Hari ini, 30 Agustus 2013, 471002_491312814221449_1577616051_o KSPI, Sekber Buruh, FSP LEM KSPSI, Forum Buruh DKI, LBH Jakarta dan beberapa elemen buruh lain mengadakan konferensi pers di kantor  LBH Jakarta. Konferensi pers ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali sikap kaum buruh menolak Inpres tentang upah.

Buruh Indonesia memandang, keluarnya Inpres tersebut adalah bentuk kepanikan dan tindakan ngawur. Ini dilakukan untuk menekan upah buruh kembali menjadi murah atas tekanan APINDO dan pengusaha hitam. Oleh karena itu buruh Indonesia menolak dan meminta dicabutnya Inpres yang mengatur penetapan upah minimum, karena akan mengembalikan rezim upah murah dan memiskinkan buruh secara struktural akibat.

“Hal itu terjadi karena Pemerintah tunduk kepada tekanan Apindo,” ujar Presiden FSPMI Said Iqbal. Lebih lanjut Iqbal meminta, agar Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah tidak mematuhi Inpres tersebut karena cacat hukum.

Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama. Penetapan upah minimum dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati setelah dilakukan survei KHL oleh Dewan Pengupahan Daerah. Jadi bukan ditentukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Inpres tersebut, sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenakertrans No. 12 Tahun 2013, dan Permenakertrans No. 1 Tahun 99 .

Kedua. Inpres tersebut bentuk kengawuran dan kepanikan Menkoperekonomian, Menperin, terutama Apindo. Karena survei KHL saja belum dilakukan, tetapi nilai UMP/K sudah ditentukan inflasi plus 5% dan plus 10%. Maka kami menolak hal tersebut dan tetap menuntut kenaikan UMP 50% dengan alasan daya beli buruh turun 30% akibat BBM naik. Plus inflasi 2 digit, ditambah pertumbuhan ekonomi 6,2%, yang tentunya akan didialogkan didalam Dewan Pengupahan Daerah.

Ketiga. Tidak ada korelasi antara meningkatnya nilai mata uang dolar terhadap nilai rupiah dengan kenaikan upah minimum. Kalau upah minimum dikendalikan rendah, maka konsekuensinya daya beli buruh turun. Kalau daya beli masyarakat menurun, konsumsi domestik melemah. Kalau konsumsi domestik lemah rupiah akan melemah. Jadi harus dibalik, daya beli buruh harus ditingkatkan agar nilai rupiah menguat.

Ditegaskan,  Inpres ini akan menimbulkan gejolak buruh diseluruh indonesia, karena buruh merasa Pemerintah hanya mendengarkan keluhan Apindo saja tanpa melibatkan serikat pekerja.

Bahkan buruh sudah memastikan akan menggelar aksi penolakan buruh secara besar-besaran, yaitu tanggal 3 September 5.000 buruh Forum Buruh DKI akan melakukan aksi di Kantor Jokowi. Tanggal 5 September, 30 ribu buruh Bodetabek akan melakukan aksi di Istana, Kemenakertrans, Kemenkes dan PT. Jamsostek. Pada tanggal yang sama, 3.000 buruh di Bandung juga akan aksi di Gedung Sate. Dilanjutkan pada tanggal 10 September, 10 ribu buruh Jatim juga akan melakukan aksi di Kantor Gubernur. Dan tanggal 11 September ribuan buruh akan melakukan aksi di Medan, 12 September 5.000 buruh Batam aksi di Kantor Walikota Batam, dan bergelombang di kota-kota lainnya. Puncaknya akan dilakukan mogok nasional 3 juta buruh yang dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada bulan Oktober/November 2013

Categories: Opini

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *