Sekretaris Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Jon Arizal optimis rencana Provinsi Kepri mengembangkan daerah FTZ menyeluruh akan disetujui Pemerintah Pusat.

”Rencana penerapan FTZ menyeluruh seperti di Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang sudah diajukan ke Menteri Perekonomian. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” ungkap Jon kepada sejumlah wartawan ketika ditemui di Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kepri, belum lama ini.

Dijelaskan Jon, perluasan daerah FTZ tersebut harus ada kajian akademiknya. Selain itu, harus ada persetujuan dari DPRD setempat. Adapun kajian akademi FTZ menyeluruh untuk Karimun dan Bintan sudah ada. ”Sedangkan kajian akademik FTZ Tanjungpinang menyeluruh, masih belum selesai. Sehingga, kami menunggu secara keseluruhan supaya jangan sampai diteruskan ke pusat secara parsial,” jelas Jon.

Dibeberkannya, kajian akademik tersebut hasilnya harus sangat representatif. Karena menyangkut perhitungan dampak eksport impor, dampak lingkungan, menyangkut pengawasan. Sehingga, jangan sampai pusat memberikan persetujuan FTZ menyeluruh, namun tidak memiliki dampak apa-apa. ”Bagaimana nantinya, kami tetap akan menunggu keputusan pusat. Supaya apa yang diinginkan terwujud, masing-masing Badan Pengusahaan (BP) harus membuat kajian akademik tersebut sebaik-baiknya,” ujar Jon.

Seperti diketahui saat ini daerah yang sudah menerapkan FTZ menyeluruh baru Kota Batam. Sedangkan daerah lainnya Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang masih enclave.

http://batampos.co.id/24-02-2014/dewan-kawasan-usulkan-ftz-menyeluruh-bbk/