Edwin Christiawan: “Andai Saja Pengambil Kebijakan Berpihak Pada Pekerja”

image001.jpguyyiSiapa tak mengenal Batam? Sebagai daerah industri, daerah ini memiliki daya tarik sendiri: baik bagi investor maupun pencari kerja.

Namun apakah dengan banyaknya kaum buruh yang berdomisili di Batam lantas membuat daerah ini menjadi surga bagi kehidupan mereka?

Jika pertanyaan itu disampaikan kepada buruh-buruh di Batam, kebanyakan mereka akan menjawab: tidak. Meskipun banyak, buruh di Batam ibarat buih dilautan. Kepentingan kaum buruh termarginalkan. Kota industri yang nyaris tanpa geliat berarti. Sunyi supi dari gegap gempita perubahan, karena sudah terkoyak-koyak dan terpecah-belah oleh kepentingan kapitalis.

Saya kira, peningkatan sumber daya manusia di Batam menjadi agenda utama yang harus dilakukan. Apalagi dalam waktu yang terlalu lama lagi, kita memasuki AFTA 2014. Ini merupakan kompetisi yang sesungguhnya: sebuah persaingan dunia kerja antara buruh Indonesia dengan buruh dari Negara-negara Asia tenggara akan dimulai. Jika kita tidak siap dengan hal ini, bukan tidak mungkin kita akan menjadi babu dirumah sendiri.

Peningkatan SDM kaum buruh bisa dilakukan melalui training dan peningkatan kompetensi. Agar ini bisa berjalan dengan efektif, harus didorong oleh peraturan yang mewajibkan sertifikasi bagi tenaga kerja kita. Dengan demikian, kita bisa meminta agar gaji buruh Indonesia bisa setara dengan gaji para expatriate yang bekerja di Batam.

Disamping peningkatan SDM para pekerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dioptimalkan untuk kepentingan kaum pekerja. Apalagi buruh adalah salah satu penyumbang PAD terbesar di Batam. Wajar jika mereka menuntut agar alokasi APBD yang lebih besar. Misalnya dengan pengadaan fasilitas Rusunami dan transportasi gratis bagi pekerja.

Apakah itu mungkin dilakukan?

Sangat mungkin.

Jika hari ini Pemerintahan di Batam mengeluarkan kebijakan tersebut, jadilah ia sebagai sebuah kenyataan. Masalahnya adalah, para pengambil kebijakan di Batam tidak memiliki keberpihakan terhadap kaum buruh. Coba kalau ada aktivis buruh yang berjuang didalam sistem? Sesuatu yang rumit itu akan menjadi terlihat lebih mungkin.

 Legislator yang yang berasal kalangan kaum buruh akan memiliki sense terhadap isu di tingkat grass root. Dia lebih mengenal dan memiliki rasa sakit daripada mereka dari kalangan politisi. Artinya sense of belonging mereka lebih mengena, untuk membawa cerita faktual tentang kondisi di tingkat grass root  sebagai isu yang harus segera diamanahi oleh Negara.

Saya menyebut ini sebagai keberanian untuk jujur. Jujur pada kenyataan yang ada, bahwa keberadaan penguasa adalah untuk memberikan pelayanan dan menguatkan yang lemah tak berdaya. Kemudian ia memiliki keberanian untuk mewujudkannya.

Itulah sebabnya, ketika diminta menjadi caleg dalam Pemilu 2014 nanti, saya tidak keberatan. Dengan penuh kesadaran, tanggungjawab itu harus saya ambil. Setidaknya harus ada yang berani memberi contoh, bukannya malah melemparkan tanggungjawab perubahan itu kepada orang lain.

Saat ini saya tercatat sebagai Caleg dari Partai Hanura dengan nomor urut 1 (satu) untuk dapil Batam IV.

Sebagai seorang caleg dari aktifis buruh, jangan melihat dari partai mana saya diusung. Tetapi lihatlah ini sebagai potensi untuk kemenangan kader yang telah direkomendasikan oleh organisasi. Seperti yang saya sampaikan diawal, kepentingan caleg buruh adalah untuk memenangkan isu-isu kaum buruh. (kascey)

.

Baca Tulisan Terkait:

Memilih FSPMI

“Bebaskan Pikiran dari Ketakutan”

– “Perubahan Membutuhkan Partisipasi”

“Andai Saja Pengambil Kebijakan Perpihak Kepada Pekerja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *