Jika Menang Pilkada Kab Bekasi , Obon Tabroni Pastikan Program Satu Desa Satu Ambulans

Cikarang Utara,FSPMI – Masalah kesehatan menjadi salah satu program prioritas pasangan nomor urut tiga Obon Tabroni-Bambang Sumaryono (Obama). Beberapa program prioritas di bidang kesehatan sudah di luncurkan pasangan yang mengambil tageline Bekasi Baik dan Benar Itu.

Calon Bupati Obon Tabroni mengatakan, meski Kabupaten Bekasi merupakan daerah kaya minyak dan industri, namun masih ada warga sakit yang tidak bisa berobat. Padahal, sehat dan mendapat pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga.

“Beban biaya kesehatan Kabupaten Bekasi sebetulnya relatif ringan, karena sebagian besar masyarakatnya adalah pekerja formal. Di mana, biaya kesehatan diri dan keluarganya telah ditanggung perusahaan. Sebagian warga lainnya merupakan penerima KIS yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat,” kata Obon, Jumat (10/2).

Anggaran kesehatan Pemkab Bekasi, menurut Obon, cukup tinggi. Tahun 2015 saja, pagu anggaran Dinas Kesehatan mencapai Rp203 miliar. Belum lagi bantuan Pemprov Jabar untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin sebesar Rp43 miliar. “Namun realisasinya sangat sedikit, hanya Rp95 miliar. Artinya, ada ratusan miliar anggaran kesehatan yang gagal diserap Pemkab Bekasi,” tegasnya.

Dijelaskan Obon, dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, di luar gaji. Jika dengan asumsi APBD konstan 5 triliun rupiah saja, maka anggaran kesehatan selama 5 tahun ke depan bisa mencapai Rp2,5 triliun.

PROGRAM OBON-BAMBANG BIDANG KESEHATAN

“Dengan anggaran sebesar itu, kami yakin banyak yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Kami akan memastikan pemerintah daerah hadir bagi rakyat untuk memberikan pelayanan kesehatan,” papar pria yang merupakan aktivis buruh ini.

Berikut adalah fokus masalah dan solusi yang akan dijalankan pasangan Obama di bidang kesehatan.

Penambahan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan: Membangun 2 RSUD Tipe C, Puskesmas 24 Jam dengan Fasilitas Rawat Inap, Satu Desa Satu Mobil Ambulans

Reformasi Sistem Pelayanan dan Jaminan Kesehatan: Membangun sistem database kesehatan terintegrasi, Sistem pelayanan kesehatan berbasis KTP (NIK), Menjamin biaya kesehatan masyarakat kurang mampu.

Edukasi Publik tentang Kesehatan: Desa Sehat Desa Kita (promosi kesehatan berbasis desa), Bantuan susu bagi ibu hamil dan menyusui.

 

Serikat Pekerja Berniat Dirikan Partai Politik

Said Iqbal : Presiden KSPI/FSPMI

Said Iqbal : Presiden KSPI/FSPMI

Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang diterbitkan pemerintah selama ini dinilai belum optimal melindungi hak-hak kaum pekerja. Sehingga saat ini kaum pekerja, khususnya di sektor formal, belum dapat hidup sejahtera. Kaum pekerja hanya diposisikan sebagai penonton atas pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tergolong tinggi diantara negara lain di dunia. Padahal, pekerja berperan penting menggerakan perekonomian di sebuah negara, tak terkecuali Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mewacanakan agar pekerja tidak lagi hanya mengandalkan kontrak politik dengan partai-partai politik (parpol) yang ada, tetapi juga mulai berpikir untuk mendirikan parpol sendiri.

Iqbal menjelaskan produktifitas pekerja di Indonesia tak kalah dibandingkan dengan negara lainnya. Namun, perbandingan itu harus dilakukan setara seperti produk mobil yang diproduksi di Indonesia lebih laku dipasaran ketimbang yang diproduksi di Thailand. Padahal mobil itu diproduksi oleh satu perusahaan yang sama, asal Jepang. Begitu pula sebuah perusahaan tambang multinasional yang beroperasi di Papua, mampu menyumbang 30 persen dari seluruh keuntungan perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat itu.

Kemudian, Iqbal menyebut dengan daya beli yang dimiliki, konsumsi kaum pekerja berkontribusi terhadap bergeraknya perekonomian Indonesia. Sayangnya, penghargaan yang diberikan kepada kaum pekerja di Indonesia minim. Sebab, masih banyak kaum pekerja yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Oleh karena itu Iqbal berpendapat kaum pekerja bukan hanya perlu melek hukum ketenagakerjaan tapi juga politik. Sehingga dapat melindungi hak-haknya sebagai pekerja sekaligus warga negara. Makanya serikat pekerja dituntut mampu memberikan kesadaran politik kepada kaum pekerja. Selaras hal tersebut untuk menghadapi Pemilu 2014, serikat pekerja, khususnya yang tergabung dalam KSPI berupaya menjalin kontrak politik dengan partai politik yang mau mengakomodir kepentingan pekerja. Bahkan meminta jatah menteri untuk diduduki oleh kader dari serikat pekerja.

Namun ke depan, Iqbal yakin serikat pekerja bakal menentukan arah kebijakan Indonesia. Menurutnya hal itu telah dibuktikan oleh sejarah berdirinya Republik Indonesia yang tak lepas dari gerakan kaum pekerja. Bahkan ia melihat di berbagai negara maju, peran kaum pekerja di pemerintahan sangat berpengaruh. Seperti German, Inggris, Australia, Jepang dan Singapura. Salah satu cara mewujudkan harapan itu dapat ditempuh lewat partai politik (parpol).

Iqbal menjelaskan, sejak Pemilu 1999 bermunculan parpol yang didirikan pimpinan serikat pekerja. Namun, setiap ikut menjadi peserta Pemilu parpol yang mengidentifikasi dirinya sebagai wadah kaum pekerja itu tidak pernah meraih suara yang signifikan.

Menurut Iqbal faktor utama yang menyebabkan parpol tersebut gagal karena tidak mampu meraih simpati dari kaum pekerja. Sebab parpol itu didirikan bukan berdasarkan kehendak kaum pekerja yang menjadi basis massa tapi syahwat politik pimpinan serikat pekerja yang mendirikan parpol tersebut. Ujungnya, parpol itu selalu gagal dalam Pemilu. “Kegagalan parpol buruh selama ini karena tidak dilahirkan dari kepentingan anggotanya tapi pemimpinnya,” katanya dalam diskusi di FISIP UI, Depok, Selasa (25/3).

Sejalan hal itu Iqbal menekankan untuk mendirikan sebuah parpol, ada tahapan yang harus ditempuh serikat pekerja. Pertama, mendorong semua pekerja untuk berserikat dan berorganisasi. Sehingga kaum pekerja dapat teridentifikasi dalam sebuah kelas yang independen. Sekalipun serikat pekerja mampu mendirikan parpol bukan berarti serikat pekerja tunduk pada parpol tersebut. Sebab, serikat pekerja bukan hanya berjuang secara politik tapi juga di tingkat perusahaan. Oleh karenanya independensi serikat pekerja harus dijaga.

Kedua, menurut Iqbal perlu membangun kesadaran politik kepada anggota serikat pekerja untuk aktif dalam setiap perjuangan yang dilakukan, terkait ketenagakerjaan ataupun kebijakan publik. Misalnya, patuh membayar iuran untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan seperti melakukan demonstrasi. Ketiga, harus ada pendidikan ideologis untuk memperkuat pemahaman kaum pekerja terhadap kelasnya.

Selain itu harus dibentuk tim khusus untuk melakukan pengkajian apakah anggota serikat pekerja menginginkan pembentukan parpol atau tidak. Namun, sekalipun parpol sudah terbentuk Iqbal menyadari tidak otomatis kaum pekerja mampu berkuasa di tingkat eksekutif dan legislatif. Sebab butuh proses panjang untuk mencapainya. “Jadi kalo kita bisa konvensi bentuk parpol berdasarkan keinginan kaum pekerja, kemudian kita punya dua juta (basis massa) bisa jadi parpol peringkat menengah,” urainya.

Tak Akomodasi Pekerja
Hal senada dikatakan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Sjukur Sarto. Menurutnya, kegagalan parpol buruh pada Pemilu sebelumnya dikarenakan tidak mengakomodasi kepentingan kaum pekerja. Selain itu, ia menilai pekerja cenderung mendukung parpol yang mau mengakomodasi tuntutan mereka. Seperti menolak upah murah dan menghapus outsourcing.

Sarto mencatat ada empat parpol buruh yang menjadi peserta Pemilu 1999, dua parpol pada Pemilu 2004 dan 2009. Tapi 2014 tak ada satupun parpol buruh yang lolos menjadi peserta Pemilu. Menurutnya, kondisi itu menunjukan parpol yang menggunakan nama pekerja tidak mampu meraih dukungan signifikan dari kaum pekerja. Sehingga gagal mendapat kursi di parlemen. “Kaum pekerja itu asal dipenuhi kemauannya pasti parpol yang mengakomodir kepentingan itu akan diikuti (didukung pekerja,-red),” ucapnya.

Sarto menyebut ada sekitar 192 orang yang berhasil menduduki kursi parlemen di daerah. Beberapa diantaranya menjabat sebagai Bupati dan anggota DPR. Namun, pengurus KSPSI yang memangku jabatan publik itu tidak menggunakan parpol buruh sebagai kendaraan politknya, melainkan menggunakan organisasi masyarakat (ormas) yang kuat. “Parpol pekerja nggak laku karena tidak mengutamakan kepentingan pekerja,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Rakyat Pekerja (PRP), Anwar Ma’ruf, mengatakan kaum pekerja harus berpolitik. Ia mengatakan dengan berpolitik maka kaum pekerja dapat meraih kekuasaan. Kemudian mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung kesejahteraaan pekerja baik itu sektor industri, petani, nelayan, informal dan orang miskin.

Melihat kondisi yang ada, ia memperkirakan pada Pemilu 2014 kaum pekerja di Indonesia belum bisa mendirikan parpol. Tapi pada Pemilu 2019 harus ditargetkan kaum pekerja sudah punya parpol sendiri. “Pemilu 2019 buruh harus bikin parpol dan memenangkan Pemilu,” tegasnya.

Dosen Politik Perburuhan FISIP UI, Cosmas Batubara, berpendapat gerakan pekerja kerap bersinggungan dengan politik. Kondisi itu sudah terjadi di masa sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Serikat pekerja mulai ada di Indonesia sejak 1879, ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pekerja seperti Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda. Pertumbuhan serikat pekerja semakin meningkat di tahun 1917.

Pada masa pemerintahan orde lama, Cosmas menjelaskan semua parpol peserta Pemilu 1955 mendirikan serikat pekerja. Bahkan untuk meminimalisir pengaruh Partai Komunis Indonesia yang ketika itu memayungi serikat pekerja SOBSI, Perdana Menteri Natsir sempat melarang kegiatan mogok kerja.

Bahkan ada yang menyebut kebijakan itulah yang mengakibatkan kabinet Natsir jatuh. Kemudian di masa orde baru, serikat pekerja mulai lepas dari parpol dan dijadikan satu wadah yaitu SPSI. Pada era reformasi, Cosmas menandaskan, pemerintah Habibie meratifikasi bermacam konvensi ILO dan tertuang dalam berbagai peraturan. Salah satunya UU Serikat Pekerja.

Merujuk sejarah itu, Cosmas menilai kaum pekerja harus menentukan parpol dan capres mana yang akan dipilih untuk mengakomodir kepentingan mereka. Ia memperkirakan ke depan tidak menutup kemungkinan kaum pekerja mendirikan parpol sendiri. Apalagi arah perekonomian Indonesia menuju industri sehingga memperbesar jumlah kaum pekerja. “Di tahun yang akan datang kehadiran parpol buruh itu peluang kemunculannya lebih besar,” pungkasnya.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53319ce5e12bd/serikat-pekerja-berniat-dirikan-partai-politik

Suprapto terpilih kembali menjadi Pangkorda Garda Metal Batam

Setelah melalui pembahasan panjang dan penuh dengan perdebatan, akhirnya Suprapto terpilih kembali menjadi Panglima Koordinator Daerah (Pangkorda) Garda Metal Batam periode 2014-2018.

Kepastian ini diperoleh, setelah dalam Musyawarah Daerah (Musda) I Garda Metal Batam, Minggu (12/1), Suprapto berhasil mengungguli kandidat lainnya, masing-masing Ramon Yapet, Salimun Yupit, hendrik Saputan, Rahmat Dali Munte dan Endah Andarwati.

“Suprapto terpilih setelah melalui beberapa tahapan yang diawali dengan diterimanya pertanggungjawaban,” ungkap Ketua Panitia Musda I Garda Metal Batam, Eksan Hartanto.

Sebagaimana aturan main organisasi, lanjut Eksan, enam kandidat tersebut merupakan kandidat pilihan Anggota Garda Metal dengan sistem blok (5 suara diwakilkan 1 suara) yang kemudian dimintakan persetujuan Panglima Koordinator Nasional (Pangkornas) Garda Metal, Baris Silitonga, dan selanjutnya nama yang disetujui dilakukan pemilihan.

Ketua terpilih, Suprapto menyambut baik kepercayaan yang diberikan teman-temannya. Selaku Parkorda ia siap mengawal perjuangan pergerakan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Batam, terutama pengamanan kedalam saat kegiatan berlangsung.

“Ini kesempatan kedua, mudah-mudahan saya bisa membawa organisasi ini lebih baik lagi kedepan,” ungkap Suprapto.

Di tempat yang sama, Ketua SPMI Kota Batam, Yoni Mulyo Widodo sangat berharap pelaksanaan Musda ini mampu melahirkan pemimpin yang dapat mengembang amanah dari anggotanya, punya sikap yang jelas dan garis perjuangan sesuai aturan organisasi.

“Garda Metal itu salah satu pilar SPMI, karena kita berharap dapat mengawal perjuangan kedepan,” katanya.

Baris Silonga, Pangkornas Garda Metal yang turun langsung di acara Musda tersebut mengatakan, bahwa siapapun yang terpilih, itu adalah pemegang amanah dari seluruh anggota.

Apalagi menurutnya, kandidat yang maju bertarung memperebutkan Pangkorda adalah mereka yang sudah memenuhi kriteria, yakni aktif, sudah mengikuti pelatihan dasar, posisi sudah Sanggah dan bisa bekerjasama dengan Serikat Pekerja (SP) lain, serta tanggap terhadap persoalan.

Saat ini menutunya, Anggota Garda Metal sudah berjumlah 8.764 orang yang tersebar di 5 Provinsi, salah satunya Kepri

sumber : http://www.haluankepri.com/batam/57513-suprapto-kembali-pimpin-garda-metal-batam.html

Said Iqbal : Menyudahi Upah Murah

MENYUDAHI UPAH MURAH

Oleh: Said Iqbal

Said Iqbal , Presiden FSPMI / KSPI

Said Iqbal , Presiden FSPMI / KSPI

Demonstrasi oleh lebih dari dua juta pekerja/buruh di Indonesia awal Oktober lalu boleh jadi bukanlah epilog dari dinamika sosial kaum pekerja di tahun 2012. Sebab salah satu aspirasi aksi justru akan memasuki fase kritisnya pada November 2012 saat ditetapkannya besaran upah minimum pekerja untuk tahun 2013.
Upah minimum adalah upah bulanan terendah bagi pekerja lajang dengan masa kerja satu tahun atau kurang yang besarannya ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di suatu daerah. Sedangkan komponen KHL yang menjadi dasar penetapan upah minimum diatur oleh Pemerintah.
Dengan begitu nilai upah minimum sekurangnya haruslah sama atau 100 persen dari nilai KHL. Permasalahannya rata-rata nasional pencapaian upah minimum terhadap KHL masih dibawah 89 persen (Depenas, 2011).

Ekonomi

Sekalipun bukan suatu keharusan, Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU) meminta agar penetapan upah minimum memperhatikan pertumbuhan ekonomi.
Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah nomor 2 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) diperingkat 16 besar dunia. Di Asia, Menteri Perdagangan RI menyebutkan PDB Singapura hanya seperlima dari PDB Indonesia, Malaysia seperempat, dan Thailand hanya sepertiga kita.
Melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi itu, pemenuhan upah minimum agar setara dengan KHL mestinya tidak lagi menjadi kendala. Apalagi pencapaian pertumbuhan itu turut disokong oleh adanya produktivitas pekerja.
McKinsey Global Institute (MGI) dalam laporan yang dirilis September lalu, misalnya, menyebutkan kenaikan produktivitas tenaga kerja memiliki peran hingga 61 persen atas capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 1990—2010.

Namun ketimpangan terjadi untuk urusan pengupahan. Upah minimum buruh rata-rata nasional Indonesia hanya sekitar 1.100.000 rupiah, sementara Thailand, Malaysia, dan Singapura justru berlipat-lipat dari kita.

Politik

Rendahnya tingkat upah sejatinya muncul akibat kebijakan Pemerintah yang menerapkan politik upah murah. Siasat ini dilakukan Pemerintah dengan merancang peningkatan pertumbuhan ekonomi namun dengan cara menekan rakyatnya sendiri. Buruh didera dengan berbagai tuntutan produktivitas kerja tetapi hanya dibayar dengan upah yang sangat murah.

Strategi politik upah murah Pemerintah dalam kebijakan upah minimum bisa diidentifikasi pada tiga hal.
Pertama, melalui pemunculan istilah “bertahap” untuk pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum. Istilah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) itu selalu dicantolkan Pemerintah pada setiap peraturan teknis yang terkait dengan KHL dan upah minimum.

Dengan dalih itu Pemerintah merasa tidak ada yang keliru jika upah minimum tidak harus senilai dengan KHL. Karena bertahap, ya bersabar saja. Kira-kira begitu maksud Pemerintah.
Padahal, penahapan sesungguhnya sudah berlangsung selama 10 tahun jika dihitung sejak UU itu lahir hingga upah minimum tahun 2013 nanti diberlakukan. Masa itu setara dengan dua periode pemerintahan. Penahapan sepatutnya memiliki tenggat. 5 tahun saja sudah terlalu lama.

Kedua, Pemerintah menekankan pada tingkat kemampuan dunia usaha. Sementara Februari lalu Presiden sendiri yang mengatakan bahwa pada dasarnya pengusaha mempunyai kemampuan untuk menaikan upah minimum.
Adanya kemampuan dunia usaha itu bahkan terbukti saat upah minimum tahun 2012 bisa dinaikan dalam jumlah yang signifikan.

Sayangnya, penaikan upah harus selalu diawali oleh adanya aksi dari para pekerja.
Setelah buruh menutup akses jalan tol Cikampek Jawa Barat, awal Januari lalu, upah minimum tahun 2012 untuk seorang operator di Jabodetabek, misalnya, bisa naik rata-rata 375.000-500.000. Padahal sebelum tahun 2011, rata-rata kenaikan upah berkala tahunan operator dengan masa kerja 5 tahun saja hanya berkisar 150.000-200.000 per bulan.

Ketiga, Pemerintah menekan upah minimum melalui KHL. Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/2012 (Permanakertrans), komponen KHL oleh Pemerintah sengaja mengakomodasi sedikit mungkin jenis kebutuhan. Karena semakin sedikit komponen KHL akan semakin murah upah pekerja.
Pada komponen yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan itu pemerintah hanya memperhitungkan 60 jenis kebutuhan dari yang sebenarnya mencapai 122 item berdasarkan penelitian Akatiga. Permintaaan 84 item oleh pekerja pun masih belum digubris oleh Pemerintah.

Diantara kebutuhan yang enggan diberikan oleh Pemerintah itu adalah air minum. Bayangkan, untuk kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia saja Pemerintah sedemikian pelitnya.
Dalam Permenakertrans memang disebutkan adanya item air bersih standar PAM pada komponen KHL perumahan. Tetapi faktanya air PAM dibanyak tempat justru dinilai berkualitas buruk oleh Dinas Kesehatan bahkan oleh pengawas PAM sendiri. Jangankan untuk dikonsumsi, untuk mandi dan mencuci makanan pun dinyatakan tidak layak.
Lebih dari itu air PAM pada KHL perumahan baik dari segi barang maupun nilainya sesungguhnya berbeda dan tidak setara untuk dikompensasikan dengan air minum atau air mineral yang dibutuhkan pekerja pada KHL makanan dan minuman.

Bahkan untuk sekedar payung atau jas hujan yang diperlukan buruh agar tidak kuyup saat tiba di perusahaan pun tidak diakomodasi oleh Pemerintah. Sedangkan perusahaan selalu menuntut buruhnya berpenampilan rapi saat bekerja.

Kemiskinan

Apabila upah minimum rata-rata nasional disandingkan dengan kemampuan buruh memenuhi kebutuhan dasar seperti untuk makan, misalnya, maka pantaslah kita mengelus dada.
Menurut survei BPS 2011, persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Indonesia adalah 49.45 persen untuk makanan dan 50.55 persen bukan makanan.

Artinya, daya beli buruh lajang untuk setiap kali makan hanya sekitar 6.000 rupiah. Sedangkan buruh yang sudah berkeluarga terpaksa hanya bisa menjatah makan istri dan satu anaknya sekitar 2.000 rupiah saja per sekali makan. Nilai itu semakin kecil jika buruh memiliki lebih dari seorang anak.

Pemberian upah minimum kepada pekerja yang sudah berkeluarga adalah fakta dan masih sering ditemukan karena buruh dipekerjakan sebagai pekerja outsourcing atau pekerja kontrak.

Penelitian OPSI 2009 memberi informasi bahwa untuk mengatasi beban hidupnya sebagian buruh terpaksa berhutang atau nekat mengambil kartu kredit. Sebagian yang lain terpaksa menggunakan waktu istirahatnya untuk mencari tambahan dengan cara berdagang atau mengojek, misalnya.

Penggunaan waktu istirahat untuk bekerja itu tentu berpengaruh negatif terhadap kondisi fisik dan mental buruh. Karena keesokan harinya buruh sudah dihadapkan pada segudang tuntutan perusahaan mulai dari produktivitas kerja yang tinggi, prestasi kerja, serta disiplin.

Sehingga tidaklah fair jika Pemerintah selalu mendengungkan produktivitas pekerja masih rendah sementara alasan yang menyebabkan produktivitas itu belum optimal tidak pernah diberikan solusinya.
Pemerintah harusnya berangkat dari paradigma bahwa jika dengan kemiskinannya saja buruh mampu berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi jika mereka disejahterakan. Pastilah ekonomi indonesia akan lebih melesat dan produktivitas akan bersaing.

Upah layak

Politik upah murah sudah saatnya diubah Pemerintah menjadi politik upah layak. Yaitu suatu kebijakan yang benar-benar melindungi, adil, dan berdampak pada kesejahteraan pekerja.
Bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun diberikan upah minimum yang senilai dengan KHL yang sebenarnya (84 item), sementara buruh yang masa kerjanya diatas satu tahun patut dipertimbangkan produktivitas, efisiensi kerja, masa kerja, dan keterampilannya sebagai dasar untuk menaikan upahnya. Karenanya aturan tentang struktur dan skala upah harus dipertegas.

Jika upah layak diimplementasikan, bukan mustahil target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 yang dicanangkan Pemerintah sebesar 6.8-7.2 persen bisa dicapai. Buruh tentu akan lebih bersemangat untuk merealisasikannya dan tak perlu lagi ada aksi tutup jalan tol, misalnya.

Kita semua tentu menginginkan ekonomi Indonesia terus tumbuh, namun pada saat yang bersamaan tujuan kita berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak boleh dilupakan. (*)

SAID IQBAL,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Catatan Redaksi: Tulisan ini dibuat pada tahun 2012, Redaksi memuat kembali dalam edisi ini karena isi dari tulisan tersebut memiliki korelasi dengan isu perjuangan upah yang sedang diperjuangkan buruh dalam waktu beberapa hari terakhir.

Muhamad Mustofa: Modal Kita, Bergerak dan Berdo`a

DSCN6706Sebagai  orang yang aktif didalam pergerakan, kekuatan kita adalah terletak dalam gerakan itu sendiri. Oleh karena itu, sudah semestinya kita terus-menerus mengorganisir kekuatan, agar gerakan yang kita lakukan bisa maksimal.

Tidak akan ada perubahan jika kita hanya diam. Sebab agar terjadi perubahan diperlukan tindakan. Perlu ada gerakan.

lTentunya saja, jangan sampai melupakan kekuatan do`a. Ketika usaha dan do`a menyatu dalam diri, niscaya kita bisa mengoptimalkan kemampuan dalam berkontribusi secara nyata kedalam organisasi ini.

Jauhkan pikiran bahwa kita akan mendapat imbalan berupa materi dari semua yang kita lakukan. Karena imbalan materi, tidaklah sebanding dengan imbalan yang akan diberikan oleh Allah SWT. Apalagi jika kita melakukannya dengan iklas, bukan karena kesombongan kita.

Dalam kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati saya meminta  do`a restu dan dukungan  kawan-kawan semua. Seperti kawan-kawan ketahui, FSPMI merekomendasikan saya sebagai salah satu caleg kader buruh dalam Pemilu 2014. Bagi saya pribadi, do`a dari kawan-kawan sangatlah memiliki arti yang penting dalam menghadapi Pemilu di 2014: agar sagala daya dan upaya kita untuk masuk dalam sistem ini bisa terkabulkan.

Perlu saya sampaikan, bahwa saya adalah calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 8 (delapan) di daerah pemilihan 3 Kota Batam (Sei Beduk, Nongsa, dan Bulang Galang). Visi saya adalah, menjadi bagian dari perubahan bangsa ini. Sedangkan misi saya berada didalam parlemen untuk memperkuat perjuangan kaum buruh dalam pergerakan didalam system.

Keputusan menjadi caleg bukan keputusan yang tiba-tiba. Apalagi tanpa rencana. Keputusan ini bahkan sudah diputuskan sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Ketika FSPMI juga memberikan rekomendasi, saya rasa tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya diri menyongsong hajat demokrasi lima tahunan itu.

Saya kira, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi anggota DPRD. Salah satu peran yang bisa kita mainkan adalah, hak kontrol terhadap legeslasi (Perda). Perda ini penting, apalagi saat ini keberadaan Perda Ketenagakerjaan di daerah sangat minim. Intinya, peran DPRD sangat efektif dalam mengontrol kebijakan kebijakan yang berimbas kepada kepentingan pekerja. Dengan adanya kader buruh yang menjadi anggota legislatif, kita semua berharap kerja-kerja organisasi akan menjadi lebih mudah.

Semoga hal ini bisa terwujud. (Kascey)