Said Iqbal
Said Iqbal

Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak pemerintah menaati hukum yang berlaku dan mengangkat pekerja alih daya (outsourcing) di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), utamanya PT Perusahaan Listrik Negara dan Indofarma.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengangkat pekerja alih daya yang bekerja di perusahaan BUMN, yakni PLN dan Indofarma untuk menjadi pegawai tetap,” ujar Ketua Umum FSPMI Said Iqbal di Jakarta, Senin (24/2/2014).

Ia mengatakan, saat ini sejumlah karyawan alih daya yang bekerja di perusahaan itu malah dipecat meski sudah mengabdi bertahun-tahun.

“Jumlah yang dipecat itu mencapai 5.000 orang, khususnya para pekerja alih daya di PT PLN yang tersebar di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan,” ujar Iqbal.

Termasuk, tambahnya, pekerja alih daya di PT Indofarma yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

Menurutnya, mereka menuntut diangkat menjadi pegawai tetap berdasarkan Pasal 66 UU 13/2003 yang menyebutkan pekerjaan yang bersifat tetap dan dilakukan terus menerus.

“Jadi, pemerintah harus taat pada hukum yang berlaku,” tegas Iqbal.

Ia menjelaskan, para pekerja alih daya itu telah melakukan pekerjaan utama. Padahal, seharusnya berdasarkan Permenaker 19/2012 maka pekerjaan utama tidak boleh dialihdayakan.

“Tapi, mereka justru bekerja di administrasi, “front office”, teknisi. Pekerjaan itu seharusnya tidak boleh dialihdayakan,” ungkapnya.

FSPMI juga mendesak DPR melakukan hak interpelasi pada 25 Februari 2014, karena pemerintah lalai menjalankan rekomendasi Panja Outsourcing BMUN yang dibentuk DPR terkait perubahan status outsourcing menjadi pekerja tetap.

“Bila tidak dijalankan, kami akan mekakukan aksi besar-besaran,” ancam Iqbal. (Mirza)
Sumber Berita: www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-pemerintah-didesak-hapus-outsourcing-di-pln.html#ixzz2uIGW0cQp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *