Karawang, FSPMI – Ribuan buruh dari Kabupaten Karawang siap akan banjiri DKI Jakarta bersama sejumlah serikat pekerja yang sama menggelar aksi unjuk rasa secara nasional untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di depan Istana Negara. Selasa, (7/12/21).

Unjuk rasa secara nasional ini dari berbagai Federasi akan tumpah ruah di jalan sepanjang Istana Negara dan juga akan banjiri oleh buruh di Gedung MK dan Balai Kota Jakarta.

 

Menurut Ketua KC FSPMI Kabupaten Karawang yang di dampingi oleh Ketua PC SPA FSPMI Kabupaten Karawang, Peserta Aksi dari FSPMI Karawang yang siap mengikuti Unjuk Rasa Nasional ini di Istana Negara sekitar 2 ribu orang.

“Besok buruh Karawang akan merapat mulai Pkl 08.00 Wib ke Istana Negara DKI Jakarta, Sekitar 2 ribu FSPMI Kabupaten Karawang akan turun ke jalan”, jelasnya Asmat.

Lebih lanjut, Asmat Serum, S.H menjelaskan terkait tuntutan dari para buruh yaitu pencabutan Surat Keputusan (SK) Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karawang yang tidak ada kenaikan sama sekali yang akan di sampaikan kepada penghuni Istana negara dan mengambil kebijakan penuh untuk membatalkan SK UMK Tahun 2022.

 

Selain itu, Aksi unjuk rasa secara nasional juga menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur dan menaikkan upah 10-15 persen.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, melihat kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan, sedangkan di Karawang sendiri bersama 7 kota atau kabupaten lainnya tidak ada kenaikan karena ada PP Nomor 36 tahun 2021 ini.

Asmat Serum menambahkan bahwa menilai besaran kenaikan UMP tersebut bahkan Karawang sendiri tidak ada kenaikan, ini semua belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli khususnya dari kaum buruh. (Hsn)