, Ketiga, Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap Inpres ini.

Kalau benar demikian, apa mungkin Presiden SBY tidak memahami masalah ini?

Kalau benar Inpres ini benar-benar terbit, menurut saya ini merupakan hasil bisikan dari menteri-menteri terkait dan sarat dengan unsur politis menjelang Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif 2014. Ada indikasi para menteri ini mendapat tekanan Politik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait dukungan politik (termasuk dukungan dana) pada pemilu 2014 nanti. Sehingga menteri-menteri terkait menafikan amanat Undang-Undang dan mengabaikan kepentingan buruh, untuk mempengaruhi Presiden SBY menerbitkan Inpres ini guna menyenangkan hati pengusaha-pengusaha Apindo.

Terkait upah minimum, berapa nilai yang layak menurut anda?

Upah minimum yang layak atau tidak layak harus memiliki parameter yang jelas, termasuk parameter bagi pekerja yang sudah berkeluaraga, ini yang belum saya lihat di Indonesia. Penetapan upah minimum tidak hanya bergantung pada hasil survey pasar dan laju inflasi, tetapi juga mempertimbangkan daya beli. Contoh tahun 2011 nilai upah di DKI Jakarta Rp 1,5 juta bisa membeli 10 Kg beras, sedangkan tahun 2012 dengan upah Rp 2,2 juta hanya mampu membeli 8 Kg beras, artinya walaupun secara nominal terjadi kenaikan akan tetapi riilnya mengalami penurunan daya beli. Seharusnya kenaikan upah berbanding lurus dengan peningkatan daya beli. Menurut saya hingga saat ini Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja masih mengabaikan parameter daya beli saat menentukan besaran upah minimum di Indonesia.  (MSK)

====================================

Tulisan ini pernah dibuat di Koran Perdjoeangan Edisi 48 – September 2013. Sebagai catatan, wawancara dilakukan ketika Inpres baru sekedar isu dan belum ditandatangani oleh SBY. Bagi Anda yang ingin mengetahui secara lengkap isi Koran Perdjoeangan (yang juga menjadi salah satu pilar FSPMI), silahkan menghubungi PC FSPMI di wilayah Anda untuk berlangganan.

Categories: Opini

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *