Awal Oktober, 50 Ribu Buruh FSPMI Gelar Aksi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Jakarta,FSPMI- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) akan melakukan aksi unjuk rasa nasional menolak rencana Revisi UU Ketenagakerjaan pada 1-2 Oktober 2019.

” FSPMI akan melakukan aksi Penolakan Revisi UU ketenagakerjaan pada awal Oktober saat pelantikan anggota DPR RI periode 2019- 2024” tegas Said Iqbal selaku Presiden FSPMI.

” Rencananya aksi ini akan diikuti 50 ribu buruh dari Jabodetabek, Serang, Purwakarta, Cilegon, Subang, Cirebon, Bandung, Cianjur dan wilayah lainya” tambahnya

Menurut Iqbal, revisi UU itu tidak sesuai dengan nilai perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Iqbal juga memerinci apa saja yang dikhawatirkan jika UU Ketenagakerjaan akan direvisi.

Masa Buruh FSPMI Saat melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta

“FSPMI ingin mengatakan pada pemerintah, kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak melanjutkan rencana dari pada revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Mengapa demikian? Karena di seluruh dunia, sifat daripada UU Ketenagakerjaan itu adalah melindungi dan kesejahteraan,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, UU Ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Ia mencontohkan alasan pengusaha yang mengeluhkan besarnya nilai pesangon sehingga membuat investasi tidak mau masuk ke Indonesia.

“Kalau kita melihat nilai pesangon saja, memang betul Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia, jauh lebih besar dari Spanyol yang hanya tujuh bulan upah. Indonesia sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun lebih. Tetapi bagaimana sistem jaminan sosialnya?” ucap Iqbal.

Iqbal menyebut sistem jaminan sosial di Indonesia belum memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia juga menyinggung soal tidak adanya asuransi pengangguran (unemployment insurance) di Indonesia.

FSPMI Karawang menolak revisi UU Ketenagakerjaan, Selasa (13/8/2019).

“Di negara-negara yang menjadi pembanding nilai pesangonnya tadi itu mempunyai unemployment insurance, ansuransi pengangguran. Di Indonesia tidak ada asuransi pengangguran. Nah kalau memang pesangon itu ingin dikurangi, bagaimana asuransi pengangguran, bagaimana dengan cadangan pesangon? Karena semangat pesangon adalah sebagai daya tahan buruh atau pekerja bilamana mereka dipecat, bila mereka terkena pemutusan hubungan kerja,” jelas Iqbal.

“Nah kalau mereka kemudian tidak ada pesangon yang memadai, mau dikurangi dalam revisi ini, maka mereka tidak punya daya tahan. Apalagi jaminan pensiun kita yang sangat rendah,” lanjut dia.

Menurut Iqbal, jika mengakomodasi kepentingan buruh, lebih baik membuat UU baru yang bersifat perlindungan dan kesejahteraan. UU itu, kata Iqbal, adalah hasil diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan para pekerja.

“Lebih baik daripada revisi, kalau memang ingin mengakomodir kepentingan buruh, kita duduk sama-sama, triparteid, pemerintah, pengusaha, dan buruh, membuat UU baru, UU Perburuhan yang bersifat perlindungan dan kesejahteraan,” tuturnya.

SERIKAT PEKERJA FSPMI PT SMELTING LAKUKAN MOGOK KERJA KARENA MANAJEMEN LANGGAR KESEPAKATAN PKB

SERIKAT PEKERJA FSPMI PT SMELTING LAKUKAN MOGOK KERJA KARENA MANAJEMEN LANGGAR KESEPAKATAN PKB

Ini bukan kali pertama serikat pekerja FSPMI PT Smelting Gresik melakukan mogok kerja. Mengawali tahun 2017 sejak 8 Januari 2017, serikat pekerja yang diketuai Zaenal Arifin telah menyampaikan surat mogok kerja yang ditujukan kepada Manajemen PT Smelting dengan tembusan kepada pihak terkait seperti Disnaker tembusan ke Bupati Gresik , Polsek Manyar, Koramil Manyar dan Polres Gresik dan DPW FSPMI Jatim.

Menurut pria yang sudah menjabat ketua serikat 5 tahun ini, mogok kerja dipilih sebagai langkah terakhir akibat gagalnya perundingan pembahasan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) VIII yang seharusnya berlaku di tahun 2017 ini.

Adapun sebenarnya perundingan kedua belah pihak sudah dilakukan sejak 28 November 2016 dan berakhir tanggal 6 Januari 2017 sesuai Tata Tertib Perundingan PKB pasal 4 ayat (1).

Namun hingga tanggal berakhirnya perundingan tersebut, dari semua pasal atas draft yang diajukan Manajemen, banyak sekali pasal yg merugikan pihak pekerja dan serikat, sehingga sampai dg waktu yg ditentukan perundingan berakhir deadlock. Sehingga pihak serikat pekerja FSPMI PT Smelting memutuskan melakukan mogok kerja selama 1 bulan sesuai surat yang ditulis ke pihak2 terkait sejak tanggal 19 Januari 2017.

Menurut pria kelahiran Kediri  45 tahun yang lalu, “Langkah mogok kerja ini harus kami ambil karena Manajemen sudah keempat kalinya melakukan pelanggaran isi PKB. Salah satu contoh pelanggaran PKB misalnya diskriminasi gaji dan tunjangan antara level I s/d level IV (yaitu operator s/d Senior Engineer) dengan level V dan VI (yaitu level Asmen dan Manager) yang timpang dan tidak sesuai rumusan gaji yang tertera di PKB sebelumnya.

Dimana level I s/IV kenaikannya di angka ratusan ribu sementara level V dan VI kenaikannya menyentuh puluhan juta. Manajemen perusahaan asal Jepang yang mengolah tembaga asal Freeport ini juga pernah melakukan tindakan diskriminasi dengan menambah gaji pekerja di seksi security sebesar Rp. 2.000.000,sedangkan penambahan gaji tersebut tidak di atur di dalam Perjanjian Kerja Bersama 6 (PKB-6) tahun 2013 lalu.

“Kami melihat ada upaya-upaya Manajemen melakukan union busting (pemberangusan serikat) dan aksi “bersih2” dengan melakukan PHK kepada seluruh anggota serikat yang ikut mogok kerja  sebanyak 309 orang dan menganggap mogok yang kami lakukan tidak sah padahal sah tidaknya kegiatan tersebut ada di keputusan pengadilan hubungan industrial”. Zaenal menambahkan,” Bahkan ada beberapa anggota kami yang sedang cuti umroh atau yang sedang dirawat di rumah sakit juga mendapatkan surat PHK. Ini kan sudah keterlaluan”. Parahnya lagi karyawan yang ikut aksi mogok juga “diblacklist” oleh sejumlah Rumah Sakit yang ditunjuk perusahaan sehingga mereka tidak bisa berobat tanpa adanya surat pemberitahuan Manajemen kepada pengurus serikat atau karyawan yang bersangkutan bahwa fasilitas kesehatan mereka sudah dinonaktifkan.

 

“Bagi kami arogansi Manajemen PT Smelting sudah keterlaluan. Sehingga kami tetap akan meneruskan aksi mogok ini bersama anggota-anggota yang lain mulai level operator sampai level Engineer hingga tercapai kesepakatan yang win win solution”, kata Zaenal mengakhiri pembicaraan”

Kronologi Mogok Kerja

Bahwa masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama 7 ( PKB-7 ) berakhir pada tanggal 08 Januari 2017.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Perusahaan mengirimkan surat Nomor : Sad-1079/OL-O/X/16 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Perundingan Pembaharuan atau perubahan PKB-7  ke PKB-8.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Pimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.Smelting ( PUK SPL FSPMI PT.SMELTING ) mengirimkan surat tanggapan ke Perusahaan terkait pelaksanaan  PKB  8  ( Surat No. 100-SM/PUK-SPL-FSPMI-2/X/2016 )

Bahwa perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB-8) dimulai pada tanggal 28 November 2016, dimana masing-masing pihak yang berunding Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diwakili PUK SPL FSPMI PT. Smelting dan SKS.

Bahwa pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2016, Perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB-8) dimulai dengan membahas Peraturan Tata Tertib tentang Perundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 4 ayat 1 Tata tertib menyebutkan Bahwa waktu perundingan PKB telah disepakati dimulai pada tanggal 28 Nopember 2016 dan berakhir paling lambat pada tanggal 6 Januari 2017.

Bahwa pada tanggal 6 januari 2017 perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB-8) berakhir sebagaimana Pasal 4 ayat 1 Tata tertib Perundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.

Bahwa Kesimpulan poin 16 pada Notulen Perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB-8) tertanggal 6 Januari 2017 menyebutkan bahwa perundingan PKB-8 sesuai tata tertib Perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB-8) Pasal 4 ayat 1 berakhir pada tanggal 6 Januari 2017 dan kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan untuk PKB-8.

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017, PUK SPL FSPMI PT. Smelting mengirimkan surat Pemberitahuan Mogok Kerja yang akan dilaksnakan oleh anggota Serikat Pekerja yang dimulai pada tanggal 19 Januari 2017.

Dasar/Alasan Mogok Kerja

PT. Smelting Gresik telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bersama dan Perjanjian Kerja Bersama yang sudah disepakati dengan Serikat Pekerja (PUK SPL FSPMI PT. Smelting). Pelanggaran ini sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Pelanggaran tersebut sangat merugikan pekerja/buruh dan mengakibatkan terciptanya hubungan industrial yang tidak harmonis.

PT. Smelting melakukan pelanggaran pertama terhadap Perjanjian Kerja Bersama 6 (PKB-6) pada tahun 2013. Pelanggaran tersebut berupa tindakan diskriminasi yakni dengan menambah gaji pekerja di seksi ISFB sebesar Rp. 2.000.000,-. Penambahan gaji tersebut tidak di atur di dalam Perjanjian Kerja Bersama 6 (PKB-6).

Pelanggaran ini menimbulkan konflik di antara pekerja akibat perlakuan diskriminasi. Konflik yang timbul berakhir dengan adanya Perjanjian Bersama antara PT. Smelting dengan Serikat Pekerja pada tanggal 12 Februari 2014.

PT. Smelting melakukan pelanggaran kedua terhadap Perjanjian Kerja Bersama Ke 7 (PKB-7) pada tahun 2014. Bermula pada kebijakan perusahaan yang  melakukan mutasi pekerja/buruh di seksi IS ke seksi GA dan FB.

PT. Smelting untuk yang kedua kalinya melakukan pelanggaran serupa yakni dengan memberikan tambahan gaji (kontribusi obyek vital) Rp. 2.000.000, kepad pekerja level I di seksi GA dan FB. Aturan di dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan jelas menyebutkan bahwa kontribusi obyek vital hanya diberikan kepada pekerja level I di seksi IS.

Pelanggaran ini menimbulkan konflik di antara pekerja akibat perlakuan diskriminasi. Konflik yang timbul berakhir dengan adanya Perjanjian Bersama antara PT. Smelting dengan Serikat Pekerja pada tanggal 29 Juni 2016.

PT. Smelting melakukan pelanggaran ke tiga terhadap Perjanjian Kerja Bersama 7 (PKB-7) pada tahun 2016.

PT. Smelting untuk yang ketiga kalinya melakukan pelanggaran dengan tidak menaikkan gaji pekerja/buruh sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama 7 (PKB-7).

PT.Smelting memberikan kenaikan gaji pekerja/buruh level 1 sampai dengan IV sebesar Rp. 350.000,-.

Sedangkan kenaikan gaji pekerja/buruh lebih besar dan berbeda di level I sampai dengan IV berdasarkan formula yang ada di Perjanjian Kerja Bersama 7 (PKB-7).

Pelanggaran ini menimbulkan konfik dan hubungan industrial yang tidak harmonis antara pekerja/buruh dengan management PT. Smelting.

Konflik yang timbul berakhir dengan adanya Perjanjian Bersama antara PT. Smelting dengan Serikat Pekerja pada tanggal 29 Juni 2016.

PT. Smelting melakukan pelanggaran keempat terhadap Perjanjian Kerja Bersama 7 (PKB-7) dan Perjanjian Bersama tertanggal yang telah disepakati tanggal 29 Juni 2016.

PT. Smelting untuk yang ke empat kalinya melakukan pelanggaran serupa yakni dengan memberikan tambahan gaji pokok sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,-, kepada pekerja level V sampai VI managerial di semua seksi.

Penambahan gaji pokok ini diberlakukan hanya kepada level V sampai VI Managerial saja dan tidak berlaku kepada level I sampai dengan IV.

Pelanggaran ini menimbulkan konflik di antara pekerja akibat perlakuan diskriminasi.

Oleh karenanya pada Perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB-8) Serikat Pekerja menuntut perlakuan yang sama karena perlakuan diskriminasi tersebut.

Tuntutan Serikat Pekerja tersebut dituangkan ke dalam draft Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB 8).

  • Sebagaimana yang tertuang dalam Tata Tertib Perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (PKB-8) Pasal 4 ayat 1 bahwa waktu perundingan PKB telah disepakati dimulai pada tanggal 28 Nopember 2016 dan berakhir paling lambat pada tanggal 6 Januari 2017. Adapun perundingan berakhir pada tanggal 6 Januari 2017 dimana Pihak Pengusaha dan Serikat Pekerja belum mencapai kesepakatan untuk PKB-8. Pada akhirnya, Serikat Pekerja PUK SPL FSPMI PT. Smelting memutuskan untuk menggunakan hak Mogok Kerja sebagai upaya menyelesaikan segala permasalahan yang ada.

 

Tertanda

Ketua PUK SPL FSPMI PT SMELTING

ZAENAL ARIFIN

 

Narahubung :

 

081230304118

Ibnu Shobir

Buruh Daftarkan Uji Materi UU Tax Amnesty Ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, FSPMI- Ratusan Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) resmi mendaftarkan gugatan uji materi UU Tax Amnesty sekaligus melakukan aksi menolak UU tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi siang ini Jumat 22 Juli 2016.

” Ada beberapa alasan kenapa Buruh menolak UU Tax Amnesty diantaranya adalah UU itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23 dan 23 A di mana pemungutan pajak dalam APBN bersifat memaksa, bukan mengampuni seperti yang tertuang dalam RUU. Kedua Indonesia pernah dua kali gagal dalam menerapkan pengampunan pajak, yakni pada tahun 1964 dan 1984. Kegagalan berpotensi terjadi kali ini juga. Ketiga UU itu rentan dimanfaatkan bagi sebagian orang yang ingin ‘membersihkan’ uangnya yang bisa saja berasal dari tindak pidana korupsi. Keempat UU ini berpotensi menjadi ‘karpet merah’ bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, keuangan dan perbankan serta pelaku pencucian uang” terang Kahar Cahyono selaku juru bicara KSPI

Aksi buruh tolak tax amnesty di MK

Aksi buruh tolak tax amnesty di MK

 

Sedangkan dalam rilis sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan ada beberapa alasan mengapa buruh ikut mengajukan uji materi terkait tax amnesty.

Pertama, tax amnesty mencederai rasa keadilan buruh sebagai pembayar pajak. Karena dengan diterbitkannya PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengembalikan upah buruh pada rezim upah murah dan hilangnya hak berunding serikat buruh. Padahal, dari data ILO, upah rata-rata buruh Indonesia hanya $174/bulan. Ini lebih rendah dibanding vietnam $181, Thailand $357, Philipina $206, dan Malaysia $506.

Di sisi lain, buruh taat membayar pajak berupa Pph 21 dan kalau terlambat dikenakan denda. Tetapi giliran para pengusaha yang “maling” pajak justru diampuni. Dengan demikian, jelas Undang-undang Pengampunan Pajak bertentangan dengan UUD 1945.

Kedua, hukum Indonesia telah digadai/dibarter dengan uang demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui pengampunan para “maling” pajak. Padahal, UUD 1945 menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan demikian, adanya tax amnesty berarti antara buruh dan pengusaha tidak sama kedudukannya dalam hukum.

Ketiga, dana denda dari hasil pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun yang sudah dimasukan dalam APBN-P 2016 adalah dana “ilegal-haram” karena sumber dananya berasal dari pengampunan pajak yang jelas-jelas melanggar UUD 45. Dalam hal ini, buruh juga mendesak agar UU APBN-P 2016 juga dibatalkan.

Keempat, dalam UU Pengampunan Pajak dikatakan bagi pegawai pajak atau siapapun yang membuka data para pengemplang pajak dari dana yang ada di luar negeri/repatriasi maupun dari dalam negeri/deklarasi maka akan dihukum penjara 5 tahun. Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 1945, tentang hak asasi manusia karena mana mungkin orang yang mengungkapkan kebenaran malah di hukum penjara.

Kelima, dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan bahwa tidak peduli asal usul dana repatriasi dan deklarasi tersebut. Ada kesan, yang penting dananya masuk. Jelas hal ini berbahaya karena bisa saja terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia, hingga hasil kejahatan narkoba. Hal ini pun melanggar UUD 1945 yang berarti negara melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia.

Karena itu, buruh akan berada di garda depan untuk menentang tax amnesty.

SEBARAN BERITA: KSPI Serukan Pembebasan ABK (Buruh) yang Disandera

Jakarta – Kemarin, KSPI melakukan Konferensi Pers di LBH Jakarta yang salah satunya adalah untuk menyikapi penyanderaan ABK oleh Abu Sayyaf di Filipina. Sikap KSPI terkait dengan pembebasan sandera diberitakan hampir seluruh media nasional, seperti Kompas, Tempo, CNN Indononesia, Tribun News, dsb. Sikap ini diambil oleh KSPI, sebagai bentuk solidaritas sesama kaum buruh (ABK juga buruh).

Beberapa kata kunci yang cukup penting dalam isu ini adalah: (1) Pemerintah “super keledai” karena penyanderaan terjadi beberapa kali; (2) Buruh akan demo Kedubes Filipina tuntut pembebasan ABK; (3) Menaker harus diganti karena gagal lindungi ABK (buruh); (4) Hentikan pengiriman batubara ke Filipina, dan (5) Lakukan operasi militer, Panglima TNI jangan hanya beretorika.

Berikut adalah sebaran pemberitaan terkait isu pembebasan ABK:

Kompas (Tajuk) | Tuntut Bebaskan ABK, Buruh Aksi di Kedutaan Filipina dan Kemenaker Besok

Kompas | Penyanderaan Terjadi Berulang-ulang, Pemerintah Diibaratkan “Super Keledai”

Kompas | Buruh Tuntut Janji Wapres Hentikan Pengiriman Batu Bara ke Filipina

Kompas | KSPI Anggap Operasi Militer ke Basis Abu Sayyaf Memungkinkan

Tempo | Buntut Penyanderaan ABK, Buruh Ancam Demo Kedutaan Filipina

CNN Indonesia | Besok Buruh KSPI Demo Filipina Bebaskan Sandera Abu Sayyaf

Tribun News | Penyanderaan ABK, Ketua KSPI: Masa Bisa Sampai Empat Kali

Tribun News | Ketua KSPI Minta Menaker Diganti

NKRI Today | KSPI Anggap Operasi Militer ke Basis Abu Sayyaf Memungkinkan

Inti Jaya News | KSPI Dan RRI Akan Adakan Aksi Buruh Di Kedubes Filipina

Online Berita | Ketua KSPI Minta Menaker Diganti

Duniamu | Besok Buruh KSPI Demo Filipina Bebaskan Sandera Abu Sayyaf

Arah | Tuntut Pembebasan Sandera, KSPI Gelar Demo di Kedubes Filipina

Alno Mega News | Besok Buruh KSPI Demo Filipina Bebaskan Sandera

Berita A Satu | Minta Bebaskan Sandera ABK Abu Sayyaf, Buruh Siapkan Demo Kepung Kedubes Filipina

Berita A Satu | ABK Disandera Menteri Ketenagakerjaan Diam Diri

Redaksi Kota | Pemerintah Tak Berdaya Lindungi Pekerja yang Disandera Abu Sayyaf

Tribun Rakyat | Soal Penyanderaan ABK Abu Sayyaf, Presiden Buruh: Panglima TNI Jangan Retorika Saja

Juara | Buntut Penyanderaan ABK Buruh Ancam Demo Kedutaan Filipina

XCOID News | Ketua KSPI Minta Menaker Diganti

Bebe News | Penyaderaan ABK, Ketua KSPI: Masa Bisa Sampai Empat Kali

Satu Berita | Penyanderaan ABK, Ketua KSPI: Masa Bisa Sampai Empat Kali

Bijaks | Penyanderaan Terulang, KSPI Desak Menaker di Reshuffle

 

Dipersiapkan Oleh:

DEPARTEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI)- KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI)

 

Tentang Aksi Hari Ini: Melawan Kriminalisasi!

Jakarta,FSPMI- Gerakan Buruh Indonesia (GBI) mengkritik keras watak represif pemerintahan Joko Widodo terhadap gerakan rakyat. Watak represi itu muncul salah satunya dalam keputusan untuk mengkriminalisasi 26 pejuang buruh oleh Polda Metro Jaya.

Gabungan mayoritas elemen buruh itu meminta pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menghentikan penuntutan 23 buruh, 2 aktivis LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa tersebut.

Ratusan/ribuan buruh menggelar unjukrasa di Kejaksaan Agung, Kejaksaan TInggi, dan Polda Metro Jaya untuk menuntut penghentian kriminalisasi terhadap 26 pejuang buruh pada Kamis, 25 Februari 2016.

IMG-20160217-WA0050

Aksi dimulai di Kejati, Kuningan, untuk mendesak gelar perkara dan penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada 26 korban. Setelah itu, buruh akan melakukan aksi di Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung.

Berkas kriminaslisasi itu kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Mereka menjadi tersangka dalam setelah unjuk rasa damai 30 Oktober 2015 menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan no 78 tahun 2015.

Koalisi besar gerakan buruh ini menilai kepolisian pasal yang diterapkan untuk menjerat para pengkritik pemerintah itu terlalu mengada-ada. Jeratan pasal karet melawan penguasa (pasal 216 jo Pasal 218 KUHP) menunjukan watak sewenang-wenang aparat penegak hukum. Padahal, justru kepolisian yang melawan hukum dengan membubarkan unjuk rasa damai melalui kekerasan. Buruh juga tidak melakukan perlawanan sama sekali.

Kejaksaan akan melahirkan peradilan sesat jika melanjutkan kriminalisasi 26 buruh ke pengadilan. Gerakan buruh berkomitmen untuk menjadikan pengadilan sebagai arena membongkar kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Gerakan Buruh Indonesia juga menganggap menguatnya watak represif pemerintahan Jokowi merupakan satu paket dengan liberalisasi ekonomi. Kebijakan yang ramah terhadap modal besar itu ditempuh dengan munculnya aturan-aturan yang menyengsarakan rakyat; seperti dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi.

Di antaranya adalah PP Pengupahan yang menghilangkan hak berunding buruh, Kawasan Ekonomi Khusus yang hanya mengakui satu kelompok serikat buruh, dan kemudahan perizinan lahan yang berpotensi menyengsarakan para petani kecil.

Sebelumnya, kunjungan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Kapolri Badrodin Haiti dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan di Batam mencerminkan pilihan pemerintahan Jokowi untuk mendekati permasalahan perburuhan secara represif, bukannya pendekatan ekonomi yang menyejahterakan buruh. Dalam pertemuan itu Luhut dan BH bahkan mengeluarkan ancaman untuk menembak buruh.

GBI terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan terdiri dari beberapa Federasi Buruh (FSPASI, SBSI 92, FSUI, FGSBM).